Ternate, 27 September 2023 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara melaksanakan agenda rutin media briefing Torang Pe APBN Edisi Bulan September 2023 di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate pada Rabu (27/09). Acara dihadiri seluruh perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan beserta media lokal di Provinsi Maluku Utara.
Acara diawali dengan pemaparan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata, terkait kondisi perekonomian Indonesia dan kinerja APBN hingga Bulan Agustus 2023. Memasuki akhir Triwulan III Tahun 2023, tekanan dan ketidakpastian pada perekonomian global masih tinggi yang ditandai dengan harga minyak dunia yang meningkat di tengah fluktuasi harga komoditas. Namun, di lain sisi, hingga Agustus 2023 aktivitas ekonomi domestik terjaga baik dengan inflasi domestik yang terkendali. Hal ini sejalan dengan kinerja APBN secara nasional terjaga positif.
Selanjutnya, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara menyampaikan kinerja perekonomian Maluku Utara, dimana pertumbuhan ekonomi Maluku Utara masih yang tertinggi dengan industri pertambangan dan penggalian tetap menggeliat di tengah harga komoditas dan permintaan global yang fluktuatif sejalan dengan inflasi yang relatif masih cukup tinggi sehingga harga beras perlu dinormalisasi.
“Laju PDRB pada Kuartal II Tahun 2023 tumbuh kuat sebesar 23,89% (yoy), dengan laju inflasi Agustus 2023 tercatat sebesar 4,32% (yoy),” jelasnya. Dari sisi neraca perdagangan, surplus neraca perdagangan masih terus berlanjut dan berada pada angka USD444,67 juta untuk Agustus 2023 dengan komoditas ekspor penyumbang devisa terbesar berupa ferronickel. Sementara itu, kinerja sektor keuangan hingga akhir Juni 2023 masih positif meskipun melandai dengan pertumbuhan pada Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit.
Berikutnya, kinerja fiskal regional Maluku Utara sampai dengan Agustus 2023 tumbuh akseleratif. Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp2,83 Triliun (82,96% dari target) dan mengalami kenaikan sebesar 49,77% (yoy). Kenaikan PPh Non-Migas masih menjadi andalan yang menunjang pertumbuhan pendapatan APBN sebesar Rp736,44 Miliar (68,89%). Sama halnya dengan pendapatan negara, belanja negara mengalami kenaikan sebesar 14,99% (yoy) atau terealisasi sebesar Rp10,47 Triliun (60,60% dari pagu belanja). Tumbuhnya realisasi belanja didorong oleh kenaikan Belanja Pemerintah Pusat (khususnya belanja barang) dan Transfer ke Daerah (khususnya Dana Bagi Hasil) yang signifikan.
“Secara spasial, di tengah belanja daerah regional Maluku Utara masih mengalami ekspansif, realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) masih terkontraksi. Hingga akhir Agustus 2023, pendapatan daerah (konsolidasi seluruh pemda di Maluku Utara) terealisasi sebesar Rp6,69 Triliun (42,92% dari target), menurun sebesar 1,72% (yoy). Di lain sisi, belanja daerah telah terealisasi sebesar Rp6,58 Triliun (41,17% dari pagu), meningkat 5,34% (yoy),” tambah Tunas Agung saat menjelaskan perkembangan kinerja APBD.
Pada kesempatan tersebut, Tunas Agung turut menyampaikan terkait potensi pengembangan sentra industri peternakan ayam di Maluku Utara. Ini sejalan dengan kebutuhan Maluku Utara yang sangat tinggi terhadap konsumsi daging ayam, yakni sebanyak 1.862 ton per tahun (2022) sementara produksinya masih sedikit yaitu sebanyak 63,67 ton per tahun (2022). Dengan pengembangan sentra industri peternakan ayam, diharapkan dapat menekan harga ayam pedaging dan telur di Maluku Utara guna mewujudkan kemandirian pangan di Maluku Utara. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, salah satunya terkait dengan biaya produksi yang cukup besar karena minimnya ketersediaan pakan, teknologi, dan sarana produksi yang masih terbatas di Maluku Utara sehingga harganya cenderung tinggi.
Isu tematik regional yang diangkat pada Torang Pe APBN kali ini yaitu berupa Reviu Ketimpangan Fiskal Horizontal Antar Daerah di Maluku Utara berdasarkan perhitungan Indeks Williamson yang mengukur kesenjangan pada pembangunan suatu wilayah dan Entropi Theil yang menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode waktu tertentu. Pada kedua indeks tersebut, apabila nilainya semakin mendekati 0, maka menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh semakin baik.
Dari hasil perhitungan Indeks Williamson, diketahui bahwa tingkat ketimpangan fiskal dan pembangunan di Maluku Utara cukup rendah, dengan indeks rata-ratanya sebesar 0,008 di tahun 2022. Sementara itu, berdasarkan Indeks Entropi Theil yang memberikan gambaran lebih rinci mengenai ketimpangan sosial, menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan di wilayah Kabupaten/Kota Maluku Utara sangat baik, dengan rata-rata di bawah 0,014 pada tahun 2022.
Sebagai simpulan, Tunas Agung menyampaikan bahwa kinerja perekonomian Maluku Utara kembali tumbuh kuat pada kuartal II 2023 diiringi oleh inflasi yang terjaga pada level moderat dan neraca perdagangan yang mampu mempertahankan tren surplus. Kinerja APBN dan APBD sampai dengan bulan Agustus 2023 yang tumbuh akseleratif diharapkan dapat terus dijaga agar peran APBD sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. (IA/202309)
