Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh stakeholder atas penilaian dan masukan yang diberikan. Mendapatkan Nilai 5 (skala 5) pada Survei Kepuasan Pengguna Layanan KPPN Pati adalah sebuah bentuk kepercayaan yang sangat berarti bagi kami. Kami akan terus berkomitmen memberikan layanan terbaik.

Dalam momentum peringatan Hari Kartini, KPPN Pati meneguhkan komitmennya dalam mendorong kesetaraan dan keadilan gender di lingkungan kerja. Kepala KPPN Pati menyampaikan ucapan selamat Hari Kartini sekaligus mengajak seluruh pegawai untuk terus menghidupkan semangat perjuangan Kartini dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran serta memperkuat kepatuhan pengelolaan keuangan negara, KPPN Pati melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) ke Polres Rembang pada 16 April 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan kepada satuan kerja guna memastikan pengelolaan APBN berjalan optimal, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati menyelenggarakan Forum PATRA (Pati untuk Regulasi dan Aksi Fiskal) yang dirangkaikan dengan evaluasi implementasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) bulan April 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini merupakan bagian dari forum Kemenkeu Satu yang melibatkan KPPN Pati, KPP Pratama Pati, serta pemerintah daerah Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Forum ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta meningkatkan kualitas pengelolaan fiskal daerah.

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, KPPN Pati terus mendorong penguatan literasi keuangan pegawai melalui inovasi BILANGAN (Bijak Kelola Keuangan). Kegiatan sosialisasi dan implementasi inovasi ini dilaksanakan pada 16 April 2026 dan menjadi bagian dari komitmen internal untuk membangun kesadaran pengelolaan keuangan yang lebih bijak dan berkelanjutan.

Selamat malam, Sobat InTress!

Hari ini (13/4), Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Arif Wibawa resmi melantik 17 Pejabat Pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Pelantikan ini memperkuat barisan pengawas DJPb demi memastikan pelaksanaan APBN berjalan secara profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar agenda administratif biasa. APBN 2026 menghadapi tekanan global yang tidak ringan. Mulai dari ketidakpastian ekonomi, perang dagang, hingga konflik geopolitik yang kian meluas.

Di tengah tantangan tersebut, APBN 2026 harus tetap jadi jangkar stabilitas. Oleh karena itu, setiap Insan Perbendaharaan, termasuk para pejabat yang baru dilantik, harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kompetensi.

“Bekerja lebih efisien, dapat diandalkan, berintegritas, dan terjaga profesionalismenya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menganalisis pelaksanaan program-program pemerintah agar dapat lebih baik lagi,” pesan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan.

#BersamaDJPb