Pada Kamis, 21 Mei 2026, KPPN Tarakan menyelenggarakan kegiatan Stakeholders Day KPPN Tarakan dengan tema “Digitalisasi Pembayaran APBN: Cepat, Tepat, dan Akuntabel” yang bertempat di Aula KPPN Tarakan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antara KPPN Tarakan dengan seluruh satuan kerja mitra dalam mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran serta optimalisasi pengelolaan keuangan negara berbasis digital.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala KPPN Tarakan, Ibu Lely Yalestiarini. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya transformasi digital dalam tata kelola keuangan negara yang semakin modern, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi pembayaran APBN diharapkan mampu mendukung efektivitas pelaksanaan anggaran sekaligus meminimalisasi risiko dalam proses transaksi keuangan pemerintah.
Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan Press Conference APBN Periode Januari s.d. April 2026 yang disampaikan oleh Bapak Fitriandy. Dalam paparannya disampaikan bahwa realisasi penyaluran APBN kepada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung sampai dengan akhir April 2026 telah mencapai Rp701,74 miliar atau sebesar 33,43% dari total pagu DIPA sebesar Rp2,1 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp170,91 miliar, Belanja Barang sebesar Rp103,08 miliar, Belanja Modal sebesar Rp8,77 miliar, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp418,98 miliar.
Selain itu, disampaikan pula perkembangan realisasi PNBP lainnya di wilayah kerja KPPN Tarakan yang hingga akhir April 2026 telah mencapai Rp64,86 miliar atau sebesar 50,70% dari target pendapatan tahun 2026 sebesar Rp127,94 miliar. Penerimaan tersebut didukung oleh kontribusi beberapa unit vertikal kementerian/lembaga di wilayah Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung.
Materi berikutnya mengenai pengelolaan rekening dan optimalisasi penggunaan layanan perbankan pemerintah disampaikan oleh Bapak Wishnu Wardhana. Dalam sesi tersebut dijelaskan mekanisme pengelolaan rekening pemerintah, mulai dari proses perizinan, rekonsiliasi dan pelaporan rekening satker. Dijelaskan pula pentingnya pemanfaatan Cash Management System (CMS) sebagai sarana transaksi perbankan pemerintah yang dilakukan secara real time online. CMS diharapkan dapat mendukung pelaksanaan transaksi yang lebih efektif, efisien, dan minim penggunaan uang tunai sehingga sejalan dengan upaya mewujudkan cashless society di lingkungan pemerintahan.
Bapak Fitriandy juga menyampaikan materi terkait digitalisasi pembayaran pemerintah melalui pemanfaatan CMS dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Dalam paparannya dijelaskan bahwa optimalisasi penggunaan CMS dapat dilakukan melalui pembayaran pihak ketiga secara transfer, penyaluran dana LS Bendahara kepada penerima melalui mekanisme CMS, serta meminimalisasi frekuensi tarik tunai pada rekening pemerintah. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana penguatan pemahaman satuan kerja terhadap implementasi kebijakan digitalisasi pembayaran APBN yang semakin terintegrasi.
Selain pembahasan terkait digitalisasi pembayaran, peserta juga mendapatkan materi mengenai optimalisasi nilai IKPA, khususnya pada indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output. Dalam sesi tersebut dijelaskan pentingnya pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tetap sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan. Satker juga diingatkan agar menjaga deviasi pelaksanaan anggaran tidak melebihi 5 persen serta memastikan pengisian data capaian output dilakukan secara akurat dan tepat waktu melalui aplikasi yang tersedia.
Pada kesempatan yang sama, Ibu Lely Yalestiarini turut menyampaikan materi Sosialisasi Anti Gratifikasi dan Implementasi Kebijakan Anti Penyuapan SMAP ISO 37001:2016 sebagai bentuk penguatan budaya integritas di lingkungan kerja. Dalam penyampaiannya, beliau mengajak seluruh peserta untuk terus menjaga profesionalisme, integritas, serta menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi maupun gratifikasi.
Kegiatan berlangsung dengan antusiasme tinggi dari para peserta yang berasal dari satuan kerja mitra KPPN Tarakan. Hal tersebut terlihat dari aktifnya sesi diskusi dan tanya jawab yang membahas berbagai tantangan serta strategi implementasi digitalisasi pembayaran dan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran di masing-masing satuan kerja.
Melalui pelaksanaan Stakeholders Day ini, KPPN Tarakan berharap seluruh satuan kerja mitra semakin adaptif terhadap perkembangan digitalisasi layanan keuangan negara, mampu meningkatkan kualitas pengelolaan APBN secara efektif dan akuntabel, serta terus memperkuat komitmen terhadap integritas dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik.
