Dalam rangka refreshment dan menambah pemahaman pegawai tentang pengendalian gratifikasi dan kerangka kerja pemantauan pengendalian internal, Kanwil DJPb DIY menggelar kegiatan internalisasi pengendalian gratifikasi dan KMK Nomor 940 Tahun 2017 tentang Kerangka Kerja Kerangka Kerja Pemantauan Pengendalian Internal dan Pedoman Pemantauan Pengendalian Internal Di Lingkungan Kementerian Keuangan (7/4).

 

Kegiatan internalisasi diselenggarakan secara daring dan diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai Kanwil DJPb DIY. Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kanwil DJPb DIY, Nurhidayat mewakili Kepala Kanwil DJPb DIY dalam sambutannya menyampaikan bahwa meskipun peraturan terkait gratifikasi tentunya sudah dipahami oleh seluruh pegawai, internalisasi tentang gratifikasi harus tetap dilaksanakan secara rutin untuk mengingatkan pegawai agar terhindar dari korupsi maupun gratifikasi. Nurhidayat menambahkan, pemahaman mengenai pengendalian internal juga perlu dipahami oleh seluruh pegawai. Seluruh pegawai harus turut mendukung sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan hingga saat ini untuk memastikan tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

 

Selanjutnya pada sesi pemaparan materi, Nurhidayat menyampaikan paparan mengenai pengendalian gratifikasi dan KMK Nomor 940 Tahun 2017 tentang Kerangka Kerja Kerangka Kerja Pemantauan Pengendalian Internal dan Pedoman Pemantauan Pengendalian Internal Di Lingkungan Kementerian Keuangan kepada seluruh peserta yang hadir.

 

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. ASN Kemenkeu memiliki kewajiban untuk menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan; melaporkan penolakan Gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG); serta melaporkan penerimaan Gratifikasi yang tidak dapat ditolak melalui UPG atau secara langsung kepada KPK.

 

Penerapan kerangka kerja dalam pengendalian internal dilakukan melalui Tiga Lini Pertahanan (Three Lines of Defense) yang meliputi unit operasional (manajemen) yang menerapkan pengendalian internal sepanjang waktu; Unit Kepatuhan Internal (UKI) yang berperan membantu manajemen pada setiap level organisasi dengan melakukan pemantauan penerapan pengendalian internal, serta Itjen (internal audit) yang berperan memberikan asurans dan konsultasi penerapan pengendalian internal.

 

 

 

Sebagai unit yang bertanggung jawab atas suksesnya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (cq. Bagian Kepatuhan Internal) mempunyai tugas salah satunya adalah melakukan reviu atas penginputan dokumen komponen pengungkit yang dilakukan baik oleh unit di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan maupun Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan yang ditetapkan mengikuti Penilaian Zona Integritas.

 

Penginputan dimaksud dilakukan melalui Aplikasi DIA (Digital Integrity Assessment), sebuah aplikasi yang disediakan oleh Biro Organta Kementerian Keuangan, dengan tujuan mempermudah penyampaian, penelaahan, dan pengujian dokumen peserta Pembangunan Zona Integritas. Saat ini Aplikasi DIA bahkan telah diterima oleh KemenpanRB dan dijadikan alat bantu bagi seluruh kementerian peserta Pembangunan Zona Integritas.

 

Hasil reviu atas dokumen pengungkit yang telah diinput ke dalam Aplikasi DIA (Digital Integrity Assessment) mempunyai peranan yang sangat strategis karena dengan reviu tersebut akan diketahui kekurangan bukan hanya menyangkut kelengkapan namun juga kebenaran isi dokumen. Pertanyaannya adalah sejauh mana urgensi atas kelengkapan dan kebenaran isi dokumen? Jawabannya karena hal itu sangat berpengaruh terhadap capaian nilai komponen pengungkit yang dipatok minimal 85% dari bobot 60 bagi unit yang mengikuti Penilaian Zona Integritas Menuju WBBM. Artinya jika batas minimal tersebut tidak tercapai, maka unit yang bersangkutan tidak dapat mengikuti penilaian tahap selanjutnya oleh Tim Penilai Nasional (TPN) yang terdiri atas unsur KemenpanRB, KPK dan Ombudsmen RI.

 

Berkaitan hal tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta mendapat kehormatan karena hasil reviu dokumen pengungkit bukan hanya disampaikan secara formal melalui naskah dinas melainkan juga diberikan asistensi secara langsung oleh Bagian Kepatuhan Internal (5/4). Kesempatan ini tentu saja dimanfaatkan dengan mengundang seluruh pejabat dan pegawai agar mengetahui progres maupun kekurangan yang harus dipenuhi.

 

Dalam kesempatan tersebut, Miftahur Rahman dan Lukman Setiawan dari Bagian Kepatuhan Internal memberikan penjelasan secara rinci mengenai hal-hal yang sudah benar/lengkap maupun yang masih perlu tindak lanjut terkait dokumen pengungkit. Selain itu dua orang narasumber muda namun berkualitas tersebut juga menyampaikan informasi terkini terkait Penilaian Zona Integritas di tingkat TPN.

