Denpasar, Februari 2026 – Kondisi perekonomian di Provinsi Bali hingga triwulan IV 2025 menunjukkan pertumbuhan yang tinggi mencapai 5,86% yoy, melebihi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11%. Pertumbuhan ini juga sejalan dengan capaian positif indeks kesejahteraan berupa penurunan kemiskinan (-0,30%) dan gini ratio (-0,002) dibandingkan capaian Bulan Maret 2025, hingga peningkatan Nilai Tukar Nelayan sebesar 3,75 menjadi 102,09 poin. Aktivitas pariwisata turut menyumbangkan pertumbuhan positif yang tercermin dari peningkatan jumlah kunjungan wisman tahun 2025 tumbuh 9,70% yoy menjadi 6,95 juta kunjungan. Tingkat inflasi juga terjaga dalam rentang sasaran sebesar 3,58% yoy atau terdeflasi sebesar -0,34% mtm.

Kinerja Pelaksanaan APBN Regional Bali hingga Januari 2026 

Kinerja pelaksanaan APBN s.d. Januari 2026 menunjukkan peningkatan dari sisi pendapatan sebesar 10,94% yoy atau Rp1,61 triliun. Realisasi ini secara dominan disumbangkan oleh komponen perpajakan sebesar Rp1,20 triliun tumbuh 12,82% yoy. Peningkatan tertinggi berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 10.573,38% yoy, sedangkan secara nominal didominasi oleh komponen Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp941,64 miliar yang tumbuh 32,16% yoy. Pertumbuhan positif PPh didukung oleh pembayaran kompensasi gaji dan tunjangan pegawai, dinamisasi pembayaran angsuran PPh sektor dominan WP Badan serta peningkatan hasil intensifikasi sebelum tahun pajak berjalan. Komponen pendapatan selanjutnya adalah Kepabeanan dan Cukai dengan realisasi mencapai Rp118,78 miliar dan tumbuh 34,31% yoy akibat peningkatan produksi MMEA sebesar 5,12% yoy. Adapun komponen bea cukai terdiri atas Cukai MMEA sebesar 86,70%, Bea Masuk sebesar 11,48% dan Cukai Hasil Tembakau sebesar 0,36%. Komponen penerimaan terakhir adalah PNBP yang terkontraksi sebesar -2,36% yoy. Penurunan ini diakibatkan oleh kontraksi PNBP Lainnya sebesar -5,28% yoy dengan realisasi Rp205,22 miliar, meskipun dari sisi PNBP BLU meningkat 4,76% yoy dengan penerimaan sebesar Rp93,39 miliar.   

Dari sisi belanja negara juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,31% yoy atau Rp2,13 triliun. Nilai ini secara dominan berasal dari realisasi TKD sebesar Rp1,69 triliun (16,99% dari pagu) dan tumbuh 5,10% yoy, sedangkan komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) menyumbang kontribusi sebesar 21,03% dari total realisasi sebesar Rp445,66 miliar (4,18% dari pagu). Realisasi BPP tertinggi disumbangkan oleh Belanja Pegawai sebesar Rp343,34 miliar diikuti oleh Belanja Barang sebesar Rp101,94 miliar. Adapun komponen belanja modal terkontraksi cukup dalam sebesar -93,97% yoy akibat perlambatan atau penundaan proyek fisik serta faktor kesiapan pengadaan pada awal tahun anggaran sebagaimana pola realisasi belanja modal tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi TKD, realisasi didominasi oleh DAU sebesar Rp1,12 triliun tumbuh 5,95% yoy diikuti oleh DAK Non Fisik sebesar Rp566,01 miliar. Berdasarkan seluruh capaian pendapatan dan belanja negara, hingga akhir Bulan Januari 2026, Provinsi Bali mencapai nilai defisit sebesar Rp519,01 miliar, naik 0,87% yoy.

