Berita

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DIY kembali menggelar Focus Group Discussion secara daring yang merupakan agenda rutin dalam rangka mendorong percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional melalui komunikasi dan koordinasi dengan pemda untuk mendorong akselerasi belanja daerah antara lain belanja untuk dukungan PEN (belanja dukungan kesehatan earmark 8 persen DAU/DBH, Belanja Dukungan Pemulihan Ekonomi Daerah, Belanja Insentif Tenaga Kesehatan), DAK Fisik, dan Dana Desa (6/10).

Seiring misi pemerintah untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV-2021 serta mengingat belanja pemerintah saat ini yang memberikan dukungan paling besar dalam pemulihan ekonomi, maka Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan langkah-langkah optimalisasi dan percepatan belanja terutama program PEN untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional sebagaimana disampaikan Arvi Risnawati, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb DIY dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Arvi Risnawati mengatakan kinerja penyerapan realisasi belanja pemda DIY untuk belanja TKDD sampai dengan triwulan III 2021 mencapai 78,36 persen dari total pagu alokasi sebesar Rp 10,12 triliun, lebih rendah dibandingkan penyerapan pada triwulan yang sama di tahun 2020 yang sebesar 84,61 persen. Penyaluran DAK Fisik sampai dengan 30 September 2021 sebesar 35,44 persen dan realisasi belanja daerah (konsolidasian) sampai dengan 30 September 2021 sebesar Rp 9,56 triliun (59,76 persen) dari pagu alokasi sebesar Rp 15,99 triliun.

Sedangkan dukungan belanja untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), realisasi belanja yang bersumber dari earmark 8 persen DAU/DBH sampai dengan 30 September 2021 sebesar Rp 191,50 miliar (43,19 % dari pagu anggaran sebesar Rp 443,41 miliar) dan progress belanja pemulihan ekonomi daerah mencapai Rp 153,49 miliar (54,93%).

Terkait penyerapan belanja yang masih rendah dari semua Kabupaten/Kota di DIY sampai dengan triwulan III, perubahan regulasi yang berimbas pada kebijakan refocusing anggaran, adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga untuk kegiatan yang harus dilakukan dengan tatap muka (pelatihan) belum dapat diselenggarakan, penyaluran Biaya Tidak terduga (BTT) yang baru dapat dilakukan bila ada permintaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), banyaknya kegiatan yang masih dalam status on progress sehingga belum dilakukan pencairan dan jenis barang yang belum tersedia dalam daftar e-catalog saat proses pengadaan barang dan jasa merupakan beberapa penyebab masih rendahnya realisasi belanja pemda.

Namun demikian, terlepas dari adanya kendala/hambatan dalam realisasi belanja pemda, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY memberikan apresiasi atas capaian kinerja belanja pemda kepada seluruh BPKAD/BKAD di wilayah DIY yang telah mengawal akselerasi belanja daerah, namun masih terdapat pekerjaan rumah bagi pemda terkait penyerapan DAK Fisik yang masih rendah sehingga ke depannya masih harus terus dipantau agar tidak ada kegiatan yang tidak terealisasi.

08 Okt,2021

: Berita

Kanwil DJPb DIY Lakukan Pembinaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal Guna Kualitas Layanan kepada Stakeholders

Yogyakarta, 27 September 2021

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan anggaran Semester I Tahun 2021 dan optimalisasi capaian IKPA Semester II Tahun 2021, Kanwil DJPb Provinsi DIY menggelar acara Rapat Koordinasi Anggaran (Rakorda) Semester I Tahun 2021, Senin, 27 September 2021 secara daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb DIY, Sahat MT Panggabean menyampaikan bahwa nilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga memberikan kontribusi pada capaian nilai IKPA Kanwil/KPPN. Pada Semester I Tahun 2021, Kanwil DJPb Provinsi DIY memperoleh nilai capaian IKPA sebesar 91.43 dengan kategori baik. Namun demikian nilai IKPA tersebut semestinya dapat dioptimalkan menjadi sangat baik yaitu menjadi 95 ke atas. Dalam kegiatan Rakorda inilah, akan disampaikan strategi optimalisasi pelaksanaan anggaran.

Pada kesempatan ini, hadir sebagai Narasumber, Kepala Bidang PPA I, Rochmadi Hendrocahyono. Kegiatan berlangsung atraktif. Para peserta, baik luring maupun daring juga sangat antusias terlibat dalam sesi diskusi. Dengan Rakorda kali ini, satuan kerja diharapkan dapat menjaga dan mengoptimalkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja pada periode berikutnya.

