ANALISA STRATEGI ORGANISASI KANWIL DJPB PROVINSI BENGKULU
Berdasarkan PMK 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan Instansi Vertikal yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Sebagai Representasi Kementerian Keuangan di daerah, seluruh pegawai selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan pengguna layanan, dengan memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan.
Adapun nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu:
Integritas : Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral
Profesionalisme : Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi
Sinergi : Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas
Pelayanan : Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman
Kesempurnaan : Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik
Untuk menjalanakan tugas dan fungsi Kanwil DJPb, diperlukan perumusan strategi organisasi Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, yang dimulai dengan penetapan Visi. Visi ini disusun sebagai arah dan tujuan yang akan dicapai serta dapat menwakili tusi organisasi. Visi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu:
“Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang professional, modern, dan akuntabel guna mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang efektif dan efisien di Provinsi Bengkulu serta unggul di tingkat dunia”
Untuk mewujudkan visi tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu telah ditetapkan Misi yaitu:
-Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal
-Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif dan akuntabel
-Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu
-Mengembangkan kapasitas pendukung system perbendaharaan yang andal, professional, dan modern
Selanjutnya, dalam rangka mencapai visi dan misi yang diterjemahkan lebih detil dalam destination statement (road map), Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu telah menyusun formulasi strategi organisasi. Strategi organisasi tersebut disusun berdasarkan analisa lingkungan eksternal dan internal dengan menggunakan Analisa STEP dan SWOT matriks.
Berdasarkan hasil analisis STEP, SWOT, maupun TOWS dapat diketahui bahwa Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah dan selaku Instansi Vertikal yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan memiliki kekuatan dalam menjalankan tugas fungsi nya yaitu adaptif : Kemampuan Ditjen Perbendaharaan dalam pengembangan IT dalam proses bisnis selalu mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan stakeholder, program unggulan: Program Umi dan KUR yang dimonitoring oleh Kanwil DJPb baik penyaluran dana dan perkembangan usahanya, Kinerja terukur: Kinerja yang cepat tanggap, transparan, dan akuntabel, Dana Desa: Monitoring Penyaluran Dana Desa oleh Kanwil yang memajukan perekonomian pada desa. Sedangkan kelemahan pada Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu terletak pada Kompetensi SDM yang kurang merata, Kemampuan publikasi kehumasan yang belum optimal karena dirangkap, serta Kurang maksimalnya koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan peran baru sebagai RCE. Namun Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu tetap senantiasa memanfaatkan peluang yang ada dengan melakukan layanan berbasis online memanfaatkan teknologi informasi sebagai respon atas pandemi Covid-19, berperan aktif membantu kesejahteraan masyarakat melalui monitoring penyaluran Bansos dan Dana Desa. Sebagai Instansi Pemerintah Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu tetap waspada terhadap ancaman yang akan melanda karena tuntutan masyarakat akan layanan prima semakin tinggi, teknologi menuntut pengembangan kompetensi pegawai terus di tingkatkan dan mempengaruhi peran kanwil kedepan.
Berdasarkan data-data pada analisa di atas, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu perlu menerapkan strategi organisasi yang tepat. Dengan memaksimalkan potensi kekuatan dan peluang yang dimiliki, secara bersamaan meminimalisir kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Optimalisasi penggunaan IT secara berkelanjutan yang telah diwujudkan dengan penggunaan aplikasi pada berbagai layanan, memperkuat strategi komunikasi melalui pembentukan Forum Komunikasi Fiskal Ekonomi Moneter (Forkofem) regional Bengkulu yang melibatkan stakeholder dari berbagai kalangan pemerintahan, akademisi, OJK, dan BI, melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran DFDD, KUR/Umi secara berkala, tidak lupa berperan aktif dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dalam program bansos. Dalam rangka meminimalisir ancaman dan kelemahan yang terjadi, kanwil DJPb Provinsi Bengkulu terus melakukan inovasi inovasi dalam penyempurnaan proses bisnis yang lebih efektif dan efisien serta dapat berdampak pada kepuasan stakeholder penerima layanan, dari sisi SDM secara berkala memberikan pengembangan kompetensi melalui kegiatan diklat dan training untuk meningkatkan serta mengurangi gap kompetensi yang ada pada pegawai.