Selanjutnya, dari sisi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), nilai BMN di Bali tembus Rp126,01 triliun atau 1,8% dari total BMN Nasional. Nilai BMN terbesar berupa tanah Rp97,64 triliun, gedung dan bangunan Rp18,58 triliun, serta jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp3,09 triliun. Pada bulan Januari 2026, telah dilaksanakan hibah BMN kepada Pemda lingkup Bali dengan senilai Rp42,94 miliar, yang terdiri dari jembatan senilai Rp36,87 miliar kepada Pemprov Bali serta tanah dan bangunan senilai Rp6,07 miliar kepada Pemkab Buleleng. 

Kinerja Pelaksanaan APBD Regional Bali hingga Januari 2026  

Kinerja pelaksanaan APBD di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan dengan realisasi Pendapatan Daerah seluruh Pemda di Provinsi Bali s.d. Januari 2026 mencapai Rp2,24 triliun, tumbuh 14,36% yoy. Nilai ini didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1,17 triliun disusul oleh Pendapatan Dana Transfer sebesar Rp1,08 triliun tumbuh 18,63% yoy. Penyumbang tertinggi realisasi PAD berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp1,08 triliun dan tumbuh 12,97% yang didominasi oleh PBJT sebesar Rp720,56 miliar, sedangkan pertumbuhan tertinggi pada penerimaan BPHTB sebesar 1.353,08% yoy, dengan realisasi sebesar Rp125,45 miliar.

Selanjutnya dari sisi Belanja Daerah, hingga 31 Januari 2026 telah terealisasi Rp813,41 miliar tumbuh 24,85% yoy yang didominasi Belanja Operasi sebesar Rp797,81 miliar atau 3,19% dari pagu, tumbuh 27,63% yoy. Secara garis besar, kontribusi realisasi belanja daerah tertinggi disumbangkan oleh Belanja Pegawai sebesar 80,05% atau Rp651,13 miliar. Adapun komponen belanja operasi yang mengalami kontraksi hanyalah Belanja Bunga sebesar Rp0,44 miliar, terkontraksi -18,32% yoy. 

Kinerja Penyaluran Kredit Program Provinsi Bali hingga Januari 2026 

Penyaluran Kredit Program di Provinsi Bali, dalam hal ini KUR dan UMi, telah mencapai Rp1,01 triliun (tumbuh 59,38% yoy) kepada 11.134 debitur (tumbuh 12,85% yoy). Penyaluran ini tersebar di seluruh kab/kota dengan nilai penyaluran tertinggi disumbangkan oleh Kota Denpasar sebesar Rp170,93 miliar kepada 1.492 debitur, sedangkan debitur terbanyak terdapat di Kab. Buleleng sebanyak 1.701 debitur senilai Rp108,01 miliar. Adapun penyaluran terendah terjadi di Kab. Bangli sebesar Rp66,92 miliar kepada 830 debitur. Berdasarkan skemanya, penyaluran tertinggi terjadi pada skema Mikro sebesar Rp625,38 miliar kepada 9.672 debitur, diikuti oleh skema Kecil sebesar Rp279,16 miliar kepada 941 debitur.

Realisasi kredit program di Provinsi Bali juga disalurkan ke beberapa sektor ekonomi dengan sektor dominan terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 34,08% diikuti oleh sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 20,83%. Adapun Lembaga penyalur dengan penyaluran dominan adalah Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp631,96 miliar kepada 9.004 debitur diikuti oleh BPD Bali sebanyak Rp186,52 miliar kepada 791 debitur.

Denpasar, Januari 2026 – Kondisi perekonomian Provinsi Bali s.d. Desember 2025 menunjukkan stabilitas yang cukup baik dengan tingkat inflasi terjaga dalam rentang target 2,5±1%, yang pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,91% yoy. Indikator kesejahteraan turut menunjukkan kinerja positif, mulai dari tingkat kemiskinan terendah nasional sebesar 3,72% (Maret 2025), tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,49% (Agustus 2025), tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 77,31% (Agustus 2025). Di sisi lain, Nilai Tukar Petani pada Desember 2025 turut meningkat menjadi 103,45 meskipun masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 125,35, serta Nilai Tukar Nelayan yang turun menjadi 98,34 dan lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 105,32.

