Sesuai dengan Kepdirjen Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-151/PB/2018 tentang Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada KPPN, Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan SMM ISO 9001:2015. Sejalan dengan hal tersebut, hari Jumat tanggal 15 November 2024, KPPN Sidikalang melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen Periode II Tahun 2024.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

KPPN Sidikalang telah aktif dalam mendukung pencegahan korupsi, khususnya di lingkup wilayah kerja. Tagline maupun semboyan anti korupsi senantiasa digaungkan, baik itu melalui media sosial dan website kantor; selain itu juga melalui inovasi AYO NGOPI (Ayo Ngobrolin Perkara Korupsi). Inovasi ini diciptakan dalam rangka mendukung program pencegahan keterlibatan pegawai KPPN Sidikalang dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam rangka pengendalian gratifikasi di lingkungan KPPN Sidikalang. Adapun istilah AYO NGOPI ini dicetuskan karena kopi merupakan hasil bumi khas dari kota Sidikalang. Inovasi ini sudah diterapkan sejak 1 Januari 2020.

Kegiatan AYO NGOPI dilaksanakan secara online maupun offline, pada kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM), Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dsb, dengan peserta dari internal maupun eksternal KPPN Sidikalang. Materi yang disampaikan terkait korupsi, tokoh-tokoh integritas, pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan, maupun materi-materi lain yang berkaitan. Tidak hanya melalui penyampaian materi, tetapi juga dengan menonton film-film pendek anti korupsi, misalnya film dari website KPK.

Sangat banyak manfaat yang dirasakan dengan adanya AYO NGOPI ini. Dengan adanya inovasi ini, dapat menambah pengetahuan pegawai dan stakeholder KPPN Sidikalang terkait korupsi dan sejenisnya, berdampak positif dalam pencegahan KKN, serta mendukung program pembangunan Zona Integritas di KPPN Sidikalang. Kiranya inovasi ini dapat memberikan afirmasi positif kepada pegawai dan stakeholder KPPN Sidikalang untuk dapat menjadi pengawas dan berperan aktif dalam memitigasi segala upaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

KPPN Sidikalang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administrasi kepala Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Sesuai nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-2595/PB.1/2022 perlu standardisasi kegiatan di KPPN. Salah satu area penguatan adalah penguatan manajemen internal, dimana kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan motivasi dan solidaritas antar pegawai sehingga dapat berdampak pada peningkatan kinerja pegawai dan organisasi KPPN.

Untuk itu, KPPN Sidikalang mengadakan Pengembangan Kompetensi Pegawai Capacity Building Periode Triwulan IV 2024 dengan tema Excellent Competency, Extraordinary Performance pada Jumat (setelah jam layanan berakhir) s.d. Sabtu 25 s.d. 26 Oktober 2024, yang diikuti oleh seluruh pegawai dan PPNPN.

Berbagai games menarik dilaksanakan untuk menambah semangat para peserta dan menciptakan koordinasi yang baik. Maksud dan tujuan dilaksanakannnya kegiatan capacity building ini adalah memperkuat sinergi dan kerja sama para pegawai dan  meningkatkan kapasitas SDM KPPN Sidikalang untuk peningkatan kinerja yang lebih baik.

Pada hari Selasa 5 November 2024, BPS Kabupaten Pakpak Bharat melaksanakan Pencanangan Zona Integritas sebagai langkah awal menuju Pembangunan Zona Integritas di BPS Kabupaten Pakpak Bharat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa Instansi Vertikal dan Pemerintah Daerah se-Kabupaten Pakpak Bharat mulai dari Sekretaris Daerah, Kepala KPPN Sidikalang, Ketua DPRD, Kapolres, Kepala Kantah, Kepala Kemenag, Kepala Koramil 07/Salak, Kepala Bappelitbangda, Kepala Diskominfo, Kepala Distanpang, Kepala Dinas PMDPPA dan KB, serta Kepala Disdukcapil Kabupaten Pakpak Bharat.

Pencanangan Zona Integritas ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Penguatan Pembangunan Zona Integritas. Sebagai unit kerja yang telah berhasil meraih peringkat WBK dan dalam rangka perwujudan Island of Integrity, KPPN Sidikalang mensosialisasikan Kiat Sukses Pembangunan Zona Integritas. KPPN Sidikalang akan selalu mendukung BPS Kabupaten Pakpak Bharat untuk meraih predikat WBK/WBBM.

Selamat sore Sobat #Intress

Realisasi Belanja Lingkup KPPN Sidikalang sampai dengan 31 Oktober 2024 adalah sebesar Rp2.849.642.696.372 atau senilai 83.50% dari pagu Rp3.412.865.503.000. Data ini diambil dari Online Monitoring SPAN yang meliputi wilayah kerja KPPN Sidikalang yaitu Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Dari total realisasi sebesar Rp2.849.642.696.372 tersebut, realisasi belanja pegawai adalah sebesar Rp216.884.493.918 atau 83.15% dari pagu sebesar Rp254.710.204.000. Untuk realisasi belanja barang sebesar Rp175.086.068.821 atau 66.87% dari pagu sebesar Rp261.812.957.000. Realisasi belanja modal terdapat sebesar Rp1.823.143.200 atau sebesar 85.21% dari pagu Rp2.139.532.000.

Sementara realisasi untuk belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp2.455.848.990.433 atau 84.85% dari pagu sebesar Rp2.894.202.810.000.

#apbnkita
#uangkita
#RealisasiAPBN

Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran tiap tahunnya.

Pada tahun 2024, telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2024 Tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024. KPPN Sidikalang melaksanakan Sosialisasi Perdirjen Nomor PER-13/PB/2024 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024 yang dihadiri seluruh Satker lingkup pembayaran KPPN Sidikalang.

Pada kesempatan ini, Kepala KPPN Sidikalang juga menyampaikan Sosialisasi Mekanisme dan Saluran Pengaduan KPPN Sidikalang.