• Perubahan Supplier/ Kontrak melalui aplikasi

  1. Pegawai Seksi Pencairan Dana melakukan monitoring pada Portal Konventer/ Web Portal SAKTI
  2. Pegawai Seksi Pencairan Dana Satker Mengunduh ADK Supplier/Kontrak
  3. Pegawai Seksi Pencairan Dana Mengunduh Dokumen Pendukung
  4. Pegawai Seksi Pencairan Dana mengunggah ADK ke SPAN, memastikan kebenaran data, melakukan validasi, menerbitkan Purchase Order/Nomor Register Kontrak (NRK) Perubahan, dan melakukan pencadangan dana
  5. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi Pencairan Dana Satker secara berjenjang melaksanakan proses reviu dan approval data kontrak. Informasi atas persetujuan atau penolakan data kontrak akan dikirimkan secara otomatis ke satker dalam bentuk email

• Perubahan Supplier melalui Surat

  1. Pegawai Seksi Pencairan Dana menerima Surat Permohonan Perubahan Supplier, kemudian melakukan pengecekan pada Laporan Informasi Supplier yang diunduh dari SPAN dan Surat Permohonan Perubahan Supplier
  2. Pegawai Seksi Pencairan Dana melakukan analisis terhadap Surat Permohonan Perubahan Supplier. Apabila perubahan yang diminta sesuai dengan Peraturan terkait Pengelolaan Data Supplier, maka Pegawai Seksi Pencairan Dana/ Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan perubahan data supplier pada SPAN
  3. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi Pencairan Dana secara berjenjang melaksanakan proses reviu dan approval data supplier. Informasi atas persetujuan data supplier akan dikirimkan secara otomatis ke satker dalam bentuk email
  4. Apabila data supplier yang akan dilakukan perubahan tertolak, maka Pegawai Seksi Pencairan Dana menyampaikan penolakan data supplier melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN

• Perubahan Kontrak melalui Surat

  1. Pegawai Seksi Pencairan Dana menerima Surat Permohonan Adendum Kontrak, kemudian melakukan pengecekan pada Kartu Pengawasan Kontrak yang diunduh dari SPAN dan Surat Permintaan Adendum Kontrak
  2. Pegawai Seksi Pencairan Danamelakukan analisis terhadap Surat Permohonan Adendum Kontrak. Apabila perubahan yang diminta sesuai dengan Peraturan terkait Pengelolaan Data Kontrak, maka Pegawai Seksi Pencairan Dana melakukan perubahan data kontrak pada SPAN
  3. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi Pencairan Dana menerbitkan Nomor register Kontrak (NRK) Perubahan dan melakukan pencadangan dana
  4. Pejabat dan/atau Pegawai Seksi Pencairan Dana melaksanakan proses reviu dan approval data kontrak. Informasi atas persetujuan data kontrak akan dikirimkan secara otomatis ke satker dalam bentuk email
  5. Apabila kontrak yang akan dilakukan perubahan tertolak, maka Pegawai Seksi Pencairan Danamenyampaikan penolakan data kontrak melalui email/contact resmi masing-masing KPPN

Proses Persetujuan UP

1. Pegawai Seksi PDMS menerima Surat Permohonan Persetujuan UP dari Satuan Kerja beserta dokumen pendukung melalui Aplikasi SAKTI
2. Pegawai Seksi PDMS melakukan pengujian atas dokumen yang diajukan oleh Satker sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Apabila data tidak sesuai, Pegawai Seksi PDMS menolak permohonan Pengajuan Persetujuan UP dengan mengisi alasan penolakan melalui aplikasi SAKTI
4. Apabila data telah sesuai, Pegawai Seksi PDMS membuat konsep Surat Persetujuan UP dengan melampirkan dokumen pendukung dan meneruskan persetujuan UP secara berjenjang hingga Kepala KPPN
5. Atasan Pegawai Seksi PDMS secara berjenjang memeriksa dan menyetujui UP yang diajukan melalui aplikasi SAKTI beserta Konsep Surat Persetujuan UP
6. Pegawai Seksi PDMS menyampaikan Surat Persetujuan UP kepada Satker melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN

