Pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 KPPN Putussibau kembali menggelar Gugus Kendali Mutu (GKM) “Peran Instansi Vertikal DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE)”. GKM ini merupakan seri kedua dari empat seri yang direncanakan, dimana pekan sebelumnya telah dibahas bagaimana mempertajam peran RCE untuk memastikan APBN dan APBD benar-benar bermanfaat untuk rakyat.

Tema yang diangkat pada seri kedua GKM tentang RCE ini adalah “Regional Chief Economist, Tak Boleh Sekadar Eksis” yang dipaparkan oleh Tim Subbagian Umum dan digelar secara offline di Aula KPPN Putussibau.

Bapak Sri Noro Panjang membuka pemaparan dengan memberikan gambaran secara umum mengapa sebuah organisasi harus hidup secara dinamis untuk mengikuti perubahan zaman. “Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan (Heracletos ,540 – 480 SM)”. Bapak Noro menjelaskan bahwa sebuah organisasi yang enggan melakukan perubahan atau transformasi akan tergilas oleh zaman. Seperti organisasi lain, DJPb tidaklah berbeda, DJPb beserta instansi vertikalnya terus melakukan transformasi birokrasi untuk meningkatkan penggunaan teknologi, data, dan otomatisasi. Jika tidak, maka perlahan organisasi DJPb bisa jadi akan kehilangan peran pentingnya di masa depan. Oleh karena itu, DJPb, dalam hal ini unit kerja vertikal DJPb, mengambil peran penting sebagai Regional Chief Economist.

Selanjutnya, Muhammad Ilham Sidqi menjelaskan bahwa keberadaan kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan menjadi representasi dari Kementerian Keuangan di daerah. Beragam data yang dimiliki Ditjen Perbendaharaan tidak hanya berada pada level kantor pusat saja. Namun, karena Ditjen Perbendaharaan memiliki unit kerja vertikal yang berada di daerah, data yang dimiliki Ditjen Perbendaharaan juga meliputi penerimaan, belanja, pembiayaan dan kebutuhan kas lingkup regional.

Saat ini, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada masing-masing regional telah membuat Kajian Fiskal Regional (KFR) yang menyajikan olahan data dari perekonomian dan fiskal pada daerahnya masing-masing. Namun, secara umum, KFR yang telah dibuat masih memiliki ruang untuk ditingkatkan kualitasnya. Supaya, dikemudian hari, KFR yang dibuat bisa memberikan feedback bagi stakeholder yang membutuhkan. Selain pembuatan KFR, Kanwil DJPb juga mengambil tantangan baru dengan mengambil peran sebagai Regional Chief Economist (RCE). Sebagai RCE yang tidak sekadar eksis, Kanwil DJPb harus menjalankan fungsi asistensi kepada pemerintah daerah. Sehingga keberadaan Kementerian Keuangan di daerah lebih terasa manfaatnya. Kanwil DJPb juga harus menelisik lebih dalam lagi mengenai korelasi antara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berpredikat WTP dengan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan pada daerah tersebut.

Sesi berikutnya, Muhammad Refangga memaparkan dua dari empat fokus RCE yaitu mengenai ALCo (Assets and Liabilities Committee) dan CPIN. Kedua fokus tersebut menggambarkan peran RCE dalam mengawasi dan memonitor aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dengan belanja yang akan dikeluarkannya, kemudian menghitung proyeksi pembiayaan berdasarkan selisih rencana pendapatan dan belanja.

Kemudian Muhammad Shalahuddin melanjutkan pemaparan mengenai lanjutan dari materi empat fokus RCE yaitu mengenai Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) dan Penajaman KFR. FKPKN merupakan forum atau wadah koordinasi, komunikasi, sharing data, dan supervise terkait lingkup pengelolaan keuangan negara dan regulasinya. Forum ini akan menjadi jembatan dan mendorong kesamaan arah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan pemerintah yang baik. Udin juga menjelaskan bahwa dengan adanya empat fokus RCE ini diharapkan nantinya kerja sama antara pemerintah daerah dengan kementerian keuangan akan menghasilkan buah manis berupa kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan tepat fungsi.

Kemudian dilanjutkan arahan dari Kepala Kantor, Bapak Chandra Wibowo. Beliau menjelaskan kembali 4 fokus RCE secara runtut dan terperinci. Acara GKM dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan peserta rapat sebelum kemudian ditutup.

#RegionalChiefEconomist #KPPNPutussibau #GugusKendaliMutu #DJPbHAnDAL #KawalAPBN

p>

Selamat pagi Mitra Kerja KPPN Putussibau. Mengingatkan terkait batas akhir pengajuan SPM Gaji Induk Januari 2022 dan Kontrak dengan penandatanganan/perubahan kontrak 1 s.d. 7 Desember 2021. Tetap semangat dan jangan sampai terlewat ya. Terima kasih.

