Sidoarjo, 26 Mei 2026 – KPPN Tipe A1 Sidoarjo menyelenggarakan Press Conference bulanan secara daring dalam rangka menyampaikan kinerja APBN kepada para stakeholder. Kegiatan ini dihadiri oleh satuan kerja mitra dan pegawai internal.

Dalam paparannya, Kepala KPPN Sidoarjo, Vicensia Retnasari, menyampaikan bahwa tren pagu anggaran menunjukkan peningkatan signifikan dari Rp6,4 triliun (2022) menjadi Rp9,8 triliun (2026).

Per 26 Mei 2026, realisasi belanja pemerintah pusat di Kabupaten Sidoarjo tercatat: belanja pegawai 45,72%, belanja barang 36,94%, dan belanja modal 24,61%. Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah telah mencapai 43,39%.

Dari sisi kinerja, sebanyak 62 satker memiliki nilai IKPA di atas 89, sementara 13 satker masih perlu meningkatkan capaian, khususnya pada penyerapan anggaran dan output kegiatan.

Kegiatan ini juga menjadi sarana penguatan komitmen integritas, sejalan dengan predikat WBBM yang dimiliki KPPN Sidoarjo.

Sidoarjo, 28 April 2026 – KPPN Tipe A1 Sidoarjo menyelenggarakan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Press Conference April 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh satker mitra lingkup KPPN Sidoarjo.

Kegiatan ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan serta capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Dalam sambutannya, Kepala KPPN Sidoarjo menegaskan komitmennya sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menghimbau kepada stakeholder agar tidak memberikan imbalan apapun kepada pejabat dan pegawai KPPN Sidoarjo. Selain itu, KPPN Sidoarjo telah lulus sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 dan ISO Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 37001:2016 sebagai wujud komitmen untuk terus memberikan layanan yang terbaik kepada stakeholder.

Materi yang disampaikan meliputi evaluasi kinerja anggaran, strategi peningkatan IKPA, serta pemanfaatan digitalisasi pembayaran seperti CMS, KKP, dan Digipay.

Pada kesempatan tersebut, KPPN Sidoarjo juga memberikan apresiasi kepada satker berprestasi, antara lain satker dengan IKPA terbaik, pengguna KKP dan Digipay terbaik, serta satker dengan kinerja pelaporan tercepat.

Melalui kegiatan ini, KPPN Sidoarjo mendorong satker untuk meningkatkan disiplin pelaksanaan anggaran, mempercepat pengadaan, serta mengoptimalkan penggunaan instrumen pembayaran pemerintah guna mendukung pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berkualitas.

Sidoarjo – KPPN Sidoarjo terus memperkuat perannya sebagai Financial Advisor bagi satuan kerja dan pemerintah daerah. Pada Triwulan I Tahun 2026, KPPN Sidoarjo melaksanakan berbagai kegiatan financial advisory yang mencakup Central Government Advisory, Local Government Advisory, serta Special Mission Advisory, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-32/PB/2024.

Optimalisasi Central Government Advisory

Pada Triwulan I 2026, KPPN Sidoarjo melaksanakan kegiatan Central Government Advisory kepada 15 satuan kerja mitra, antara lain Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur – Bali, hingga Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo.

Hasil monitoring menunjukkan capaian yang sangat baik dengan nilai rata-rata Central Government Advisory sebesar 100. Dalam pelaksanaannya, KPPN Sidoarjo berhasil mengidentifikasi sejumlah isu strategis, di antaranya integrasi pembayaran gaji terpusat, potensi SPM retur, pagu minus belanja pegawai, aktivasi KPA SAKTI, serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi MyIntress dan penguatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Sebagai tindak lanjut, KPPN Sidoarjo memberikan rekomendasi teknis dan pendampingan kepada satuan kerja, termasuk penggabungan SPM berdasarkan bank penerima, rencana bimbingan teknis, serta refreshment kewenangan dan tanggung jawab pejabat pengelola keuangan.

Penguatan Sinergi melalui Local Government Advisory

Pada aspek Local Government Advisory, KPPN Sidoarjo melaksanakan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan capaian nilai akhir 104,2. Pendampingan ini difokuskan pada penyaluran Transfer ke Daerah, khususnya Dana Desa dan DAK.

