Putussibau - Pada tanggal 9 Februari 2022, Kemenkeu Satu Kapuas Hulu (KPPN Putussibau dan KPPBC Nanga Badau) kembali menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) terkait dengan penyaluran kredit program yang dihadiri Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UKM Kabupaten Kapuas Hulu, Perbankan di wilayah Kapuas Hulu, , HIPMI, dan IWAPI Kapuas Hulu. FGD mengambil tema Optimalisasi Penyaluran Kredit Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertempat di aula KPPN Putussibau dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.

UMKM merupakan penopang penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM memberikan kontribusi besar terhadap PDB yaitu sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah (data per semester I tahun 2021). Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Pemerintah terus menopang dunia usaha untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan insentif bagi pelaku UMKM melalui program restrukturisasi kredit dan subsidi bunga bagi UMKM. Kebijakan KUR pun terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. 

Sejalan dengan positifnya pertumbuhan ekonomi, permintaan KUR juga mengalami peningkatan pada tahun 2021. Bahkan penyaluran KUR pada bulan Maret tahun 2021 sebesar Rp25,47 triliun telah melampaui penyaluran KUR sebelum terjadi Covid-19 pada tahun 2019 sebesar Rp14,59 triliun. Hal ini tak terlepas dari kebijakan rendahnya suku bunga KUR sebesar 3%, dan kebijakan subsidi bunga serta restrukturisasi kredit pada masa pandemi. 

Pada tahun 2021, kinerja penyaluran KUR di Kapuas Hulu sangat menggembirakan. Total penyaluran KUR yang dilakukan sepanjang tahun 2021 sebesar Rp203,619 miliar untuk 5.651 nasabah/debitur. Angka ini cukup berimbang dibandingkan dengan penyaluran KUR pada kabupaten lain di Kalimantan Barat. Penyaluran KUR di Kapuas Hulu masih terus dapat dioptimalkan.

Dalam pembukaan FGD, Kepala KPPN Putussibau, Bapak Chandra Wibowo menyampaikan bahwa, penyaluran KUR tahun 2021 yang sudah sangat baik, masih terus dapat dioptimalkan melalui penyelarasan program-program dari seluruh stakeholders untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor unggulan di Kapuas Hulu melalui pembiayaan KUR. Diharapkan, dengan adanya keselarasan dan optimalnya pembiayaan KUR pada sektor unggulan dapat meningkatkan PAD yang berujung pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya optimalisasi penyaluran KUR adalah penataan administrasi untuk tata kelola dan tata niaga dari beberapa komoditas unggulan di Kapuas Hulu. Legalitas perniagaan dari sektor unggulan tersebut merupakan salah satu aspek penting bagi penyalur KUR yang dipertimbangkan analis kredit sebelum memberikan rekomendasi persetujuan terhadap pengajuan calon debitur KUR. 

Seluruh stakeholders yang hadir dalam FGD tersebut menyambut baik dan mengapresiasi pertemuan yang dilakukan. Peserta FGD banyak memberikan insight dalam sesi diskusi, serta berharap pertemuan dengan melibatkan lebih banyak pihak terkait dapat terus dilanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Komitmen penguatan sinergi dan komunikasi lintas sektoral terus dibangun dalam rangka optimalisasi penyaluran kredit program dan pemberdayaan UMKM di Kapuas Hulu. 

#KemenkeuSatu #Sinergi #UMKM #DJPbHAnDAL #KPPNPutussibau #WBBM

Putussibau - Rangkaian perjalanan APBN kembali berlangsung ditahun 2022. APBN terus bekerja keras menangani pandemi Covid-19 dan upaya memulihkan perekonomian nasional. KPPN Putussibau terus memastikan agar belanja APBN dapat disalurkan secara optimal di tengah upaya pemulihan ekonomi di daerah. 