#Kemenkeu #DJPb #KPPNPutussibau #KawalAPBN #IndonesiaMaju

Implementasi Aplikasi SAKTI akan segera diselenggarakan secara serentak untuk seluruh satker K/L pada tahun 2022. Implementasi tersebut diawali dengan pembuatan SPM Gaji Januari TA 2022. Dalam rangka menyukseskan hal tersebut, pada Tanggal 8 Desember 2021 KPPN Putussibau menyelenggarakan acara pendampingan pembuatan SPM Gaji Januari TA 2022 yang diikuti oleh para pejabat perbendaharaan selaku operator aplikasi Sakti dari seluruh satker mitra kerja. Acara diawali dengan sambutan oleh Bapak Chandra A.S. Wibowo (@cas.wibowo ) yang menekankan pentingnya pembuatan SPM Gaji Induk tersebut mengingat hal tersebut menyangkut kepentingan orang banyak dan harus diproses sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Acara tersebut dibagi menjadi dua sesi, yaitu pagi dan siang, agar dapat lebih terfokus dalam proses pendampingannya. Pendampingan dipandu oleh Saudara Irsyad Baidhowi selaku CSO KPPN Putussibau beserta pegawai pelaksana Seksi PDMS yang lainnya. Acara berlangsung secara tertib dan lancar. Beberapa satker telah berhasil membuat SPM Gaji Induk Januari TA 2022 di hari itu juga. Akan tetapi ada beberapa satker yang mengalami kesulitan dalam proses pembuatan SPM tersebut sehingga harus kembali datang ke KPPN Putussibau untuk menyelesaikan proses pembuatan SPM di hari berikutnya, mengingat batas pembuatan SPM Gaji Induk Januari TA 2022 adalah tanggal 10 Desember 2021. KPPN Putussibau menerima dengan baik pihak satker mitra kerja yang mengalami kesulitan dalam proses pembuatan SPM tersebut sebagai wujud layanan pasti. Pada tanggal 10 Desember seluruh satker mitra kerja telah berhasil dalam pembuatan SPM Gaji Induk Januari TA 2022. 

#KPPNPutussibau #DJPbHAnDAL #SAKTI

p>

Dalam rangka mengkomunikasikan serta menyamakan persepsi terkait berbagai kebijakan maupun isu terkini organisasi, KPPN Putussibau melaksanakan serial Gugus Kendali Mutu (GKM) dengan tema implementasi peran Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economis (RCE) selama bulan Desember ini. Serial GKM tentang RCE ini akan dilaksanakan dalam 4 series.

Seri pertama dilaksanakan pada hari Selasa, 14 Desember 2021, bertempat di Aula KPPN Putussibau, disampaikan oleh Tim Seksi VeraKI. Penyaji pertama adalah Kasi VeraKI, Bapak Irfan Sudarmaji, yang menyampaikan gambaran umum Regional Chief Economist (RCE), serta peran dan fungsi RCE.

Beliau menyampaikan untuk menjalankan peran RCE, Ditjen Perbendaharaan harus menaruh perspektif baru mengenai bagaimana meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM. Kita harus mengetahui anggaran yang selama ini telah dikeluarkan apakah mempengaruhi perekonomian serta bagaimana kontribusinya terhadap kehidupan masyarakat di daerah. Ditjen Perbendaharaan harus mampu menganalisis serta menghubungkan APBN dan APBD dengan perekonomian daerah. Untuk itu diperlukan sinergi yang baik dengan Pemda maupun akademisi di daerah.

Sesi selanjutnya disampaikan oleh Steven Hoover Sianturi yang menyampaikan bahwa Ditjen Perbendaharaan di daerah harus dapat memberikan nilai tambah yang penting bagi daerah. Selain itu, Ditjen Perbendaharaan juga dapat melakukan pendampingan dan tidak terbatas pada soal pengelolaan keuangan daerah di Pemda, tetapi juga dalam hal dukungan dan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pembiayaan Ultra Mikro (Umi), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sesi terakhir, Intan Hapsari Pradantama menyampaikan bahwa seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan untuk terus bergerak dalam komitmen bahwa good is not enough when better is expected. Seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan harus lebih berkembang lagi agar tidak berhenti pada zona nyaman. Dalam bekerja, kita tidak hanya terpaku pada tataran normatif saja tetapi efektivitas dari pelaksanaan tugas agar bisa tercermin dari berbagai dimensi.

GKM kali ini ditutup dengan arahan oleh Kepala KPPN Putussibau, Bapak Chandra A.S. Wibowo. Beliau mendorong dan memberikan motivasi kepada seluruh pegawai KPPN agar senantiasa meningkatkan kompetensi untuk analisis data. Untuk itu diperlukan pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai karakteristik struktur data APBN dan APBD agar dihasilkan hasil analisis yang valid dan andal.

