http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungpandan

            KPPN Tanjung Pandan dibawah kepemimpinan Rd Yen Yen Nuryeni melakukan gerakan secara masif sharing session Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah,  melalui serangkaian kegiatan yang aktif, kreatif serta inovatif.

http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungpandan

              KPPN Tanjung Pandan senantiasa mencanangkan gerakan antisipatif atas permasalahan satker agar dapat solver penangannya. Gerakan antisipatif kali ini adalah dalam rangka persiapan penerapan Kartu Kredit Pemerintah,

http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungpandan

             KPPN Tanjung Pandan telah menghadirkankembali inovasi Layanan Istimewa (LaIs) CSO On line dalam bentuk video conference  bagi satuan kerja dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting sebagai bagian dari pelayanan prima kepada mitra kerja KPPN Tanjung Pandan.

http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungpandan

              Kartu Kredit Pemerintah bukanlah hal yang baru, pada tahun  2017 KPPN Tanjung pandan bekerja sama dengan pihak PT Bank BRI (Persero) Kantor Pusat Jakarta mendeklarasikan sebagai pengguna Kartu Kredit Pemerintahpertama, imbuh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, Supendi.

http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/tanjungpandan

             Reformasi Birokrasi tidak hanya sekedar slogan tapi harus kita wujudkan, imbuh Kepala KPPN Tanjung Pandan, Rd Yen Yen Nuryeni, salah satu wujud implementasinya melalui kegiatan power breakfast .  

Pada hari Selasa, 26 Maret 2019 bertempat di Kantor Pengadilan Agama Tanjung Pandan, Kepala KPPN Tanjung Pandan diundang oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan untuk memberikan dukungan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).