Pemprov DIY Kembali Raih Capaian Opini WTP yang ke-11 kali. Penyerahan Penghargaan WTP oleh Kepala Kanwil DJPb DIY kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X

 

Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun Anggaran 2020 mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan untuk yang ke 11 kalinya berturut-turut, sebuah prestasi yang sangat membanggakan sebagai salah satu wujud tata kelola keuangan yang baik pada Pemerintah Daerah.

 

Berkenaan dengan capaian prestasi tersebut diberikan penghargaan oleh pemerintah kepada Pemda DIY berupa Plakat dan Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas penyelenggaraan prinsip akuntansi keuangan yang tepat dan akuntabel.

 

Penyerahan penghargaan disampaikan secara langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta, Arif Wibawa kepada Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Selasa (26/10) siang di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, didampingi Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji dan Kepala BPKA DIY Wiyos Santosa.

 

Sri Sultan mengatakan bahwa Akuntabilitas segalanya bagi Pemda, WTP harus bisa dicapai oleh setiap Pemda baik itu Kabupaten, Kota maupun Provinsi, dalam upaya memberikan fasilitas kepada publik. Pada kesempatan itu Kepala Kanwil DJPb DIY, Arif Wibawa menyampaikan bahwa capaian opini WTP 11 kali berturut-turut dari Pemprov DIY merupakan capaian prestasi yang telah melewati peringkat excellent 2 (capaian WTP 10 kali berturut-turut), diharapkan prestasi ini dapat selalu dipertahankan sehingga nanti bisa meraih excellent 3 (capaian WTP 15 kali berturut-turut).

 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta akan selalu siap dan proaktif membantu Pemda yang memerlukan pendampingan atau konsultasi terkait keuangan daerah demi tercapainya pengelolaan keuangan negara yang semakin berkualitas. Selama ini Pemprov DIY melalui BPKA DIY telah memberikan kontribusi dengan memberikan data yang update dan akurat sehingga Laporan Keuangan yang komprehensif menggambarkan konsolidasian antara LKPP dan LKPD dapat tersaji dengan baik.

 

Gubernur DIY usai menerima penghargaan tersebut menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Pemda DIY. Kedepannya, diharapkan kerja sama antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta dan Pemprov DIY dapat terus terjalin dengan baik sebagai wujud nyata sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

 

: @humasjogja

Penyampaian Apresiasi LKKL AWARD TA 2020 oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta

 

Berdasarkan penjelasan Pasal 23 UUD 1945, salah satu bentuk terwujudnya Good Governance dalam Penyelenggaraan Negara adalah melalui pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan bertanggungjawab (memenuhi azas akuntabilitas dan transparansi). Ketentuan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban APBN kepada DPR berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang telah diperiksa oleh BPK. Pemeriksaan BPK tersebut tidak hanya dilakukan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, akan tetapi juga dilakukan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

 

Dalam perkembangannya, dari tahun ke tahun Kementerian Negara/Lembaga yang memperoleh opini WTP semakin meningkat. Dari Laporan Keuangan tahun 2016 yang hanya 74 K/L yang memperoleh WTP sanggup meningkat tajam hingga 85 K/L pada Laporan Keuangan tahun 2020. Pada sisi yang lain, K/L yang mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terus mengalami penurunan. Pada Laporan Keuangan tahun 2016 masih terdapat 8 K/L yang memperoleh opini WDP dan berubah signifikan pada laporan keuangan tahun 2020 dimana hanya tinggal 2 K/L yang mendapatkan opini WDP. Sementara itu, menjadi sejarah baru untuk opini TMP karena pada LKKL Tahun 2020 sudah tidak ada lagi Kementerian Negara/Lembaga yang memperoleh opini ini. Sebuah prestasi apabila melihat bahwa pada laporan keuangan tahun 2016 masih terdapat 6 K/L yang mendapatkan opini TMP.

 

Perolehan opini WTP pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari peran serta seluruh komponen penyusun laporan keuangan mulai dari satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/UAKPA), koordinator wilayah (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah/UAPPA-W) maupun kantor pusat Kementerian Negara/Lembaga tersebut.

