Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kepala KPPN Tarakan, Ibu Lely Yalestiarini, turut menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan pada Senin, 17 Agustus 2026, bertempat di Tarakan Art Convention Center (TACC), Kota Tarakan.

Upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat kebangsaan. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tarakan bertindak sebagai pembina upacara, dengan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi pemerintah, perwakilan lembaga, serta berbagai elemen masyarakat di Kota Tarakan.

Keikutsertaan Kepala KPPN Tarakan dalam upacara tersebut merupakan bentuk partisipasi dan penghormatan terhadap momentum bersejarah bangsa Indonesia. Peringatan Hari Kemerdekaan menjadi kesempatan untuk mengenang jasa dan perjuangan para pahlawan sekaligus merefleksikan tanggung jawab seluruh elemen bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan dan perwakilan pemerintah pusat di daerah, KPPN Tarakan terus berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional, berintegritas, serta memberikan pelayanan terbaik dalam mendukung pengelolaan keuangan negara di wilayah Kalimantan Utara.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia juga menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan perlu diwujudkan dalam bentuk kolaborasi, integritas, profesionalisme, dan kontribusi nyata sesuai dengan peran masing-masing.

Melalui semangat kemerdekaan, seluruh insan KPPN Tarakan diharapkan terus menjaga komitmen untuk memberikan kinerja terbaik dan berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik serta pelayanan publik yang berkualitas.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan mengisi kemerdekaan dengan karya serta pengabdian terbaik untuk Indonesia.

Tana Tidung, 12–13 Agustus 2026 – KPPN Tarakan melaksanakan kegiatan Quality Assurance Satuan Kerja, Financial Advisor Pemerintah Daerah, serta Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional di Kabupaten Tana Tidung. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPPN Tarakan dalam memperkuat pembinaan, monitoring, dan pendampingan kepada satuan kerja serta pemerintah daerah guna mendorong pengelolaan keuangan yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan Quality Assurance dilaksanakan melalui kunjungan langsung kepada tiga satuan kerja di Kabupaten Tana Tidung, yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Tidung, dan KPU Kabupaten Tana Tidung. Melalui kunjungan tersebut, KPPN Tarakan berdiskusi bersama pengelola keuangan masing-masing satuan kerja untuk mengidentifikasi kondisi pelaksanaan anggaran, berbagai kendala yang dihadapi, serta langkah perbaikan yang dapat dilakukan.

Pada BPS Kabupaten Tana Tidung, pembahasan antara lain mencakup tantangan dalam mengejar target penyerapan anggaran akibat adanya tambahan pagu yang cukup besar pada pertengahan tahun. Selain itu, dibahas pula kendala dalam pelaksanaan transaksi Digipay menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) serta kendala konektivitas dalam mengakses aplikasi pengelolaan keuangan yang dipengaruhi oleh penggunaan jaringan Starlink.

Sementara itu, pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Tidung, KPPN Tarakan melakukan pembahasan terkait pengelolaan LPJ Bendahara Penerimaan, perubahan pola kerja dan target akibat adanya kepemimpinan baru, serta dampaknya terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD). Pembahasan juga mencakup kendala koordinasi dalam proses perpajakan, khususnya terkait penggunaan aplikasi Coretax.

Pada KPU Kabupaten Tana Tidung, pembahasan berfokus pada tantangan perencanaan anggaran yang dipengaruhi oleh kegiatan yang sebagian besar ditentukan oleh kantor pusat sehingga berdampak terhadap Deviasi Halaman III DIPA. Selain itu, KPU Kabupaten Tana Tidung juga menghadapi kondisi pagu belanja pegawai yang telah mengalami minus dan penyelesaiannya masih menunggu proses dari tingkat pusat.

Selain melaksanakan Quality Assurance kepada satuan kerja, KPPN Tarakan juga menjalankan perannya sebagai Financial Advisor Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung. Koordinasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pengelolaan keuangan daerah, termasuk tantangan keterbatasan ruang fiskal. Kondisi tersebut mendorong perlunya strategi dan alternatif sumber pendanaan untuk mendukung kesinambungan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Kegiatan juga dirangkaikan dengan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui survei ke SPPG Sesayap, Kabupaten Tana Tidung. Monitoring ini dilakukan sebagai bagian dari special mission KPPN Tarakan dalam mengawal pelaksanaan Program Prioritas Nasional di wilayah kerjanya. Dalam pelaksanaannya, kebutuhan kuesioner survei telah terpenuhi sehingga informasi yang diperoleh dapat menjadi bahan dalam mendukung monitoring pelaksanaan program tersebut.

