Keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19, memberikan perlindungan sosial, dan melakukan pemulihan ekonomi.

 

Kegiatan ekonomi di beberapa sektor riil mengalami perlambatan dengan penurunan capaian laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020. Untuk itu, peran penting APBN sebagai instrumen fiskal dan sekaligus instrumen untuk melakukan counter cyclical perlu kita maksimalkan bersama. APBN dapat berfungsi sebagai stimulus untuk terus mendorong belanja negara yang efektif, inklusif, terukur, dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan ekonomi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

 

Efektivitas APBN dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung kepada pelaksanaannya yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kualitas. Untuk itu, sinergi dan koordinasi antara Kementerian Negara dan Lembaga serta dengan Pemerintah Daerah memegang peranan penting.

 

Kanwil DJPb DIY siap untuk mengawal pelaksanaan APBN pada akhir tahun anggaran 2020 serta bersinergi dengan seluruh instansi terkait dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional.

 

Selalu patuhi protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas serta aktivitas sehari-hari. Semoga pelaksanaan APBN di akhir tahun anggaran 2020 berjalan dengan baik dan lancar untuk menyongsong APBN tahun anggaran 2021 “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”.

 

Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintah daerah, Kanwil DJPb DIY berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Mekanisme Pengelolaan dan Perlakuan Akuntansi Dana BOS dan Dana Desa pada Pemerintah Daerah” pada hari Selasa, 8 Desember 2020 melalui zoom meeting dan disiarkan secara langsung pada Youtube Kanwil DJPB Yogyakarta.

 

Sebagai narasumber dalam FGD ini antara lain Wasja, S.Sos.,M.Ec.Dev. (Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kemendagri), Irwan Taufiq Ritonga, SE.,M.Bus.,CA.Ph.D. (Praktisi Konsultan Pemda/Dosen FEB UGM), Eko Yulianti, SE.,M.Sc., MSE. (Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD Kabupaten Sleman, serta Ferry Taufik Saleh, SST.Ak.,M.AcctgFin. (Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPb).

 

Diharapkan FGD ini menghasilkan kesamaan persepsi dan serta langkah-langkah mitigasi atas beberapa permasalahan dan tantangan yang mungkin terjadi dalam hal Pengelolaan Dana BOS dan Dana Desa, khususnya terkait dengan perlakuan akuntansinya, untuk mencegah resiko penurunan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Seiring dengan peningkatan nilai Dana Transfer Daerah dalam APBN dan berdasarkan evaluasi atas mekanisme penyaluran Dana Transfer Daerah dari tahun ke tahun, muncullah kebijakan-kebijakan baru yang tertuang dalam peraturan-peraturan dengan tujuan agar penyaluran dana transfer ke daerah lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.

 

Peraturan baru terkait Pengelolaan Dana Transfer daerah ini diantaranya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yang terakhir diubah menjadi PMK Nomor 50/PMK.07/2020. Terbitnya peraturan baru tersebut tentunya membawa dampak perubahan dalam hal pengelolaan maupun pelaporan pertanggungjawabannya. Hal ini menjadi tantangan yang besar karena pengelolaan keuangan yang baik identik dengan pelaporan yang baik. Fungsi akuntansi menjadi tidak sekedar mempertanggungjawabkan tapi juga “mempertanggungjelaskan”.

 

Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintah daerah, Kanwil DJPb DIY berinisiatif untuk menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Mekanisme Pengelolaan dan Perlakuan Akuntansi Dana BOS dan Dana Desa pada Pemerintah Daerah” pada hari Selasa, 8 Desember 2020 melalui zoom meeting dan disiarkan secara langsung pada Youtube Kanwil DJPB Yogyakarta.

 

Sebagai narasumber dalam FGD ini antara lain Wasja, S.Sos.,M.Ec.Dev. (Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kemendagri), Irwan Taufiq Ritonga, SE.,M.Bus.,CA.Ph.D. (Praktisi Konsultan Pemda/Dosen FEB UGM), Eko Yulianti, SE.,M.Sc., MSE. (Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD Kabupaten Sleman, serta Ferry Taufik Saleh, SST.Ak.,M.AcctgFin. (Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPb).

 

Diharapkan FGD ini menghasilkan kesamaan persepsi dan serta langkah-langkah mitigasi atas beberapa permasalahan dan tantangan yang mungkin terjadi dalam hal Pengelolaan Dana BOS dan Dana Desa, khususnya terkait dengan perlakuan akuntansinya, untuk mencegah resiko penurunan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 597/KM.1/UP.11/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara melalui Mekanisme Inpassing di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah dilakukan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

 

Berkenaan dengan hal tersebut, telah diadakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pada tanggal 7 Desember 2020. Pengambilan sumpah/janji jabatan tersebut diikuti oleh Dirjen Perbendaharaan serta para pejabat Eselon II DJPb di Aula Jusuf Anwar Jakarta dengan menerapkan protokol kesehatan serta diikuti secara virtual oleh masing-masing unit vertikal DJPb.

 

Selamat menjalankan amanah baru, Ibu Mardiyah. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kesuksesan dalam berkarya mengawal APBN untuk Indonesia Maju.

 

GUBERNUR DIY SERAHKAN DIPA DAN TKDD TAHUN 2021

 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2021 kepada para pimpinan Satuan kerja (Satker)/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada hari ini (1/12) di Bangsal Kepatihan, Danurejan Yogyakarta. Selain itu diserahkan pula Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada para Bupati dan Walikota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

DIPA disampaikan kepada beberapa pimpinan Satker/SKPD dan para kepala daerah yang hadir secara langsung di Bangsal Kepatihan, serta secara virtual kepada seluruh pimpinan Satker/SKPD. Penyampaian daftar secara lebih awal merupakan komitmen Pemerintah untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi, dan transformasi ekonomi lebih cepat.

 

Dalam laporannya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharan Provinsi D.I.Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Sahat M.T. Panggabean, menyampaikan bahwa kegiatan ekonomi di beberapa sektor riil mengalami perlambatan dengan penurunan capaian laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020. Untuk itu, peran penting APBN sebagai instrumen fiskal dan sekaligus instrumen untuk melakukan counter cyclical perlu dimaksimalkan bersama. APBN dapat berfungsi sebagai stimulus untuk terus mendorong belanja negara yang efektif, inklusif, terukur dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan ekonomi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Beberapa langkah persiapan pelaksanaan anggaran Tahun 2021 antara lain: percepatan proses pengadaan barang dan jasa/lelang (penandatanganan kontrak dapat dilakukan segera setelah penerimaan DIPA dan tidak perlu menunggu Januari 2021), percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, serta penetapan pejabat perbendaharaan (KPA, PPK, Bendahara, PPSPM) jika terdapat perubahan.

 

Pada kunjungan kerja dalam rangka Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada KPPN Wonosari (27/11), Kepala Kanwil DJPb DIY Sahat M.T. Panggabean juga melakukan peninjauan langsung progres rehabilitasi gedung KPPN Wonosari.

 

Rehabilitasi gedung ini merupakan salah satu upaya KPPN Wonosari untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna layanan. Meskipun gedung KPPN sedang direhabilitasi, proses pelayanan dan pencairan APBN tetap berjalan dengan baik. Proyek rehabilitasi gedung KPPN Wonosari direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2020.

 

Kepala KPPN Wonosari, Susanti Subagio menyampaikan progres rehabilitasi gedung KPPN Wonosari sampai dengan saat ini. Kepala KPPN menyambut baik peninjauan langsung serta arahan Kepala Kanwil seraya mohon doa restu agar proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.