Ternate, 24 Agustus 2021 – APBN 2021 akan tetap menjadi alat counter-cyclical melalui government expenditure (belanja pemerintah) untuk menyeimbangkan berbagai tujuan yaitu mendukung kelanjutan penanganan pandemi, mendorong pemulihan ekonomi serta mengkonsolidasikan fiskal. Bersejajaran dengan itu, APBN 2021 dilaksanakan dibawah sorotan tema sentral “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”. APBN 2021 melalui upaya reformasi strukturalnya akan meletakkan pondasi perekonomian yang kokoh, kompetitif, produktif dan inovatif dalam mewujudkan tranformasi ekonomi menuju Indonesia Maju. Oleh karena itu, pelaksanaan belanja pemerintah termasuk daerah di masa pandemi ini harus dikendalikan dengan intervensi dari pusat, dilaksanakan dengan high precision dan mengakselerasi penyerapan yang tinggi serta akuntabel.
Alokasi belanja K/L di Provinsi Maluku Utara tahun 2021 sebesar Rp4,99 triliun meningkat sebesar 4,39 persen dibandingkan alokasi tahun 2020. Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara, Bayu Andy Prasetya menyampaikan bahwa sampai dengan akhir Semester I tahun 2021, realisasi belanja K/L telah mencapai 42,26 persen terhadap pagu belanja atau sekitar Rp2.056 miliar, tumbuh 5,63 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. “Pertumbuhan ini utamanya didorong oleh pertumbuhan Belanja Modal untuk pembayaran proyek infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas, Belanja Barang untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, serta penyaluran berbagai program bantuan pemerintah kepada masyarakat” tambahnya.
Kinerja pelaksanaan anggaran tersebut dipengaruhi adanya isu refocusing kegiatan dan realokasi anggaran K/L serta pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19 sehingga banyak kegiatan yang tertunda atau batal dilaksanakan. Selain itu, masih ditemukan beberapa kendala yang terjadi pada realisasi belanja modal, belanja program PEN, belanja prioritas Pertanian, Pendidikan, Sosial, Kesehatan, dan Infrastuktur. Dari sisi kinerja pelaksanaan anggaran, indikator Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan, Konfirmasi Capaian Output, dan Retur SP2D masih perlu dioptimalkan lagi.
“Sebagaimana hasil Reviu Pelaksanaan Anggaran, kurangnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pada satuan kerja APBN merupakan salah satu permasalahan yang menghambat kinerja pelaksanaan anggaran semester I tahun 2021” ungkap Bayu. Selain itu, kondisi alam dengan adanya perubahan cuaca ekstrem dan meningkatnya kasus Covid-19 yang menyebabkan perubahan pola kerja sehingga beberapa kegiatan harus direncanakan ulang disesuaikan dengan kondisi saat ini. “Ini menjadi tantangan karena satuan kerja dituntut mampu mengelola keuangannya dengan menerapkan pola kerja baru dimana koordinasi dengan KPPN maupun Kanwil DJPb dalam rangka pelaksanaan anggaran dilaksanakan melalui media online” imbuhnya.
Selanjutnya, perlu adanya early warning permasalahan yang berpotensi terjadi di semester II tahun 2021. Bayu mengungkapkan bahwa permasalahan refocusing anggaran, perubahan juknis kegiatan, pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan kegiatan, serta kendala jaringan internet akibat cuaca buruk masih berpotensi menyebabkan kendala pelaksanaan anggaran di semester II tahun 2021.
Bayu dalam penutupnya menyampaikan bahwa early warning permasalahan tersebut perlu menjadi perhatian bersama supaya resiko terjadi kembali di semester II tidak terlalu besar. Harapannya, ketika potensi permasalahan tersebut teratasi sesegera mungkin, maka target realisasi belanja di semester II tahun 2021 dapat mencapai angka yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. “Dengan mempertimbangkan realisasi pada semester I, maka target realisasi di semester II bisa mencapai 97 persen. Target ini lebih besar 0,29 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2020” pungkasnya.