Kinerja Pelaksanaan APBN Regional Bali hingga Desember 2025

APBN di Provinsi Bali menunjukkan kinerja yang positif, tercermin dari realisasi pendapatan dan hibah yang tumbuh 6,32% (yoy) hingga mencapai Rp22,68 triliun atau setara 97,05% dari target yang telah ditetapkan. Nilai ini didominasi oleh Penerimaan Perpajakan sebesar Rp16,49 triliun atau 91,66% dari target, dengan sumber utama adalah PPN dan PPnBM sebesar Rp4,54 triliun yang terkontraksi -8,02% yoy akibat penurunan pembayaran pajak oleh para wajib pajak di sektor perdagangan besar dan eceran. Selain itu, PPH 25/29 Badan terealisasi sebesar Rp2,85 triliun dan tumbuh 23,38% yoy. Di sisi lain, penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai 104,96% dari target atau Rp1,56 triliun. Penerimaan ini secara dominan berasal dari penerimaan cukai MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) sebesar 88,06%, Bea Masuk sebesar 10,18% dan Cukai Hasil Tembakau sebesar 1,19%. Adapun komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkontraksi -5,07% yoy, dengan realisasi sebesar Rp4,64 triliun (118,92% dari target), yang terdiri dari PNBP Lainnya sebesar Rp2,52 triliun (123,27% dari target) dan PNBP BLU sebesar Rp2,12 triliun (114,12% dari target). Dari sisi PNBP Kekayaan Negara dan Lelang, realisasi PNBP dari lelang sebesar Rp62,56 miliar, disusul dari BMN sebesar Rp28,03 miliar dan dari Piutang Negara sebesar Rp0,26 miliar atau 0,28%.

Realisasi Belanja Negara di Provinsi Bali meskipun terdampak efisiensi tetapi tetap terjaga untuk mendukung program prioritas dan target pembangunan. Sampai dengan akhir tahun 2025, realisasi Belanja Negara mencapai Rp21,91 triliun atau 95,17% dari pagu, terkontraksi sebesar -9,85% yoy. Realisasi didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp11,93 triliun (98,17% dari pagu), yang tumbuh 1,93% yoy, sedangkan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terkontraksi -20,79% yoy, dengan realisasi Rp9,97 triliun (91,81% dari pagu). Penurunan BPP terdalam terdapat pada Belanja Modal yang terkontraksi -60,31% yoy dengan realisasi sebesar Rp1,12 triliun (86,61% dari pagu). Komponen BPP yang mengalami pertumbuhan hanya Belanja Pegawai yang tumbuh 8,36% yoy akibat penambahan jumlah pegawai CPNS dan PPPK, dengan realisasi mencapai Rp4,90 triliun (98,71% dari pagu). Selanjutnya dari sisi TKD, realisasi penyaluran tertinggi terdapat pada Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp7,57 triliun dan tumbuh 1,26% yoy, diikuti oleh DAK Non Fisik sebesar Rp2,55 triliun yang tumbuh 7,62% yoy. Komponen TKD lainnya yang mengalami kenaikan yakni Dana Desa, tumbuh 4,70% yoy, mencapai Rp665,20 miliar dan Dana Bagi Hasil juga

tumbuh 33,80% yoy dengan nilai penyaluran sebesar Rp659,35 miliar. Di sisi lain, Insentif Daerah disalurkan sebesar Rp150,67 miliar, turun -15,49% yoy akibat penurunan pagu. Sedangkan DAK Fisik terkontraksi paling dalam, sebesar -45,71% yoy dengan realisasi mencapai Rp237,76 miliar (94,30% dari pagu).

