Sampai dengan bulan Januari 2026 KPPN Tual telah melakukan penyaluran ABPN sebesar 251,38 Miliar Rupiah atau 9,75% dari keseluruhan pagu DIPA tahun 2026 senilai 2,57 Triliyun Rupiah. Dari nilai tersebut 225,33 Miliar Rupiah disalurkan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk TKD dan 26,04 Miliar Rupiah disalurkan kepada satuan kerja K/L mitra KPPN Tual.

Detail Penyaluran APBN

A. Pagu Anggaran

Pagu DIPA keseluruhan yang dikelola oleh KPPN Tual adalah Rp 2.579.486.294.000 dan jika dilihat secara detail per jenis belanja, data pagu yang dikelola adalah sebagai berikut :

1. Pagu Belanja Pegawai Rp 338.873.176.000
2. Pagu Belanja Barang Rp 343.528.154.000
3. Pagu Belanja Modal Rp 147.229.706.000
4. Pagu dana TKD Rp 1.749.855.258.000

B. Realisasi Anggaran

Sampai dengan bulan Januari 2026 KPPN Tual telah menyalurkan Rp 251.381.306.470 (9,75% dari total pagu DIPA), dari nilai tersebut Rp 26.046.860.370 disalurkan untuk belanja 60 satuan kerja K/L mitra KPPN Tual dan Rp 225.334.446.100 disalurkan kepada 3 pemerintah daerah dalam bentuk dana TKD.

Proporsi realisasi anggaran per jenis belanja

1. Realisasi Belanja Pegawai Rp 19.233.240.498 (5,68% dari Pagu Belanja Pegawai)
2. Realisasi Belanja Barang Rp 6.676.619.872 (1,94% dari Pagu Belanja Barang)
3. Realisasi Belanja Modal Rp 137.000.000 (0,09% dari Pagu Belanja Modal)
4. Realisasi penyaluran TKD Rp 225.334.446.100 (12,88% dari Pagu TKD)

Berdasarkan data pagu dan realisasi belanja tersebut diperoleh kesimpulan bahwa sampai dengan bulan Januari 2026 jenis belanja yang penyerapannya paling rendah adalah pada jenis belanja modal yang hanya terserap 0.09% yang diikuti dengan belanja barang dengan persentase realisasi sebesar 1.94%. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat pada awal periode anggaran diperlukan persiapan untuk dapat merealisasikan belanja modal maupun belanja barang yang memerlukan proses pengadaan barang/jasa. Namun demikian kami tetap mendorong satuan kerja untuk dapat menyegerakan proses pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat realisasi anggaran.

Selama Tahun Anggaran 2025 KPPN Tual telah menyalurkan 2,97 triliyun Rupiah atau 96,03% dari keseluruhan pagu DIPA senilai 3,09 triliyun Rupiah. Dari nilai tersebut 2,06 triliyun Rupiah disalurkan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk TKD dan 909,34 milyar Rupiah disalurkan kepada satuan kerja K/L mitra KPPN Tual.

Detail Penyaluran APBN

A. Pagu Anggaran

Pagu DIPA keseluruhan yang dikelola oleh KPPN Tual sampai dengan akhir tahun 2025 adalah Rp 3.094.164.476.000 dan jika dilihat secara detail per jenis belanja, data pagu yang dikelola adalah sebagai berikut :

1. Pagu Belanja Pegawai Rp 376.947.071.000
2. Pagu Belanja Barang Rp 401.139.601.000
3. Pagu Belanja Modal Rp 167.901.953.000
4. Pagu Belanja Sosial Rp 55.800.000
5. Pagu dana TKD Rp 2.148.120.051.000

 B. Realisasi Anggaran

Selama periode Tahun Anggaran 2025 KPPN Tual telah menyalurkan Rp 2.971.201.173.076 (96,03% dari total pagu DIPA), dari nilai tersebut Rp 909.346.237.274 disalurkan untuk belanja 60 satuan kerja K/L mitra KPPN Tual dan Rp 2.061.854.935.802 disalurkan kepada 3 pemerintah daerah dalam bentuk dana TKD.

 Proporsi realisasi anggaran per jenis belanja

1. Realisasi Belanja Pegawai Rp 365.369.026.993 (96,93% dari Pagu Belanja Pegawai)
2. Realisasi Belanja Barang Rp 378.793.844.086 (94,43% dari Pagu Belanja Barang)
3. Realisasi Belanja Modal Rp 165.144.666.195 (98,36% dari Pagu Belanja Modal)
4. Realisasi Belanja Sosial Rp 38.700.000 (69,35% dari Pagu Belanja Sosial)
5. Realisasi penyaluran TKD Rp 2.061.854.935.802 (95,98% dari Pagu TKD)

Berdasarkan data pagu dan realisasi belanja tersebut diperoleh kesimpulan bahwa selama periode tahun anggaran 2025 jenis belanja yang penyerapannya paling rendah adalah pada jenis belanja sosial yang hanya terserap 69,35%. Hal tersebut dimungkinkan karena terbatasnya jumlah penerima bantuan sosial yang telah terverifikasi dan berhak mendapatkan jenis belanja sosial dari satuan kerja terkait.

