Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Belanja Berkualitas
KPPN Pati kembali mencatat capaian positif dalam pelaksanaan APBN di wilayah kerjanya hingga 31 Juli 2025. Berbagai indikator penerimaan, belanja, serta penyaluran kredit program menunjukkan tren yang progresif dan mendukung pemulihan serta penguatan ekonomi di Kabupaten Pati dan Rembang.
Penerimaan Negara Tetap Terjaga
Realisasi penerimaan perpajakan di wilayah kerja KPPN Pati mencerminkan kontribusi aktif para wajib pajak serta efektivitas koordinasi dengan unit vertikal DJP. Penerimaan ini menjadi fondasi penting dalam menjaga kesinambungan fiskal dan mendanai program-program prioritas pemerintah.
Belanja Negara Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal
Di sisi belanja negara, hingga akhir Juli 2025, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah menunjukkan progres yang menggembirakan. Belanja K/L telah diarahkan pada program-program strategis, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, penyaluran Dana Transfer ke Daerah berperan penting dalam menjaga pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah.
Kredit Program: Penggerak UMKM dan Inklusi Keuangan
Kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) menjadi sorotan tersendiri. Di Kabupaten Pati, KUR telah tersalur sebesar Rp1,64 triliun kepada 35.097 debitur, sementara di Rembang mencapai Rp680 miliar kepada 14.987 debitur. Untuk pembiayaan UMi, Pati mencatat penyaluran sebesar Rp19,38 miliar kepada 3.971 debitur, dan Rembang sebesar Rp10,36 miliar kepada 2.103 debitur. Angka ini mencerminkan peran nyata APBN dalam mendukung pelaku usaha kecil agar naik kelas dan tangguh menghadapi tantangan ekonomi.
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelaksanaan
Meski realisasi anggaran terus meningkat, KPPN Pati tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Evaluasi terhadap retur SP2D dan penolakan SPM terus dilakukan secara berkala untuk memastikan belanja pemerintah berjalan sesuai ketentuan. Di sisi lain, pengelolaan kontrak juga menjadi perhatian guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan satuan kerja.