Kinerja Pelaksanaan APBD Regional Bali hingga Desember 2025

Total Pendapatan Daerah seluruh Pemda di Provinsi Bali s.d. Desember 2025 mencapai Rp33,08 triliun atau meningkat 1,91% yoy. Realisasi tertinggi berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp19,75 triliun atau 91,42% dari target, tumbuh 7,87% yoy. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 107,51% dari target atau Rp21,16 miliar. Selanjutnya dari sisi pengeluaran, Belanja Daerah di Provinsi Bali mencapai Rp31,86 triliun dan tumbuh 0,64% yoy. Alokasi belanja tertinggi adalah Belanja Operasi sebesar Rp21,69 triliun dan tumbuh sebesar 1,69% yoy. Adapun porsi belanja operasi tertinggi digunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp11,52 triliun. Selanjutnya belanja modal terealisasi sebesar Rp5,38 triliuan (tumbuh 23,15% yoy), belanja tidak terduga sebesar Rp66,82 miliar (tumbuh 89,26% yoy), dan belanja transfer sebesar Rp4,72 triliun (terkontraksi -24,19% yoy). Berdasarkan capaian ini, nilai APBD di Provinsi Bali mencatatkan surplus sebesar Rp1,22 triliun dengan SiLPA sebesar Rp3,22 riliun.

Kinerja Penyaluran Kredit Program Provinsi Bali hingga Desember 2025

Realisasi penyaluran Kredit Program (KUR dan Pembiayaan UMi) di Provinsi Bali s.d. akhir tahun 2025 mencapai Rp10,80 triliun (turun -1,31% yoy) dengan jumlah debitur sebanyak 149.372 debitur. Nilai penyaluran tertinggi terdapat di Kota Denpasar sebesar Rp1,77 triliun kepada 17.930 debitur. Adapun penyaluran kepada debitur terbanyak terdapat di Kabupaten Buleleng sebanyak 28.043 debitur dengan jumlah penyaluran mencapai Rp1,36 triliun. Berdasarkan bank penyalurnya, penyaluran tertinggi di Provinsi Bali dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp6,70 triliun kepada 107.763 debitur, disusul oleh BPD Bali sebesar Rp1,55 triliun kepada 8.922 debitur.

Berdasarkan skemanya, penyaluran terbesar berada di skema KUR mikro sebesar Rp6,75 triliun dengan 119.556 debitur. Nilai ini kemudian disusul oleh skema KUR kecil sebesar Rp3,84 triliun kepada 13.126 debitur. Adapun penyaluran terendah adalah skema TKI sebesar Rp35 juta kepada 1 debitur. Berdasarkan sektor ekonomi, Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi sebesar 39% disusul oleh sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar 23%.

Denpasar, Desember 2025 – Pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Bali s.d. triwulan III 2025 mencapai 5,88% yoy, melebihi rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,04% yoy. Stabilitas perekonomian Bali juga ditunjukkan dengan nilai neraca perdagangan kumulatif yang surplus sebesar US$37,88 juta dan nilai inflasi sebesar 2,51% yoy pada November 2025. Selanjutnya dari komponen kesejahteraan, berdasarkan data BPS Provinsi Bali, terlihat adanya peningkatan Nilai Tukar Petani menjadi 101,98 poin pada November 2025, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 1,49% pada Agustus 2025 dari sebelumnya 1,79% (Agustus 2024). Seluruh capaian ini memperlihatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang secara umum baik di Provinsi Bali.

Kinerja Pelaksanaan APBN Regional Bali hingga November 2025

Kinerja APBN di Provinsi Bali diwujudkan melalui nilai realisasi pendapatan sebesar Rp20,14 triliun atau 86,19% dari target dan meningkat sebesar 7,26% yoy. Secara dominan hal ini disumbangkan oleh Penerimaan Pajak sebesar Rp14,52 triliun diikuti Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp1,34 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp4,28 triliun. Penerimaan pajak tertinggi berasal dari jenis Pajak Penghasilan sebesar Rp9,88 triliun, sedangkan berdasarkan sektor ekonomi, penerimaan pajak terbesar berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp2,74 triliun. Dari sisi kepabeanan dan cukai, penerimaan tertinggi berasal dari komponen cukai sebesar Rp1,20 triliun. Adapun komponen PNBP secara umum terkontraksi sebesar -3,70% yoy yang diakibatkan oleh penurunan PNBP Lainnya sebesar -9,77% yoy dan peningkatan dari sisi PNBP BLU sebesar 4,73% yoy.

