Keluarga besar KPPN Putussibau mengucapkan Dirgahayu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke-65 (28 Januari 1957 – 28 Januari 2022). Semoga Provinsi Kalimantan Barat semakin Tangguh, Tumbuh & Sejahtera. 

#dirgahayukalbar #hutpemprovkalbar65 #KPPNPutussibau #DJPbHAnDAL

Putussibau - Dalam rangka penyamaan persepsi atas perubahan kebijakan penyaluran Dana Desa tahun 2022, serta akselerasi penyaluran Dana Desa tahun 2022 di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, pada hari selasa tanggal 25 Januari 2022, KPPN Putussibau menyelenggarakan rapat koordinasi penyaluran Dana Desa. Hadir mengikuti kegiatan tersebut Kepala BKAD, Bapak Azmi beserta jajaran, Kabid Pembinaan Administrasi Desa Dinas PMD, Ibu Yuliana beserta jajaran, perwakilan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, dan pegawai KPPN Putussibau. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui media zoom. 

Dalam pembukaannya, Kepala KPPN Putussibau, Bapak Chandra Wibowo ( @cas.wibowo ) menyampaikan bahwa dengan kegiatan rakor yang dilakukan lebih awal, diharapkan terdapat kesamaan persepsi atas perubahan kebijakan penyaluran Dana Desa dari seluruh pemangku kepentingan, serta dapat merumuskan strategi akselerasi dalam pengelolaan dan penyaluran Dana Desa tahun 2022. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Chandra juga menyampaikan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus lebih meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi sehingga penyaluran Dana Desa tahun 2022 dapat lebih baik dibanding tahun 2021. 

Rapat dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Seksi Bank, Bapak Sapto Kurniawan. Dalam pemaparannya, Bapak Sapto menjelaskan kebijakan-kebijakan penyaluran dana desa tahun 2022 termasuk beberapa perubahan kebijakan dibandingkan tahun 2021. Salah satu hal yang menjadi highlight adalah penggunaan dana desa tahun 2022 untuk program perlindungan sosial BLT Desa minimal sebesar 40% dari total alokasi Dana Desa per desa. Perubahan lain yang harus diperhatikan adalah pengaturan batas waktu penyampaian dokumen penyaluran Dana Desa per tahapan, yang pada tahun 2021 ketentuan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. 

BKAD dan Dinas PMD sangat mengapresiasi adanya perubahan kebijakan penyaluran Dana Desa tahun 2022 terutama terkait dengan adanya batas waktu penyampaian dokumen Dana Desa per tahapan. Diharapkan dengan adanya batas waktu penyaluran per tahapan, desa menjadi lebih tertib dalam pemenuhan dokumen persyaratan. 

Bapak Eko, selaku Kasi PPA II Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat yang turut mengikuti rapat menyampaikan bahwa secara umum penyaluran Dana Desa tahun 2021 di Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki alokasi pagu Dana Desa terbesar kedua sudah baik. Diharapkan pada tahun 2022 penyaluran dan penyerapan Dana Desa dapat dilakukan lebih baik lagi. Bapak Eko juga mengapresiasi atas rakor yang dilakukan lebih awal oleh KPPN Putussibau. 

Dalam rapat tersebut juga dibahas isu-isu strategis, tantangan serta permasalahan yang akan dihadapi dalam penyaluran Dana Desa tahun 2022 di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

KPPN Putussibau dan Pemda Kapuas Hulu berkomitmen akan terus meningkatkan koordinasi dan sinergi untuk dapat mengakselerasi penyaluran Dana Desa tahun 2022. Langkah-langkah dan strategi percepatan penyaluran terus ditingkatkan dalam rangka mendukung program Pemerintah dalam menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi melalui Dana Desa. 

#DJPbHAnDAL #KPPNPutussibau #KawalAPBN #DanaDesa #WBBM2022

Sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kemampuan para pengelola keuangan satker khususnya para operator penyusun laporan keuangan, KPPN Putussibau menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi/Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2021, dan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Rekening Satker, serta Strategi Pencegahan Retur. Acara yang dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Januari 2022, secara offline bertempat di Aula KPPN Putussibau dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat. 

Kepala KPPN Putussibau, Bapak Chandra A.S. Wibowo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa salah satu tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah agar dalam penyusunan laporan keuangan dapat sesuai dengan standar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan juga menghindari kesalahan dalam penyajian informasi pada laporan keuangan sehingga Laporan Keuangan yang dihasilkan lebih berkualitas. Selain itu, Bapak Chandra juga menyampaikan bahwa K/L yang sebelumnya telah mendapatkan WTP belum tentu pada tahun ini akan pasti meraih WTP juga. Untuk itu peran semua lini dalam penyusunan laporan keuangan sangat penting. Unit Kepatuhan Internal satker maupun APIP K/L harus bisa mengawal setiap proses penyusunan laporan keuangan dari awal sampai akhir. Beliau juga menekankan terdapat poin-poin penting yang sangat memengaruhi pemberian opini dari BPK salah satunya keadaan Kas pada Bendahara. Adanya temuan pada Kas pada merupakan hal signifikan yang dapat memengaruhi Opini BPK. 

Acara selanjutnya adalah pemaparan materi. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini terbagi dalam 2 sesi yaitu sesi pertama terkait penyusunan LKKL Tahun 2021 dan sesi kedua tentang pengelolaan rekening satker. Sesi pertama disampaikan oleh Bapak Irfan Sudarmaji, Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal (Veraki) beserta Sdr. Bryan Y.Badarudin, pelaksana pada Seksi Veraki. Pada sesi ini dipaparkan tentang Current Issues dan Proses Bisnis Penyusunan LKKL Tahun 2021, Kebijakan Akuntansi Pada Akhir Tahun Anggaran 2021, serta Update Aplikasi Penyusunan Laporan Keuangan.

