KPPN Pati melaksanakan kegiatan asistensi penyaluran Dana Desa bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati pada Rabu (10/6) di Kantor Dispermades Kabupaten Pati. Kegiatan yang diikuti oleh Tim KPPN Pati dan jajaran Dispermades tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan peran KPPN sebagai Local Fiscal Advisor (LFA) dalam mendukung pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) yang lebih efektif dan akuntabel.
Kegiatan asistensi dilaksanakan sebagai langkah mitigasi atas masih adanya kecenderungan penyaluran Dana Desa yang dilakukan mendekati batas akhir periode penyaluran oleh sejumlah desa di Kabupaten Pati. Berdasarkan hasil monitoring KPPN Pati, pola tersebut berpotensi mempersempit waktu pelaksanaan kegiatan desa, mengurangi efektivitas pemanfaatan Dana Desa, serta meningkatkan risiko keterlambatan penyaluran pada tahap berikutnya. Selain itu, banyaknya jumlah desa di Kabupaten Pati serta dinamika perubahan regulasi menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendampingan dan pengawalan penyaluran Dana Desa.
Melalui kegiatan ini, KPPN Pati bersama Dispermades Kabupaten Pati melakukan identifikasi terhadap desa-desa yang memiliki kecenderungan terlambat mengajukan penyaluran Dana Desa serta membahas langkah-langkah percepatan yang dapat dilakukan. KPPN Pati juga memberikan asistensi terkait pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran dan mendorong penguatan monitoring oleh Dispermades kepada pemerintah desa. Di sisi lain, Dispermades Kabupaten Pati menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat pendampingan kepada desa serta menjaga koordinasi aktif dengan KPPN Pati guna memastikan penyaluran Dana Desa dapat dilakukan lebih tepat waktu dan manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.
Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, KPPN Pati mengapresiasi upaya Dispermades Kabupaten Pati yang selama ini mampu menjaga kualitas pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan aktif berkoordinasi dalam menyelesaikan berbagai kendala yang muncul. Melalui sinergi yang terus diperkuat, kedua instansi berharap kualitas tata kelola Dana Desa semakin meningkat, risiko keterlambatan penyaluran dapat diminimalkan, serta pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan lebih optimal. (timhumaskppnpati)
