Ternate, 29 November 2022 – Akhir-akhir ini, tren kasus dan kematian COVID-19 mengalami
peningkatan baik secara global maupun domestik. Di sisi lain, beberapa bank sentral di berbagai
negara menaikkan suku bunga akibat volatilitas harga-harga komoditas. Meskipun demikian,
pemulihan ekonomi Indonesia terus berjalan baik bahkan menjadi salah satu yang terkuat di
antara negara G-20 dan ASEAN-6, dilihat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada
kuartal III Tahun 2022 yang mencapai 5,7 persen (yoy). Untuk memperkuat daya tahan ekonomi,
diperlukan peran APBN untuk menjaga momentum pemulihan dan pencapaian kinerja ekonomi
sampai dengan akhir Tahun 2022. Peran APBN sebagai shock absorber harus terus dijaga
dengan tetap memperhatikan kesehatan dan kredibilitas APBN, salah satunya dengan
menurunkan outlook defisit APBN 2022 dari 4,85 persen PDB menjadi 3,92 persen PDB.
Demikian disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Adnan
Wimbyarto dalam acara Media Briefing Torang Pe APBN Edisi Bulan November 2022
Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, Selasa (29/11).
“Sampai dengan 31 Oktober 2022, di regional Maluku Utara, pendapatan APBN telah
terealisasi sebesar Rp2,57 Triliun atau 112,57 persen dari target sedangkan belanja APBN telah
terealisasi sebesar Rp12,59 Triliun atau 81,88 persen dari pagu,” papar Adnan pada acara
tersebut.
Selanjutnya, Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara juga menjelaskan bahwa
kinerja pendapatan wilayah Maluku Utara sampai dengan 31 Oktober 2022 mengalami kenaikan
sebesar Rp884,70 Miliar atau naik 52,33 persen yoy. Pajak penghasilan non migas menyumbang
kenaikan terbesar sebesar Rp541,79 Miliar. “Proyeksi Penerimaan pada bulan Oktober
understated (proyeksi lebih rendah dari realisasi) sebesar Rp55,51 Miliar dengan rincian realisasi
pajak lebih tinggi Rp25,88 Miliar dari proyeksinya. Hal ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu kenaikan
PPH Pasal 21 dan 22 dari tenaga kerja dan bahan baku, peningkatan PPN dan PPnBM wajib
pajak perdagangan kopra dan penyerapan anggaran, dan kenaikan PBB yang tidak diperkirakan
dari wajib pajak pertambangan dan setoran PTLL dan bea meterai.” rinci Adnan.
Sementara itu, penerimaan Bea Cukai, pada bulan Oktober 2022 mengalami understated
proyeksi sebesar Rp22,58 Miliar yang disebabkan peningkatan penerimaan bea masuk. Deviasi
PNBP dan hibah pada bulan Oktober 2022 sebesar Rp7,05 Miliar yoy yang disebabkan naiknya
capaian PNBP pada sektor keimigrasian dan izin masuk kembali (re-entry permit) serta sektor
kepelabuhan.
Pada sisi belanja, di Provinsi Maluku Utara, realisasi belanja sampai dengan Oktober 2022
untuk belanja K/L mengalami penurunan sebesar Rp337,67 Miliar atau 9,44 persen yoy yang
disebabkan adanya penurunan belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar
Rp184,80 Miliar (13,68 persen yoy) dan Rp213,57 Miliar (23,40 persen yoy). Realisasi belanja
Transfer ke Daerah dan Dana Desa yoy terjadi kenaikan sebesar 7,67 persen atau Rp666,53 M.
Penyebab terbesar adalah adanya kenaikan realisasi DBH, DAU, DAK Fisik masing-masing Rp708,18 Miliar (46,46 persen yoy), Rp41,20 Miliar (0,78 persen yoy), dan Rp71,56 Miliar (3,76
persen yoy).
