Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan inisiatif pemerintah untuk memberikan akses keuangan bagi pelaku usaha mikro yang belum terjangkau perbankan. Artikel ini membahas manfaat program UMi, prosedur pengajuan pembiayaan, serta peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidikalang dalam mendukung implementasi program ini. Dengan adanya pembiayaan UMi, pelaku usaha mikro dapat meningkatkan modal usaha dan memperluas skala bisnis mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Pendahuluan Pelaku usaha mikro sering kali menghadapi kendala dalam memperoleh pembiayaan akibat keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah meluncurkan program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebagai solusi bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal usaha dalam jumlah kecil. Di Kabupaten Dairi dan sekitarnya, KPPN Sidikalang menjalankan peran penting dalam mendukung distribusi pembiayaan UMi agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Manfaat Program Pembiayaan Ultra Mikro Program UMi memiliki berbagai manfaat bagi pelaku usaha mikro, di antaranya:

1. Akses Modal yang Mudah – Program ini memberikan kesempatan bagi usaha mikro untuk mendapatkan pinjaman dengan persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan kredit perbankan.
2. Besaran pinjaman dan Jangka waktu pelunasan – Kebutuhan modal maksimal sebesar Rp20.000.000,- dengan jangka waktu pelunasan relative singkat.
3. Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro – Dengan adanya tambahan modal usaha, pelaku usaha dapat meningkatkan produksi dan memperluas pasar mereka.
4. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah – Dengan berkembangnya usaha mikro, lapangan pekerjaan baru tercipta, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Dampak Sosial dan Ekonomi Pembiayaan UMi tidak hanya membantu usaha mikro berkembang, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mengurangi kesenjangan ekonomi, terutama di daerah pedesaan. Dengan meningkatnya jumlah usaha mikro yang memperoleh modal, akan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendanaan dapat memperluas jaringan bisnis mereka, sehingga menghasilkan efek domino dalam perekonomian lokal. Selain itu, distribusi pendapatan yang lebih merata melalui pembiayaan UMi membantu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah.

Inovasi dalam Penyaluran Pembiayaan Beberapa lembaga penyalur mulai memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi mobile dan platform fintech, untuk mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan keuangan konvensional. Digitalisasi ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan pinjaman secara lebih praktis dan cepat tanpa harus datang langsung ke lembaga penyalur. Selain itu, pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan (AI) dalam analisis kredit membantu meningkatkan akurasi dalam menilai kelayakan peminjam, sehingga mempercepat proses pencairan dana. Dengan adanya inovasi ini, semakin banyak pelaku usaha mikro yang dapat memperoleh akses ke pembiayaan dengan prosedur yang lebih sederhana dan transparan.

Peluang Sinergi dengan Program Pemerintah Lainnya Pembiayaan UMi dapat diintegrasikan dengan program pemberdayaan usaha mikro lainnya, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Kartu Prakerja, dan bantuan sosial untuk meningkatkan efektivitas serta daya saing pelaku usaha mikro. Sinergi ini memungkinkan pelaku usaha mendapatkan dukungan yang lebih komprehensif, mulai dari pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, hingga akses pasar yang lebih luas. Misalnya, peserta Program Kartu Prakerja yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan dapat mengakses pembiayaan UMi untuk memulai usaha mereka. Selain itu, penerima bantuan sosial yang memiliki potensi usaha dapat diarahkan untuk memanfaatkan skema pembiayaan ini sebagai langkah awal menuju kemandirian ekonomi.

Peran KPPN Sidikalang dalam Pembiayaan Ultra Mikro KPPN Sidikalang berperan sebagai instansi yang mendukung realisasi anggaran program UMi di daerah Kabupaten Dairi dan sekitarnya. Peran utama KPPN Sidikalang dalam pembiayaan UMi antara lain:

1. Menyalurkan Dana dari Pemerintah ke Lembaga Penyalur – KPPN Sidikalang melakukan ketepatan data antara dokumen debitur dengan dokumen yang terdapat pada penyalur untuk memastikan syarat yang ditetapkan penyalur sesuai dengan peraturan yang ditetapkan kementerian keuangan.
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi – KPPN Sidikalang bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan sesuai dengan ketentuan.
3. Membuat Laporan Analisa Pembiayaan Ultra Mikro – KPPN Sidikalang menyampaikan Laporan Analisis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro per semester untuk mengetahui manfaat pembiayaan UMi mampu meningkatkan kesejahteraan debitur.

Peraturan terkait Pembiayaan Ultra Mikro mengalami perubahan demi pengelolaan yang lebih baik. Berikut ini adalah Tabel Perbandingan PMK Nomor 95 Tahun 2018 dengan PMK No. 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro

Pembiayaan Ultra Mikro merupakan program strategis yang membantu pelaku usaha mikro dalam mendapatkan modal usaha dengan skema yang lebih mudah dan terjangkau. Untuk memastikan program ini berjalan efektif, KPPN Sidikalang memiliki peran penting dalam penyaluran dana, monitoring, serta menjaga transparansi dalam implementasi program. Dengan optimalisasi program ini, diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penulis: Maya Bina Br Barus, Tri Maya Karinda

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2024

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan salah satu instrumen pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dimiliki oleh KPK. Setiap tahunnya, penyelenggara negara baik dari Yudikatif, Legislatif, Eksekutif, dan BUMN/D diwajibkan membuat LHKPN untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi. LHKPN berisi data seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara. Yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan, serta Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara.

Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penyampaian LHKPN adalah untuk menjaga integritas para Penyelenggara Negara; menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab; menghindari potensi konflik kepentingan; serta menjadi media kontrol masyarakat.

Harta yang diisikan dalam LHKPN termasuk harta yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara, Pasangan, dan Anak yang masih dalam tanggungan. Harta yang dilaporkan berupa tanah dan/atau bangunan, alat transportasi/mesin, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas dan setara kas, harta lainnya, dan hutang. LHKPN ini harus diisi secara lengkap dan benar. Adapun penyampaian LHKPN dibagi atas 2 bagian, yaitu pelaporan Khusus dan Periodik. Pelaporan Khusus bagi Penyelenggara Negara yang baru pertama kali lapor dan pensiun, batas pelaporan adalah 2 bulan sejak dilantik / pensiun. Laporan Periodik disampaikan selama menjabat sebagai Penyelenggara Negara, yang dilaporkan 1 tahun sekali dengan batas pelaporan tanggal 31 Maret setiap tahun. Adapun untuk lingkup Kementerian Keuangan, batasnya dipercepat yaitu 28 Februari.

Di KPPN Sidikalang, yang menjadi Wajib Lapor (WL) LHKPN adalah seluruh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Sampai dengan saat ini, seluruh WL sudah menyampaikan LHKN dengan tepat waktu yang mana juga untuk pelaporannya, selalu dilakukan monitoring oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kiranya dengan penyampaian LHKN yang tertib ini, selaras dengan semangat transparansi penyelenggaraan publik untuk Indonesia yang lebih baik.

Rapat Koordinasi Wilayah Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumut Periode Triwulan I Tahun 2025

Pada tanggal 15 s.d. 16 Januari 2025, KPPN Sidikalang mengikuti Rapat Koordinasi Wilayah Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumut Periode Triwulan I Tahun 2025.

Pada kesempatan ini KPPN Sidikalang meraih beberapa penghargaan yaitu:
1. Peringkat I Kinerja Penyaluran Dana Desa pada KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumut
2. Peringkat I Nilai IKPA Terbaik Semester II Tahun 2024 dengan nilai IKPA 98.63 KPPN Tipe A2 sebagai Kuasa BUN Daerah

DIharapkan melalui kegiatan ini Wilayah Kanwil DJPb Sumatera Utara dapat Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Untuk Kinerja Tahun Anggaran 2025 yang Optimal.

Townhall Hari Bakti Perbendaharaan ke-21

Pada tanggal 14 Januari 2004 lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang diperingati sebagai Hari Bakti Perbendaharaan oleh Kementerian keuangan. Pada usianya yang telah menginjak dua dasawarsa tahun ini, Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus mengabdi untuk negeri, mengawal APBN dengan dukungan Insan #InTress tanpa henti.

Pada Jumat, 24 Januari 2025 tadi KPPN Sidikalang mengikuti Townhall HBP ke-21 tahun 2025 yang diadakan oleh Kantor Pusat DJPb secara hybrid.

Rapat Rencana Kerja WBBM Tahun 2025

Pada hari Rabu, 22 Januari 2025 Pukul 14.00, KPPN Sidikalang melaksanakan Rapat Rencana Kerja WBBM, Rapat Progress WBBM, dan Brainstorming Inovasi yang dilaksanakan secara hybrid, melalui Ms.Team dan luring di Aula KPPN Sidikalang.

Rapat dilaksanakan untuk merencanakan dan menyusun jadwal terkait Pembangunan ZI Menuju WBBM di tahun 2025. Rapat dipimpin oleh Kepala KPPN Sidikalang, Gerry Maranatha Tambunan dan dipandu oleh Kepala Seksi VERAKI, Aditya Putra serta dihadiri oleh seluruh Pegawai KPPN Sidikalang.

Selamat sore Sobat #Intress

Realisasi Belanja Lingkup KPPN Sidikalang sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.363.339.489.992 atau senilai 98.16% dari pagu total Rp3.426.435.208.000. Data ini diambil dari Online Monitoring SPAN yang meliputi wilayah kerja KPPN Sidikalang yaitu Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Dari total realisasi sebesar Rp3.363.339.489.992 tersebut, realisasi belanja pegawai adalah sebesar Rp262.443.650.055 atau 101.84% dari pagu sebesar Rp257.704.339.000. Untuk realisasi belanja barang sebesar Rp237.910.004.167 atau 95.13% dari pagu sebesar Rp250.097.068.000. Realisasi belanja modal terdapat sebesar Rp2.924.490.679 atau sebesar 95.81% dari pagu Rp3.052.378.000.

Sementara realisasi untuk belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp2.860.061.345.091 atau 98.10% dari pagu sebesar Rp2.915.581.423.000.

#apbnkita
#uangkita
#RealisasiAPBN