 

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada penyusun laporan keuangan tingkat wilayah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta memberikan penghargaan dalam bentuk LKKL Tahun 2020 Award. LKKL Tahun 2020 Award tersebut diberikan berdasarkan beberapa kriteria yaitu Ketepatan Waktu, Kelengkapan Laporan Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan.

 

Berdasarkan hasil penilaian terhadap Laporan Keuangan tingkat wilayah tahun 2020, untuk kategori kanwil kecil penghargaan diberikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai peringkat I, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Peringkat II dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi D.I. Yogyakarta (013.06) di peringkat III. Sementara itu, penghargaan pada kategori sedang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum di posisi I, Kanwil Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta (025.01) menduduki peringkat II, dan BNN Provinsi D.I. Yogyakarta pada peringkat III. Pada kategori besar, POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta menempati peringkat I, Kanwil Kementerian Agama Provinsi D.I. Yogyakarta (025.04) berada di posisi II dan peringkat III adalah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

 

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Arif Wibawa, menyampaikan bahwa pemberian penghargaan ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi satuan kerja lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Dalam kesempatan ini, Kepala Kanwil juga berpesan agar satuan kerja dapat senantiasa mengikuti perubahan dan penyempurnaan dalam kebijakan penyusunan laporan keuangan seperti perubahan metode perhitungan nilai persediaan yang berubah dari metode harga perolehan terakhir menjadi metode First In First Out (FIFO) serta perubahan kebijakan sebagai dampak pandemi Covid-19.

 

Kanwil DJPb Provinsi DIY Gelar Rakor Pelaksanaan Langkah-Langkah Akhir Tahun 2021 Untuk Pastikan Kelancaran Penerimaan dan Pengeluaran APBN

 

Dalam rangka menghadapi akhir tahun anggaran 2021, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-09/PB/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2021. Peraturan tersebut mengatur mengenai langkah–langkah pengendalian kas menghadapi akhir tahun anggaran (Oktober s.d. Desember 2021) yang meliputi Perencanaan Kas, Penerimaan Negara, Pengeluaran Negara, Penyelesaian Uang Persediaan, Pinjaman/Hibah Luar Negeri, dan Pengeluaran Negara atas Beban Bagian Anggaran BUN. Untuk kelancaran implementasi peraturan dimaksud, Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta melaksanakan Rapat Koordinasi Langkah-langkah Akhir Tahun 2021 pada hari Jumat, 22 Oktober 2021 yang dihadiri oleh KPPN lingkup D.I Yogyakarta, Bank Himbara, Bank BPD DIY dan Kantor Pos Besar Yogyakarta.

 

Pada kesempatan membuka rapat koordinasi, Kepala Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta, Arif Wibawa, menyampaikan bahwa pelaksanaan Langkah-Langkah Akhir Tahun 2021 harus dikawal guna memastikan kelancaran penerimaan dan pengeluaran APBN dimana pendapatan dan belanja pemerintah pada tahun ini masih berfokus pada penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, sinergi dan menyamakan persepsi terkait kebijakan dan batas waktu pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Negara di akhir tahun anggaran 2021.

 

Pada sesi pemaparan materi, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Rochmadi Hendrocahyono, menyampaikan tiga kelompok pengaturan batas waktu pelimpahan penerimaan negara di akhir tahun 2021, yaitu (i) Oktober s.d 22 Desember 2021 : pelimpahan negara dilakukan minimal tiga kali dalam sehari dengan batas waktu pelimpahan 09.00 WIB, 13.30 WIB dan 16.30 WIB; (ii) 23 Desember s.d 30 Desember 2021 : pelimpahan negara dilakukan minimal tiga kali sehari dengan batas waktu pelimpahan 09.00 WIB, 13.30 WIB dan 17.30 WIB; serta (iii) 31 Desember 2021 : pelimpahan negara dilakukan minimal lima kali sehari dengan batas waktu pelimpahan 09.00 WIB, 13.30 WIB, 17.30 WIB, 19.00 WIB dan 22.00 WIB. Untuk penerimaan negara yang diterima pada tanggal 31 Desember 2021 setelah pukul 21.00 s.d 24.00 waktu setempat dibukukan sebagai penerimaan 31 Desember 2021 dan dilimpahkan pada tanggal 3 Januari 2022. Pada kesempatan itu juga, disampaikan tanggal-tanggal penting di bulan Desember 2021 yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan anggaran di sisi belanja.