Sampai dengan tanggal 31 Januari 2022, total realisasi belanja APBN di Kabupaten Kapuas Hulu mencapai 1,27% atau Rp7,387 miliar dari total pagu Rp582,821 miliar. Sedangkan untuk realisasi dana transfer ke daerah dan dana desa masih belum dilaksanakan. Untuk komposisi Pagu APBN 2022 Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari pagu satuan kerja KPPN Putussibau sebesar Rp195,232 miliar dan Alokasi DAK FISIK, DAK Non Fisik dan Dana Desa sebesar Rp387,589 miliar. Pagu satuan kerja juga diklasifikasikan lagi dengan besaran untuk belanja pegawai (51) sebesar Rp118,835 miliar atau 60,87% dari total pagu Rp195,232 miliar, lalu terdapat juga belanja barang (52) sebesar Rp73,626 miliar (37,71%)  dan belanja modal (53) sebesar Rp2,771 miliar (1,42%). Pada tahun ini, KPPN Putussibau terus berkomitmen untuk mengawal dan mendukung akselerasi belanja APBN sebagai instrumen utama pemulihan ekonomi, sehingga dapat memberikan multiplier effect bagi daerah khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu

#DJPbHAnDAL #KPPPNPutussibau #APBNMembangunNegeri #KawalAPBN2022

Pada hari Senin, 31 Januari 2022 KPPN Putussibau melaksanakan seremoni penandatanganan kontrak kinerja tahun 2022. Penandatanganan ini sekaligus menjadi awal pengelolaan kinerja selama tahun 2022. 

Kontrak Kinerja adalah dokumen yang merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang paling sedikit berisi pernyataan kesanggupan, sasaran kerja pegawai dan trajectory target yang harus dicapai dalam periode tertentu. Penetapan indikator dan target kinerja yang menjelaskan keberhasilan pencapaian kinerja baik berupa hasil (output) maupun manfaat (outcome) merupakan salah satu amanat reformasi birokrasi yang bertujuan mewujudkan tata kelola keuangan negara yang profesional, amanah, dan tepat arah (good governance) serta membangun kepercayaan publik melalui peningkatan pelayanan publik.

Penandatanganan Kontrak Kinerja dilakukan pada semua level unit kerja termasuk KPPN Putussibau. Kepala KPPN Putussibau, Bapak Chandra A.S. Wibowo selaku pimpinan unit kerja sekaligus pemilik peta strategi terlebih dahulu melakukan penandatanganan kontrak kinerja Kemenkeu-Three dengan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat sebagai atasan langsung. Setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak kinerja Kemenkeu-Four antara seluruh pejabat pengawas dengan Kepala KPPN Putussibau dan Kemenkeu-Five antara seluruh pelaksana pada pada KPPN Putussibau dengan pejabat pengawas yang menjadi atasan langsungnya.

Kepala KPPN Putussibau, Bapak Chandra A.S. Wibowo dalam arahannya menyampaikan bahwa penandatanganan kontrak kinerja ini merupakan pernyataan tekad dan kesanggupan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Di dalam kontrak kinerja tersebut tercantum sasaran strgategis dan indikator-indikator yang harus dipenuhi capaiannya. Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan sungguh-sungguh demi untuk mewujudkan visi misi organisasi.

#KontrakKinerja #KPPNPutussibau #DJPbHAnDAL

Putussibau - Sebagai instansi vertikal Kementerian Keuangan di Daerah, KPPN Putussibau berkomitmen dan secara pro-aktif ikut mengawal pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui PC-PEN, serta mendukung dan menguatkan peran Kanwil DJPb Kalimantan Barat sebagai Regional Chief Economist (RCE) di daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu, KPPN Putussibau bersama KPPBC Nanga Badau menyelenggarakan series Focus Group Discussion (FGD) mengenai optimalisasi penyaluran kredit program dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kapuas Hulu. FGD tersebut dilaksanakan di Aula KPPN Putussibau pada tanggal 8-9 Februari 2022 dengan mengundang Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UKM Kabupaten Kapuas Hulu, Perbankan di wilayah Kapuas Hulu, Pegadaian, HIPMI, dan IWAPI Kapuas Hulu.

