Dalam rangka mendapatkan dukungan dan komitmen dari Satker Non Piloting SAKTI untuk pelaksanaan roll out SAKTI full module mulai Januari 2022,  KPPN Wonosari mengadakan Sosialisasi SAKTI Web Full Module kapada Satker Non Piloting SAKTI Lingkup KPPN Wonosari Tahun Anggaran 2021.  Kegiatan ini merupakan  salah satu tahapan persiapan implementasi SAKTI dan dilaksanakan secara tatap muka pada Selasa, 23 Maret 2021 di Aula KPPN Wonosari dengan peserta seluruh operator Satker Non Piloting SAKTI wilayah pembayaran KPPN Wonosari dan narasumber Trainers  SAKTI KPPN Wonosari.

Dalam sambutannya Kepala KPPN Wonosari menyampaikan SAKTI merupakan Integrasi dari berbagai aplikasi yang digunakan oleh Satuan Kerja, dari banyak aplikasi yang saat ini digunakan hanya akan menjadi satu aplikasi yaitu SAKTI. Cukup satu SAKTI. Satker yang saat ini sudah merasa nyaman dengan aplikasi yang ada mulai Januari 2022 harus beralih  menggunakan SAKTI.  Perubahan tersebut tentu mengharuskan satker untuk dapat menyesuaikan diri, harapannya setelah mengikuti sosialisasi ini satker dapat memperoleh gambaran terkait dengan aplikasi SAKTI agar pada saat roll out nanti dapat berjalan dengan lancar. Terkait dengan implementasi SAKTI full module Satker tidak perlu merasa khawatir  atau merasa sendiri, tersebut KPPN Wonosari akan mengawal setiap tahapan  implentasi SAKTI agar proses roll out nanti dapat berjalan dengan lancar.

Ada 3 (tiga) Trainer SAKTI yang menjadi narsumber kali ini, materi terkait dengan overview SAKTI, modul komitmen dan modul aset tetap disampaikan oleh Rina Ariyati.  Materi terkait modul bendahara, modul pembayaran dan modul GL Pelaporan disampaiikan oleh Siti Yulfa Mustafidah serta materi  modul admin dan OTP SAKTI disampaikan oleh Gandung Wahyudi.  Sebagai salah satu sarana pembelajaran satuan kerja keseluruhan materi sosialisasi dapat di unduh melalui tautan bit.ly/MateriSAKTI2021 .

Wonosari, 26 Maret 2021 – Sebagai salah satu program prioritas nasional dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan APBN melalui integrasi seluruh sistem aplikasi pengelolaan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga mulai dari tahap penganggaran, pelaksanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban/pelaporan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan negara yang modern melalui implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).  SAKTI akan secara penuh diimplementasikan (full module) mulai awal tahun 2022 melalui penyampaian SPM Gaji Induk bulan Januari 2022.  Terkait dengan hal tersebut KPPN Wonosari sebagai intansi vertikal DJPb mengadakan kegiatan Workshop SAKTI Manajerial (Satker Non Piloting) dengan mengundang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Non  Piloting SAKTI di wilayah pembayaran KPPN Wonosari.  Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari tahapan persiapan implementasi SAKTI Web Full Module yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan komitmen dari KPA untuk siap mengimplementasikan SAKTI tahun 2022. Sebelum Workshop KPA Manajerial ini KPPN Wonosari telah melaksanakan Sosialisasi SAKTI Web Full Module kepada seluruh operator pengelola keuangan satker wilayah KPPN Wonosari.

Kegiatan ini dilaksanakan di aula KPPN Wonosari pada hari Jumat 26 Maret 2021 dengan diikuti oleh Kepala Satuan Kerja lingkup KPPN Wonosari dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam rangka penanggulangan COVID-19.  Dalam sambutannya Kepala KPPN Wonosari menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Satuan Kerja atas kehadirannya dalam pertemuan ini. Sebagai bukti komitmen dukungan Kepala Satuan Kerja atas implementasi SAKTI akan dilaksanakan penandatangan Nota Kesepahaman/MoU antara Kepala KPPN Wonosari dengan KPA Satker Lingkup KPPN Wonosari untuk mensukseskan implementasi SAKTI.