Modal awal untuk bisa mengambil peran dalam RCE ini yaitu kita harus paham betul dengan APBN dan APBD. “Ini harus menjadi challenge dan bahan introspeksi bagi kita semua, benarkah kita sudah paham betul dengan APBN? Lalu bagaimana dengan APBD?” ungkap beliau. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa kita harus paham betul dengan sistem keuangan pemerintah pusat, mulai dari struktur, karakteristik, ataupun keterbatasan yang ada. Kita juga perlu untuk mempelajari bagaimana sistem keuangan pada pemerintah daerah. Karena government spending itu mencakup belanja Pemerintah Pusat dan belanja pemerintah daerah.

Selain itu, seperti halnya yang sering disampaikan dalam beberapa kesempatan, Kepala KPPN selalu menegaskan bahwa kita dalam bekerja harus memberikan hal lebih dari pada yang diminta. Bekerja tidak hanya mengerjakan apa yang sudah ada dalam uraian jabatan atau tusi masing-masing namun kita bekerja harus lebih kreatif dan inovatif agar kita semua dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat atau Pemerintah Daerah.

Dari hasil diskusi pada kegiatan ini diharapkan para pegawai KPPN Putussibau dapat mengambil peran dan memberikan dukungan khususnya kepada DJPb Kalbar selaku RCE di wilayah Kalimantan Barat.

#DJPbHAnDAL #DJPbKalbar #KPPNPutussibau #RegionalChiefEconomist

p>

"Korupsi akan menurunkan kinerja ekonomi dan tentu akan menurunkan kinerja dari sistem demokrasi atau representasi. Ini adalah suatu penyakit yang ada dan bisa menghinggapi serta menggerus fondasi suatu masyarakat dan negara. Masyarakat tidak lagi bisa mempercayai suatu pemerintah yang dianggap sangat korup, sehingga kemudian akan terjadi gejolak politik sosial, menciptakan kesenjangan yang luar biasa, menciptakan kerusakan dalam kehidupan sosial ekonomi,"- Sri Mulyani I, pada saat peringatan puncak Hakordia Tahun 2021 Kemenkeu. “Jaga Integritas karena itu adalah dignity Anda, kehormatan Anda. Jaga Integritas karena itu adalah identik dengan marwah Anda” -Sri Mulyani I.

Cegah korupsi ingat 3M: Mulai dari diri sendiri Mulai dari hal-hal kecil, dan Mulai dari sekarang.

Keluarga Besar KPPN Putussibau mengucapkan “Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia” Perkuat Budaya Antikorupsi Wujudkan Kemenkeu Satu yang Tepercaya Menuju Indonesia Tangguh dan Tumbuh

#Hakordia2021 #KPPNPutussibau #DJPbHAnDAL #KemenkeuSatu

Pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 KPPN Putussibau menggelar acara Penyerahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2022 dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022. Acara ini dihadiri oleh Bupati, Pimpinan DPRD, Forkopimda, Pimpinan Satker Vertikal, Pimpinan OPD dan pimpinan perbankan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan dilaksanakan secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Bupati Kapuas Hulu, Bapak Fransiskus Diaan, S.H didampingi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Imik Eko Putro, serta Kepala KPPN Putussibau, Bapak Chandra A.S. Wibowo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Vertikal Kementerian/ Lembaga di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 di Ruang Sidang Gedung DPRD Kapuas Hulu. Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan Piagam Penghargaan dari Menteri Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Tahun 2020. Penyerahan piagam penghargaan diwakilkan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga menerima Piagam Penghargaan sebagai Pengelola DAK Fisik Terbaik TA 2020 se-Kalimantan Barat dari Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat.

Bapak Chandra A.S. Wibowo selaku Kepala KPPN Putussibau dalam laporannya menyampaikan bahwa DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para Kepala Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran Satker, dan Kepala OPD dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan momentum awal dari proses pelaksanaan APBN.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Imik Eko Putro dalam sambutannya menyampaikan bahwa proses penyerahan DIPA Tahun 2022 dilaksanakan lebih awal, dengan harapan agar dapat mendukung upaya akselerasi pemulihan & transformasi ekonomi terutama untuk melanjutkan penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, mempercepat pencapaian berbagai prioritas pembangunan strategis Pemerintah, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Bupati Kapuas Hulu, Bapak Fransiskus Diaan, S.H dalam sambutan dan arahannya menjelaskan bahwa dari Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa digunakan untuk pendanaan desentralisasi, pemenuhan pembangunan fisik dan non fisik, serta operasional pelayanan publik. Bapak Bupati juga terus berkomitmen untuk memaksimalkan penggunaan TKDD dengan sebaik mungkin dan akuntabel demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Kapuas Hulu. Beliau juga menyampaikan apresiasi atas koordinasi dan kolaborasi yang terjalin baik antara Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dan KPPN Putussibau dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Acara diakhiri dengan Penandatanganan Pakta Integritas Pelaksanaan APBN 2022 dan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, serta pemutaran video anti korupsi dari KPK dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2021.

#UangKita2022 #APBN2022 #EkonomiTumbuhIndonesiaTangguh #KPPNPutussibau #DJPbHAnDAL #KawalAPBN

p>