JALAN SOLO KM 8.6 NAYAN, MAGUWOHARJO, DEPOK,SLEMAN, YOGYAKARTA

KODE  POS :  55282

Berita

  2. Beranda
  3. Data & Publikasi
Berita

Yogyakarta, 24 Juni 2021

 

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sumber pendanaan berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah dan lembaga-lembaga keuangan, baik domestik maupun global.
 
Pemerintah menunjuk Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai coordinated fund Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) antara lain PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
 
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berwirausaha dengan memberikan pinjaman modal yang bisa diperoleh dengan jumlah maksimal 20 juta rupiah.
 
Menyalurkan sekitar 32 persen Kredit Ultra Mikro, Kabupaten Sleman menjadi wilayah tertinggi di DIY dalam realisasi penyaluran Kredit Ultra Mikro, dengan menyalurkan kredit sebesar Rp45.48 miliar kepada 12.603 debitur dalam kurun 2017 sampai dengan 2021. Sedangkan Kabupaten Gunung Kidul menjadi wilayah terendah dalam realisasi penyaluran Kredit Ultra Mikro, dengan menyalurkan Rp14.57 miliar kepada 4.688 debitur atau sekitar 10 persen dari total penyaluran di DIY.
 
Dalam kurun 2017 sampai dengan 2021, secara akumulasi PT.Bahana Artha Ventura telah menyalurkan Kredit Ultra Mikro Rp92,21 miliar kepada 25.796 debitur wilayah DIY, atau sekitar 65 persen dari total realisasi penyaluran. Sedangkan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) telah menyalurkan Rp28,74 miliar kepada 10.403 debitur Kredit Ultra Mikro, dan PT Pegadaian (Persero) menyalurkan Rp21.85 miliar kredit ultra mikro kepada 4.479 debitur, atau sekitar masing-masing 20 persen dan 15 persen dari total realisasi penyaluran Kredit Ultra Mikro wilayah DIY.
 
 
                                                            
 
 
                                                           
 
 
                                                          
 
 
                                                            

 
 
 
Berita

Yogyakarta, 23 Juni 2021

 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Sektor Unggulan dan Potensial Daerah Sebagai Basis Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan secara daring (23-24/6).
 
Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan c.q Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) c.q. Divisi Pembiayaan Daerah, Kementerian Investasi/BKPM c.q. Direktorat Pengembangan Potensi Daerah, serta Tim Penilai Kajian Fiskal Regional (KFR) yang terdiri atas unit Eselon II Kantor Pusat DJPb, Direktorat Penyusunan APBN DJA, Pusat Kebijakan Penyusunan APBN BKF, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF dan Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi DJPK.
 
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang PPA II, Arvi Risnawati memaparkan sektor-sektor unggulan dan sektor potensial di wilayah DIY, kontribusinya bagi perekonomian dan Ketenagakerjaan DIY dan dukungan fiskal eksisting oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, serta kebijakan/dukungan fiskal yang diperlukan oleh daerah dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi, yang bersumber dari Bab VI KFR Tahun 2020 Kanwil DJPb Provinsi DIY.
 
Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang untuk knowledge sharing/berbagi wawasan, dan mendiskusikan isu-isu regional terkait sektor unggulan, sektor potensial, dan tantangan fiskal daerah dari masing-masing Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia.
 
Berita

Yogyakarta, 18 Juni 2021

 

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Sahat M.T. Panggabean, mengikuti kegiatan Focus Group Discussion Kanal Pembayaran Internet Banking Pajak Belanja Pemda (SP2D Online) antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Pemda DIY, dan PT. BPD DIY (18/6).
 
Kegiatan FGD ini hadiri oleh Kepala Kanwil DJPb DIY, Direktur Utama PT Bank BPD DIY, Santoso Rohmad beserta jajaran; Kepala KPPN Khusus Penerimaan, Imam Subagyo; Kasi PRP Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPb, Suhendi; para Kepala KPPN Lingkup Kanwil DJPb DIY, Plt. Kepala BPKA DIY, Beny Suharsono, dan para Kepala BKAD Kota/Kabupaten lingkup DIY.
 
Kepala Kanwil DJPb, Sahat M.T. Panggabean menyampaikan bahwa SP2D Online merupakan sistem elektronik yang terhubung secara online yang mengintegrasikan aplikasi keuangan Pemda, Sistem Perbankan, Sistem Billing DJP dan Sistem MPN G3 yang bertujuan untuk mempercepat setoran pajak belanja Pemda segera diterima di kas negara. Penerapan SP2D online memberikan banyak manfaat baik bagi Bank Persepsi, bagi Pemda, maupun pemerintah pusat.
 
