Pati – KPPN Pati menyampaikan Press Release Kinerja dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran lingkup wilayah pembayaran KPPN Pati hingga 28 Februari 2026 sebagai bentuk transparansi pengelolaan APBN serta upaya memberikan informasi fiskal kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.
Berdasarkan data hingga akhir Februari 2026, realisasi penerimaan negara di wilayah kerja KPPN Pati tercatat sebesar Rp147,13 miliar, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp129,74 miliar serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp17,39 miliar. Penerimaan perpajakan masih didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diikuti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta jenis pajak lainnya.
Dari sisi belanja negara, pagu belanja pada wilayah pembayaran KPPN Pati mencapai Rp3,75 triliun, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga serta transfer ke daerah. Hingga 28 Februari 2026, realisasi belanja negara telah mencapai Rp781,92 miliar, yang menunjukkan peran APBN dalam menjaga keberlangsungan program pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Realisasi belanja kementerian/lembaga tercatat sebesar Rp60,97 miliar, dengan komposisi terbesar pada belanja pegawai, diikuti belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp720,95 miliar atau sekitar 23,24 persen dari pagu, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, serta komponen transfer lainnya.
Selain melalui belanja pemerintah, APBN juga hadir dalam bentuk pembiayaan bagi pelaku usaha melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hingga Februari 2026, total penyaluran kredit program di wilayah kerja KPPN Pati mencapai Rp767,02 miliar, yang terdiri dari penyaluran KUR di Kabupaten Pati sebesar Rp537,31 miliar dan Kabupaten Rembang sebesar Rp229,71 miliar, serta penyaluran UMi bagi ribuan debitur di kedua wilayah tersebut. Program ini diharapkan mampu meningkatkan akses pembiayaan, memperkuat sektor UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam evaluasi pelaksanaan anggaran, KPPN Pati juga mencermati beberapa aspek penting seperti retur SP2D dan penolakan SPM. Hingga akhir Februari 2026 tercatat dua kasus retur SP2D yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2D pengganti. Sementara itu, penolakan SPM sebagian besar disebabkan oleh kelengkapan dokumen yang belum terpenuhi, kesalahan akun potongan, kesalahan uraian SPM, hingga ketidaksesuaian data rekening. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja.
Melalui penyampaian kinerja APBN ini, KPPN Pati berharap seluruh satuan kerja dapat terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga belanja negara dapat memberikan manfaat yang optimal bagi Masyarakat. APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan daerah, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (timhumaskppnpati)
