Selasa Berkebaya adalah salah satu program Tim Pengarus Utamaan Gender Kementerian Keuangan untuk mendukung Gerakan Nasional Indonesia Berkebaya yang diinisiasi oleh Komunitas Perempuan Berkebaya (KPB). Program ini dilaksanakan dengan menghimbau seluruh pegawai perempuan di lingkungan Kemenkeu untuk mengenakan kebaya setiap hari Selasa pertama setiap bulannya. Mendukung pelestarian budaya indonesia, meningkatkan nasionalisme, menggali kreatifitas dan inovasi busana tradisional, merupakan beberapa tujuan program ini.

Selamat siang, #MitraPerbendaharaan
Di tengah risiko ketidakpastian global yang eskalatif, peran APBN sebagai shock absorber perlu dijaga
agar berfungsi optimal. Sejumlah program dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pun dijalankan
secara responsif dan antisipatif.
Berapa realisasi penyaluran APBN hingga bulan lalu? Simak infografis dibawah ini untuk mengetahuinya.

Upaya pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi akibat Covid-19 terus dilakukan. Salah satunya melalui program akselerasi vaksinasi, karena vaksinasi untuk melindungi kesehatan masyarakat merupakan salah satu kunci untuk mendukung bangkitnya perekonomian. Pemerintah memastikan agar jumlah vaksin yang tersedia bisa sesuai dengan target, sehingga kondisi pandemi dapat makin diatasi.

Selamat pagi, #MitraPerbendaharaan

Pemerintah secara responsif menggunakan instrumen APBN sesuai dengan dinamisnya situasi
perekonomian, yang antara lain dapat dipengaruhi oleh gejolak pandemi maupun isu global. Salah
satunya adalah penebalan program bansos yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, melalui pemberian
Bantuan langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng. Sasarannya adalah para penerima bantuan sosial
Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, serta Pedagang Kaki Lima dan Warung (PKLW) di
bidang makanan.

Diharapkan,  BLT Minyak Goreng dapat membantu masyarakat miskin dan rentan yang terdampak
kenaikan harga minyak goreng. Dengan demikian, pemulihan ekonomi dapat terus terjaga
momentumnya.
Berapa realisasi program BLT Minyak Goreng ini? Simak infografis dibawah ini untuk mengetahuinya.

Salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Potensi ekonomi pedesaan di Indonesia sangatlah beragam, mulai dari potensi pariwisata hingga sumber daya alam yang bisa diolah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.