Pada Triwulan I Tahun 2026, Kabupaten Sidoarjo tidak memperoleh alokasi DAK Fisik, sehingga realisasi penyaluran DAK Fisik tercatat nihil. Sementara itu, Dana Desa telah tersalur sebesar Rp45,25 miliar atau 40,88% dari total pagu. KPPN Sidoarjo juga mendorong peningkatan koordinasi serta pemutakhiran data penyaluran Transfer ke Daerah pada aplikasi monitoring secara berkala.

Dampak Nyata melalui Special Mission Advisory

KPPN Sidoarjo turut melaksanakan Special Mission Advisory yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Salah satu program unggulan adalah Pemberdayaan UMKM “Dapur Catarina”. Pasca implementasi, UMKM binaan menunjukkan perkembangan signifikan, antara lain peningkatan omzet, perluasan pemasaran secara daring dan luring, kepemilikan sertifikat halal, pembukuan sederhana yang lebih tertib, serta pemanfaatan QRIS dalam transaksi keuangan.

Selain itu, KPPN Sidoarjo juga mendampingi penyusunan data laporan keuangan BUMD untuk kebutuhan Government Finance Statistics (GFS) serta mengidentifikasi potensi investasi daerah, termasuk pengembangan Depo Pasar Ikan Modern sebagai pusat perdagangan, wisata, dan edukasi berbasis kelautan.

Komitmen Layanan Berkelanjutan

Kepala KPPN Tipe A1 Sidoarjo, Vicensia Retnasari, menegaskan bahwa KPPN Sidoarjo akan terus menjaga komitmen pelayanan serta aktif melakukan pendampingan berkelanjutan kepada seluruh stakeholder.

Melalui penguatan peran sebagai Financial Advisor, KPPN Sidoarjo diharapkan dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, memperkuat sinergi pusat dan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya.

©2026_Edukasi165

Sidoarjo – KPPN Sidoarjo terus memperkuat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara dengan menggelar sosialisasi penggunaan Cash Management System (CMS) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Rabu (20/5/2026).

Kegiatan yang diikuti oleh satuan kerja mitra Bank Mandiri ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas serta mendorong penggunaan transaksi non-tunai dalam pelaksanaan APBN.

Kepala KPPN Sidoarjo dalam sambutannya menekankan pentingnya modernisasi sistem pembayaran sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman tentang keamanan informasi guna mengantisipasi ancaman digital seperti phishing dan malware.

Materi teknis terkait implementasi KKP disampaikan secara komprehensif, mencakup mekanisme pembayaran, batasan belanja, hingga monitoring penggunaan kartu. Di sisi lain, Bank Mandiri memperkenalkan aplikasi Kopra sebagai solusi pembayaran digital yang terintegrasi.

Sesi diskusi berlangsung aktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta, terutama terkait kendala operasional seperti reset password, aktivasi kartu, hingga pembayaran tagihan KKP.

KPPN Sidoarjo berharap digitalisasi pembayaran melalui CMS dan KKP dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, efisien, dan berintegritas.

Sidoarjo, KPPN Sidoarjo menyampaikan hasil Kajian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Periode Triwulan I Tahun 2026 sebagai bentuk transparansi dan evaluasi atas pelaksanaan APBN pada satuan kerja mitra KPPN Sidoarjo.

Kajian yang disusun oleh Dedy Murdiyanto, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (PTPN) Jenjang Penyelia, menunjukkan bahwa hingga Triwulan I 2026, nilai IKPA KPPN Sidoarjo tercatat sebesar 75. Nilai tersebut masih bersifat sementara mengingat indikator Capaian Output baru mendapatkan petunjuk teknis dari kantor pusat dan batas akhir penyampaian data oleh satuan kerja masih berlangsung hingga 30 April 2026.

Kinerja Umum Pelaksanaan Anggaran

KPPN Sidoarjo mengelola 27 Kementerian/Lembaga (K/L) dengan total 76 satuan kerja dan pagu anggaran sebesar Rp9,79 triliun. Hingga 8 April 2026, realisasi belanja telah mencapai Rp2,45 triliun atau 25,04% dari total pagu.