Selain itu, hingga 30 November 2025 realisasi PNBP BMN di Provinsi Bali mencapai Rp25,01 miliar atau 111,35% dari target, naik 26,2% dari tahun 2024. Adapun Nilai PNBP BMN tertinggi bersumber dari PNBP Pengelolaan BMN sebesar Rp13,9 miliar (55,6%), yang berasal dari Pemindahtanganan dan Pemanfaatan Sewa. Jenis PNBP Piutang Negara juga menunjukkan capaian yang tinggi dengan realisasi sebesar Rp256,99 juta (186,22% dari target), turun 79,89% YoY. Jenis PBNP selanjutnya adalah Lelang dengan realisasi mencapai Rp57,4 miliar (175% dari target Rp32,81 miliar), naik 63,46% dari tahun 2024 (yoy). Hal ini mencerminkan tren yang sangat positif pada pengelolaan lelang di semester II 2025.

Seluruh penerimaan tersebut dioptimalkan untuk melakukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Provinsi Bali melalui alokasi belanja pemerintah sebesar Rp19,69 triliun. Nilai ini secara umum terkontraksi sebesar -9,83% yoy yang disumbangkan oleh penurunan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar -21,11% yoy dan peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 0,88% yoy. Realisasi BPP tertinggi berasal dari jenis Belanja Pegawai sebesar Rp4,44 triliun tumbuh 7,55% yoy karena ada penambahan pembayaran belanja pegawai CPNS dan PPPK di Provinsi Bali. Tiga komponen BPP lainnya mengalami kontraksi, dari yang terdalam yakni Belanja Modal sebesar -67,62% yoy dengan realisasi Rp717,66 miliar, diikuti kontraksi Belanja Barang sebesar -24,70% yoy dengan realisasi Rp3,21 triliun dan Belanja Bansos sebesar Rp19,75 miliar atau terkontraksi 19,45% yoy.

Dari sisi TKD, berhasil direalisasikan sebesar Rp11,30 triliun dengan realisasi terbesar disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp2,29 triliun. Berdasarkan komponen TKD, realisasi tertinggi terdapat pada DAU sebesar Rp7,21 triliun terkontraksi -2,11% yoy dan diikuti oleh DAK Non Fisik sebesar Rp2,38 triliun tumbuh 12,60% yoy. Komponen dengan capaian tertinggi berasal dari Dana Desa sebesar 99,70% dari pagu atau terealisasi Rp665,20 miliar. Adapun komponen Insentif Daerah dan DAK Fisik turut terkontraksi, sedangkan DBH tumbuh 36,85% yoy.

Kinerja Pelaksanaan APBD Regional Bali hingga November 2025

Sampai dengan 30 November 2025, berdasarkan data SIKRI, realisasi APBD konsolidasi seluruh Pemda di Provinsi Bali mencatatkan Pendapatan sebesar Rp27,30 triliun atau 79,57% dari target dan tumbuh 3,91% yoy. Nilai ini secara dominan disumbangkan oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp16,28 triliun dengan 77,87% penerimaan berasal dari Pajak Daerah. Realisasi pendapatan digunakan untuk mendanai Belanja Daerah sebesar Rp23,50 triliun atau 62,11% dari pagu dan terkontraksi sebesar -3,71% yoy. Belanja terbesar adalah Belanja Operasi sebesar Rp17 triliun dan terkontraksi -0,75% yoy. Porsi terbesar dalam belanja ini adalah Belanja Pegawai sebesar Rp9,38 triliun diikuti oleh Belanja Barang Jasa sebesar Rp5,34 triliun dan Belanja Hibah sebesar Rp2,05 triliun. Berdasarkan realisasi pendapatan dan penerimaan, sampai dengan 30 November 2025 APBD konsolidasi di Provinsi Bali memiliki surplus sebesar Rp3,80 triliun.

