Rembang, 24 Juni 2026 – KPPN Pati menjalankan perannya sebagai Financial Advisor bagi Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai narasumber pada Bimbingan Teknis Implementasi SP2D Online yang diselenggarakan oleh BPPKAD Kabupaten Rembang berlangsung di Aula Lantai 4 BPPKAD Kabupaten Rembang.

Pati, 18 Juni 2026 – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah, Bapak Bayu Andy Prasetya, didampingi Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal (SKKI) serta Kepala Seksi Supervisi Teknis Aplikasi (STA) selaku Plt. Kepala Seksi Supervisi Proses Bisnis, melaksanakan kunjungan kerja dan pembinaan ke KPPN Pati.

KPPN Pati melaksanakan kegiatan asistensi penyaluran Dana Desa bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati pada Rabu (10/6) di Kantor Dispermades Kabupaten Pati. Kegiatan yang diikuti oleh Tim KPPN Pati dan jajaran Dispermades tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan peran KPPN sebagai Local Fiscal Advisor (LFA) dalam mendukung pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) yang lebih efektif dan akuntabel.

Pati, 19 Juni 2026 – KPPN Pati resmi bergabung dalam layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pati sebagai wujud komitmen dalam menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, mudah diakses, dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta para pemangku kepentingan di daerah. Kehadiran KPPN Pati di MPP ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kepala KPPN Pati, Bapak Juanda, dan PLT. Bupati Pati, Bapak Chandra, pada acara launching layanan KPPN Pati di MPP Kabupaten Pati.

KPPN Pati berkomitmen untuk melaksanakan semua aktivitas dengan penuh tanggung jawab dengan mematuhi segala peraturan dan perundangan anti penyuapan yang berlaku dan selalu fokus menjadi kantor pelayanan berintegritas bersih dan profesional melalui :

1. Sikap tegas tidak memperbolehkan dan tidak mentolerir penyuapan dalam setiap aktivitas yang dilakukan.
2. Memotivasi dan melatih secara aktif semua pegawai untuk peduli dan memahami dengan keyakinan yang baik dan wajar untuk terlibat dalam pelaksanaan anti penyuapan tanpa takut tindakan balasan.
3. Mengharuskan kepada seluruh pegawai untuk selalu mematuhi peraturan, prosedur dan mempertahankan etika tata nilai dan norma yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan.
4. Membangun hubungan yang saling menguntungkan berdasarkan kejujuran, integritas, dan berkeadilan dalam sema aktivitas yang dilakukan.
5. Memenuhi dan menjalankan semua persyaratan SMAP ISO 37001: 2016 secara konsisten dengan upaya perbaikan secara berkesinambungan.
6. Mengupayakan pencegahan, pendeteksian, dan penanganan terhadap penyuapan serta memberi wewenang dan tanggung jawab secara independen kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan.
7. Terus berupaya menyempurakan Implementasi ISO SMAP.
8. Memberikan sanksi yang legas terhada semua bentuk pelanggaran dan ketidakpatuhan serta penyimpangan dari kebijakan anti penyuapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pati, Jawa Tengah – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja KPPN Pati hingga 31 Mei 2026 menunjukkan tren positif yang ditopang oleh percepatan penyaluran transfer ke daerah serta penguatan pembiayaan bagi sektor usaha. Wilayah kerja yang mencakup Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang dengan 57 satuan kerja ini terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan fiskal di daerah.