Pati – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja KPPN Pati hingga 30 April 2026 menunjukkan tren positif dan tetap menjadi instrumen utama dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang.
Berdasarkan data KPPN Pati, realisasi APBN telah mencapai Rp1,4 triliun atau sekitar 38,19 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp3,8 triliun. Capaian ini mencerminkan pelaksanaan anggaran yang berjalan sesuai rencana pada awal tahun anggaran.
Penyaluran belanja negara tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD), yang keduanya berperan penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Belanja pemerintah pusat tercatat terealisasi sebesar Rp197,8 miliar atau sekitar 30,2 persen dari pagu Rp690 miliar. Belanja ini didominasi oleh belanja pegawai, diikuti belanja barang, belanja modal, serta belanja sosial yang turut mendukung operasional layanan instansi pemerintah di daerah.
Sementara itu, realisasi transfer ke daerah mencapai Rp1,2 triliun dari total pagu Rp3,1 triliun. Dana tersebut disalurkan melalui berbagai skema, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa.
Penyaluran TKD ini menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah, terutama dalam mendukung program prioritas pemerintah daerah, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa.
Di sisi penerimaan negara, KPPN Pati mencatat realisasi penerimaan dalam negeri sebesar Rp181,74 miliar. Penerimaan tersebut didominasi oleh pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), serta jenis penerimaan perpajakan lainnya.
Kinerja penerimaan ini menunjukkan kontribusi ekonomi regional yang tetap terjaga meskipun menghadapi dinamika ekonomi pada awal tahun 2026.
Selain itu, dukungan pemerintah terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga terus diperkuat melalui penyaluran kredit program. Hingga akhir April 2026, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) di wilayah Pati dan Rembang mencapai Rp1,73 triliun kepada 39.435 debitur.
Penyaluran pembiayaan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Meski demikian, dalam pelaksanaan anggaran masih ditemukan sejumlah kendala administratif, seperti kesalahan dalam pengisian uraian SPM, ketidaksesuaian dokumen pendukung, hingga kesalahan dalam pencantuman akun dan data referensi.
Sebagai langkah perbaikan, KPPN Pati terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan anggaran melalui penguatan peran satuan kerja, khususnya dalam memastikan ketelitian dan kelengkapan dokumen serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, kinerja APBN hingga April 2026 di wilayah Pati dan Rembang menunjukkan peran strategisnya sebagai instrumen fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Ke depan, percepatan penyerapan anggaran dan peningkatan kualitas belanja diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (timhumaskppnpati)