Sampai dengan bulan November tahun 2025 KPPN Tual telah menyalurkan 2,65 trilyun Rupiah atau 85,95% dari keseluruhan pagu DIPA senilai 3,09 trilyun Rupiah. Dari nilai tersebut 1,88 trilyun Rupiah disalurkan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk TKD dan 772,01 milyar Rupiah disalurkan kepada satuan kerja K/L mitra KPPN Tual yang tersebar di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Detail Penyaluran APBN

1. Pagu Anggaran

Pagu DIPA keseluruhan yang dikelola oleh KPPN Tual adalah Rp 3.091.653.360.000 dan jika dilihat secara detail per jenis belanja, data pagu yang dikelola adalah sebagai berikut :

1. Pagu Belanja Pegawai Rp 374.435.088.000
2. Pagu Belanja Barang Rp 401.140.468.000
3. Pagu Belanja Modal Rp 167.901.953.000
4. Pagu Belanja Sosial Rp 55.800.000
5. Pagu dana TKD Rp 2.148.120.051.000

       2. Realisasi Anggaran

Sampai dengan bulan November 2025 KPPN Tual telah menyalurkan Rp 2.657.200.591.926 (85,95% dari total pagu DIPA), dari nilai tersebut Rp 772.644.786.090 disalurkan untuk belanja 60 satuan kerja K/L mitra KPPN Tual dan Rp 1.884.555.805.836 disalurkan kepada 3 pemerintah daerah dalam bentuk dana TKD.

Proporsi realisasi anggaran per jenis belanja

1. Realisasi Belanja Pegawai Rp 326.016.246.101 (87,07% dari Pagu Belanja Pegawai)
2. Realisasi Belanja Barang Rp 301.127.380.286 (75,07% dari Pagu Belanja Barang)
3. Realisasi Belanja Modal Rp 145.462.459.703 (86,64% dari Pagu Belanja Modal)
4. Realisasi Belanja Sosial Rp 38.700.000 (69,35% dari Pagu Belanja Sosial)
5. Realisasi penyaluran TKD Rp 1.884.555.805.836 (85.95% dari Pagu TKD)

Berdasarkan data tersebut, persentase realisasi belanja paling rendah masih terdapat pada belanja barang (52) dengan nilai persentase 75,05%. Rendahnya realisasi penyerapan pada belanja barang dimungkinkan karena masih terdapat pagu satuan kerja yang masih terblokir atau masih baru saja dilakukan pembukaan blokir pagu. KPPN Tual tetap mendorong satuan kerja untuk dapat segera merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan satuan kerja untuk memenuhi capaian output yang telah ditentukan.

Sampai dengan bulan September tahun 2025 KPPN Tual telah menyalurkan 2,13 trilyun Rupiah atau 69,43% dari keseluruhan pagu DIPA yang dikelola yaitu senilai 3,07 trilyun Rupiah. Dari nilai tersebut 1,57 trilyun Rupiah disalurkan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk TKD dan 560,81 milyar Rupiah disalurkan kepada satuan kerja K/L mitra KPPN Tual yang tersebar di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Detail Penyaluran APBN

1. Pagu Anggaran

Untuk dapat memahami proporsi realisasi APBN pada lingkup KPPN Tual, dijelaskan terlebih dahulu tentang pagu DIPA yang selama ini dikelola oleh KPPN Tual. Pagu DIPA keseluruhan yang dikelola oleh KPPN Tual adalah Rp 3,070,707,507,000 dan jika dilihat secara detail per jenis belanja, data pagu yang dikelola adalah sebagai berikut :

1. Pagu Belanja Pegawai Rp 351,832,334,000
2. Pagu Belanja Barang Rp 402,579,484,000
3. Pagu Belanja Modal Rp 168,511,626,000
4. Pagu Belanja Sosial Rp 55,800,000
5. Pagu dana TKD Rp 2,147,728,263,000

1. Realisasi Anggaran

Sampai dengan bulan September 2025 KPPN Tual telah menyalurkan Rp 2,131,896,538,288 (69.43% dari total pagu DIPA), dari nilai tersebut Rp 560,815,052,337 disalurkan untuk belanja 60 satuan kerja K/L mitra KPPN Tual dan Rp 1,571,081,485,951 disalurkan kepada 3 pemerintah daerah dalam bentuk dana TKD.

Proporsi realisasi anggaran per jenis belanja

1. Realisasi Belanja Pegawai Rp 266,366,806,619 (75,71% dari Pagu Belanja Pegawai)
2. Realisasi Belanja Barang Rp 217,950,530,081 (54,14% dari Pagu Belanja Barang)
3. Realisasi Belanja Modal Rp 76,477,915,637 (45.38% dari Pagu Belanja Modal)
4. Realisasi Belanja Sosial Rp 19,800,000 (35.48% dari Pagu Belanja Sosial)
5. Realisasi penyaluran TKD Rp 1,571,081,485,951 (73.15% dari Pagu TKD)

Berdasarkan data tersebut, persentase realisasi belanja paling rendah masih terdapat pada belanja sosial (57) dengan nilai persentase 35,48%. Rendahnya nilai belanja Sosial tersebut disebabkan karena belanja sosial tersebut memang dilaksanakan untuk PIP yang periode penyalurannya telah diatur secara khusus dan jumlah siswa penerima PIP yang jumlahnya terbatas. Kemudian penyerapan kedua terendah ada pada belanja modal (57) yang hanya mencapai 45,38%. Hal tersebut dimungkinkan sebagai akibat dari efisiensi anggaran pada awal tahun yang berakibat blokir anggaran. Walaupun blokir anggaran untuk belanja modal ini secara berangsur-angsur mulai dibuka pada beberapa satuan kerja.