Beralih ke sisi APBD regional Maluku Utara. Realisasi pendapatan daerah hingga Oktober
2022 sebesar Rp9,79 Triliun (75,34 persen pagu), belanja daerah Rp7,98 Triliun (56,55 persen
pagu), dan pembiayaan daerah sebesar Rp409,32 Miliar. Akumulasi SiLPA yang dihasilkan
sebesar Rp2,22 Triliun. Realisasi pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara s.d Oktober 2022
masih didominasi oleh komponen dana transfer mencapai 89,04 persen dari keseluruhan
pendapatan. Besarnya proporsi dana transfer dalam komponen pendapatan APBD menunjukkan
bahwa kapasitas fiskal daerah masih perlu ditingkatkan. Lebih rinci, realisasi Dana Bagi Hasil
(DBH) per 30 Oktober 2022 adalah Rp1.317,51 Miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar
Rp5.345,05 Miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp1.162,99 Miliar, DAK Nonfisik sebesar
Rp812,51 Miliar, dan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp87,98 Miliar.
Realisasi belanja daerah sampai dengan akhir Oktober 2022 masih terbilang rendah karena
baru menyentuh angka 56,55 persen dari pagu dengan realisasi sebesar Rp7.981,25 M.
Realisasi tersebut sebagian besar disokong oleh belanja komponen belanja operasional. Adnan
Wimbyarto menyampaikan harapannya agar pemda melakukan evaluasi terhadap capaian
realisasi pendapatan dan menyusun strategi untuk meningkatkan PAD. Salah satu caranya
dengan penguatan pemantauan pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah. Selain itu,
sambung Adnan, pemda diharapkan segera melakukan percepatan penyelesaian proyek DAK
Fisik.
Dalam kesempatan yang sama, Adnan Wimbyarto sebagai Kepala Perwakilan Kementerian
Keuangan juga menjelaskan tentang kondisi perekonomian Maluku Utara. “Pertumbuhan
ekonomi di Triwulan III Tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 24,85 persen yoy, jauh di atas
pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,72 persen, dengan kontribusi terbesar disumbang oleh
sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian,” ungkapnya. Sektor
produksi yang mengalami pertumbuhan ekonomi terbesar, sambung Adnan, adalah industri
pengolahan sebesar 96,55 persen yoy. Sektor industri pengolahan masih menodminasi struktur
perekonomian di Maluku Utara dengan proporsi 29,46 persen. Hal ini disebabkan tingginya
aktivitas pada sektor industri pengolahan khususnya tambang. Pertumbuhan industri pengolahan
dan pertambangan menyebabkan dampak lain, yaitu terjadi pergeseran sektor ekonomi. “Jika
dilihat perkembangan distribusi PDRB selama 5 tahun terakhir, terjadi penurunan yang signifikan
pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Disisi lain, terjadi peningkatan sektor industri
pengolahan dan pertambangan.”, tandas Adnan.
“Beralih ke inflasi, Provinsi Maluku Utara pada bulan Oktober 2022 mengalami deflasi
sebesar 0,49 persen (m-to-m). Akan tetapi, secara yoy mengalami inflasi sebesar 3,32 persen,
lebih rendah di bawah inflasi nasional sebesar 5,71 persen (yoy). Inflasi terjadi karena adanya
kenaikan harga pada indeks 7 (tujuh) kelompok pengeluaran, yang terbesar masih dipegang oleh
kelompok transportasi sebesar 23,44 persen. Besarnya inflasi pada sektor transportasi salah
satunya disumbang oleh inflasi pada sub sektor jasa angkutan penumpang karena adanya
kenaikan BBM,” jelas Adnan. “Meskipun demikian, secara year on year, inflasi pada bulan
Oktober lebih rendah daripada bulan September. Hal ini diindikasikan dapat terjadi karena
adanya base effect, di mana secara historis, harga-harga pada akhir tahun cenderung mengalami kenaikan sehingga tidak terlalu memberikan shock pada bulan Oktober seperti pada September
2022 yang melonjak tinggi sebagai dampak dari penyesuaian harga BBM. Akan tetapi, pada akhir
tahun inflasi diperkirakan masih akan tetap tinggi dikarenakan momen HKBN (Hari Besar
Keagamaan Nasional) natal dan libur tahun baru 2023 serta anomali cuaca yang akan
mempengaruhi harga dan jadwal logistik kapal,” lanjutnya.