Proses Persetujuan TUP

1. Pegawai Seksi MSKI menerima Surat Permohonan Persetujuan TUP dari Satuan Kerja beserta dokumen pendukung melalui Aplikasi SAKTI
2. Pegawai Seksi PDMS menguji dokumen dan data permintaan TUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memonitor Karwas TUP pada Aplikasi yang disediakan oleh DJPb
3. Apabila data tidak sesuai, Pegawai Seksi PDMS menolak permohonan Pengajuan Persetujuan TUP dengan mengisi alasan penolakan melalui aplikasi SAKTI
4. Apabila data telah sesuai, Pegawai Seksi PDMS membuat konsep Surat Persetujuan TUP dengan melampirkan dokumen pendukung dan meneruskan persetujuan TUP secara berjenjang hingga Kepala KPPN
5. Atasan Pegawai Seksi PDMS secara berjenjang memeriksa dan menyetujui TUP yang diajukan melalui aplikasi SAKTI beserta Konsep Surat Persetujuan UP
6. Pegawai Seksi PDMS menyampaikan Surat Persetujuan TUP kepada Satker melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN

Penerimaan MPHL-BJS beserta dokumen pendukung melalui SAKTI

1. Pegawai Seksi Vera/VeraKI Menerima MPHL BJS dan Dokumen pendukung dari SAKTI
2. Pegawai Seksi Vera/VeraKI meneliti kelengkapan dokumen pendukung MPHLBJS dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan pelaksanaan APBN, serta memastikan kesesuaian tanda tangan pengesahan (KPA Satker sebagai PPSPM)
3. Pegawai Seksi Vera/VeraKI melakukan penolakan Dokumen Elektronik MPHL-BJS dan SP3HL BJS dan mengisi alasan penolakan melalui Aplikasi SAKTI apabila berdasarkan penelitian kelengkapan, kebenaran, dan pengujian, MPHL- BJS dan SP3HL BJS tidak memenuhi persyaratan
4. Pegawai Seksi Vera/VeraKI mengganti status dokumen pada SAKTI menjadi "Proses" apabila dokumen telah benar, lengkap, dan sesuai. Apabila status dokumen telah diubah, data akan otomatis terkoneksi antara SAKTI

Proses Pengesahan SP3HL-BJS dan Persetujuan MPHL-BJS

1. Pegawai Seksi Vera/VeraKI melakukan monitoring atas MPHL BJS pada SPAN
2. Apabila terdapat MPHL BJS pada daftar kerja, Pegawai Seksi Vera/VeraKI melakukan seluruh pengujian/validasi secara sistem pada Aplikasi SPAN
3. Kepala Seksi Vera/VeraKI melakukan pengujian/validasi secara sistem pada Aplikasi SPAN. Apabila data telah sesuai, Kepala Seksi Vera melakukan pengesahan dengan cara menyetujui MPHL-BJS pada SPAN
4. Pegawai Seksi Vera/VeraKI mengunduh/ mencetak Dokumen Persetujuan MPHL BJS dari SPAN
5. Kepala Seksi Vera/VeraKI menandatangani dokumen Persetujuan MPHL BJS
6. Apabila dokumen telah ditandatangani, Pegawai Seksi Vera/VeraKI mengganti status dokumen pada SAKTI menjadi "Persetujuan MPHL BJS". Informasi atas persetujuan/penolakan disampaikan kepada Satker melalui Aplikasi SAKTI
7. Dokumen Persetujuan MPH-BJS disampaikan kepada Satker melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN

1. Pegawai Seksi Vera melakukan monitoring pada Aplikasi Mon SAKTI
2. Pegawai Seksi Vera melakukan pengecekan terhadap data transaksi Satuan Kerja yang masih terdapat selisih (Transaksi Dalam Konfirmasi COA).
3. Pegawai Seksi Vera menyampaikan informasi data transaksi yang mengalami selisih kepada Satuan Kerja melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN
4. Apabila Satker telah memperbaiki data transaksi sesuai dengan yang diinformasikan oleh Pegawai Seksi Vera, Satuan Kerja dapat mengunduh SHR pada aplikasi

