Putussibau- Dalam rangka meningkatkan pemahaman satuan kerja terkait dengan implementasi penerapan SAKTI Web Modul PPNPN dan penggunaan Sistem Billing Perbendaharaan, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022, KPPN Putussibau menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Billing Perbendaharaan dan Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi Web Module PPNPN. Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan langkah-langkah Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2021. Kegiatan dikemas secara offline di Aula KPPN Putussibau dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat. Peserta yang hadir yaitu seluruh Bendahara Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Putussibau.

Kepala KPPN Putussibau, Bapak Chandra A.S. Wibowo ( @cas.wibowo ), dalam sambutannya menyampaikan bahwa salah satu tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memastikan kesiapan seluruh satker dalam implementasi SAKTI-Web Module khusunya untuk pembuatan gaji PPNPN. Penggunaan Aplikasi SAKTI berbasis web atau internet akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memberikan fleksibilitas kerja sepanjang terdapat jaringan internet. Bapak Chandra menambahkan bahwa, penggunaan aplikasi berbasis internet juga harus diantisipasi oleh satuan kerja, mengingat jaringan internet di Kabupaten Kapuas Hulu sangat tidak stabil. Diharapkan satker dapat mengatur ritme kerja dan segera menyelesaikan pekerjaan pada saat jaringan internet masih bagus.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Putussibau juga memberikan apresiasi kepada seluruh Satuan Kerja Mitra KPPN Putussibau atas pengelolaan anggaran tahun 2021 yang sangat baik, sehingga belanja APBN yang disalurkan KPPN Putussibau dapat mencapai target penyerapan di atas 95%. Bapak Chandra berharap, pada tahun anggaran 2022 seluruh satker dapat mengakselerasi belanja sejak awal tahun anggaran sehingga dapat mendorong percepatan pemulihan perekonomian.

Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi sosialisasi. Materi pertama disampaikan oleh tim dari Seksi Bank terkait dengan penggunaan Sistem Billing Perbendaharaan yang dikelola Ditjen Perbendaharaan sebagai sarana perekaman dan pengelolaan data transaksi penerimaan negara lainnya. Materi kedua disampaikan Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal terkait dengan langkah-langkah persiapan penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga tahun 2021. Terakhir, tim dari Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan pendampingan kepada satker mitra kerja terkait pendaftaran user aplikasi gaji web modul PPNPN. Pendampingan dilakukan terkait alur migrasi data gaji PPNPN dari aplikasi SAS 2021 menuju aplikasi Dekstop PPNPN 2022.

Sosialisasi dan bimbingan teknis ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman satker dalam implementasi sistem/aplikasi yang akan diterapkan pada tahun 2022 sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran, serta dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. KPPN Putussibau tetap berkomitmen untuk terus mengawal APBN tahun 2022 di wilayah Kapuas Hulu sehingga dapat disalurkan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran, serta dapat memberikan multiplier effect yang terukur dan tepat waktu bagi daerah.

#KPPNPutussibau #DJPbHAnDAL #KawalAPBN2022 #PengangkatanPNS #SumpahPNS #KPPNPutussibau #DJPbKalbarPRIMA #DJPbHAnDAL

Hari ini 31 Desember 2021 adalah batas terakhir penyetoran sisa UP/TUP T.A 2021 ke Kas Negara. Pastikan rekan-rekan Bendahara telah menghitung sisa UP/TUP dengan benar kemudian membuat billing menggunakan aplikasi simponi.kemenkeu.go.id dan menyetorkan ke Kas Negara. Jika terdapat kendala rekan-rekan dapat menghubungi petugas KPPN Putussibau.

#KawalAPBN #APBN2021 #DJPbHAnDAL

Hari Raya merupakan momen berharga bagi semua pemeluk agama, termasuk Hari Natal. Namun, Natal tahun ini masih dirayakan dalam situasi pandemi. Pemerintah menginstruksikan agar seluruh ASN tidak bepergian ke luar daerah, termasuk ke kampung halaman, dalam rangka menekan penyebaran Covid-19.

Sebagai salah satu bentuk empati, KPPN Putussibau kembali mengirimkan kartu ucapan selamat hari raya kepada keluarga pegawai yang terpaksa tidak dapat mudik hari raya. Melalui kartu ucapan tersebut diharapkan keluarga pegawai dapat mengerti, memahami, dan bersabar atas pelaksanaan instruksi Pemerintah tersebut.

Keluarga besar KPPN Putussibau mengucapkan selamat bagi seluruh mitra dan saudara yang merayakan Hari Natal Tahun 2021.

Semoga Natal membawa kedamaian dan kegembiraan bagi negeri ini.

#Natal2021 #KPPNPutussibau #DJPbHAnDAL

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2021 dan dimulainya tahun anggaran 2022, maka dilakukan evaluasi atas capaian kinerja dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2021. Langkah strategis untuk mencapai target kinerja tahun 2022 juga mulai disusun. Untuk itu dilakukan Dialog Kinerja Organisasi yang dilakukan secara berjenjang.

Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Pemantauan Manajemen Risiko merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kepala Kantor sebagai pemilik peta strategi dan pemilik risiko sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja dalam periode tertentu, sekaligus membahas rencana tindak lanjut untuk memastikan target kinerja dapat dicapai. Selain itu juga dilakukan pemantauan terhadap potensi risiko yang mungkin terjadi serta langkah-langkah mitigasi yang telah dan akan dilaksanakan.

Hari Selasa, 4 Januari 2022 KPPN Putussibau melaksanakan kegiatan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Pemantauan Manajemen Risiko Periode Triwulan IV Tahun 2021. Dalam kesempatan tersebut dibahas capaian IKU Kemenkeu Three-Four selama periode 2021 serta tindak lanjut untuk perbaikan pada tahun 2022. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka di aula dengan menerapkan protokol kesehatan.

Kepala KPPN Putussibau, Bapak Chandra A.S. Wibowo ( @cas.wibowo )dalam arahannya saat DKO Periode Triwulan IV menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai KPPN Putussibau yang telah bekerja keras, berpartisipasi dan berkontribusi sehingga target kinerja tahun 2021 dapat dicapai. Namun demikian beliau berpesan agar jangan berpuas diri terhadap capaian saat ini, masih ada ruang-ruang yang dapat ditingkatkan lagi prestasinya. Beliau berharap di tahun 2022 dapat lebih meningkatkan kolaborasi semua pegawai untuk mencapai hasil yang lebih baik, apalagi di tahun 2022 KPPN Putussibau akan mengikuti penilaian pembangunan zona integritas menuju WBBM.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang. Oleh karena itu pada hari Rabu, 5 Januari 2022 KPPN Putussibau juga mengikuti Dialog Kinerja Organisasi (DKO) yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat secara virtual. Kegiatan untuk membahas capaian kinerja Kemenkeu Two-Three ini diikuti oleh Pejabat Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh Kepala KPPN lingkup Kalimantan Barat.

Bapak Imik Eko Putro ( @imikekoputro )selaku Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dalam arahannya menyampaikan agar KPPN khususnya di lingkup Kalimantan Barat senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada mitra kerja, dapat menjadi mitra strategis yang mampu memberi solusi untuk peningkatan pengelolaan keuangan satker. Komunikasi yang baik dan intens harus terus dibangun dengan seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah, terlebih tahun 2022 ada beberapa kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya. Beliau juga berpesan agar meningkatkan penggunaan media sosial sebagai sarana publikasi, khususnya konten edukatif. Sinergi antara Kanwil dan KPPN serta antar KPPN di Kalimantan Barat harus ditingkatkan. Bapak Imik berharap agar Kanwil DJPb Kalbar dan KPPN lingkup Kalimantan Barat dapat meraih prestasi bersama-sama.

#DialogKinerjaOrganisasi #Sinergi #KPPNPutussibau #DJPbKalbarPRIMA #DJPbHAnDAL

<img src="/kppn/putussibau/images/2021/68/10.jpg" alt="" width="607" height="607"

Putussibau – Pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, telah dilaksanakan seri ke-4 dari rangkaian serial Gugus Kendali Mutu (GKM) mengenai “Peran Instansi Vertikal DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE)”.

Pada seri terakhir ini, Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker (PDMS) memaparkan beberapa topik pembahasan diantaranya “Kawal KFR Agar Lebih Fokus dan Bermakna”; “ALCo Regional Sebagai Payung Bagi Peran RCE Lainnya”; dan “Formulasikan Sinergi Kebijakan Fiskal di Pusat dan Daerah Melalui FKPKN”.

Saudara Irsyad Baidhowi yang bertindak selaku moderator mengawali GKM dengan menyampaikan kembali pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan dari GKM seri sebelumnya agar dapat menyamakan persepsi seluruh peserta GKM akan tema yang dibahas.

Pemaparan materi pertama disampaikan oleh Bapak Sopani selaku Kepala Seksi PDMS KPPN Putussibau. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu beliau menyampaikan mengenai definisi dan tujuan dari kebijakan fiskal. Selanjutnya disampaikan bahwa Kanwil DJPb sudah melakukan hal yang menyerupai peran regional chief economist (RCE) melalui Kajian Fiskal Regional (KFR), namun masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Konsep RCE diharapkan dapat mempertajam, memperkokoh, dan memperkuat peran itu. Kedepan, diharapkan instansi vertikal DJPb dapat menghasilkan kajian dan rekomendasi kebijakan fiskal yang ditunggu-tunggu stakeholders di daerah.

Pemaparan dilanjutkan oleh Saudara Rofiq Nugroho mengenai ALCo. Disampaikan pula bahwa peran RCE sudah menjadi sebuah konsekuensi logis ketika DJPb telah berhasil mengembangkan IFMIS (Integrated Financial Management Information System) lewat kehadiran SPAN dan SAKTI. ALCo regional menjadi penting sebab akan berperan sebagai payung bagi peran RCE lainnya seperti penajaman KFR melalui sinergi Kemenkeu Satu, serta pembentukan FKPKN. Disampaikan pula perlunya koordinasi antar Kanwil untuk mengsinergikan inisiatif-inisiatif yang berbeda berdasarkan isu kedaerahan masing-masing.

