Capaian dan Tantangan Awal Tahun 2025

Pada awal tahun 2025, kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah pembayaran KPPN Pati menunjukkan berbagai capaian signifikan. Evaluasi realisasi penerimaan dan belanja negara memberikan gambaran awal terhadap efektivitas kebijakan fiskal serta tantangan yang perlu diatasi dalam bulan-bulan mendatang.

Penerimaan Negara: Mengawali Tahun dengan Capaian Positif

Realisasi penerimaan negara di wilayah KPPN Pati hingga 31 Januari 2025 menunjukkan tren yang cukup baik. Kontribusi utama berasal dari penerimaan perpajakan, yang menjadi tumpuan utama dalam mendukung anggaran belanja negara. Keberhasilan ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin meningkat serta efektivitas pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait.

Belanja Negara: Memacu Pertumbuhan Ekonomi

Di sisi belanja, realisasi pengeluaran negara mencakup berbagai sektor, mulai dari belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga transfer ke daerah. Pemerintah berupaya mempercepat realisasi belanja guna meningkatkan daya beli masyarakat serta memperkuat pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

Belanja Transfer ke Daerah
Transfer dana ke daerah menjadi salah satu aspek krusial dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Pati dan Rembang. Alokasi ini diharapkan dapat digunakan secara optimal oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik serta pembangunan infrastruktur.

Kredit Program: Dorongan bagi Sektor UMKM

Dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah terus menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi). Hingga Januari 2025, realisasi penyaluran KUR di Kabupaten Pati mencapai Rp79,4 miliar dengan 1.822 debitur, sementara di Kabupaten Rembang mencapai Rp32,3 miliar dengan 790 debitur. Untuk program UMi, Pati menerima penyaluran sebesar Rp133 juta bagi 14 debitur, sedangkan Rembang belum merealisasikan penyaluran kredit UMi.

Capaian ini mencerminkan pentingnya akses permodalan bagi pelaku usaha kecil sebagai motor penggerak ekonomi.

Sebagai bagian dari jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), KPPN Pati turut serta dalam Townhall DJPb 2025 yang diselenggarakan pada Jumat, 24 Januari 2025. Acara ini berlangsung secara hybrid, dengan pelaksanaan luring di Jakarta yang dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, serta jajaran pejabat Kementerian Keuangan. Sementara itu, pegawai DJPb di seluruh Indonesia, termasuk tim KPPN Pati, mengikuti acara ini secara daring dari Aula Lantai II KPPN Pati.

Mengusung tema "Tulus dalam Melayani, Kuatkan Integritas, Menuju Indonesia Sejahtera", townhall ini menjadi momen refleksi dan motivasi bagi seluruh insan perbendaharaan, termasuk bagi kami di KPPN Pati. Menteri Keuangan memberikan apresiasi atas transformasi digital yang telah dilakukan di lingkungan perbendaharaan, yang mengubah sistem manual berbasis dokumen fisik menjadi layanan berbasis teknologi digital.

Dalam arahannya, Menkeu mengingatkan bahwa dunia saat ini terus berubah dengan cepat, dan generasi muda di DJPb harus memiliki pola pikir bahwa "everything is possible" serta selalu terbuka terhadap ilmu dan inovasi baru. Pesan ini sangat relevan bagi kami di KPPN Pati, yang terus berupaya menghadirkan inovasi layanan guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan anggaran negara.

Kami di KPPN Pati juga menyambut baik penekanan Menkeu tentang pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan analisis data dalam pengelolaan keuangan negara. Transformasi ini tidak hanya menciptakan efisiensi, tetapi juga memperkuat transparansi dalam penyaluran anggaran, terutama dalam program-program strategis seperti Dana Transfer ke Daerah (TKD), Dana Desa, dan Bantuan Sosial yang menjadi bagian dari layanan kami.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam laporannya juga mengulas bagaimana DJPb telah berkembang menjadi institusi yang adaptif terhadap tantangan zaman. Dengan hadirnya SPAN, SIKRI, dan SAKTI, layanan perbendaharaan semakin cepat, akurat, dan terdigitalisasi. Sebagai bagian dari sistem ini, KPPN Pati merasa bangga dapat menjadi ujung tombak pelayanan yang semakin modern dan efisien bagi mitra kerja di daerah.

Semangat yang diusung dalam Townhall DJPb ini menjadi motivasi bagi kami di KPPN Pati untuk terus berinovasi, menjaga integritas, dan memberikan layanan terbaik bagi para stakeholder di wilayah kerja kami. Dengan transformasi digital dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, kami siap menghadapi tantangan di tahun 2025 dan terus berkontribusi dalam mengawal pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.

Seperti yang ditekankan Menkeu, “Generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam menjawab kebutuhan pembangunan di Indonesia.” Kami di KPPN Pati siap menjawab tantangan itu! 🚀✨ (KR)

Hallo Sobat Intress Handal, KPPN Pati menggelar kegiatan penting berupa Sosialisasi Strategi Pelaksanaan Anggaran 2025 dan Apresiasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Satker Semester II Tahun 2024. Acara ini dilaksanakan pada Selasa, 21 Januari 2025, bertempat di Ruang Aula KPPN Pati.

Pada 24 Januari 2025, KPPN Pati menerima kunjungan kinerja dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPb dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) mengenai Penyusunan User Requirement Mekanisme Pelaporan Capaian Output TKD Non-DAK Fisik. Bertempat di Ruang Rapat ISO, lantai 2 KPPN Pati, acara ini dihadiri oleh Tim Seksi Bank dan Tim Seksi Vera KPPN Pati yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana negara. Diskusi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, khususnya terkait dengan pelaporan capaian output yang terintegrasi dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Warta TKD; – Rabu 22 Januari 2024  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati melaksanakan kegiatan Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak (BAR) Pajak Pusat yang disetor oleh pemda Pati dan Pemda Rembang dilanjutkan Rapat Evaluasi Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2024. Acara yang dilaksanakan secara hybrid ini melibatkan berbagai pihak, termasuk KPP Pratama Pati, BPKAD Kabupaten Pati dan Rembang, Dispermades Pati dan Rembang serta sejumlah perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati kembali menunjukkan kinerja luar biasa dalam memberikan layanan publik. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk Triwulan IV Tahun 2024, KPPN Pati berhasil mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 99,36, yang termasuk dalam kategori "Sangat Baik".