1. Pegawai Seksi Vera menerima Surat Permohonan Penerbitan SKTB beserta dokumen pendukung dari satuan kerja
2. Pegawai Seksi Vera secara berjenjang hingga Kepala Seksi Vera/VeraKI melakukan penelitian untuk memastikan bahwa setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan oleh KPPN melalui pengecekan penerimaan (inquiry receipt) pada SPAN
3. Dalam hal setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan, Pegawai Seksi Vera menerbitkan SKTB dengan cara membuat Konsep SKTB sesuai format pada peraturan tentang pembayaran atas transaksi pengembalian penerimaan negara
4. Kepala Seksi Vera melakukan reviu atas konsep SKTB. Apabila telah sesuai, SKTB ditandatangani oleh Kepala Seksi Vera/VeraKI dan disampaikan kepada Satker secara elektronik melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN

1. Penyampaian Informasi terkait Retur

   1. Pegawai Seksi Bank melakukan monitoring pada Aplikasi OM SPAN (spanint.kemenkeu.go.id)
   2. Apabila terdapat pemberitahuan retur, maka Pegawai Seksi Bank membuat Konsep Surat Pemberitahuan Retur kepada Satuan Kerja
   3. Petugas Layanan/Pegawai Seksi Bank menyampaikan konsep surat Pemberitahuan Retur kepada Satuan Kerja melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN

2. Proses Penyelesaian Retur

   1. Pegawai Seksi Bank melakukan pengujian atas dokumen yang disampaikan oleh Satuan Kerja, paling sedikit meliputi data perubahan Supplier yakni Nama Supplier, No Rekening, dan Jumlah dana yang akan diretur
   2. Apabila data perubahan supplier telah sesuai, maka Pegawai Seksi Bank membuat Permintaan Pembayaran Retur melalui SPAN. Apabila Permintaan Pembayaran telah sesuai, maka permintaan pembayaran akan direviu dan diproses secara berjenjang
   3. Apabila data permintaan pembayaran telah sesuai, Kepala Seksi Bank selaku PPK BUN membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan Permintaan Pembayaran Retur
   4. Kepala KPPN melakukan approval atas SPP yang muncul di daftar kerja SPAN dan secara otomatis akan terbentuk SPM Retur yang diterima oleh Pelaksana Seksi PDMS melalui SPAN
   5. Pelaksana Seksi PDMS menerbitkan SP2D sesuai dengan ketentuan

Penerimaan SPHL/SP3HL secara elektronik

1. Pegawai Seksi Pencairan Dana/Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan monitoring pada Aplikasi SAKTI.

2. Pegawai Seksi Pencairan Dana/Pencairan Dana dan Manajemen Satker mengunduh ADK dan dokumen pendukung SPHL/SP3HL.

3. Pegawai Seksi Pencairan Dana/Pencairan Dana dan Manajemen Satker meneliti kelengkapan dan kebenaran SPHL/SP3HL beserta dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

4. Apabila berdasarkan penelitian kelengkapan, kebenaran, dan pengujian, SPHL/SP3HL tidak memenuhi persyaratan, Pegawai Seksi Pencairan Dana/Pencairan Dana dan Manajemen Satker melakukan penolakan dokumen elektronik SPHL/SP3HL dan mengisi alasan penolakan melalui Aplikasi SAKTI.

Proses Penerbitan SPHL/SP3HL

1. Apabila dokumen SPM telah sesuai, Pegawai Seksi Pencairan Dana/Pencairan Dana dan Manajemen Satker mengunggah ADK ke dalam Aplikasi SPAN.

2. Pegawai Seksi terkait melakukan seluruh pengujian/validasi secara sistem pada Aplikasi SPAN, melakukan reviu atas tagihan, melakukan approval, dan menerbitkan SPHL/SP3HL sesuai prosedur penerbitan SPHL/SP3HL.

3. Satuan Kerja menerima informasi terkait persetujuan/penolakan penerbitan SPHL/SP3HL melalui Aplikasi SAKTI.