Sementara itu, dari sisi produktivitas, Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Indikator Nilai
Tukar Nelayan (NTN) per Oktober 2022 menunjukkan bahwa NTP di Maluku Utara berada di
angka 106,36. Sedangkan NTN Maluku Utara berada di angka 103,82. Untuk Neraca
Perdagangan Regional Maluku Utara, per Oktober 2022 menunjukkan hasil positif pada ekspor
dimana nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Pada komponen Ekspor pada bulan Oktober
2022 tercatat USD614,24 juta, naik 2,62 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Total ekspor
Januari-Oktober 2022 tercatat USD6.705,71 juta. Adapun Komoditas yang paling banyak
diekspor berdasarkan devisa hasil ekspor s.d Oktober 2022 adalah Ferro Nickel. Sementara itu,
pada komponen impor tercatat sebesar USD 288,38 juta, turun sebesar 14,64 persen
dibandingkan bulan sebelumnya. Total impor selama Januari-Oktober 2022 sebesar
USD2.179,94 juta. Komoditas yang paling banyak diimpor s.d Oktober 2022 adalah Batu
Bara/Semi Coke.
Gejolak perekonomian dunia yang terjadi saat ini tentunya dapat mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dan memiliki potensi dampak pada tingkat pengangguran
di Maluku Utara. Meskipun demikian, berdasarkan data BPS, TPT Maluku Utara per Agustus
2022 tercatat sebesar 3,98 persen atau mampu turun sebesar 0,73 persen poin (yoy) di tengah
badai PHK. Angka TPT Maluku Utara tersebut lebih rendah dibandingkan dengan TPT Nasional,
yaitu sebesar 5,86 persen. Hal ini menunjukkan lapangan usaha ekonomi Maluku Utara
berkontribusi menurunkan tingkat pengangguran regional. Hingga saat ini, kontribusi pekerja di
Maluku Utara didominasi oleh pekerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor
industri pengolahan. Per Agustus 2022 kontribusi pekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan
perikanan menjadi yang terbesar dengan 28,50 persen. Adapun, Kontributor terbesar kedua ada
pada sektor industri pengolahan dengan persentase sebesar 19,84 persen.
Meskipun kontribusi pekerja terbanyak masih dipegang oleh sektor pertanian, kehutanan,
dan perikanan, perhatian dan dorongan pada sektor lapangan usaha non tambang masih terus
diperlukan supaya dapat terus bertumbuh. Pasalnya, apabila dilihat data 3 tahun terakhir,
tkontribusi pekerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan seiring
dengan naiknya sektor industri pengolahan dan pertambangan. Ini ditunjukkan dengan
penurunan tenaga kerja pada sektor pertanian yang signifikan terjadi pada tahun 2020 hingga
2022. Komposisi penduduk bekerja di sektor ini tercatat berturut-turut menurun dari 42,67 persen,
menjadi 29,02 persen dan menjadi 28,50 persen pada Agustus 2022.Di lain sisi, tenaga kerja
pada sektor industri pengolahan meningkat signifikan pada 2020 hingga 2022, dari 5,70 persen
menjadi 16,66 persen dan pada Agustus 2022 mencapai angka 19,84 persen. Angka tersebut
mulai mendekati persentase tenaga kerja di sektor pertanian sehingga menunjukkan bahwa
adanya pergeseran dari satu sektor ke sektor lainnya.
