Ternate, 27 Februari 2023 – Memasuki tahun 2023, perekonomian global masih menghadapi
tantangan yang berat diantaranya ketegangan politik, menyempitnya ruang fiskal, suku bunga
yang tinggi, dan tekanan sektor properti Tiongkok. Namun, di tengah tantangan dan
ketidakpastian global, kondisi perekonomian nasional menunjukkan hasil yang sangat baik.
Pemulihan ekonomi nasional masih dalam koridor yang kuat. Pemulihan ekonomi nasional
masih dalam koridor yang kuat. Hal ini dapat dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi Nasional
di tahun 2022 yang tumbuh solid sebesar 5,3% (yoy). Kinerja ekonomi mencatatkan
pertumbuhan positif di seluruh sektor (broad-based) sehingga pemulihan ekonomi dapat merata.
Demikian disampaikan Perwakilan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara,
Achmad Syaiful Mujab dalam acara Torang Pe APBN Edisi Bulan Februari 2023 Kementerian
Keuangan Provinsi Maluku Utara, Senin (27/02).
“APBN menjadi instrumen utama dan strategis dalam mewujudkan pemulihan ekonomi
nasional. Hal ini dapat dilihat dari kinerja baik APBN di tahun 2022 yang berlanjut di awal Tahun
2023. Realisasi pendapatan sampai dengan 31 Januari 2023 sebesar Rp295,11 Miliar atau
8,64% dari target. Sedangkan belanja telah terealisasi sebesar Rp1.214,36 Miliar atau 7,20%
dari pagu APBN, sehingga APBN sampai dengan periode ini mengalami defisit sebesar
Rp919,25 Miliar (6,85% dari pagu),” papar Mujab pada acara tersebut.
“Kinerja pendapatan wilayah Maluku Utara sampai dengan 31 Januari 2023 mengalami
kenaikan sebesar Rp119,99 Miliar atau 68,52% (yoy). Kenaikan ini didominasi oleh peningkatan
pajak penghasilan non migas sebesar Rp125,20 Miliar atau 140,87% (yoy),” lanjut Mujab.
“Pada sisi belanja, realisasi belanja di Provinsi Maluku Utara sampai dengan Januari 2023
untuk Belanja K/L mengalami kenaikan sebesar Rp12,8 Miliar atau 9,43% (yoy). Hal tersebut
didukung oleh kenaikan belanja barang dan belanja pegawai masing-masing sebesar Rp8,37
Miliar atau 26,72% dan Rp3,53 Miliar atau 3,90% (yoy). Adapun Belanja TKDD sampai dengan
Januari 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp126,27 Miliar atau 13,44% (yoy). Peningkatan
ini didorong oleh kenaikan realisasi DBH sebesar Rp376,92 Miliar atau 337,24% (yoy),” sambung
Mujab.
Beralih ke sisi APBD regional Maluku Utara, realisasi pendapatan daerah sampai dengan
Januari 2023 adalah sebesar Rp1.093,25 Triliun (8,40% dari pagu), belanja daerah Rp185,79
Miliar (1,32% dari pagu), dan pembiayaan daerah sebesar Rp98,65 Miliar. Sehingga, Akumulasi
SiLPA dihasilkan sebesar Rp1.006,11 Miliar.
“Lebih rinci, Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Maluku Utara s.d 31 Januari 2023
sebesar Rp1.093,25 Miliar didominasi oleh komponen dana transfer. Sedangkan, Realisasi
Belanja APBD Provinsi Maluku Utara s.d 31 Januari 2023 sebesar Rp185,79 Miliar didominasi
oleh komponen belanja operasi. Sedangkan komponen TKDD sampai dengan 31 Januari 2023
telah disalurkan kepada Pemerintah Daerah di Regional Maluku Utara sebesar Rp1.065,84
Miliar. TKDD tersebut terdiri dari realisasi DBH sebesar Rp376,92 M dan DAU sebesar Rp688,91 Miliar,” tandasnya.
Mujab juga memaparkan bahwa, dari sisi pendapatan, pada sisi PAD sampai akhir Januari
2023, realisasinya masih di angka 1,24% dari target. Komponen pajak daerah dan retribusi
daerah masih terealisasi sebesar 2,78% dan 0,24% dari target sehingga perlu adanya perhatian
khusus. Untuk itu, pada awal tahun anggaran 2023 ini, pemda perlu melakukan evaluasi terhadap
capaian PAD pada sisi pajak dan retribusi daerah untuk menemukan penyebab tidak tercapainya
PAD pada tahun-tahun sebelumnya serta solusi/perbaikan untuk TA 2023.
Sementara itu, dari sisi belanja, kinerjanya masih juga perlu ditingkatkan karena baru
menyentuh 1,32% dari pagu. Hal ini tentunya menjadi perhatian, sebab masih terjadi
kecenderungan penyerapan yang menumpuk di akhir tahun anggaran sehingga dapat
mengganggu pelaksanaan program yang seharusnya mampu diselesaikan di awal atau
pertengahan tahun.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan juga
menjelaskan tentang kondisi terkini perekonomian Maluku Utara. “Pertumbuhan ekonomi di
Triwulan IV Tahun 2022 tercatat sebesar 17,74 persen (yoy), dengan kontribusi terbesar
disumbang oleh sektor pertambangan dan penggalian,” ungkapnya.
