Sidikalang : Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Sidikalang yang meliputi Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo dan Kabupaten Pakpak Bharat, sampai dengan Desember 2022 mencapai Rp1.108.393.728.073 atau 93,48% dari total pagu sebesar Rp1,19 triliun.
Dari total realisasi belanja sebesar Rp1.108.393.728.073 tersebut, untuk Belanja Pemerintah Pusat yang meliputi instansi vertikal Kementerian/Lembaga sebesar Rp349.980.740.255 dari total pagu sebesar Rp358.319.554.000 (97,67%) dan Tansfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp758.412.987.818 atau 91,66% dari pagu sebesar Rp827.396.611.000.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di KPPN Sidikalang sampai dengan bulan Desember 2022 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp233.110.611.784 atau 98% dari pagu sebesar Rp237.858.381.000. Belanja Barang terealisasi sebesar Rp112.456.234.509 atau 96,92% dari pagu sebesar Rp116.033.048.000. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp4.413.893.962 atau 99,68% dari pagu sebesar Rp4.428.125.000.
Sidikalang, 17 November 2022 Pukul 09.00 WIB. KPPN Sidikalang mengadakan kembali secara daring kegiatan diskusi Analisis Ekonomi Regional. Acara ini dihadiri oleh Para Kuasa Pengguna Anggaran dan operator lingkup wilayah pembayaran KPPN Sidikalang, Nursa'adah, S.ST., M.Agr. selaku Akademisi Universitas Sumatera Utara serta para Pegawai KPPN Sidikalang. Narasumber yang dihadirkan pada acara ini ada Hendra P. Tondang S.ST, M.M, Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Karo.
Dalam paparannya Hendra P. Tondang S.ST memberikan pemaparan indikator-indikator makro Ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi pada tiga wilayah kerja KPPN Sidikalang yaitu wilayah kabupaten Dairi, Kabupaten Karo dan Kabupaten Pakpak Bharat.
Indikator Makro yang dipaparkan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Kemiskinan, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Ekonomi terkini Sumatera Utara. Terkait Indikator PDRB beliau menyampaikan PDRB dinilai atas dua harga yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Beliau memaparkan perbandingan PDRB pada wilayah Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten pakpak Bharat dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara. Periode 2017-2021 nilai PDRB ADHB di Provinsi Sumatera Utara dan ketiga kabupaten mengalami kenaikan. Kabupaten Karo merupakan Kabupaten dengan nilai PDRB paling tinggi diantara 2 kabupatenlainnya. Pada tahun 2021 Kabupaten Karo memberikan kontribusi sebesar 2,51 persen terhadap total PDRB provinsi Sumatera Utara.
Terkait Kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) atau sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin tahun 2021 untuk Kabupaten Karo dibawah persentase penduduk miskin Sumatera Utara yaitu 8,79 dibandingkan 9,01.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terjadi tahun 2020 yang diindikasikan adanya fenomena kembalinya penduduk yang sebelumnya bekerja di luar Kabupaten Karo, namun kehilangan pekerjaan/ dirumahkan sementara akibat pandemic Covid-19. Namun TPT kabupaten Karo kembali meningkat tahun 2021 dari 1,83 ke 1,95; berbeda dengan Dairi, pakpak Bharat serta Provinsi Sumatera Utara yang cenderung menurun.
Terkait Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM),secara umum pada tahun 2017-2021 IPM ketiga Kabupaten dan Provinsi mengalami peningkatan. Kabupaten Karo merupakan kabupaten dengan IPM diatas provinsi tahun 2017-2021. Sementara Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat berada di bawah Provinsi Sumatera Utara.
Narasumber juga menyampaikan nilai Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Triwulan III Tahun 2022 berada di angka 4,97%. Dari sisi lapangan usaha Pertumbuhan q-to-q triwulan III tahun 2022 didukung oleh semua kategori kecuali kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kontraksi. Dari sisi pengeluaran, Pertumbuhan q-to-q didukung oleh komponen LNPRT, Komponen PMTB dan komponen Ekspor Barang Jasa kecuali komponen Konsumsi Pemerintah yang mengalami kontraksi. Narasumber juga menyampaikan 4 kategori utama penyumbang ekonomi Sumatera Utara yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Industri Pengolahan. Sedangkan untuk Laju Pertumbuhan, hampir semua kategori tumbuh positif, hanya kategori Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib yang terkontraksi.
Setelah pemaparan dari narasumber diadakan sesi tanya jawab dan diskusi. Akademisi dari Universitas Sumatera Utara memberikan ulasan terkait materi yang disampaikan.
Kegiatan Diskusi Analisis Ekonomi Regional diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman terkait kondisi pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Dairi, Karo dan Pakpak Bharat ini dan kedepannya dapat berperan untuk menganalisis kecenderungan arah
Sidikalang : Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Sidikalang yang meliputi Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo dan Kabupaten Pakpak Bharat, sampai dengan Oktober 2022 mencapai Rp906.605.068.818 atau 75,99% dari total pagu sebesar Rp1,19 triliun.
Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, realisasi belanja APBN lingkup KPPN Sidikalang mengalami pertumbuhan persentase sebesar 7,81% dari realisasi s.d Oktober tahun 2021 sebesar Rp732.329.917.869 atau 68,18% dari total pagu sebesar Rp1,074 triliun.
Dari total realisasi belanja sebesar Rp906.605.068.818, untuk Belanja Pemerintah Pusat yang meliputi instansi vertikal Kementerian/Lembaga sebesar Rp273.930.436.825 dari total pagu sebesar Rp365.583.387.000 dan Tansfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp632.674.631.993 atau 76,47% dari pagu sebesar Rp827.396.611.000.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di KPPN Sidikalang sampai dengan bulan Oktober 2022 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp190.095.994.989 atau 77,90% dari pagu sebesar Rp244.011.442.000. Belanja Barang terealisasi sebesar Rp80.932.022.384 atau 69% dari pagu sebesar Rp117.298.020.000. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp2.902.419.452 atau 67,91% dari pagu sebesar Rp4.273.925.000.
Sidikalang : Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Sidikalang yang meliputi Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo dan Kabupaten Pakpak Bharat, sampai dengan November 2022 mencapai Rp974.075.648.585 atau 81,63% dari total pagu sebesar Rp1,19 triliun.
Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, realisasi belanja APBN lingkup KPPN Sidikalang mengalami pertumbuhan persentase sebesar 3,45% dari realisasi s.d November tahun 2021 sebesar Rp839.589.699.159 atau 78,18% dari total pagu sebesar Rp1,074 triliun.
Dari total realisasi belanja sebesar Rp974.075.648.585, untuk Belanja Pemerintah Pusat yang meliputi instansi vertikal Kementerian/Lembaga sebesar Rp304.959.326.972 dari total pagu sebesar Rp365.944.350.000 dan Tansfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp669.116.321.613 atau 80,87% dari pagu sebesar Rp827.396.611.000.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di KPPN Sidikalang sampai dengan bulan November 2022 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp209.205.802.541 atau 85,93% dari pagu sebesar Rp243.471.920.000. Belanja Barang terealisasi sebesar Rp92.134.450.779 atau 78.02% dari pagu sebesar Rp118.096.505.000. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp3.619.073.652 atau 82,70% dari pagu sebesar Rp4.273.925.000.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada KPPN Sidikalang pada tahun 2022 sebesar Rp273 miliar atau 32,99% dari Rp827,4 miliar total Pagu Dana Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dikelola oleh KPPN Sidikalang. Adapun besaran alokasi untuk Kabupaten Dairi Rp155,3 miliar, Kabupaten Karo Rp57,8 miliar, Kabupaten Pakpak Bharat Rp59,8 miliar.
Dari hasil monitoring KPPN Sidikalang sampai 31 Oktober 2022, Dana Transfer yang telah disalurkan sebesar Rp632,6 Miliar. DAK Fisik yang telah tersalurkan sebesar Rp185,6 miliar.
Sementara itu, Dana Desa pada KPPN Sidikalang di tahun 2022 teralokasi sebesar Rp351,6 miliar atau 42,48% dari total Pagu Dana TKDD.
Terdapat penyempurnaan kebijakan pengalokasian Dana Desa Tahun 2022, yaitu perbaikan formula perhitungan dengan memperluas klaster Alokasi Dasar berdasarkan jumlah penduduk menjadi tujuh klaster, perhitungan dan penetapan pagu Dana Desa per desa oleh pemerintah.
Besaran Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Dairi sebesar Rp124 miliar, Karo Rp188,25 miliar, dan Pakpak Bharat Rp351,5,4 miliar. Realisasi Dana Desa telah mencapai 60,2% atau sebesar Rp211,58 miliar.
Adapun realisasi Dana Transfer sbb:
Dalam rangka menyemarakkan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-76 pada tanggal 30 Oktober 2022, KPPN Sidikalang menyelenggarakan Lomba Reels HORI 76, yang bertemakan Membantu UMKM Lokal, contoh warung kecil, pedagang jajanan, dsb
Lomba ini terbuka untuk umum. Pastikan ikut ambil bagian didalamnya
Syarat dan ketentuan
a) Wajib Follow Instagram KPPN Sidikalang
b) Lomba diikuti oleh individu
c) Reels diunggah ke Instagram masing-masing peserta dengan men-tag KPPN Sidikalang dan sertakan hashtag #LombaReelsHORI76 #kppnsidikalang
d) Reels harus disertai judul dan deskripsi (narasi pendek)
e) Reels belum pernah memenangkan lomba sebelumnya
f) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Kriteria Penilaian
Akan dipilih 3 pemenang. Adapun aspek penilaian terdiri dari :
a) Ide/gagasan
b) Originalitas/keaslian
c) Kesesuaian dengan tema
d) Alur video
e) Lain-lain (Estetika, Pengambilan Gambar, dan Audio)