Keberadaan sektor industri pengolahan menarik minat masyarakat di Maluku Utara karena
dianggap lebih menguntungkan secara finansial. Peningkatan yang sangat pesat dari sektor ini membuat roda perekonomian lebih aktif bergerak sehingga mendorong akselerasi pertumbuhan
ekonomi Maluku Utara. Namun, pertumbuhan ini tidak diimbangi oleh sektor-sektor yang lain
sehingga belum mencerminkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang seharusnya Menjadi Sektor yang Menjadi
Penopang Utama dalam Perekonomian Maluku Utara kurang diminati meskipun memiliki potensi
besar dengan wilayah yang dikelilingi lautan luas dan lahan yang luas dan subur. Hal ini didukung
oleh data BPS yang menyatakan bahwa luas panen padi pada 2022 diperkirakan sebesar 6.408
hektar. Selain itu, di sisi perkebunan Maluku Utara memiliki areal kelapa sawit seluas 5.541
hektar, kelapa 203.008 hektar, dan kakao seluas 22.582 hektar (data BPS tahun 2021).
Potensi di sektor perikanan juga sangat besar, didukung oleh wilayah Maluku Utara
dikelilingi lautan yang luas sehingga potensi ikan yang mampu ditangkap nelayan sangat besar.
Hal tersebut tercermin dari luas perairan yang mencapai 113.796,53 km2 atau 69,08 persen dari total luas wilayah Maluku Utara dengan jumlah nelayan di Malut sebanyak 93rb. Periode Januari-
Juni 2022 nilai ekspor perikanan Malut mencapai 18,72 juta dolar AS dengan jumlah volume 2,55 juta kilogram dan 100.561 ekor ikan hidup. Pada sub sektor Perikanan tangkap terdapat capaian
hasil ikan tuna dan cakalang yang mencapai 5.416,70 ton per tahun di Pulau Morotai. Sektor
Pariwisata juga memiliki potensi cukup besar, didukung oleh berbagai objek wisata yang mampu
menarik minat wisatawan dimiliki oleh Maluku dan masuk Kawasan Ekonomi Khusus serta
menjadi 10 ikon wisata nasional.
Namun, potensi-potensi besar yang dimiliki ini masih perlu dikembangkan, ditunjukkan
dengan penurunan harga kopra sebesar 40 persen menjadi Rp7.500 dibandingkan awal tahun
2022 yang sebesar Rp12.500 berdampak pada kesejahteraan petani dan berpotensi
meningkatkan angka pengangguran. Perizinan dan infrastruktur juga menjadi salah satu
hambatan bagi investor, khususnya investor asing untuk menanamkan modalnya di Maluku
Utara, khususnya pada sektor perikanan dan pariwisata.
“Diperlukan adanya skema investasi yang dilakukan dalam mendukung potensi pada
sektor-sektor non pertambangan, misalnya berupa penawaran investasi dalam usaha perikanan
tangkap dengan membuat pabrik pengolahan ikan dan penawaran pada usaha perkebunan
dengan penyewaan lahan dan bagi hasil,” terang Adnan.
Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tinggi dan
sustainable, terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan, diantaranya berupa perlunya ada
akselerasi belanja, baik untuk satuan kerja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,
perlunya pemda untuk menggali potensi dan memperluas basis pajak untuk mendongkrak PAD,
perlunya menggencarkan promosi di sektor pariwisata untuk menarik investor agar
mengembangkan usahanya guna memajukan pariwisata di Maluku Utara serta
menyederhanakan prosedur bagi investor yang masuk dengan tetap menegakkan aturan yang
telah ditetapkan.
“Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan berbagai formulasi dan penyesuaian
kebijakan salah satunya adalah menurunkan defisit fiskal APBN 2022 diturunkan dari target awal
sebesar 4,85 persen menjadi 4,50 persen PDB pada Perpres 98/2020. Hal ini menunjukkan
bahwa pemerintah terus berupaya untuk menjaga supaya hutang negara masih dalam koridor
aman guna menuju “soft landing” di tahun 2023. APBN terus bekerja keras untuk adaptif dan responsif menghadapi risiko global sekaligus menjaga kesinambungan APBN untuk konsolidasi
fiskal tahun 2023.” Tutup Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara di hadapan
para media.(itw/2211)