Melalui penandatanganan MoU tersebut Kepala KPPN Wonosari menginstruksikan Kepala Satuan Kerja untuk : (1) menyiapkan SDM yang akan ditunjuk sebagai calon pengguna SAKTI, (2) melakukan pendaftaran pengguna SAKTI sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan, (3) mengikutsertakan seluruh calon pengguna SAKTI dalam proses peningkatan kompetensi (training/bimtek/sosialisasi) yang akan diselenggarakan, (4) menghimbau calon pengguna SAKTI untuk melakukan pembelajaran secara mandiri, (5) mengikuti agenda kegiatan lainnya dalam rangka persiapan roll out SAKTI.  Salah satu tugas penting KPPN Wonosari dalam implementasi SAKTI adalah menyiapkan koneksi internet yang memadai pada seluruh satker oleh karena itu kepada satker yang memiliki kendala dalam akses internet dapat menghubungi KPPN Wonosari yang akan menyampaikan permasalahan tersebut ke BAKTI melalui Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Selain dukungan manajemen langkah sukses implementasi SAKTI yang tidak kalah penting adalah pemisahan tugas (pastikan pola maker, checker dan approver berjalan), perubahan mindset (input transaksi secara reguler) dan peningkatan kerjasama antar pengelola keuangan. Kepala satuan kerja selaku KPA harus dapat memastikan hal tersebut berjalan optimal mengingat waktu persiapan sampai dengan pelaksanaan roll out SAKTI  tidak teralu lama. Melalui kegiatan ini diharapkan komitmen dan dukungan dari segenap Pimpinan untuk mensukseskan implementasi SAKTI dapat diperoleh sehingga proses roll out SAKTI satker lingkup KPPN Wonosari dapat berjalan dengan lancar.

Selasa (26/1) masih dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-17 KPPN Wonosari telah mengadakan kegiatan KPPN menyapa stakeholder dengan melakanakan forum dialog dan silaturahmi.  Dua agenda penting dalam forum dialog kali ini adalah evaluasi atas pelaksanaan anggaran tahun 2020 serta upaya menjalin sinergi agar pelaksanaan anggaran tahun 2021 dapat berjalan dengan optimal. Bertindak sebagai pemateri dalam kegiatan kali ini adalah Susanti Subagio Kepala KPPN Wonosari dan  moderator  Joko Sukamto Kepala Seksi PDMS KPPN Wonosari.

Selaras dengan tema Hari Bakti Perbendaharaan yaitu mengawal pemulihan kesehatan untuk kebangkitan ekonomi, Kepala KPPN Wonosari menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2020 yang berjalan dengan baik ditengah kondisi pandemi.  Hal tersebut  dapat dilihat dari pagu anggaran yang terserap sebanyak 96.37 % atau sebesar Rp610.71 miliyar dari total pagu Rp633.73 M.  Sesuai dengan amanah dari Presiden Jokowi bahwa setiap rupiah yang keluar dari APBN semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat, diharapkan jumlah anggaran yang terserap tersebut dapat memberikan out put/out come pada masyarakat terutama di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Terkait dengan penilaian atas pelaksanaan anggaran 2020 telah terbit PMK 195/2018 tentang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.  Nilai indikator tersebut dapat dengan mudah kita peroleh dari OM SPAN s.d. Desember 2020 dari nilai IKPA Tingkat KPPN (Reaktivasi) diketahui bahwa ada 4 (empat) hal yang dapat di tingkatkan agar pelaksanaan anggaran 2021 berlajan lebih optimal yaitu : penyampaian data kontrak, pagu minus, penyelesaian tagihan, kesalahan SPM dan Retur SP2D.

Acara dilanjutkan dengan dialog interaktif dengan satuan kerja untuk mendapatkan informasi terkait dengan permasalahan dalam pelaksanaan anggaran seperti perencanaan yang kurang baik, realisasi yang tidak sesuai dengan rencana penarikan, penyampaian output di bawah target, pengelolaan keuangan yang tidak compliance serta kenda teknis operasional dak kebijakan.  Diharapkan dialog ini dapat memberikan solusi atas permasalahan agar pelaksanaan anggaran 2021 berjalan dengan optimal.