Pemaparan terakhir disampaikan oleh Saudara Muhammad Rayyan yang mengangkat pembahasan mengenai FKPKN. FKPKN sendiri merupakan wadah koordinasi, komunikasi dan konsultasi terkait dengan pengelolaan keuangan negara yang melibatkan berbagai stakeholders. Melalui FKPKN ini kita dapat berkoordinasi untuk bersama-sama menyusun formulasi sinergi dari kebijakan fiskal di pusat dengan kebijakan fiskal di daerah. FKPKN melibatkan seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang ada di pusat dan daerah, K/L, OJK, BI, Pemerintah Daerah, termasuk juga akademisi dan universitas di daerah.

Setelah pemaparan selesai, GKM dilanjutkan dengan sesi diskusi. Beberapa hal yang dibahas di sesi diskusi ini diantaranya mengenai ketersediaan data untuk keperluan DJPb dalam menjalankan perannya sebagai RCE yang disampaikan oleh Saudari Intan Hapsari dan bagaimana peran nyata yang dapat dikontribusikan oleh pegawai KPPN Putussibau dalam menyongsong peran DJPb sebagai RCE ini yang disampaikan oleh Bapak Sapto Kurniawan.

GKM ditutup denga arahan oleh Kepala KPPN Putussibau. Bapak Chandra Wibowo menyampaikan bahwa KPPN harus mampu mendukung dan menjalankan peran sebagai RCE. Untuk itu, seluruh insan Perbendaharaan harus terua meningkatkan kompetensi dalam mengolah dan menganalisis data keuangan Pemerintah Pusat dan pemda.

Beliau juga menekankan agar seluruh pegawai memahami benar karakteristik, struktur, dan keterbatasan data yang dimiliki DJPb. Sekaligus mempelajari kebutuhan stakeholder atas data kita. Sehingga DJPb dapat memberikan rekomendasi yang andal bagi seluruh stakeholder.

#GugusKendaliMutu #RegionalChiefEconomist #KemenkeuSatu #DJPbHAnDAL #KawalAPBN

<img src="/kppn/putussibau/images/2021/65/8.jpg" alt="" width="607" height="607"

Putussibau - Melanjutkan Gugus Kendali Mutu (GKM) series mengenai “Peran Instansi Vertikal DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE)”, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 KPPN Putussibau kembali menyelenggarakan GKM seri ketiga dari total empat seri yang direncanakan.

Pada GKM kali ini tema yang diambil adalah "Penajaman KFR untuk memperkuat peran Kanwil sebagai RCE", yang disampaikan oleh Tim dari Seksi Bank. GKM dilaksanakan di Aula KPPN Putussibau secara offline dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Pemaparan pada sesi pertama dilakukan oleh Bryan Badarudin yang menjelaskan mengenai tujuan penyusunan KFR secara umum. Disampaikan bahwa penyusunan KFR telah lama dilakukan oleh Kanwil DJPb, namun selama ini hasil dari KFR tersebut masih belum digunakan secara optimal oleh pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah.

Dalam rangka penguatan peran Kanwil DJPb sebagai RCE, penajaman dan penguatan KFR harus mengusung semangat Kemenkeu Satu. KFR disusun dengan melibatkan unit vertikal Kemenkeu lain sehingga hasilnya lebih credible dan menjadi guidance bagi daerah dalam merumuskan kebijakan yang akan diambil.

Kanwil DJPb dan KPPN harus dapat memposisikan diri sebagai partner strategis bagi pemerintah daerah. Instansi vertikal DJPb juga diharapkan dapat menjalin sinergi antara Pemerintah Pusat dan pemda sehingga multiplier effect dari APBN dan APBD menjadi lebih besar.

Dalam sesi akhir, Bapak Sapto menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kualitas analisis dan mempertajam KFR, DJPb setidaknya perlu mempersiapkan 3 hal. Pertama, SDM DJPb harus dibekali oleh kemampuan analisis yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan atau FGD dengan melibatkan praktisi baik dari internal Kemenkeu maupun narasumber dari eksternal. Kedua, pegawai DJPb harus mampu mengenali data yang dimiliki sehingga dapat diolah dan dimanfaatkan secara optimal. Ketiga, DJPb harus dapat mengenali kebutuhan stakeholders, sehingga analisis dan kajian yang dihasilkan dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat sasaran sesuai dengan harapan dan keperluan dari pemangku kepentingan. Selain itu, Kanwil DJPb juga harus menguatkan hubungan kelembagaan dengan pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi ekonomi di wilayahnya.

Selanjutnya setelah sesi diskusi dan sebelum GKM ditutup, Bapak Chandra, selaku Kepala KPPN Putussibau menyampaikan arahan mengenai konsep dan tujuan awal, serta fungsi disusunnya KFR untuk memberikan gambaran dan pemahaman secara komprehensif kepada para pegawai KPPN Putussibau.

#RegionalChiefEconomist #KPPNPutussibau #GugusKendaliMutu #DJPbHAnDAL #Sinergi #KawalAPBN

<img src="/kppn/putussibau/images/2021/64/8.jpg" alt="" width="607" height="607"