 

Sesi pemaparan dilanjutkan dengan penjelasan KPPN Yogyakarta atas upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan sebagai pelaksanaan PER-9/PB/2021. Kepala Seksi Bank, Agus Wibisono dan Kepala Seksi Pencairan Dana, Asto Ongko, menyatakan bahwa KPPN melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Bank/Pos Persepsi untuk menilai apakah layanan transaksi penerimaan negara yang dilakukan oleh Bank/Pos Persepsi sudah sesuai dengan indikator-indikator penilaian seperti : tidak menutup loket penerimaan negara pada jam buka loket, tidak menolak wajib pajak yang bukan nasabah, tidak mengenakan biaya atas transaksi penerimaan negara, dan tidak menolak transaksi penerimaan negara dengan nominal tertentu, tidak pernah menutup kanal penerimaan negara pada layanan elektronik.

 

Rapat koordinasi dilanjutkan dengan diskusi terkait kesiapan KPPN dan sejauh mana koordinasi yang telah dilakukan oleh KPPN kepada satker, BI, Bank/Pos persepsi. Perwakilan dari Bank/Pos persepsi juga mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kesiapan dalam mendukung langkah-langkah akhir tahun dari segi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah. Diskusi juga berkembang untuk mendalami kendala yang berpotensi timbul dari pelaksanaan langkah-langkah akhir tahun baik periode lalu maupun tahun anggaran berjalan dan antisipasi yang dapat dilakukan.

 

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta, Arif Wibawa beserta Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Sugeng Winarno menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman di Aula Lantai 3 Setda Sleman (25/10).

 

Pada acara tersebut diadakan penyerahan piagam penghargaan dari Pemerintah kepada Pemkab Sleman atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penyerahan penghargaan diserahkan secara langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta dan disaksikan oleh seluruh jajaran Perangkat Daerah dan Kepala SKPD lingkup Pemda Kabupaten Sleman.

 

Penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas penyelenggaraan prinsip akuntansi keuangan yang tepat dan akuntabel. “Selamat atas keberhasilan Pemkab Sleman meraih opini WTP selama 10 tahun berturut-turut”, ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY Arif Wibawa. Disampaikan bahwa sistem pengelolaan keuangan di Pemkab Sleman telah berjalan dengan baik, dapat dilihat dengan capaian WTP yang diraih oleh Pemkab Sleman. Pemkab Sleman juga telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prinsip tata kelola dan good governance yang baik dan benar. Diharapkan kedepannya Pemkab Sleman dapat selalu mempertahankan capaian WTP tersebut. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta akan selalu siap dan proaktif membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya di Pemkab Sleman yang memerlukan pendampingan atau konsultasi terkait keuangan daerah demi tercapainya pengelolaan keuangan negara yang semakin berkualitas.

 

Bupati Sleman Kustini usai menerima penghargaan tersebut menyambut baik dan menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Pemkab Sleman. Penghargaan ini merupakan prestasi bersama dari segenap OPD dan ASN yang telah bekerja keras dan bekerja cerdas dalam pelaksanaan pemerintahan khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Kedepannya, diharapkan sinergi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta dan Pemkab Sleman dapat terus terjalin dengan baik. Selama ini Pemkab Sleman melalui BKAD Sleman telah memberikan kontribusi dengan memberikan data yang update dan akurat sehingga Laporan Keuangan yang komprehensif menggambarkan konsolidasian antara LKPP dan LKPD dapat tersaji dengan baik.

 

Bupati juga memberikan apresiasi atas dukungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DI Yogyakarta selama ini dan diharapkan akan selalu terjalin kerjasama yang baik sebagai wujud nyata sinergi dengan Pemerintah Daerah.

 

Perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia DIY melaksanakan kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Oeang Republik Indonesia ke-75 bertempat di Gedung Keuangan Negara Yogyakarta (21/10). Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat dan pegawai di lingkungan Kemenkeu DIY.

 

Kepala Kanwil DJPb DIY, Arif Wibawa dan jajaran Kanwil DJPb DIY turut serta berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan rutin setiap tahun tersebut. Pada akhir acara terkumpul sebanyak 94 kantong darah. Semoga kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.