Sebagian besar indikator IKPA pada Triwulan I 2026 menunjukkan capaian maksimal (nilai 100), antara lain:

• Revisi Anggaran, yang mencerminkan kualitas perencanaan anggaran satker;
• Deviasi Halaman III DIPA, yang mengukur kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran;
• Penyerapan Anggaran;
• Belanja Kontraktual;
• Penyelesaian Tagihan;
• Pengelolaan UP dan TUP.

Tantangan dan Isu Pelaksanaan

Dalam kajian tersebut, disampaikan beberapa isu utama yang memengaruhi pelaksanaan anggaran pada Triwulan I Tahun 2026, antara lain:

1. Perubahan struktur kementerian, khususnya perpindahan dua satuan kerja dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah, yang hingga awal April 2026 DIPA satkernya belum terbit.
2. Pengalihan pembayaran gaji pegawai Kementerian Agama di wilayah Jawa Timur ke Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, yang mengakibatkan proporsi belanja pegawai pada KPPN Sidoarjo mencapai sekitar 86% dari total pagu.
3. Indikator Capaian Output belum dapat dihitung sepenuhnya karena petunjuk teknis baru diterbitkan dan proses assessment output oleh unit eselon I masih berjalan.

Selain itu, beberapa satuan kerja mencatat nilai belum maksimal pada indikator tertentu, khususnya Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran, yang disebabkan oleh keterlambatan pemutakhiran data, kendala dokumen kontrak, serta pagu belanja yang masih diblokir.

Rekomendasi KPPN Sidoarjo

Melalui kajian ini, KPPN Sidoarjo memberikan sejumlah rekomendasi kepada satuan kerja mitra, antara lain:

• Melakukan pemutakhiran Halaman III DIPA secara berkala setiap triwulan;
• Menyusun target penyerapan anggaran yang lebih realistis sesuai jenis belanja;
• Segera mendaftarkan kontrak dan mengajukan tagihan khususnya untuk belanja kontraktual bernilai kecil;
• Mengajukan SPM GUP dan penyelesaian SPM kontraktual tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
• Mempercepat penyampaian dan validasi data capaian output sebelum batas waktu yang ditetapkan.

Komitmen Peningkatan Kualitas Pelaksanaan APBN

KPPN Sidoarjo berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada satuan kerja mitra guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan capaian IKPA pada triwulan berikutnya. Diharapkan, dengan sinergi yang kuat antara KPPN dan satuan kerja, pelaksanaan APBN di wilayah Sidoarjo dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

©2026_Edukasi165

 Sidoarjo – Kinerja pengelolaan keuangan negara pada awal tahun 2026 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini tercermin dari realisasi anggaran pemerintah pusat yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo sepanjang triwulan pertama tahun ini. Data terbaru menunjukkan bahwa penyerapan anggaran telah mencapai target yang ditetapkan, sekaligus memberikan indikasi kuat atas efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Dalam konteks pengelolaan fiskal, perencanaan dan pelaksanaan anggaran merupakan dua aspek krusial yang menentukan keberhasilan program pemerintah. Tidak hanya soal besaran dana yang dialokasikan, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut diserap secara tepat waktu, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. KPPN Sidoarjo sebagai salah satu ujung tombak pelaksanaan anggaran negara di daerah berhasil menunjukkan kinerja yang solid pada periode ini. Secara keseluruhan, total pagu anggaran pemerintah pusat yang dikelola melalui KPPN Sidoarjo pada tahun 2026 mencapai Rp 9,75 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran hingga akhir Maret 2026 tercatat sebesar Rp 2,61 triliun atau setara dengan 26,75 persen dari total pagu. Capaian ini dinilai telah memenuhi target penyerapan anggaran untuk triwulan pertama, sekaligus menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Para pengamat menilai bahwa pencapaian ini tidak lepas dari perencanaan anggaran yang semakin matang serta koordinasi yang baik antar instansi. Dengan perencanaan yang tepat, pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih lancar dan menghindari penumpukan realisasi di akhir tahun, yang selama ini kerap menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Salah satu komponen terbesar dalam struktur anggaran pemerintah adalah belanja pegawai. Pada tahun ini, belanja pegawai di wilayah kerja KPPN Sidoarjo memiliki pagu sebesar Rp 6,55 triliun. Hingga triwulan pertama, realisasinya telah mencapai Rp 1,87 triliun atau sebesar 28,51 persen. Angka ini mengalami peningkatan signifikan sebesar 8,42 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan belanja pegawai ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) serta pegawai lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan publik. Dengan kesejahteraan yang lebih baik, diharapkan kinerja pegawai juga semakin optimal, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