Sektor produksi yang mengalami pertumbuhan ekonomi terbesar, sambung Mujab, adalah
Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 66,35 persen (yoy). Sektor industri
pengolahan masih mendominasi struktur perekonomian di Maluku Utara dengan proporsi 25,76
persen. Hal ini disebabkan tingginya aktivitas pada sektor industri pengolahan khususnya
tambang. Pertumbuhan industri pengolahan dan pertambangan menyebabkan dampak lain,
yaitu terjadi pergeseran sektor ekonomi. “Jika dilihat perkembangan distribusi PDRB selama 5
tahun terakhir, terjadi penurunan yang signifikan pada sektor pertanian, kehutanan, dan
perikanan. Di sisi lain, terjadi peningkatan sektor industri pengolahan dan pertambangan,”
terangnya.
Beralih ke inflasi, Provinsi Maluku Utara pada bulan Januari 2023 mengalami inflasi sebesar
0,10 persen (m-to-m) atau 3,70 persen (yoy), lebih rendah di bawah inflasi nasional sebesar 5,28
persen (yoy). Adapun kelompok yang memberikan andil inflasi secara tahunan terbesar yaitu
kelompok transportasi dengan andil sebesar 1,66 persen, dengan sumbangan dari tarif angkutan
udara.
“Tantangan yang perlu diantisipasi dalam upaya pengendalian inflasi antara lain adanya
tren peningkatan mobilitas masyarakat yang memicu kenaikan harga komoditas angkutan udara,
peningkatan komoditas pangan yang tinggi seiring dengan pertumbuhan industri smelter dan
pertambangan yang pesat, potensi kenaikan harga beras karena belum masuknya musim panen
di beberapa titik sentra produksi, serta adanya dampak dari cuaca ekstrem yang dapat
mempengaruhi produktivitas pertanian dan perikanan,” lanjutnya.
Sementara itu, dari sisi produktivitas, Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) per Januari 2023
menunjukkan bahwa NTP di Maluku Utara berada di angka 103,75, sedangkan Nilai Tukar
Nelayan (NTN) Maluku Utara berada di angka 102,64. Untuk neraca perdagangan, total ekspor
Januari 2023 tercatat USD852,29 juta dengan komoditas yang paling banyak diekspor berupa
Ferro Nickel. Sementara itu, komponen impor selama Januari 2023 tercatat sebesar USD70,25
juta dengan Batu Bara/Semi Coke sebagai komoditas yang paling banyak diimpor.
Melangkah ke isu strategis regional, isu yang dibahas kali ini berupa perkembangan
Peluang Investasi Maluku Utara dalam bentuk “Perkembangan Peluang Investasi Maluku Utara
berupa Potensi Investasi di Sektor Pertanian”. Berdasarkan tabel analisis Input/Output (I/O) BPS
Maluku Utara yang dipublikasikan pada tahun 2021, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
menjadi sektor potensial untuk dikembangkan karena memiliki karakteristik Indeks Daya
Penyebaran (IDP)<1 dan Indeks Derajat Kepekaan (IDK)>1.
“Dari sisi PDRB, pada tahun 2022 sektor ini menjadi penyumbang terbesar ketiga dan
menyumbang 14,65 persen dari total PDRB Maluku Utara. Setelah dipetakan, karakteristik
pertanian di Maluku Utara lebih condong ke tanaman perkebunan dan sebagian tanaman
pangan. Komoditas kelapa menjadi komoditas yang paling banyak dihasilkan dan mencakup 6
wilayah yaitu Pulau Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera
Selatan, dan Kepulauan Sula,” lanjutnya.
Guna mengembangkan peluang investasi di sektor pertanian, terdapat beberapa dukungan
dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik dalam bentuk fiskal maupun melalui
pemberian bantuan kepada para petani dan nelayan. Salah satu investor yang telah masuk
adalah PT Gelora Mandiri Membangun (GMM), yang merupakan anak usaha Korindo Grup yang
bergerak di Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Halmahera Selatan.
Adapun isu tematik yang dibahas pada Torang Pe APBN kali ini adalah implementasi
program strategis berbasis prioritas nasional bidang ketahanan pangan. Berdasarkan data
Kementerian Pertanian, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Maluku Utara Tahun 2021 tercatat
sebesar 59,58 atau menurun 3,54 poin dari tahun 2020 dan menempati peringkat ke-31 dari 34
seluruh Provinsi di Indonesia. Oleh karena itu dalam rangka mendukung prioritas nasional
ketahanan pangan, terdapat alokasi belanja K/L sebesar Rp109,48 Miliar yang tersebar di
Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian PUPR.
Sedangkan pada belanja TKDD, terdapat alokasi sebesar Rp292,27 Miliar pada DAK Fisik, DAK
Non Fisik, dan Dana Desa. Adapun kendala yang dihadapi Maluku Utara dalam mewujudkan
ketersediaan pangan adalah masih didominasinya stok bahan pangan dari daerah lain di luar
Maluku Utara. Terdapat pula kendala teknis yang dialami, diantaranya berupa kendala alokasi
anggaran, rendahnya realisasi belanja, hingga keterbatasan SDM pengelola keuangan.
“Untuk mewujudkan ketahanan pangan Maluku Utara yang kuat perlu adanya dorongan
bagi Dinas Pertanian untuk melakukan asistensi dan pembinaan kepada para petani. Selain itu,
diperlukan adanya koordinasi dengan para investor lain di bidang pertanian untuk membantu
mengembangkan sektor pertanian, khususnya pada produksi tanaman pangan, serta perlu
adanya pemetaan anggaran yang merupakan prioritas untuk dilaksanakan.” Tutup Mujab di
hadapan para media dan peserta Torang Pe APBN Edisi Februari 2023.(itw/2302)
