Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 di wilayah pembayaran KPPN Sorong sampai dengan bulan Februari 2021 baru tumbuh 6,57 persen atau sebesar Rp265,06 miliar dari total pagu sebesar Rp4,03 triliun. Wilayah pembayaran KPPN Sorong ini meliputi 6 pemerintah daerah yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambraw  dan Kabupaten Raja Ampat.

Kepala KPPN Sorong, Juanda, menjelaskan berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN), realisasi belanja di awal tahun 2021 masih  merangkak perlahan. Hal ini menunjukan bahwa tren penyerapan anggaran cenderung melambat di awal tahun dan menumpuk di pada kuartal ke empat. Perlambatan penyerapan anggaran biasanya terjadi di internal satker itu sendiri. Biasanya terjadi kelambatan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Juanda menambahkan bahwa realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat untuk kantor vertikal di daerah sebesar Rp265,06 miliar atau 9,85 persen dari pagu sebesar Rp2,69 triliun. Sedangkan untuk realisasi belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) masih nol.

Secara lebih rinci, realisasi belanja APBN untuk Pemerintah Pusat terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp117,88 miliar atau 12,41 persen dari pagu sebesar Rp950,12 miliar. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp60,56 miliar atau 7,76 persen dari total pagu sebesar Rp780,22 miliar. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp86,61 miliar atau 9,05 persen dari total pagu sebesar Rp956,52 miliar. Terakhir realisasi belanja bantuan sosial masih nol.

Kepala KPPN Sorong, Juanda berharap melalui percepatan realisasi APBN Tahun Anggaran 2021 oleh Satker mitra kerja KPPN Sorong diharapkan dapat bermanfaat guna mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi Covid-19 segera berakhir.