Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menyampaikan Piagam dan Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada Pemda Kulonprogo. Opini WTP merupakan predikat yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap daerah yang berhasil melaporkan kinerja keuangan secara tertib dan akuntabel sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Penghargaan ini diraih Pemda Kulonprogo untuk yang kedelapan kalinya berturut-turut. Untuk periode ini diperoleh menjelang peringatan Hari Jadi ke-70 Kabupaten Kulonprogo.

 

Penyerahan Piagam Penghargaan dilakukan oleh Kepala Kanwil DJPb DIY Arif Wibawa kepada Bupati Kulonprogo, Drs H Sutedjo di Ruang Rapat Menoreh, Kantor Bupati di Wates, pada hari Kamis 14 Oktober 2021. Penyerahan piagam penghargaan disaksikan Kabid PAPK Kanwil DJPb DIY Sugeng Winarno, Kepala KPPN Wates Sugiyana, Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo Ir RM Astungkoro SH MHum dan Inspektorat Daerah (Irda) Drs Riyadi Sunarto.

 

Pada kesempatan ini Arif Wibawa menyampaikan selamat dan sukses atas peringatan HUT ke-70 Kabupaten Kulonprogo serta raihan opini WTP, dan turut mendoakan semoga Kulonprogo semakin maju lagi. Kanwil DJPb DIY dan KPPN Wates siap melakukan asistensi dan pendampingan serta sinergi dalam pengelolaan APBN.

 

Bupati Kulonprogo mengucap syukur dan berterimakasih kepada semua pihak sehingga Kabupaten Kulonprogo kembali meraih Opini WTP. Beliau berharap agar kerjasama dan silaturahmi antara Pemkab Kulonprogo dengan Kanwil DJPb DIY bisa terus terjalin, sehingga Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat senentiasa menjadi pendamping Pemda dalam memberikan asistensi, motivasi juga dorongan kepada seluruh Pemda agar bisa melaksanakan tata kelola keuangan lebih baik lagi.

 

 

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta, Arif Wibawa beserta Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Sugeng Winarno dan Kepala Bagian Umum, Nur Arif Wuryanto melakukan audiensi dangan Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti beserta jajaran di Ruang Rapat Nakula Pemkot Yogyakarta (11/10).

 

Selain untuk bersilaturahmi, pertemuan ini sekaligus dalam rangka menyerahkan penghargaan dari Pemerintah kepada Pemkot Yogyakarta atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penyerahan penghargaan diserahkan secara langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta dan disaksikan oleh Kepala BPKAD Kota Yogyakarta Wasesa, Kepala Bappeda Kota Yogyakarta Agus Tri Haryono, dan pejabat dari Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta.

 

Penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas penyelenggaraan prinsip akuntansi keuangan yang tepat dan akuntabel. “Penghargaan ini merupakan prestasi bagi Pemkot Yogyakarta, terlebih dapat mempertahankan selama 12 tahun berturut-turut”, ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY Arif Wibawa.

 

Di masa pandemi ini, Pemerintah telah memberikan stimulus diantaranya dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi Daerah (PED), diharapkan seluruh Pemda dapat menyalurkan dana PED dengan akurat dan tepat sasaran karena hal tersebut merupakan salah satu ikhtiar pemerintah dalam membangkitkan perekonomian di masa pandemi ini. Kedepannya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta akan selalu siap dan proaktif membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya di Pemkot Yogyakarta yang memerlukan pendampingan atau konsultasi terkait pengelolaan keuangan daerah.

 

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti usai menerima penghargaan tersebut mengucapkan terima kasih dan mengatakan akan selalu mengawal pengelolaan keuangan di Pemkot Yogyakarta sehingga senantiasa berjalan sesuai aturan yang ada. Penghargaan ini merupakan hasil dari kerjasama dari semua pihak, diharapkan kedepannya Pemkot Yogyakarta dapat selalu mempertahankan capaian WTP tersebut. Walikota juga memberikan apresiasi atas dukungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta selama ini dan diharapkan akan selalu terjalin kerjasama yang baik sebagai wujud nyata sinergi dengan Pemerintah Daerah.