#IKPA

#KanwilDJPbDIY

#DJPbHAnDAL

05 Okt,2021

: Berita

Rapat Koordinasi Tingkat Wilayah Kanwil DJPb DIY "Memperkuat Peran Organisasi Guna Menjaga Keberlanjutan Informasi Birokrasi

Yogyakarta, 28 September 2021

Menutup penghujung kuartal ke tiga tahun 2021, Kanwil DJPb Provinsi DIY menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah pada Selasa, 28 September 2021. Menerapkan protokol kesehatan yang ketat, Rakorwil yang diadakan di West Mataram Ball Room Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta ini mengambil tema “Penguatan Peran Organisasi Guna Menjaga Keberlanjutan Reformasi Birokrasi”.

Hadir selaku peserta rakorwil antara lain Kepala Kanwil DJPb DIY, para Pejabat Administrator, para Pejabat Pengawas, dan perwakilan pegawai baik dari Kanwil DJPb DIY, KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari, dan KPPN Wates.

“Organisasi harus selalu membangun zona integritas dalam dirinya dan bukan berhenti setelah mendapatkan predikat WBK dan/atau WBBM. Pemahaman dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkelanjutan harus selalu tertananam dalam jati diri seluruh insan Perbendaharaan. Penajaman peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist, Pembangunan Zona Integritas, Implementasi SAKTI, dan Learning Organization merupakan bagian dari peran organisasi dalam mengawal keberlanjutan reformasi birokrasi”, demikian pesan yang disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPb DIY, Bapak Sahat M.T. Panggabean, pada pembukaan acara Rakorwil.

Memasuki acara inti, para Pejabat Administrator secara bergilir menyampaikan materi dan memimpin diskusi panel terkait isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kanwil DJPb DIY yaitu penajaman peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist (Bidang PPA I, Bidang PPA II, Bidang PAPK), Pembangunan Zona Integritas (Bidang SKKI), Implementasi SAKTI ( Bidang SKKI), dan Learning Organization (Bagian Umum).

Di akhir diskusi, Kepala Bagian Umum selaku Ketua Panitia Rakorwil, N.A. Wuryanto, menyampaikan excecutive summary, kesimpulan, dan rekomendasi atas pembahasan-pembahasan isu strategis yang telah berjalan dari pagi hingga sore hari.

Dan dengan telah dilaluinya seluruh rangkaian acara, Kepala Kanwil DJPb DIY berkesempatan secara resmi menutup Rakorwil dengan pesan mendalam bagi seluruh peserta “Memasuki revolusi industri 4.0 dan 5.0, nantinya akan terus ada kemajuan teknologi yang akan menggantikan tugas-tugas manusia. Hal ini harusnya menjadi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Kita harus responsif terhadap perubahan yang terjadi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan senantiasa bergerak menjadi bagian dari Organisasi Pembelajar. Kita harus siap membekali diri supaya tetap eksis dan tidak tereliminasi oleh kondisi”.

#KanwilDJPbDIY

#DJPbYogyakarta

#DJPbHAnDAL

01 Okt,2021

: Berita

Gandeng Direktorat PA, Kanwil DJPb DIY Gelar Sosialisasi PNBP

Yogyakarta, 28 September 2021

Belanja dengan sumber dana PNBP adalah belanja yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan layanan yang diberikan oleh satuan kerja kepada masyarakat. Kecepatan penyerapan belanja tersebut sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan kualitas layanan kepada masyarakat. Dalam rangka memberikan informasi dan edukasi kepada Satuan Kerja terkait aturan terbaru terkait PNBP, Selasa, 28 September 2021, Kanwil DJPb Provinsi DIY menyelenggarakan acara bertajuk Sosialisasi PMK Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum PNBP secara hybrid.

Acara dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb DIY, yang diwakili oleh Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IC, Nur Cholis, dilanjutkan dengan paparan materi dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kasubdit Analisis dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran, Agung Kurniawan dan Kepala Seksi Analisis dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran II, Jaka Trisna.

Dengan adanya PMK 110, konfirmasi setoran PNBP dan penerbitan MP PNBP diproses secara sistem. Hal ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan yang menginginkan adanya percepatan penyerapan belanja dan kinerja capaian output melalui cash bridging bagi kegiatan yang bersumber dari PNBP. Dengan penetapan MP yang lebih awal, maka kegiatan yang bersumber dana PNBP dapat segera dilaksanakan sejak awal tahun anggaran.