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama PT. BPD DIY, Santoso Rohmad dalam sambutannya menyampaikan bahwa PT. BPD DIY senantiasa mendukung sepenuhnya penerapan digitalisasi dalam rangka mempermudah penerimaan negara melalui layanan yang lebih baik. Inisiasi yang telah dilakukan PT. Bank BPD DIY antara lain dengan menyediakan ekosistem sistem digital pembayaran dengan memanfaatkan seluruh kanal bank untuk pembayaran penerimaan daerah (pajak dan retribusi) dan melakukan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan kanal tersebut, memperluas kanal melalui kolaborasi dengan platform e-commerce dan fintech, serta mengembangkan API (Aplication Programming Interface)- interkoneksi dalam rangka mengintegrasikan sistem keuangan pemerintah daerah dan sistem perbankan.
 
Kepala KPPN Khusus Penerimaan, Imam Subagyo mengapresiasi upaya yang telah dilakukan PT. BPD DIY serta Pemda DIY dalam penerapan digitalisasi dalam rangka mempermudah penerimaan negara. FGD ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan terkait penyetoran pajak ke kas negara.
 
FGD diawali dengan paparan dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara tentang dasar hukum, alur bisnis, serta progress implementasi Penyetoran Pajak Ke Kas Negara Terintegrasi Pencairan Belanja Daerah (SP2D Online) dilanjutkan dengan paparan PT. BPD DIY tentang peran PT. BPD DIY dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi terkait implementasi SP2D Online di DIY.
 
PT. BPD DIY merupakan salah satu dari enam Bank Persepsi yang telah live mengimplementasikan SP2D Online dari total 32 bank persepsi yang terlibat dalam ujicoba SP2D Online. Di DIY sendiri, telah dua Kabupaten yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten KulonProgo telah menerapkan SP2D Online ini. Diharapkan seluruh Kota dan Kabupaten di DIY segera menerapkan SP2D Online untuk mempercepat setoran pajak Belanja Pemda segera diterima di Kas Negara.
 
Berita

Yogyakarta, 15 Juni 2021

 

Kanwil DJPb DIY dukung Pemda Kabupaten Bantul untuk mengoptimalkan penyaluran KUR melalui pelaksanakan sosialisasi Kebijakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
 
Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Biro Perekonomian dan SDA DIY, Kanwil DJPb DIY serta BPD DIY ini diikuti oleh 50 peserta dari berbagai kalangan UMKM ini dilaksanakan sebagai bentuk sinergi antara Kanwil DJPb DIY, Pemda DIY Pemda Kabupaten Bantul serta BPD DIY bagi optimalisasi penyaluran KUR di wilayah Kabupaten Bantul khususnya bagi pengusaha mikro dan Kecil mengingat hingga saat ini, UMKM masih merupakan sektor unggulan yang dapat menopang perekonomian Indonesia dimana Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2021.
 
Dalam sambutan pembukaan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis menyampaikan bahwa pandemi covid-19 yang menyebabkan turunnya perekonomian di masyarakat juga telah berimbas pada penurunan kapasitas fiskal daerah. Namun demikian, berbagai kebijakan telah diambil baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daearah Kabupaten Bantul untuk menjaga daya beli masyarakat serta medorong sektor UMKM untuk kembali bangkit di masa pandemi ini. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan para pengusaha khususnya mikro kecil dapat lebih mengenal dan mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memiliki suku bunga rendah hingga optimalisasi penyaluran KUR sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) di Kabupaten Bantul berjalan lebih baik.
 
Narasumber dari Biro Perekonomian dan SDA DIY, Eling Priswanto menjelaskan bahwa untuk Kabupaten Bantul dimana sektor industri pengolahan dan pertanian menjadi sektor unggulan perlu didukung oleh berbagai pihak mengingat hampir seluruh UMKM di masa pandemi mengalami permasalahan penurunan omset akibat turunnya permintaan, adanya kenaikan harga bahan baku produksi yang mengakibatkan terhambatnya produksi, pengurangan tenaga kerja serta masih sulitnya akses permodalan bagi pengusaha mikro kecil.
Aplikasi SIBAKUL yang terintegrasi di seluruh DIY merupakan upaya sinergi seluruh Pemda di DIY untuk memudahkan pendataan hingga pembinaan terhadap UMKM di DIY. Namun demikian masing masing Pemda diharapkan juga mempunyai program strategis dalam pemulihan dan penguatan UMKM termasuk juga perlunya penguatan BUMDes sebagai upaya percepatan tumbuh kembangnya perekonomian di Desa.
 
