Sekretaris Direktur Jenderal Perbendaharaan Didyk Choiroel pada Rabu (15/06/22) menyampaikan paparan mengenai evaluasi, strategi dan rencana aksi penguatan tugas dan fungsi KPPN A1 Non Provinsi. Kegiatan yang dilakukan secara daring tersebut diikuti oleh para Kepala Kanwi DJPb, Kepala KPPN A1 Non Provinsi  beserta Kepala Subbagian Umum seluruh Indonesia. 

Dalam rangka percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 lingkup Provinsi Jawa Tengah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah adakan rapat koordinasi percepatan penyaluran DAK Fisik TA 2022 bersama Pemerintah Kota Tegal pada Selasa (22/03). Kegiatan yang diselenggarakan di aula Pemerintah Kota Tegal tersebut menghadirkan narasumber utama Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Bpk. Midden Sihombing dan Kepala KPPN Tegal Bpk. Sunoto.

KPPN Tegal bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tegal adakan Sosialisasi  Implementasi Digipay BRI serta Optimalisasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Acara yang diadakan di Aula BRI Cabang Tegal pada Jum'at (25/03) tersebut melibatkan satker lingkup KPPN Tegal yang menggunakan rekening bendahara pengeluaran pada BRI.

Hari ini, Jumat (18/03) KPPN Tegal mengadakan Kegiatan capacity building untuk semester I 2022. Tema kegiatan kali ini adalah “Healthy Inside, Healthy Outside untuk mendukung persiapan Kesehatan fisik dan mental jelang Ramadhan 1434H". Menariknya, selain diikuti oleh seluruh pegawai KPPN Tegal dan mahasiswa praktik kerja lapangan (PKL), kegiatan ini juga turut dihadiri pegawai pensiunan KPPN Tegal.

Hari Bakti Perbendaharaan yang diperingati setiap tanggal 14 Januari merupakan simbol lahirnya Ditjen Perbendaharaan, yang didasarkan pada  momentum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Era tersebut menandai lahirnya reformasi dibidang keuangan negara dengan ditetapkannya tiga paket undang-undang yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.