Secara keseluruhan, kegiatan kunjungan memberikan gambaran mengenai kondisi pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan pada satuan kerja maupun pemerintah daerah di Kabupaten Tana Tidung. Berbagai isu yang ditemukan, mulai dari penyerapan anggaran, transaksi Digipay/KKP, konektivitas aplikasi, perencanaan dan RPD, pengelolaan PNBP, perpajakan melalui Coretax, Deviasi Halaman III DIPA, hingga penyelesaian pagu minus belanja pegawai, menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bersama.

Melalui kegiatan ini, KPPN Tarakan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis satuan kerja dan pemerintah daerah, tidak hanya dalam pelayanan perbendaharaan, tetapi juga melalui pembinaan, pendampingan, dan koordinasi pengelolaan keuangan. Sinergi yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pelaksanaan anggaran yang semakin efektif, efisien, dan akuntabel serta mendukung keberhasilan Program Prioritas Nasional di wilayah kerja KPPN Tarakan.

#InTress #DJPbHAnDAL #DJPbKaltara #KaltaraMuda

#KPPNTarakan #MantapBah

Tarakan, 24 Juli 2026 – KPPN Tarakan menerima kunjungan benchmarking dari KPU Kota Tarakan dalam rangka berbagi pengalaman dan praktik baik pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat, 24 Juli 2026, tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus berbagi pengalaman dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik.

Kunjungan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua KPU Kota Tarakan, Bapak Dedi Herdianto, beserta jajaran, dan disambut oleh Kepala KPPN Tarakan, Ibu Lely Yalestiarini, bersama jajaran KPPN Tarakan. Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan interaktif melalui sesi pemaparan, sharing session, serta diskusi mengenai berbagai strategi dan langkah yang dapat diterapkan dalam pembangunan Zona Integritas.

Dalam kegiatan tersebut, KPPN Tarakan berbagi pengalaman mengenai proses pembangunan Zona Integritas yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan dokumen dan indikator penilaian, tetapi juga pada bagaimana membangun perubahan yang nyata dalam budaya kerja organisasi. Penguatan integritas, peningkatan kualitas layanan, pengelolaan perubahan, serta keterlibatan seluruh pegawai menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan Zona Integritas.

Diskusi juga menjadi kesempatan bagi KPU Kota Tarakan untuk memperoleh gambaran mengenai berbagai praktik yang telah diterapkan di lingkungan KPPN Tarakan. Berbagai inovasi dan pendekatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pengawasan, membangun budaya kerja yang berintegritas, serta meningkatkan kepuasan pengguna layanan turut menjadi bahan pembahasan dalam kegiatan benchmarking tersebut.

Pembangunan Zona Integritas pada hakikatnya merupakan proses perubahan yang membutuhkan komitmen bersama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan aspek administratif, tetapi juga oleh konsistensi pimpinan dan seluruh pegawai dalam menerapkan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Melalui kegiatan benchmarking ini, KPPN Tarakan dan KPU Kota Tarakan dapat saling bertukar pengalaman mengenai tantangan dan strategi dalam membangun organisasi yang bersih, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik. Forum ini juga membuka ruang untuk saling memberikan masukan dan mengidentifikasi praktik-praktik yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing organisasi.

KPPN Tarakan sendiri terus berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui penguatan integritas, inovasi pelayanan, pengendalian internal, serta peningkatan kompetensi dan budaya kerja pegawai. Komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam menghadirkan layanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.

Kegiatan benchmarking ini diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan berbagi informasi, tetapi dapat menjadi awal dari penguatan kolaborasi dan pertukaran praktik baik antarlembaga di Kota Tarakan. Dengan semangat berbagi dan belajar bersama, pembangunan Zona Integritas diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui sinergi dan kolaborasi yang terus diperkuat, KPPN Tarakan berkomitmen untuk senantiasa mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, bersih, dan amanah, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin MANTAP BAH bagi seluruh mitra kerja.

✨ Bersama Membangun Integritas, Bersama Mewujudkan Pelayanan Berkualitas.

