Dalam rangka meningkatkan kualitas Pengelolaan Risiko sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-577/MK.01/2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan “Asistensi Penyusunan Piagam Risiko dan Profil Risiko Tahun 2021”.

 

Kegiatan yang dilaksanakan melalui media daring tersebut menghadirkan narasumber dari Bagian Kepatuhan Internal Setditjen Perbendaharaan dan diikuti bukan hanya oleh para pengelola risiko pada UPR Kanwil DJPb DIY, namun juga diikuti oleh para Kepala KPPN selaku Pemilik Risiko baik KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari maupun KPPN Wates yang masing-masing beserta staf pengelola risiko (28/1).

 

Dalam sambutannya mewakili Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta, Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal, Nurhidayat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh yang hadir, tidak terkecuali kepada narasumber yang telah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya. Selanjutnya Nurhidayat menghimbau kepada seluruh pengelola risiko agar menggali kembali potensi risiko pada masing-masing proses bisnis maupun Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini penting dilakukan mengingat setiap ada target yang ditetapkan, maka di situ terdapat risiko yang berpotensi menggagalkan atau menghambat pencapaian target.

 

Selanjutnya Arif Kurniadi selaku narasumber menekankan pentingnya upaya terus-menerus dalam meningkatkan kualitas pengelolaan risiko. Hal ini bukan hanya dalam rangka menyesuaikan peraturan yang sewaktu-waktu bisa berubah melainkan juga karena tantangan dalam mencapai visi dan misi organisasi maupun target kinerja senantiasa berkembang. Selain hal-hal yang bersifat substantif, Arif Kurniadi juga menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis sebagai penyegaran mulai dari Perumusan Konteks sampai dengan Mitigasi Risiko dan monitoringnya. Acara yang diwarnai dengan diskusi yang interaktif tersebut ditutup dengan foro bersama seluruh peserta.

Revisi TA 2021 Mendukung Penganggaran yang Fleksibel dan Akuntabel

 

Penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) berlaku efektif mulai TA 2021, yang bertujuan antara lain untuk mengimplementasikan kebijakan money follow program, dan memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja; mendorong penerapan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta dalam pelaksanaannya; serta meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga dan mengurangi adanya tumpang tindih.

 

Dengan RSPP ini, maka program telah di ringkas menjadi hanya 102 program, sedangkan tahun 2020 terdapat 428 program. Dengan diimplementasikannya RSPP, maka struktur dalam RKA K/L atau DIPA satker K/L Tahun 2021 mengalami perubahan yang cukup signifikan, demikian juga halnya dengan pengaturan revisi anggaran.

 

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/ PMK.02/2020, untuk melaksanakan penganggaran yang fleksibel dan akuntabel terkait penanganan Covid-19 dan upaya Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Sahat MT Panggabean, dalam sambutannya pada Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/ PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2021 yang diikuti oleh seluruh satker lingkup Kanwil DJPb DIY secara langsung maupun daring (28/1).

 

Selanjutnya dalam pemaparan materi, bertindak sebagai narasumber Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, Mardiyah dan Treasury Management Representatif, Lestari yang menyampaikan pokok-pokok pengaturan revisi anggaran TA 2021. Terdapat beberapa ketentuan baru dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/ PMK.02/2020, yaitu terkait RSPP, lanjutan penanganan Covid-19 dan Program PEN, pengesahan belanja modal atas pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan pengesahan pemberian hibah dari dana hasil kelolaan Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI).

 

Secara umum, PMK tersebut mengatur kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker dalam revisi anggaran. Terkait pemberian kewenangan, terdapat perluasan peranan satker dan perluasan revisi kewenangan KPA, dalam rangka penerapan let manager manage agar pelaksana anggaran diberikan kewenangan yang lebih banyak. Disamping itu, untuk pengendalian dan pengamanan belanja negara, Menteri Keuangan dapat melakukan pembatasan atas revisi anggaran dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja K/L. Sesi pemaparan materi dibagi dalam dua sesi dan setiap sesi diakhiri dengan tanya jawab yang diikuti secara antusias oleh seluruh peserta.

 

 

 

Kepala Kanwil DJPb DIY, Sahat M.T. Panggabean beserta Treasury Management Representative (TMR) Lestari dan Analis Perbendaharaan Negara (APN) Mardiyah menjadi pembicara dalam kegiatan FGD Penggunaan Saldo Awal pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (19/1). FGD tersebut diikuti oleh Pimpinan BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.

 

FGD ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa perkembangan layanan dan pengelolaan keuangan BLU UIN Sunan Kalijaga yang semakin baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

 

Dari sisi penganggaran BLU, (Rencana Bisnis Anggaran) RBA definitif dijadikan sebagai acuan dalam menyusun DIPA Petikan BLU dimana didalamnya memuat antara lain saldo awal kas, pendapatan, belanja, pembiayaan, saldo akhir kas, besaran Persentase Ambang Batas, proyeksi arus kas (termasuk rencana penarikan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara), dan jumlah serta kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Saldo awal kas dapat bersumber dari surplus anggaran tahun sebelumnya dan saldo pembiayaan bersih BLU tahun sebelumnya.

