Dalam rangka mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dapat menyusun berbagai kegiatan inovatif dan terobosan yang bersifat strategis. Kegiatan-kegiatan tersebut dirumuskan dalam bentuk Inisiatif Strategis (IS) yang berfungsi sebagai upaya percepatan, optimalisasi, serta solusi atas tantangan dalam pelaksanaan program kerja dan pencapaian target kinerja. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang mengatur bahwa organisasi wajib mengidentifikasi, merumuskan, dan melaksanakan Inisiatif Strategis sebagai bagian dari manajemen kinerja.

Integritas

• menggunakan media sosial dengan bijak
• berbicara dan bertindak secara jujur dan pantas sesuai dengan fakta dan kebenaran sesuai ketentuan yang berlaku
• menjaga citra, harkat & martabat Kemenkeu di berbagai forum, baik formal maupun informal, di dalam maupun di luar negeri
• tidak dengan sengaja mengarah pada tindakan melanggar kesusilaan dengan lawan jenis atau sesama jenis kelamin
• tidak bertindak sewenang-wenang, melakukan perundungan (bullying) dan/atau pelecehan terhadap pegawai/pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja

Profesionalisme

• menjaga informasi dan data Kementerian Keuangan yang bersifat rahasia
• tidak merespon kritik dan saran dengan negatif secara berlebihan
• bersikap dan bertutur kata secara sopan

Sinergi

• tidak menyebarkan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan
• tidak memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa
• menghormati & menghargai perbedaan latar belakang, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan

Pelayanan

• menunjukkan kepedulian, ramah, dan santun dalam memberikan pelayanan
• tidak membeda-bedakan dan bersikap adil dalam memberikan pelayanan
• berupaya memberikan layanan yang tepat waktu, cepat, dan transparan

Kesempurnaan

• terbuka terhadap usulan perbaikan
• senantiasa berupaya untuk memberikan kinerja dan/atau layanan yang terbaik
• berupaya menjaga dan melakukan implementasi atas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME

STANDAR PELAYANAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
6. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-83/PB/2025 Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

JAM LAYANAN

Hari Senin s.d. Kamis

Hari Jumat

1. Memelihara persatuan dan kesatuan;
2. Saling menghormati secara vertikal dan horizontal;
3. Menghargai perbedaan pendapat;
4. Menjunjung tinggi martabat PNS;
5. Menjalin kerja sama yang baik;
6. Tidak memaksakan agama/kepercayaan;
7. Tidak melakukan kekerasan fisik;
8. Mengakui kesalahan dan tidak melempar tanggung jawab;
9. Memberi prioritas cuti untuk hari besar keagamaan;
10. Memberi kesempatan beribadah saat kegiatan dinas;
11. Melaksanakan kegiatan dengan izin atasan; dan
12. Tidak sewenang-wenang terhadap bawahan.