Kinerja Penyaluran Kredit Program Provinsi Bali hingga November 2025

Sampai dengan 30 November 2025, realisasi penyaluran Kredit Program (KUR dan Pembiayaan UMi) di Provinsi Bali sebesar Rp9,90 triliun (turun -5,86% yoy) dengan jumlah debitur sebanyak 137.251 debitur. Nilai penyaluran tertinggi terdapat di Kota Denpasar sebesar Rp1,63 triliun kepada 16.584 debitur. Adapun penyaluran kepada debitur terbanyak terdapat di Kabupaten Buleleng sebanyak 25.636 debitur dengan jumlah penyaluran mencapai Rp1,24 triliun. Berdasarkan bank penyalurnya, penyaluran tertinggi di Provinsi Bali dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp6,04 triliun kepada 98.779 debitur, disusul oleh BPD Bali sebesar Rp1,65 triliun kepada 8.371 debitur.

Berdasarkan skemanya, penyaluran terbesar berada di skema mikro sebesar Rp6,15 triliun dengan 110.068 debitur. Nilai ini kemudian disusul oleh skema kecil sebesar Rp3,65 triliun kepada 12.481 debitur. Adapun penyaluran terendah adalah skema TKI sebesar Rp35 juta kepada 1 debitur. Berdasarkan sektor ekonomi, Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi sebesar 39% disusul oleh sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar 23%.

Press Release: Realisasi APBN di Provinsi Bali s.d. 31 Oktober 2025  

Denpasar, November 2025 – Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali s.d. triwulan III 2025 mencapai 5,88 yoy. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan triwulan II 2025 yang mencapai 5,95 yoy. Namun demikian, pertumbuhan di Provinsi Bali lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional. Dari sisi inflasi, pada Bulan Oktober mencapai 2,61% yoy dan 0,16% mtm. Selanjutnya dari indikator kesejahteraan menunjukkan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 100,04 poin, sedangkan NTN masih di bawah 100 yaitu 98,25 poin. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Bali pada bulan September 2025 juga menurun 6,99% mtm tetapi secara tahunan meningkat 11,55% yoy. Hal ini memperlihatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang secara umum baik di Provinsi Bali. 

Kinerja Pelaksanaan APBN Regional Bali hingga Oktober 2025 

Kinerja APBN di Provinsi Bali semakin baik, tercermin dari nilai realisasi pendapatan yang tumbuh 7,22% yoy dan mencapai Rp18,22 triliun atau 77,98% dari target. Pendapatan ini digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah sebesar Rp17,55 triliun atau 77,32% dari target yang terkontraksi sebesar 11,49% yoy. Dengan demikian, APBN di Provinsi Bali tercatat surplus yang mencapai Rp672,37 miliar, tumbuh sebesar 123,74% yoy. 

Secara dominan capaian pendapatan didukung oleh Penerimaan Pajak sebesar Rp13,07 triliun yang tumbuh 10,32% yoy. Penerimaan ini disumbangkan oleh Pajak Penghasilan (PPh) yang berkontribusi sebesar 68,24% dari seluruh capaian atau Rp8,92 triliun. Diikuti oleh PPN dan PPnBM sebesar Rp3,56 triliun dengan kontribusi 27,20%. Berdasarkan sektor usahanya, penerimaan perpajakan didominasi dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp2,48 triliun atau 18,98% dari total penerimaan pajak.  

Selain dari sisi perpajakan, penerimaan juga didorong dari penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp1,19 triliun atau 80,82% dari pagu dengan pertumbuhan 6,05% yoy. Nilai ini secara rinci berasal dari penerimaan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 87,73%, Bea Masuk 8,85% dan Cukai Hasil Tembakau 0,18%. Komponen terakhir dalam penerimaan adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai 101,39% dari pagu. Nilai ini mencapai Rp3,95 triliun yang terkontraksi sebesar 3,97% yoy. Terdapat dua komponen utama penyusun PNBP yaitu PNBP BLU sebesar Rp1,78 triliun dan tumbuh 2,69% yoy serta PNBP Lainnya sebesar Rp2,18 triliun yang terkontraksi 8,80% yoy. Dari sisi pengelolaan kekayaan negara dan lelang, menghasilkan PNBP sebesar Rp77,74 miliar atau 140,32% dari target, tumbuh positif 69,04% yoy, dengan kontribusi utama dari Lelang. 