Selain belanja pegawai, belanja barang juga menunjukkan perkembangan yang positif. Dari pagu sebesar Rp 724,49 miliar, realisasi belanja barang mencapai Rp 115,54 miliar atau sebesar 15,95 persen. Capaian ini meningkat 4,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja barang umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah, termasuk pengadaan barang dan jasa yang mendukung pelaksanaan program. Peningkatan pada belanja barang mengindikasikan bahwa aktivitas operasional pemerintahan berjalan dengan baik sejak awal tahun. Hal ini penting untuk memastikan bahwa berbagai program dan kegiatan dapat segera dilaksanakan tanpa hambatan administratif maupun logistik.

Sementara itu, belanja modal yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset juga menunjukkan tren yang menggembirakan. Dengan pagu sebesar Rp 621,95 miliar, realisasi belanja modal mencapai Rp 100,96 miliar atau 16,23 persen. Angka ini meningkat 4,97 persen dibandingkan tahun lalu. Belanja modal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan, gedung, dan fasilitas publik lainnya. Peningkatan realisasi belanja modal pada triwulan pertama menjadi sinyal positif bahwa proyek-proyek pembangunan telah mulai berjalan lebih awal, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih cepat.

Tidak kalah penting, kinerja belanja transfer juga menunjukkan capaian yang impresif. Salah satu komponen utama dalam belanja transfer adalah dana desa, yang memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan di tingkat lokal. Dari pagu sebesar Rp 283,71 miliar, realisasi dana desa telah mencapai Rp 140,66 miliar atau sekitar 49,58 persen. Tingginya realisasi dana desa pada awal tahun menunjukkan bahwa proses penyaluran dana berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk segera melaksanakan berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur desa hingga pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang tersalurkan secara optimal diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memperkuat perekonomian lokal. Program-program yang didanai melalui dana desa juga seringkali bersifat padat karya, sehingga turut membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran di KPPN Sidoarjo pada triwulan pertama 2026 mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang semakin baik. Tidak hanya dari sisi penyerapan yang sesuai target, tetapi juga dari kualitas belanja yang semakin diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari berbagai upaya perbaikan yang terus dilakukan oleh pemerintah, termasuk penyederhanaan prosedur, digitalisasi sistem keuangan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan sistem yang semakin transparan dan akuntabel, pengelolaan anggaran diharapkan dapat semakin dipercaya oleh publik.

Meski demikian, tantangan ke depan tetap perlu diantisipasi. Pemerintah perlu menjaga konsistensi penyerapan anggaran pada triwulan-triwulan berikutnya agar tidak terjadi perlambatan. Selain itu, kualitas belanja juga harus terus ditingkatkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak optimal bagi pembangunan. Pengamat ekonomi daerah menilai bahwa kinerja awal tahun ini dapat menjadi fondasi yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026. Dengan belanja pemerintah yang mulai bergerak sejak awal tahun, efek multiplier terhadap perekonomian diharapkan dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat. Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga momentum positif ini. Partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan untuk mengawal penggunaan anggaran agar tetap transparan dan tepat sasaran.

Dengan capaian yang menggembirakan ini, optimisme terhadap pengelolaan keuangan negara semakin meningkat. KPPN Sidoarjo telah menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang disiplin, anggaran negara dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Momentum positif ini diharapkan dapat terus berlanjut hingga akhir tahun, sehingga target pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal. Dukungan dari seluruh elemen bangsa menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

                                                                                                                -Ditulis oleh: Oki Rifki Arissaputra