FGD pertama dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2022 dengan pembahasan Optimalisasi Penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi).

UMKM merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia yakni sebesar 64,19 juta, di mana komposisi Usaha Mikro dan Kecil sangat dominan yakni 64,13 juta atau sekitar 99,92% dari keseluruhan sektor usaha. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak buruk terhadap UMKM. Sesuai rilis Katadata Insight Center (KIC), mayoritas UMKM (82,9%) merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya sebagian kecil (5,9%) yang mengalami pertumbuhan positif.

Tahun 2022, pandemi Covid-19 masih tetap menjadi ancaman bagi semua negara di dunia. APBN tahun 2022 terus melanjutkan dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam rangka penguatan fondasi ekonomi Indonesia. Salah satu kluster program PEN 2022 adalah penguatan ekonomi yang mendapatkan alokasi sebesar Rp178,3 triliun. Alokasi tersebut digunakan program-program seperti insentif usaha dan dukungan kepada UMKM, salah satunya pembiayaan kredit program Ultra Mikro (UMi).

Program UMi dapat menjadi titik awal bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha ultra mikro, untuk mengembangkan usahanya. Benefit lain yang diperoleh debitur pembiayaan UMi adalah mendapatkan pendampingan dalam mengembangkan usaha. Diharapkan pelaku usaha ultra mikro ini akan tumbuh menjadi usaha kecil dan menengah. Setelah usahanya berkembang, pelaku usaha tersebut bisa mengajukan pembiayaan untuk modal usaha seperti melalui KUR.

Pada tahun 2021, total penyaluran UMi di Kalimantan Barat sebesar Rp40,84 miliar untuk 10.023 nasabah/debitur. Untuk penyaluran UMi di Kapuas Hulu mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Sebagai upaya untuk mendongkrak penyaluran pembiayaan UMi tahun 2022, sekaligus memperluas akses pelaku usaha ultra mikro untuk memperoleh pembiayaan yang mudah dan cepat, maka Kemenkeu Satu Kapuas Hulu (KPPN Putussibau dan KPPBC Nanga Badau) berkolaborasi menyelenggarakan FGD Optimalisasi Penyaluran Kredit Program Ultra Mikro untuk mendukung pemberdayaan UMKM. 

Dalam FGD tersebut, Kepala KPPN Putussibau, Bapak Chandra Wibowo menyampaikan bahwa, pelaksanaan FGD penyaluran kredit program UMi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan penyaluran UMi di Kapuas Hulu, serta memperluas akses pembiayaan (modal) bagi pelaku usaha ultra mikro yang non-bankable. Program pembiayaan UMi dari Pemerintah seharusnya dapat lebih dioptimalkan sehingga dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional di daerah melalui pemberdayaan UMKM sebagai komponen penting yang menopang perekonomian Indonesia.

FGD yang dihadiri seluruh stakeholders kunci penggiat UMKM ini menjadi sarana untuk penyamaan persepsi dan frekuensi, sekaligus mencari terobosan atas permasalahan yang dihadapi.

Dalam FGD tersebut disepakati bahwa seluruh pihak akan mendorong dan mengoptimalkan keberadaan koperasi di wilayah Kapuas Hulu untuk menjadi penyalur UMi. Hal tersebut dapat menjadi salah satu solusi karena keterbatasan penyalur di Kapuas Hulu menjadi kendala utama dalam penyaluran kredit program.

KPPN Putussibau beserta seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi lintas sektoral dan menjalin koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif lagi guna melanjutkan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Optimalisasi penyaluran kredit program dan pemberdayaan UMKM di Kapuas Hulu.