Dari sisi pengeluaran, Belanja Negara di Provinsi Bali masih didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,18 triliun yang terkontraksi -1,08% yoy. Nilai realisasi tertinggi berasal dari DAU sebesar Rp6,51 triliun yang terkontraksi -3,30% yoy. Adapun komponen dengan capaian tertinggi adalah Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 123,07% yoy atau mencapai Rp584,65 miliar. Belanja dengan realisasi yang telah optimal adalah Dana Insentif Fiskal sebesar Rp233,67 miliar atau 93,22% dari pagu dan Dana Desa sebesar Rp665,20 miliar atau 99,70% dari pagu. Sementara itu,Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian Negara/Lembaga) terealisasi Rp7,37 triliun atau 69,18% dari pagu, terkontraksi -22,72%.  

Kinerja Pelaksanaan APBD Regional Bali hingga Oktober 2025  

Sampai dengan 31 Oktober 2025, realisasi APBD konsolidasi seluruh Pemda di Provinsi Bali mencatatkan Pendapatan sebesar Rp24,96 triliun, meningkat 6,50% yoy dengan realisasi Belanja Daerah mencapai Rp21,71 triliun, sehingga terdapat surplus sebesar Rp3,26 triliun. 

Komponen yang mendominasi pendapatan daerah di Provinsi Bali masih disumbang oleh PAD sebesar Rp15,36 triliun yang tumbuh 9,58% yoy. Adapun realisasi tertinggi berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp12,04 triliun, sedangkan nilai pertumbuhan tertinggi terdapat pada Retribusi Daerah sebesar 157,93% yoy dengan capaian Rp1,79 triliun. Komponen PAD yang mengalami kontraksi hanya Lain-Lain PAD yang Sah sebesar -41,99% yoy dengan realisasi mencapai Rp797,71 miliar.  

Selanjutnya porsi belanja daerah yang mendominasi di Provinsi Bali adalah Belanja Operasi sebesar 72,62% dari total belanja atau Rp15,76 triliun yang tumbuh 1,37% yoy. Terdapat dua komponen yang mengalami kontraksi yaitu Belanja Subsidi sebesar Rp7,68 miliar (turun 60,88% yoy) serta Belanja Hibah sebesar Rp1,81 triliun (terkontraksi 40,61% yoy). Realisasi tertinggi disumbangkan oleh Belanja Pegawai sebesar Rp8,86 triliun, tumbuh 11,81% yoy, sedangkan pertumbuhan tertinggi disumbang oleh Belanja Bansos sebesar 947,02% atau mencapai Rp198,76 miliar. 

Kinerja Penyaluran Kredit Program Provinsi Bali hingga Oktober 2025 

Penyaluran kredit program di Provinsi Bali telah mencapai Rp9,05 triliun (turun -6,74% yoy) kepada 126.142 debitur (turun -3,43% yoy). Penyaluran tertinggi berada di skema Mikro sebesar Rp5,62 triliun kepada 101.509 debitur, disusul oleh skema Kecil sebesar Rp3,34 triliun kepada 11.429 dbitur. Berdasarnya wilayahnya, penyaluran tertinggi terjadi di Kota Denpasar sebesar Rp1,49 triliun kepada 15.317 debitur. Adapun daerah dengan debitur terbanyak adalah Kabupaten Buleleng sebesar 23.201 debitur dengan total penyaluran mencapai Rp1,11 triliun. 

Berdasarkan sektornya, penyaluran terbesar terjadi pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 39,17%, kemudian disusul oleh sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar 22,73%, Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya sebesar 12,66%, sektor Industri Pengolahan sebesar 10,41% serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,24%.