#InTress #DJPbHAnDAL #DJPbKaltara #KaltaraMuda

#KPPNTarakan #MantapBah #ZonaIntegritas #WBK #WBBM #Benchmarking

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Utara di wilayah Tarakan melaksanakan Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin, 17 Agustus 2026, bertempat di KPP Tarakan. Upacara diikuti oleh pejabat dan pegawai dari unit-unit vertikal Kementerian Keuangan di wilayah Tarakan, termasuk jajaran pejabat pengawas dan pegawai KPPN Tarakan. Pelaksanaan upacara berlangsung dengan tertib, khidmat, dan penuh semangat kebangsaan.

Dalam upacara tersebut, Kepala KPP Tarakan, Bapak Ricky Dirgantara, bertindak sebagai pembina upacara.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk mengenang kembali perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semangat perjuangan tersebut selanjutnya menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk terus memberikan kontribusi terbaik melalui karya dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Bagi insan Kementerian Keuangan, semangat kemerdekaan diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berintegritas, profesional, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan. Setiap pelaksanaan tugas dalam mengelola keuangan negara merupakan bagian dari kontribusi dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan upacara juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat Kementerian Keuangan Satu di wilayah Kalimantan Utara. Sinergi dan kolaborasi antarunit kerja Kementerian Keuangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang semakin efektif, memberikan pelayanan yang berkualitas, serta mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Melalui momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, seluruh insan Kementerian Keuangan di wilayah Tarakan diharapkan terus menjaga semangat persatuan, memperkuat integritas dan profesionalisme, serta bersama-sama memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81!

Merdeka! Terus Bersinergi, Berkarya, dan Mengabdi untuk Indonesia.

#HUTRI81 #HUTRI2026 #KemerdekaanRI #IndonesiaMerdeka #SemangatKemerdekaan #KemenkeuSatuKaltara #ASNBerAKHLAK

Tarakan, 7 Agustus 2026 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tarakan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 bertempat di Aula KPPN Tarakan. Kegiatan yang berlangsung pada pukul 09.00 hingga 11.20 WITA ini merupakan salah satu upaya KPPN Tarakan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik melalui keterlibatan langsung para pemangku kepentingan dan pengguna layanan. Pelaksanaan FKP menjadi sarana bagi KPPN Tarakan untuk memperoleh masukan, saran, dan umpan balik sebagai bahan evaluasi serta penyempurnaan standar dan kualitas pelayanan. Kegiatan diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala KPPN Tarakan, Ibu Lely Yalestiarini. Dalam sambutannya, disampaikan pentingnya membangun komunikasi dan sinergi yang baik dengan para stakeholders sebagai bagian dari komitmen KPPN Tarakan dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.

Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 turut dihadiri oleh stakeholders dan pengguna layanan KPPN Tarakan dari berbagai unsur. Para undangan meliputi Pimpinan/KPA Kodaeral XIII Tarakan, Pimpinan/KPA Universitas Borneo Tarakan, Kepala BPAKD Pemerintah Kota Tarakan, Pimpinan/KPA Polres Tarakan, Pimpinan/KPA Pengadilan Negeri Tarakan, Pimpinan/KPA KPKNL Tarakan, Pimpinan/KPA KPP Pratama Tarakan, Pimpinan/KPA KPP Bea Cukai Tarakan, Pimpinan/KPA KPP Tanjungredeb, Pimpinan RRI Kota Tarakan, Pimpinan PT PNM Cabang Tarakan, Pimpinan PT Bank Mandiri Cabang Tarakan, Pimpinan Radar Tarakan, Pimpinan Tarakan TV, Pimpinan Puskesmas Sebengkok, serta Ketua RT 25 Kelurahan Sebengkok. Kehadiran stakeholders dari berbagai unsur tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan FKP karena memungkinkan KPPN Tarakan memperoleh perspektif yang beragam mengenai kualitas pelayanan yang diberikan. Forum ini sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara KPPN Tarakan dengan instansi pemerintah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, perbankan, media, fasilitas kesehatan, serta masyarakat.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penguatan budaya antikorupsi yang disampaikan oleh Kepala KPPN Tarakan. Materi tersebut menekankan pentingnya menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan pemberian layanan kepada masyarakat maupun mitra kerja. Penguatan budaya antikorupsi menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh proses pelayanan dilaksanakan secara transparan, profesional, dan bebas dari praktik yang dapat mencederai integritas organisasi. Agenda tersebut juga menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan FKP Tahun 2026. Selanjutnya, para peserta mendapatkan pemaparan mengenai tugas dan fungsi masing-masing seksi teknis di KPPN Tarakan. Materi disampaikan oleh Bapak Fitriandy selaku Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, Bapak Wishnu Wardhana selaku Kepala Seksi Bank, serta Bapak Rudi selaku Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal. Pemaparan ini memberikan gambaran kepada stakeholders mengenai ruang lingkup tugas, fungsi, serta layanan yang dilaksanakan oleh masing-masing seksi dalam mendukung pelaksanaan tugas KPPN Tarakan. Pemaparan materi tersebut juga menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman stakeholders mengenai layanan KPPN secara lebih menyeluruh. Dengan mengetahui tugas dan fungsi masing-masing seksi, pengguna layanan diharapkan dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai mekanisme dan jenis layanan yang tersedia serta saluran koordinasi yang dapat digunakan ketika membutuhkan layanan atau konsultasi.