Sementara Narasumber Kanwil DJPb DIY, Pujo Priyatno menyampaikan bahwa Kanwil DJPb DIY selaku instansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah akan terus mendukung secara penuh upaya yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Bantul dalam optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional. Subsidi bunga bagi debitur KUR serta tambahan subsidi bunga merupakan langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat guna menjaga agar pengusaha mikro kecil tetap dapat bertahan dan segera bangkit di masa pandemi.
 
Sementara untuk sektor pertanian, perikanan dan peternakan, Kanwil DJPb DIY kembali mengingatkan para penyalur KUR bahwa terdapat skema "Yarnen" dimana pokok pinjaman dibayarkan setelah masa panen dan pada periode bulanan debitur hanya membayar bunga pinjaman saja. Skema ini dinilai tepat menjaga dan menumbuhkembangkan pengusaha mikro kecil pada sektor ini. Sedangkan untuk penguataan modal BUMDes, selain peyertaan modal dari Dana Desa, BUMDes ataupun unit usahanya dapat juga mengakses pembiayaan KUR guna meningkatkan potensi perekonomian di Desa. Ia juga kembali mengingatkan agar para penyalur KUR lebih memperhatikan data calon debitur potensial yang telah diinput di SIKP oleh Pemda sehingga Kredit Usaha Rakyat dapat lebih dirasakan manfaatnya bagi pengusaha mikro kecil.
 
Narasumber BPD DIY, Danang menyampaikan bahwa BPD DIY yang merupakan "Bank milik DIY" siap untuk melakukan optimalisasi penyaluran KUR di wilayah Kabupate Bantul. BPD DIY juga akan memfasilitasi penyaluran bagi peserta sosialisasi sesuai dengan lokasi tempat tinggal. Sementara untuk pembiayaan dengan skema "Yarnen/Pasca Panen" di sektor pertanian, perikanan dan peternakan ia menjelaskan bahwa telah dilaksanakan di beberapa wilayah dengan penilaian risiko yang diambil sesui dengan kebijakan yang berlaku. Untuk penumbuhan ekonomi di desa, Beberapa BUMDes telah bekerjasama dengan dengan BPD DIY guna pembiayaan pembangunan Pertashop. Ia juga menyampaikan bahwa BPD DIY akan terus mendukung upaya menumbuhkan gairah perekonomian di pedesaan melalui penguatan modal bagi BUMDes dan unit usahanya sebagai dukungan dalam pemulihan ekonomi nasional.
Berita

Yogyakarta, 17 Juni 2021

 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, pada tanggal 17 Juni 2021 melaksanakan Launching Aplikasi Sinergi Untuk Layanan Terpadu yang Handal (SULUH) bertempat di University Hotel Yogyakarta. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb DIY memberikan sambutan sekaligus meresmikan launching penggunaan Aplikasi Sinergi Untuk Layanan Terpadu yang Handal (SULUH).
 
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb DIY, Sahat M.T. Panggabean, menyampaikan bahwa tanpa terasa sudah satu tahun lebih covid-19 mewabah di Indonesia dan memaksa kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan normal baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam mengakses pelayanan publik. Pelayanan publik yang semula dapat diperoleh secara offline, dalam waktu singkat harus bertransformasi menjadi pelayanan online dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran covid-19.
 
Kanwil DJPb DIY sebagai salah satu penyedia layanan publik khususnya di bidang pelaksanaan anggaran berusaha untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan termasuk dengan melakukan digitalisasi pelayanan. Jika sebelum pandemi, pelayanan konsultasi mengenai pelaksanaan anggaran dapat dilakukan melalui CSO secara offline, pada masa pandemi ini layanan konsultasi diarahkan melalui platform digital seperti WhatsApp group, email, dan sebagainya.
 
Dalam pelaksanaannya, pelayanan secara online ini masih menimbulkan beberapa kendala bagi satuan kerja, misalnya penyatuan persepsi yang dirasakan kurang efektif, atau layanan yang hanya terbatas pada layanan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan saja. Alhasil satuan kerja masih harus menghubungi beberapa pihak untuk mendapatkan informasi atau konsultasi terkait pengelolaan anggaran, atau bahkan berkonsultasi secara tatap muka langsung kepada beberapa kantor layanan sehingga membutuhkan waktu dan tenaga, serta biaya yang lebih.
 
