Pada rapat strategis yang digelar oleh KPPN Pati, Kepala Seksi Bank mewakili Kepala Kantor membuka pertemuan dengan menyoroti tantangan dalam realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Transfer ke Daerah (TKD) lainnya pada tahun 2024.
Hingga kini, realisasi TKD sudah mencapai 97,92%, namun DAK Fisik masih berada pada angka 79,51%. Penyaluran dana desa pun menghadapi kendala, termasuk satu desa di Kabupaten Pati yang gagal menerima tahap kedua karena dana sebelumnya digunakan tidak sesuai peruntukan.
Dalam sambutannya, Kepala Seksi Bank juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Kepala KPPN Pati, yang harus menghadiri penganugerahan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Jakarta. Penghargaan ini menjadi tonggak pencapaian KPPN Pati setelah sebelumnya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2021. KPPN Pati berkomitmen menyebarkan semangat zona integritas kepada mitra kerja dan pemerintah daerah.
Paparan pertama dari Kepala Seksi PKD KPP Pratama Pati, Bapak Dwi Antoro Setyawan, membahas pengamanan penerimaan pajak tahun 2024, termasuk target TCR (Tax Coverage Ratio) sebesar 5,12% untuk SKPD dan 2,03% untuk Pemda. Tantangan utama dalam rekonsiliasi pajak adalah penyetoran pajak pusat yang kurang tepat dan belum optimalnya pelaporan SPT. Untuk mengatasi ini, KPP Pratama akan mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis.
Kepala Seksi Bank, Achmad Hassan, memaparkan evaluasi penyaluran TKD. Kabupaten Rembang menunjukkan progres yang lebih baik, dengan penyaluran dana desa sudah 100%, sementara Kabupaten Pati masih menghadapi kendala pada beberapa bidang DAK Fisik. Diskusi interaktif juga membahas penyelesaian hambatan, seperti penggunaan dana desa yang tidak sesuai di Desa Tambah Agung, Pati.
Melalui rapat ini, berbagai permasalahan strategis dibahas dan solusi dirumuskan untuk meningkatkan optimalisasi penyaluran TKD, memperbaiki rekonsiliasi pajak, dan mendorong sinergi yang lebih baik antara KPPN, Pemda, dan SKPD. Dengan pendekatan kolaboratif, KPPN Pati berharap dapat mencapai penyaluran anggaran yang lebih efektif dan akuntabel. (KR)