Agenda berikutnya adalah pemaparan dan pembahasan peninjauan ulang standar pelayanan KPPN Tarakan. Melalui pembahasan ini, KPPN Tarakan membuka ruang bagi para stakeholders untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap standar pelayanan yang telah diterapkan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan FKP untuk mendukung penyempurnaan standar pelayanan dan pengembangan inovasi layanan agar semakin sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui sesi penyampaian tanggapan dan masukan dari stakeholders. Berbagai masukan yang disampaikan menjadi bahan evaluasi bagi KPPN Tarakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengidentifikasi ruang-ruang perbaikan yang dapat dilakukan ke depan. Keterlibatan stakeholders dalam forum ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang semakin terbuka dan kolaboratif antara KPPN Tarakan dengan para pengguna layanan.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara, dokumentasi bersama, dan penutupan. Melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026, KPPN Tarakan menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang prima, transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. FKP Tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi forum untuk menyampaikan aspirasi dan evaluasi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dengan stakeholders serta mendorong perbaikan pelayanan secara berkelanjutan. Dengan kolaborasi dan komunikasi yang terus dibangun, KPPN Tarakan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik serta menjaga kepercayaan para pengguna layanan dan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam rangka mendukung penguatan peran KPPN selaku Financial Advisor sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-34/PB/2024, KPPN Tarakan telah melaksanakan kegiatan Coffee Talk “Optimalisasi Pengelolaan UP/TUP Menggunakan Cash Management System (CMS)” pada Kamis, 23 Juli 2026, bertempat di Ruang Rapat KPPN Tarakan.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kompetensi satuan kerja dalam pengelolaan keuangan, khususnya terkait digitalisasi pengelolaan UP/TUP melalui pemanfaatan Cash Management System (CMS). Selain itu, kegiatan juga menjadi sarana untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja.

Kegiatan diikuti oleh 20 peserta, yang terdiri atas 17 peserta dari satuan kerja dan 3 orang panitia. Dalam pelaksanaannya, kegiatan dikemas secara interaktif melalui koordinasi dan diskusi mengenai kondisi pengelolaan UP/TUP pada satuan kerja, termasuk berbagai kendala yang dihadapi dalam penggunaan CMS.

Melalui kegiatan tersebut, KPPN Tarakan memberikan pemahaman mengenai pentingnya optimalisasi digitalisasi transaksi keuangan, khususnya melalui penggunaan CMS dalam pengelolaan UP/TUP. Diskusi juga menjadi wadah bagi satuan kerja untuk menyampaikan kendala maupun kebutuhan pendampingan sehingga dapat ditindaklanjuti oleh KPPN Tarakan sebagai bagian dari fungsi Financial Advisor.

Selain membahas CMS dan pengelolaan UP/TUP, kegiatan turut mendukung peningkatan kompetensi satuan kerja dalam pengelolaan data capaian output melalui aplikasi MyIntress. Dengan demikian, kegiatan Coffee Talk tidak hanya menjadi forum berbagi informasi, tetapi juga menjadi sarana penguatan sinergi dan komunikasi antara KPPN Tarakan dengan satuan kerja sebagai stakeholder.

Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penggunaan CMS, pengelolaan UP/TUP yang lebih efektif dan akuntabel, serta peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja. Di sisi lain, kegiatan tersebut turut memperkuat kualitas layanan KPPN Tarakan melalui pendekatan yang lebih komunikatif, edukatif, dan responsif terhadap kebutuhan stakeholder.