Mempertimbangkan hal tersebut, Kanwil DJPb DIY mengembangkan inovasi Layanan Terpadu berbasis IT yang merupakan sinergi dengan beberapa instansi untuk memberikan beberapa pelayanan, diantaranya adalah pelayanan di Kanwil DJPb DIY (Konsultasi terkait revisi DIPA, laporan keuangan satker, SAKTI dan lainnya), Kanwil Ditjen Pajak DIY (konsultasi mengenai perpajakan), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta (pelayanan Barang Milik Negara), KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta (pelayanan informasi terkait bea cukai), PT. TASPEN (konsultasi mengenai pembayaran pensiun) serta Kanreg I BKN Yogyakarta (pelayanan terkait kepegawaian).
 
Dalam kesempatan tersebut, pelaksanaan kegiatan dilakukan secara luring dan daring, dengan jumlah satker yang hadir secara luring sebanyak 40 satker, dan yang hadir secara daring sebanyak 250 satker lingkup Kanwil DJPb DIY.
 
Aplikasi layanan terpadu ini dinamakan dengan aplikasi SULUH (Sinergi Untuk Layanan Terpadu yang Handal) dan merupakan aplikasi berbasis desktop yang menjadi sarana untuk mengakses layanan terpadu. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada mitra kerja Kanwil DJPb DIY sehingga diharapkan akan sangat memudahkan Satker K/L maupun SKPD dalam memperoleh berbagai pelayanan konsultasi baik terkait pelaksanaan anggaran, pajak, bea cukai, BMN, kepegawaian, dan pensiun dengan melalui satu pintu sehingga akan lebih efektif dan efisien, serta tetap dapat menjaga protokol kesehatan dengan baik.
 
Kepala Kanwil DJPb DIY sangat mengapresiasi atas sinergi dari seluruh pihak khususnya para penyedia layanan. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh satker lingkup DJPb DIY yang telah hadir mengikuti kegiatan launching aplikasi SULUH ini.
 
Berita

Yogyakarta, 16 Juni 2021

 

Hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, bertempat di Hotel University Yogyakarta, Kanwil DJPb DIY menyelenggarakan kegiatan sharing session Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Wilayah Kerja Kanwil DJPB DIY dengan tema “Tata Kelola BLU sesuai PMK Nomor 129/PMK.02/2020 sebagai Benchmarking Peningkatan Tata Kelola BLUD”. Acara diikuti oleh seluruh BLUD dan BKAD lingkup DIY. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan akan tercipta kesamaan persepsi antara pusat dan daerah serta seluruh BLUD di wilayah DI Yogyakarta terkait dengan proses bisnis pada BLU/BLUD sehingga proses adopsi pola pengelolaan keuangan BLU (PPK BLU) pada BLUD di daerah berjalan dengan lancar sehingga dapat meningkatkan kinerja layanan pada masyarakat.
 
Kegiatan sharing session diawali dengan keynote speech oleh Kepala Kanwil DJPb DIY, Sahat M.T. Panggabean yang menyampaikan bahwa penerapan pola pengelolaan keuangan BLU (PPK BLU) pada BLUD di daerah sangat dimungkinkan dan merupakan salah satu strategi bagi peningkatan sektor layanan BLUD. Penerapan PPK BLU pada BLUD tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mengurangi jarak keterbatasan sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi (TI) secara lebih baik serta diberlakukannya penilaian/evaluasi terkait kinerja satker BLUD yang juga akan berakibat pada naiknya remunerasi/kesejahteraan bagi pegawai BLUD sehingga layanan yang diberikan pada masyarakat dapat lebih optimal.
 
Sharing session kali ini dipandu oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPB DIY, Arvi Risnawati. Pemateri pertama Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, Mardiyah dalam paparannya mengenai “PMK BLU Simpel” menyatakan penerapan pola pengelolaan keuangan BLU dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Praktik bisnis sehat yang dimaksud adalah penyelenggaran fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
 
Sebagai benchmarking tata kelola BLUD, pemateri kedua, Sri Arini Winarti Rinawati yang merupakan Wakil Direktur II BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menuturkan semenjak penerapan BLU pada Poltekkes, pendapatan Poltekkes dapat memenuhi layanan utama dan layanan penunjang serta dapat memenuhi remunerasi melalui upaya efisiensi, penilaian kerja yang ketat dan berjenjang dan evaluasi secara periodik. Untuk mencapai hal tersebut banyak upaya yang telah dilakukan diantaranya menyusun tarif dan proyeksi pendapatan, adanya komitmen seluruh pengelola dala efisiensi pengeluaran, menyusun stuktur unit usaha, membuat KSO di berbagai layanan, penyusunan pedoman teknis terkait implementasi BLU. Acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

 IKUTI KAMI

 PENGADUAN

 

Search