Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran serta memperkuat kepatuhan pengelolaan keuangan negara, KPPN Pati melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) ke Polres Rembang pada 16 April 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan kepada satuan kerja guna memastikan pengelolaan APBN berjalan optimal, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Dalam pembinaan tersebut, Kepala KPPN Pati, Juanda, menekankan pentingnya pemenuhan sertifikasi kompetensi bagi pejabat perbendaharaan, seperti PPK, PPSPM, dan Bendahara. Hal ini menjadi krusial mengingat mulai tahun 2026 akses terhadap aplikasi SAKTI dibatasi hanya bagi pejabat yang telah tersertifikasi. Selain itu, disampaikan juga agar Polres Rembang melakukan percepatan pengajuan sertifikasi melalui aplikasi SIMASPATEN agar tidak menghambat pelaksanaan tugas dan pencairan anggaran.
Bila dilihat dari sisi kinerja, capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polres Rembang pada bulan Maret telah menunjukkan hasil yang optimal, meskipun masih terdapat catatan pada penginputan capaian output. Sementara itu, pada bulan April, nilai penyerapan anggaran masih perlu ditingkatkan agar target triwulanan dapat tercapai. Selain itu, terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian, seperti belum optimalnya penggunaan Cash Management System (CMS), Kartu Kredit Pemerintah (KKP), serta kelengkapan penyampaian laporan keuangan.
Kepala KPPN Pati juga mengingatkan adanya potensi risiko keterlambatan revolving GUP akibat kebijakan penajaman anggaran, yang dapat berdampak pada penurunan nilai IKPA. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan pengelolaan kas yang lebih cermat agar pelaksanaan anggaran tetap berjalan lancar.
Selain aspek teknis, pembinaan ini juga menekankan pentingnya penguatan integritas dan mitigasi risiko hukum dalam pelaksanaan tugas perbendaharaan. Kepala KPPN Pati turut mendorong sinergi dengan Polres Rembang sebagai mitra strategis dalam mendukung aspek hukum, sekaligus memperluas implementasi nilai-nilai Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Melalui kegiatan ini, Kepala KPPN Pati berharap satuan kerja dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Ke depan, sinergi antara KPPN Pati dan Polres Rembang diharapkan semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan APBN yang efektif dan berintegritas. (timhumaskppnpati)
