PATI (17/8/2025) – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju”, KPPN Pati melaksanakan upacara bendera sebagai bagian dari agenda Kemenkeu Satu. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai instansi Kementerian Keuangan, baik yang berada di wilayah Kabupaten Pati maupun sekitarnya.

Pelaksanaan upacara berlangsung khidmat dan tertib, mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan para pahlawan bangsa. Pada kesempatan kali ini, jumlah peserta yang hadir tercatat lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan semakin kuatnya semangat kebersamaan dan kolaborasi di antara unit-unit Kemenkeu di daerah.

Kepala KPPN Pati menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir dan menegaskan bahwa momentum peringatan HUT RI ini harus menjadi pengingat bagi seluruh insan Kementerian Keuangan untuk terus menjaga integritas, memperkuat kerja sama, serta memberikan kinerja terbaik bagi bangsa dan negara.

Dengan mengusung tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju”, KPPN Pati berharap semangat perjuangan para pendiri bangsa dapat senantiasa hidup dalam diri setiap pegawai, serta menjadi inspirasi untuk terus mengabdi bagi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-80!
Merdeka!✨

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Belanja Berkualitas

KPPN Pati kembali mencatat capaian positif dalam pelaksanaan APBN di wilayah kerjanya hingga 31 Juli 2025. Berbagai indikator penerimaan, belanja, serta penyaluran kredit program menunjukkan tren yang progresif dan mendukung pemulihan serta penguatan ekonomi di Kabupaten Pati dan Rembang.

Komitmen tinggi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabikutas pengelolaan keuangan negara kembali diperlihatkan KPPN Pati melalui pelaksanaan kegiatan Press Release APBN & Evaluasi Pelaksanaan Anggaran pada tanggal 23 Juli 2025 bertempat di Aula KPPN Pati. Kegiatan ini merupakan bentuk semangat KPPN Pati dalam menyampaikan realisasi dan kebijakan Keuangan Negara terkini kepada stakeholder dan masyarakat.

Pati, 12 Agustus 2025 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati kembali menyelenggarakan agenda rutin berupa Press Release APBN, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, serta Sosialisasi Antikorupsi, Antigratifikasi, dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Microsoft Teams dan diikuti oleh para pejabat perbendaharaan satuan kerja (satker) mitra KPPN Pati serta seluruh pegawai KPPN Pati.

Sorotan Realisasi APBN dan Transfer ke Daerah

Kepala KPPN Pati, Aris Saputro, menyampaikan perkembangan realisasi APBN di wilayah kerja hingga Juli 2025. Realisasi penerimaan negara tercatat sebesar Rp295,64 miliar dengan tambahan PNBP Rp75,47 miliar. Dari sisi belanja, alokasi anggaran yang dikelola melalui KPPN Pati mencapai Rp4,28 triliun, terdiri dari Rp623 miliar untuk K/L dan Rp2,25 triliun untuk Transfer ke Daerah (TKD).

Realisasi belanja negara menunjukkan tren positif, meski beberapa komponen seperti belanja barang (41,33%) dan belanja modal (45,64%) masih perlu dioptimalkan. Sementara itu, penyaluran Dana Desa di wilayah Pati dan Rembang tercatat tinggi, mencapai Rp624 miliar dengan pemanfaatan untuk BLT, penanganan stunting, ketahanan pangan, hingga pengembangan Koperasi Merah Putih.

Selain itu, dukungan bagi UMKM juga terlihat nyata melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hingga Juli 2025, penyaluran KUR di Kabupaten Pati mencapai Rp1,64 triliun dengan 35.097 debitur, sementara di Kabupaten Rembang mencapai Rp680 miliar dengan 14.987 debitur.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Dalam sesi evaluasi, Kepala KPPN Pati menekankan pentingnya validasi data supplier untuk mengurangi retur dan penolakan SPM. Hingga Juli 2025, tercatat 14 retur dan 32 penolakan SPM akibat kesalahan administrasi. KPPN Pati juga mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dalam pendaftaran kontrak, mengingat masih terdapat kontrak satker yang terlambat didaftarkan.

Sosialisasi Antikorupsi dan Antigratifikasi

Sebagai bentuk komitmen integritas, KPPN Pati kembali menegaskan bahwa seluruh layanan diberikan secara gratis (nol rupiah). Satker diminta untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pegawai KPPN Pati. “Cukup dengan senyum saja, karena pegawai sudah menerima gaji dan tunjangan,” ujar Kepala KPPN.

Untuk memastikan layanan bebas dari praktik korupsi, KPPN Pati menyediakan berbagai saluran pengaduan, baik internal maupun eksternal, termasuk aplikasi WISE dan Telepon Langsung Kepala Kantor (Telpon Langka) yang menjadi inovasi KPPN Pati.

Pemahaman IKPA dan Peningkatan Kinerja

Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi IKPA yang disampaikan oleh pejabat KPPN Pati. IKPA dijelaskan sebagai instrumen evaluasi untuk mendorong percepatan, ketepatan, serta kualitas pelaksanaan anggaran. Satker diminta tidak hanya mengejar nilai IKPA, tetapi juga menjadikannya sebagai cerminan kualitas pengelolaan anggaran dan bentuk akuntabilitas publik.

Penutup

Melalui kegiatan ini, KPPN Pati mempertegas perannya sebagai Financial Advisor bagi satuan kerja di wilayah Pati dan Rembang. Selain menyampaikan perkembangan APBN, KPPN juga mengedukasi mitra kerja mengenai pentingnya digitalisasi pembayaran, pengelolaan anggaran berbasis aplikasi SAKTI, serta penguatan budaya integritas.

Dengan sinergi yang terbangun antara KPPN dan satker, diharapkan kualitas pengelolaan keuangan negara di wilayah Pati dan Rembang semakin meningkat, transparan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (KR)

Pati, 25 Juli 2025 – Suasana hangat penuh semangat menyelimuti aula KPPN Pati saat kegiatan Capacity Building digelar. Mengusung tema “Dengan Capacity Building, Kita Wujudkan Transformasi Diri, Harmoni Tim, dan Prestasi Organisasi”, kegiatan ini menjadi ajang refleksi sekaligus penyegaran semangat bagi seluruh pegawai dan PPNPN.

Pati, 14 Juli 2025 – Aula lantai II KPPN Pati menjadi saksi sinergi dan kolaborasi yang solid antar instansi dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) bulan Juli 2025. Hadir dalam kegiatan ini para pemangku kepentingan dari KPPN Pati, KPP Pratama Pati, BPKAD, Dispermades, hingga Inspektorat Daerah dari Kabupaten Pati dan Rembang.