#KemenkeuSatu #Sinergi #DJPbHAnDAL #KPPNPutussibau #UMKM #WBBM

Dalam rangka mewujudkan komitmen pegawai KPPN dalam menjaga integritas, KPPN Putussibau melaksanakan kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Senin, 31 Januari 2022, bertempat di aula KPPN Putussibau.

Substansi dari Pakta Integritas ini adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji, kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Pakta integritas ini menjadi landasan bagi seluruh pegawai KPPN dalam bekerja dan bertindak sehingga dapat menciptakan pelayanan publik yang bersih dari KKN yang pada akhirnya akan ikut meningkatkan kepuasan pelayanan publik. 

Penandatanganan dilakukan antara pejabat pengawas dengan Kepala KPPN selaku atasan langsung. Kemudian dilanjutkan antara para pejabat pengawas dengan bawahannya masing-masing yang disaksikan oleh Kepala KPPN. Dalam arahannya, Kepala KPPN Putussibau, Bapak Chandra A.S. Wibowo, berpesan kepada seluruh pegawai KPPN Putussibau agar menjalankan dengan sungguh-sungguh pernyataan-pernyataan yang tercantum dalam Pakta Integritas. Pakta Integritas dan Nilai-nilai Kementerian Keuangan harus menjadi dasar dalam menjalankan tugas dan pekerjaan sehari-hari.

Penandatanganan Pakta Integritas ini tidak hanya dipandang dan dipahami sebagai seremonial tahunan saja, melainkan lebih kepada penguatan kembali substansi dan maksud dari kegiatan ini. Penandatanganan Pakta Integritas menjadi momentum penguatan integritas dan komitmen kesungguhan seluruh pegawai KPPN Putussibau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku dengan tetap menjaga integritas melawan KKN. 

#DJPbHAnDAL #KPPNPutussibau #KawalAPBN #kppn #DJPb #paktaintegritas

Sebagai organisasi yang dikelola dengan secara professional, modern, akuntabel, dan transparan, KPPN Putussibau sangat concern terhadap ketercapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk memetakan segala keadaan/peristiwa/ perubahan yang berpotensi terjadi dan akan mengganggu atas ketercapaian target yang telah ditetapkan di tahun 2022, KPPN Putussibau melaksanakan rapat Finalisasi Profil Risiko Tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 31 Januari 2022, bertempat di aula KPPN Putussibau.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala KPPN, Bapak Chandra A.S. Wibowo, selalu Pimpinan Unit Pemilik Risiko (UPR) dan dihadiri oleh seluruh pegawai KPPN. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu amanah dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam rapat tersebut dibahas finalisasi Profil Risiko hasil dari Identifikasi Risiko, Analis Risiko, dan Rencana Mitigasi Risiko pada tahun 2022 yang telah dilakukan sebelumnya.

Hasil dari rapat penyusunan Profil Risiko Tahun 2022 ini yaitu berdasarkan hasil Identifikasi Risiko terdapat 34 Kejadian Risiko yang berpotensi terjadi dan mengganggu pencapaian target kinerja. Kemudian dari hasil tersebut, dilakukan Analisis Risiko sehingga mendapatkan 7 Kejadian Risiko yang masuk dalam area risiko yang perlu dimitigasi. Mitigasi risiko dilakukan agar dapat menurunkan Besaran Risiko dan/atau Level Risikonya. Dalam arahannya, Bapak Chandra A.S. Wibowo menyampaikan bahwa, tahun 2022 hanya 7 Kejadian Risiko yang dimitigasi bukan bearti risiko-risiko yang lain bisa diabaikan begitu saja. Dalam perjalanannya seluruh risiko yang berpotensi terjadi tetap dipantau dan menjadi perhatian bersama.

Adanya Profil Risiko Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi KPPN untuk melakukan mitigasi, evaluasi dan reviu penanganan risiko secara tepat dan cepat sehingga pencapaian kinerja tahun 2022 dapat terwujud sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

#DJPbHAnDAL #KPPNPutussibau #KawalAPBN