Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati menyelenggarakan Forum PATRA (Pati untuk Regulasi dan Aksi Fiskal) yang dirangkaikan dengan evaluasi implementasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) bulan April 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini merupakan bagian dari forum Kemenkeu Satu yang melibatkan KPPN Pati, KPP Pratama Pati, serta pemerintah daerah Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Forum ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta meningkatkan kualitas pengelolaan fiskal daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi topik utama pembahasan sebagai salah satu instrumen strategis dalam Transfer ke Daerah. DAU berperan penting dalam mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah serta mendukung penyediaan layanan publik. Penyalurannya dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 dari pagu alokasi dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan administratif, termasuk penyampaian Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) secara tepat waktu.
Kepala KPPN Pati, Juanda, menegaskan bahwa KPPN tidak hanya berperan sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai financial advisor yang memberikan pendampingan, monitoring, dan early warning kepada pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi dan kepatuhan dalam pengelolaan fiskal daerah agar penyaluran dana dapat berjalan optimal, tepat waktu, dan akuntabel. Dari sisi penerimaan negara, Kepala KPP Pratama Pati, Rusdiyanto T Umar, menyampaikan bahwa hingga 22 April 2026 realisasi penerimaan pajak telah mencapai 18,72% dari target, serta masih terdapat potensi optimalisasi dari sisa deposit pajak pada SKPD yang perlu segera ditindaklanjuti.
Selain sebagai forum koordinasi, Forum PATRA juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi mitra kerja pemerintah daerah maupun internal Kemenkeu dalam memahami mekanisme penyaluran DAU secara komprehensif. Melalui forum ini, diharapkan seluruh pihak memiliki pemahaman yang selaras sehingga dapat meminimalisir kendala administratif dan meningkatkan kualitas pengelolaan fiskal daerah. Evaluasi menunjukkan bahwa penyaluran TKDD di wilayah kerja KPPN Pati telah mencapai 33,3% dari pagu sebesar Rp3,142 triliun, meskipun masih terdapat tantangan dalam pemenuhan persyaratan administrasi. Ke depan, KPPN Pati berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berdampak optimal bagi Masyarakat. (timhumaskppnpati)
