Jakarta ,djpbn.kemenkeu.go.id – Memperbaiki time lag penyediaan data dalam laporan keuangan pemerintah bagi pemangku kepentingan dan memutakhirkan proses penyusunan laporan yang masih manual menjadi motivasi Kementerian Keuangan RI khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk bersinergi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk membangun aplikasi Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI).
“Ini merupakan kebersamaan kita dalam meningkatkan ownership dari pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik,“ sebut Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat membuka FGD pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) untuk kebijakan fiskal dan Kick Off pengembangan Sitem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) di Gedung Jusuf Anwar Kementerian Keuangan (06/09).
“Dengan membangun sistem informasi yang mempunyai kualitas data baik, berdampak pada proses perencanaan anggaran, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring. Termasuk pelaporannya akan bagus sehingga arah dari pengambilan keputusan dari pengalokasian dana dapat lebih optimal,” tambahnya.
Selanjutnya, perwakilan dari Australia-Indonesia Partnership in Economic Governance (AIPEG) Sean O'Grady memaparkan perkembangan dan pemanfaatan IT yang berdampak luas pada perekonomian di Indonesia, hasil dari riset yang telah dilakukan oleh AIPEG.
”Kami berharap support dan sharing kami dapat meningkatkan konsolidasi proses bisnis, infrastruktur IT yang akan diimplementasikan serta meningkatkan kualitas spending di indonesia,” kata O'Grady
Data-data dalam sistem yang dibangun bukan saja berbasis pada akuntansi pemerintahan tetapi juga berbasis pada GFS, sehingga akan dapat menerjemahkan dengan jelas hubungan antara government spending dan konsumsi pemerintah dalam konteks membangun sebuah perhitungan GDP.
“Semoga dengan kerja sama ini kita dapat membangun sebuah sistem yang berguna. Bukan saja untuk pengambilan keputusan tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan sekaligus dapat meningkatkan kredebilitas terhadap dunia luar,” harap Marwanto. [TAP]
oleh : Media Center Ditjen Perbendaharaan