 

 

                        

 

 

 

Selamat datang Bapak Arif Wibawa, selamat bertugas menjadi Kepala Kanwil DJPb DIY.

 

Seluruh #insanperbendaharaan Kanwil DJPb DIY siap bersinergi untuk memberikan layanan terbaik bagi #mitraperbendahaaraan.

 

Kanwil DJPb DIY...

Tanam Semangat,

Tabur Inovasi,

Raih Prestasi,

WBBM Bisa,

Ayo Makaryo!

 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DIY kembali menggelar Focus Group Discussion secara daring yang merupakan agenda rutin dalam rangka mendorong percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional melalui komunikasi dan koordinasi dengan pemda untuk mendorong akselerasi belanja daerah antara lain belanja untuk dukungan PEN (belanja dukungan kesehatan earmark 8 persen DAU/DBH, Belanja Dukungan Pemulihan Ekonomi Daerah, Belanja Insentif Tenaga Kesehatan), DAK Fisik, dan Dana Desa (6/10).

 

Seiring misi pemerintah untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV-2021 serta mengingat belanja pemerintah saat ini yang memberikan dukungan paling besar dalam pemulihan ekonomi, maka Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan langkah-langkah optimalisasi dan percepatan belanja terutama program PEN untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional sebagaimana disampaikan Arvi Risnawati, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb DIY dalam sambutannya.

 

Lebih lanjut, Arvi Risnawati mengatakan kinerja penyerapan realisasi belanja pemda DIY untuk belanja TKDD sampai dengan triwulan III 2021 mencapai 78,36 persen dari total pagu alokasi sebesar Rp 10,12 triliun, lebih rendah dibandingkan penyerapan pada triwulan yang sama di tahun 2020 yang sebesar 84,61 persen. Penyaluran DAK Fisik sampai dengan 30 September 2021 sebesar 35,44 persen dan realisasi belanja daerah (konsolidasian) sampai dengan 30 September 2021 sebesar Rp 9,56 triliun (59,76 persen) dari pagu alokasi sebesar Rp 15,99 triliun.

 

Sedangkan dukungan belanja untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), realisasi belanja yang bersumber dari earmark 8 persen DAU/DBH sampai dengan 30 September 2021 sebesar Rp 191,50 miliar (43,19 % dari pagu anggaran sebesar Rp 443,41 miliar) dan progress belanja pemulihan ekonomi daerah mencapai Rp 153,49 miliar (54,93%).

 

Terkait penyerapan belanja yang masih rendah dari semua Kabupaten/Kota di DIY sampai dengan triwulan III, perubahan regulasi yang berimbas pada kebijakan refocusing anggaran, adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga untuk kegiatan yang harus dilakukan dengan tatap muka (pelatihan) belum dapat diselenggarakan, penyaluran Biaya Tidak terduga (BTT) yang baru dapat dilakukan bila ada permintaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), banyaknya kegiatan yang masih dalam status on progress sehingga belum dilakukan pencairan dan jenis barang yang belum tersedia dalam daftar e-catalog saat proses pengadaan barang dan jasa merupakan beberapa penyebab masih rendahnya realisasi belanja pemda.

 

Namun demikian, terlepas dari adanya kendala/hambatan dalam realisasi belanja pemda, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY memberikan apresiasi atas capaian kinerja belanja pemda kepada seluruh BPKAD/BKAD di wilayah DIY yang telah mengawal akselerasi belanja daerah, namun masih terdapat pekerjaan rumah bagi pemda terkait penyerapan DAK Fisik yang masih rendah sehingga ke depannya masih harus terus dipantau agar tidak ada kegiatan yang tidak terealisasi.