 

Dalam hal terdapat perubahan/revisi pada RBA Definitif maka hal tersebut diikuti dengan revisi DIPA Petikan BLU. Penggunaan saldo awal merupakan Revisi DIPA petikan BLU sebagai akibat perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan pagu anggaran belanja diatas pagu anggaran pendapatan dan belanja negara.

 

Sehubungan dengan ketentuan lebih lanjut mengenai revisi DIPA Petikan BLU yang sumber dananya berasal dari penerimaan negara bukan pajak BLU untuk tahun 2021 belum terbit, maka Ketentuan hal tersebut masih mengacu pada PER-10/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pada Tahun 2020. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Revisi Anggaran pada DIPA Petikan BLU terdiri dari Penggunaan anggaran belanja di atas pagu APBN, Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan/atau Perubahan akibat hal-hal khusus.

 

Penggunaan saldo awal kas BLU masuk kedalam kategori penggunaan anggaran belanja diatas pagu APBN. BLU dapat melakukan belanja yang bersumber dari penggunaan saldo awal kas sebagaimana dimaksud setelah setelah pengesahan revisi DIPA berupa Pencantuman saldo awal dan Penggunaan saldo awal kas BLU. Penggunaan saldo awal kas sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk belanja barang dan/atau belanja modal dalam rangka operasional layanan termasuk untuk pembayaran tunggakan belanja dan/atau pembayaran sisa pekerjaan yang belum selesai tahun anggaran sebelumnya.

 

Dalam hal saldo awal kas digunakan untuk belanja di luar ketentuan sebagaimana dimaksud, harus mendapat persetujuan penggunaan saldo awal kas dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. Terkait usulan pengesahan Revisi DIPA Petikan BLU sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Kepala Kanwil DJPb melalui Sistem dengan dokumen pendukung berupa Surat Usulan Pengesahan Revisi DIPA Petikan yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi); ADK yang divalidasi oleh Sistem Aplikasi; serta Surat Pernyataan Revisi RBA Definitif.

 

Kegiatan hari ini merupakan perwujudan dari sosialisasi penguatan modal tersebut yaitu penyerahan simbolis kepada lima ketua KUBE yang sudah memenuhi syarat.

 

Direktur Pemasaran dan Unit Usaha Syariah PT. Bank BPD DIY, R. Agus Trimurjanto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah bahwa BPD DIY telah dipercaya untuk menerima penempatan dana dari Pemerintah sebesar satu triliun rupiah untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Kredit Pemberdayaan Ekonomi Daerah (PEDE) merupakan salah satu program dari BPD DIY untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat dengan memberikan kredit dengan bunga yang sangat kompetitif dan murah kepada kelompok masyarakat yang memulai usahanya agar ekonomi tetap berjalan meski di tengah pandemi.

 

Kepala Kanwil DJPb DIY, Sahat M.T. Panggabean dalam sambutannya menyampaikan bahwa perjanjian kerjasama dengan Dinas Sosial P3A Kabupaten Kulon Progo beranjak dari hasil kajian fiskal regional yang disusun Kanwil DJPb DIY untuk memetakan kondisi para pelaku usaha dan kondisi perekonomian di DIY. Dari hasil kajian tersebut, diperlukan upaya untuk membangkitkan dan mengembangkan usaha tradisional/home industry khususnya di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Sehingga usaha-usaha yang terdiri dari KUBE-KUBE ini bisa menggerakkan aktivitas ekonomi terutama di tengah kondisi pandemi ini.

 

Kepala Kanwil DJPb DIY memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Bupati Kulon Progo beserta jajaran Pemda Kabupaten Kulon Progo yang telah berpartisipasi secara aktif dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional serta pengembangan KUBE selaku pelaku usaha mikro sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya. Selain itu apresiasi juga patut diberikan kepada BPD DIY atas kontribusinya dalam mengembangkan kredit usaha mikro maupun kecil kepada masyarakat.

 

Kepala Kanwil berharap KUBE yang menerima suntikan permodalan ini dapat mengembangkan usahanya sehingga bisa naik kelas dan dijadikan model bagi KUBE-KUBE lainnya. Beliau juga berharap agar program ini bukan hanya terlaksana di Kabupaten Kulon Progo saja, namun akan berlanjut pada KUBE-KUBE potensial di DIY.

Kelima KUBE penerima bantuan kredit pembiayaan ini merupakan KUBE-KUBE terpilih yang telah diseleksi oleh Pemkab Kulon Progo. Bupati Kulon Progo, Sutedjo selepas menyerahkan bantuan kredit pembiayaan kepada kelima KUBE ini berharap agar anggota KUBE dapat memanfaatkan kredit pembiyaan murah ini dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya penyaluran kredit pembiayaan PEDE ini diharapkan agar KUBE dapat menambah permodalannya sehingga nantinya mampu mandiri dan lebih bermanfaat baik bagi kelompok maupun masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, penyaluran kredit usaha di masa pandemi COVID-19 ini dinilai sangatlah tepat.

 

Kanwil DJPb DIY berinisiatif dan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Kulon Progo sebagai upaya nyata dari Kanwil DJPb DIY guna mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan khususnya di Kabupaten Kulon Progo.