Ternate, 3 Maret 2023 – Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Disamping itu, ketahanan pangan juga menunjukkan suatu keadaan pangan yang beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Demikian disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Adnan Wimbyarto dalam acara Diskusi Panel Penguatan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara Melalui Afirmasi UMKM Berbasis Pangan, Jumat (03/02).
Acara yang diselenggarakan di Aula Desa Balbar, Kota Tidore Kepulauan ini melibatkan peran banyak pihak yang memiliki peran cukup strategis dalam mewujudkan penguatan ketahanan pangan Maluku Utara. Pihak-pihak yang terlibat antara lain Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan yang diwakili oleh Asisten III Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Local Expert Maluku Utara, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Utara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara, Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara, Perwakilan Pemerintah Daerah di wilayah Maluku Utara, Kepala Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Maluku Utara, Perwakilan dari Harita Group, Bank BRI Cabang Ternate, serta Perwakilan Perangkat Desa di Maluku Utara sebagai ujung tombak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Isu global mengenai ketahanan pangan berupa penurunan kualitas dan produktivitas lahan, perubahan iklim, serta peningkatan jumlah penduduk. Isu tersebut diperparah dengan gejolak geopolitik dan fluktuasi harga komoditas di seluruh dunia. Intensitas ancaman meningkat terutama pada daerah kepulauan seperti Maluku Utara karena wilayah Maluku Utara memiliki pulau-pulau kecil dan terisolasi serta kualitas sumber daya manusia dan adopsi teknologi yang rendah. Selain itu, infrastruktur penunjang yang terbatas dan rendahnya keterjangkauan (aksesibilitas) berakibat pada harga pangan yang relatif mahal,” jelas Adnan dalam pidato kuncinya.
Adnan juga memaparkan terkait dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Maluku Utara yang terus mengalami penurunan. IKP merupakan ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, IKP Maluku Utara tahun 2022 adalah 58,39, menurun 1,19 poin dibandingkan dengan tahun 2021 dan menempati peringkat ke-32 dari 34 provinsi di Indonesia. Di tingkat regional, IKP Maluku Utara lebih baik dari IKP Papua dan Papua Barat, di bawah Provinsi Maluku, dan masih jauh dibandingkan Sulawesi Utara.
Lanjutnya, jika IKP dilihat lebih rinci, terdapat beberapa aspek yang menunjukkan angka yang masih rendah. Aspek ketersediaan pada beberapa kabupaten di Maluku Utara tidak terpantau ketersediaannya. Hal ini berarti bahwa daerah tersebut diindikasikan belum mampu menghasilkan produk pangan untuk daerahnya sendiri. Selain itu, pada aspek pemanfaatan menunjukkan angka yang relatif baik akan tetapi masih terdapat beberapa daerah yang memiliki angka rendah, seperti Kota Tidore Kepulauan dan Pulau Taliabu.
Dalam rangka menjaga ketahanan pangan Maluku Utara, Adnan turut menjelaskan terkait
dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, “Alokasi belanja K/L sektor ketahanan pangan
pada tahun 2022 sebesar Rp109,48 M. Alokasi tersebut tersebar pada 3 K/L (Kementerian
Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR), 22 satuan kerja, 8
program, dan 54 jenis output. Alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp108,54 M atau 99%. Belanja
ketahanan pangan di Maluku Utara terkonsentrasi pada pengembangan fasilitas untuk
mendukung produksi pangan, penyuluhan, pengelolaan irigasi, pengelolaan transportasi (kapal),
dan penyediaan benih. Keseluruhan output telah mencapai target,” ungkap Adnan.
“Selain itu, belanja sektor ketahanan pangan terdapat dalam Transfer ke Daerah dan Dana
Desa (TKDD). Alokasi pada DAK Fisik terealisasi sebesar Rp229,06 miliar melalui program
pengembangan food estate dan sentra produksi pangan. DAK Non Fisik terealisasi sebesar
Rp6,48 Miliar melalui program ketahanan pangan dan pertanian. Dana Desa terealisasi sebesar
Rp55,22 Miliar melalui program peningkatan produksi tanaman pangan, penguatan ketahanan
tingkat desa dan lumbung desa,” lanjutnya.
Selanjutnya, Adnan juga menyampaikan kendala yang dihadapi dalam memperkuat
ketahanan pangan di Maluku Utara. Kendala secara umum berupa stok bahan pangan pokok
yang masih didominasi dari daerah lain antara lain Manado dan Surabaya. Secara teknis,
kendala yang dihadapi adalah adanya blokir pagu, refocusing, realokasi anggaran dan automatic
adjustment sehingga satker kurang leluasa dalam merealisasikan anggaran. Tidak tersedianya
stok benih di e-Katalog dan keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala eksekusi
belanja ketahanan pangan pada satker.
“Penguatan ketahanan dan ketersediaan pangan perlu dilaksanakan melalui dua
pendekatan, baik sistemik dan holistik (lintas sektor) guna mewujudkan kondisi ketersediaan
pangan yang memadai. Hal ini dapat diwujudkan melalui produksi pangan domestik, kualitas
pangan yang terjamin, hingga konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur.
Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro dan fiskal
yang mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan,” terangnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, Diskusi Panel Penguatan Ketahanan Pangan di Maluku Utara
menjadi salah satu langkah awal dalam mendorong terwujudnya ketahanan pangan Maluku
Utara. Pemaparan dan diskusi dari para panelis, mulai dari kondisi ketahanan pangan Malut
terkini, data statistik, identifikasi permasalahan, dukungan anggaran dan program, pengawasan
dan harmonisasi, hingga kerja sama penyediaan pangan untuk mendukung rantai pasok
perusahaan diharapkan mampu untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam
mewujudkan ketahanan pangan Maluku Utara yang lebih baik.
“Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan
Financial Advisor (FA), berinisiatif menyelenggarakan acara ini untuk menggali kondisi dan
kendala yang dihadapi stakeholders dalam program penguatan ketahanan pangan di Maluku
Utara. Acara ini juga bertujuan untuk mempertemukan seluruh stakeholders yang berperan
dalam ketahanan pangan guna merumuskan langkah-langkah strategis dan quick wins penguatan ketahanan pangan lintas sektor.” Tutup Adnan di hadapan para hadirin saat membuka diskusi panel di Aula Desa Balbar, Kota Tidore Kepulauan. (itw/2303)