Sesi kedua disampaikan terkait Pengelolaan Rekening pada Satker dan Strategi Pencegahan Terjadinya Retur SP2D. Narasumber sesi ini adalah Bapak Sopani, Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, dan Sdr. Rofiq Nugroho, pelaksana pada Seksi Bank. Materi ini disampaikan dalam rangka me-refresh petugas satker terkait pengelolaan rekening dimana hal ini juga menjadi salah satu temuan BPK pada Laporan Keuangan K/L Tahun 2020. Tahun 2022 ini, KPPN Putussibau juga menargetkan tidak ada lagi retur SP2D, untuk itu perlu diupayakan mitigasi keterjadian retur SP2D melalui “Gerakan Zero Retur” dengan memberikan edukasi dan strategi kepada satker dalam mengelola data supplier dan mengajukan tagihan. 

Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat terutama dalam rangka pencapaian “WTP 100%” yang telah ditargetkan oleh pemerintah atas Opini BPK terhadap LKKL Tahun 2021 dan juga target Zero Retur KPPN Putussibau dapat tercapai. 

#DJPbHAnDAL #KPPNPutussibau #KawalAPBN2022 #WTP100% #WBBM2022

Putussibau – Mencermati perkembangan terkini kasus paparan Covid-19 terutama dengan munculnya varian baru Covid-19, jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberikan arahan kepada seluruh unit vertikal agar melakukan tindakan pencegahan dan penanganan Covid-19, salah satunya dengan percepatan pelaksanaan vaksin booster Covid-19 bagi pegawai di unit vertikal.

Vaksinasi booster adalah vaksinasi COVID-19 setelah seseorang mendapat vaksinasi primer dosis Lengkap yang ditujukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan. Ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk menjaga kesehatan dan agar pandemi cepat berakhir.

Menindaklanjuti arahan tersebut KPPN Putussibau berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu (@dinkes_kapuashulu) melaksanakan vaksin booster pada hari Kamis, 27 Januari 2022. Pelaksanaan vaksin booster bagi pegawai KPPN Putussibau berjalan dengan lancar. Semua pegawai yang sudah mendapatkan tiket vaksin ketiga hadir mengikuti kegiatan tersebut. Tak lupa, KPPN Putussibau mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu atas terselenggaranya vaksinasi booster bagi pegawai KPPN Putussibau. Semoga sinergi dan kolaborasi yang terbangun dapat berkontribusi dalam mencegah penyebaran Covid-19 khususnya di Kapuas Hulu.

#Vaksinasi #Sinergi #KPPNPutussibau #DJPbHAnDAL

Sidang Pleno dalam rangka Penetapan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN Periode Semester II Tahun 2021

Dalam rangka implementasi PER-26/PB/2020, pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 dilaksanakan Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN Satker lingkup KPPN Putussibau Periode Semester II Tahun 2021, yang bertempat di aula KPPN Putussibau. Sidang Pleno ini dihadiri oleh seluruh Tim Penilai jafung Satker Mitra Kerja KPPN Putussibau.

Sidang pleno dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penilai, Bapak Chandra A.S Wibowo dengan agenda yaitu: 1. Penetapan Angka Kredit bagi JF Pranata Keuangan. 2. Pembahasan tentang perbedaan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai 3. Pengesahan hasil penilaian dan penetapan Berita Acara untuk 11 Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN dari 4 satuan kerja lingkup KPPN Putussibau 4. Penetapan hasil penilaian JF yang telah di sepakati.

Bapak Chandra Wibowo ( @cas.wibowo )selaku ketua tim penilai mengimbau kepada satuan kerja untuk mengevaluasi dan terus memonitor progress pemenuhan kelengkapan dokumen terkait dengan pemenuhan angka kredit Jafung pada masing-masing satker. 

Selain itu, Bapak Chandra Wibowo sebagai Kepala KPPN Putussibau juga memberikan arahan untuk terus melakukan pembinaan secara intensif serta pendampingan kepada para pejabat fungsional PK APBN melalui forum pertemuan seperti FGD, ataupun media sosial.

#DJPbHAnDAL #KPPNPutussibau #KawalAPBN #APBN2022

Putussibau - Rangkaian perjalanan APBN 2021 telah berakhir. APBN 2021 telah bekerja keras menangani pandemi Covid-19 dan upaya memulihkan perekonomian nasional. KPPN Putussibau terus memastikan agar belanja APBN dapat disalurkan secara optimal di tengah upaya pemulihan ekonomi di daerah.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, total realisasi belanja APBN di Kabupaten Kapuas Hulu mencapai 96,00% atau Rp681,015 miliar dari total pagu Rp709,416 miliar. Realisasi tersebut ditopang oleh penyaluran DAK Fisik sebesar Rp198,481 miliar atau 97,43%, Dana Desa sebesar Rp275,008 miliar atau 99,52%, dan belanja satker vertikal sebesar Rp207,525 miliar atau 90,48%. Kinerja belanja APBN tahun 2021 di Kapuas Hulu menunjukkan tren positif dengan di atas target realisasi belanja tahun 2021 sebesar 95%.

Pada tahun 2022, KPPN Putussibau tetap berkomitmen untuk mengawal dan mendukung akselerasi belanja APBN sebagai instrumen utama pemulihan ekonomi, sehingga dapat memberikan multiplier effect bagi daerah serta mempercepat pemulihan ekomoni nasional dari daerah.

#DJPbHAnDAL #KPPNPutussibau #KawalAPBN2022