 

Dalam sesi tanya jawab, para pejabat maupun pegawai Kanwil DJPb DIY tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendiskusikan hal-hal baik terkait kiat memperoleh nilai komponen pengungkit yang maksimal, kedeltaan yang perlu ditonjolkan antara WBK dengan WBBM maupun terkait inovasi dan replikasinya baik inovasi internal maupun eksternal, baik yang berbasis IT maupun non IT.

 

Acara yang diselenggarakan secara tatap muka di ruang rapat oleh pejabat dan pegawai yang berstatus WFO (dengan menerapkan protokol kesehatan) dan secara daring melalui zoom oleh pejabat/pegawai yang berstatus WFH ditutup oleh Nurhidayat, Kepala Bidang SKKI mewakili Kepala Kanwil DJPb DIY yang sedang melaksanakan kegiatan lain bersama Satker mitra kerja.

 

Dalam sesi penutup tersebut Nurhidayat menyampaikan ucapan terima kepada narasumber maupun kepada seluruh pejabat/pegawai yang telah mengikuti kegiatan dimaksud sembari mengingatkan bahwa hal-hal yang perlu ditindaklanjuti kiranya dapat diselesaikan pada kesempatan pertama karena batas akhir submit Aplikasi DIA telah ditentukan.

 

Esensi utama dari Dialog Kinerja Organisasi adalah menciptakan ruang komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala.

 

Kepala Kanwil DJPb DIY, Sahat M.T. Panggabean memimpin agenda Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Unit Pengelola Risiko (UPR) Triwulan I Tahun 2021 yang diikuti segenap pejabat administrator, pejabat pengawas, dan staf Kanwil DJPb DIY (6/4).

 

Para forum tersebut, para Kepala Bagian dan Kepala Bidang melaporkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 untuk mendapatkan arahan dari Kepala Kanwil. Tak hanya itu, secara mendalam para Kepala Bagian dan Kepala Bidang juga melaporkan isu strategis dan tantangan yang dihadapi serta rencana aksi untuk mencapai kinerja terbaik. Pada forum tersebut juga dilakukan pembahasan unit pengelola risiko Kanwil DJPb DIY sampai dengan Triwulan I Tahun 2021.

 

Kanwil DJPb DIY, ayo terus makaryooo...!!!

Strategi Pencapaian Kinerja dan Penguatan Tata Kelola BLU

 

Badan Layanan Umum (BLU) memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pemerintah dalam pelayanan publik. Pendapatan BLU yang saat ini berjumlah 244 BLU diestimasi mencapai Rp78,8 Triliun pada Tahun 2021. Kebijakan BLU di Tahun 2021 diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan melalui peningkatan tata kelola dan pemanfaatan informasi teknologi.

 

Simplifikasi regulasi BLU telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU yang menyederhanakan dan menyempurnakan 15 PMK sebelumnya. Selanjutnya untuk memastikan kontinuitas dan perkembangan layanan BLU, maka dibutuhkan seperangkat tools yang diharapkan mampu menilai kinerja BLU secara komprehensif dan universal bagi seluruh BLU, yaitu melalui maturity rating BLU.

 

Skor atau rating bukan menjadi tujuan akhir dari penilaian maturitas, namun penilaian maturitas lebih dititikberatkan pada pertumbuhan dan rencana perbaikan untuk peningkatan kualitas layanan publik. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Sahat M.T. Panggabean, dalam sambutannya pada FGD Pengelolaan Keuangan BLU yang diikuti oleh enam satker BLU lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta, yaitu RSU Dr Sardjito, UIN Sunan Kalijaga, rumkit Bhayangkara, RSPAU Dr. S. Hardjolukito, Politeknik Kesehatan dan UNY (30/03).

 

Selanjutnya dalam pemaparan materi, yang bertindak sebagai narasumber adalah Tim dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, yang terdiri dari Kepala Subdirektorat Peraturan dan Standardisasi Teknis BLU, Dwi Edhie Laksono, Kepala Seksi Peraturan dan Standardisasi Teknis BLU II Subdirektorat Peraturan dan Standardisasi Teknis BLU, Achmad Ngirfan dan Beni Irawan.

 

Materi pertama yang disampaikan terkait substansi penyempurnaan dalam simplifikasi BLU yaitu persyaratan, penetapan dan pencabutan status BLU, standar dan layanan, pengelolaan keuangan, dan tata kelola. Selanjutnya pada materi yang kedua, dijelaskan terkait transformasi penilaian kinerja BLU. Saat ini pengukuran kinerja berdasarkan rasio dan kepatuhan pengelolaan keuangan. Selanjutnya dan saat ini dalam pengembangan, penilaian kinerja BLU berdasarkan model maturity rating, yang menilai aspek keuangan, aspek pelayanan dan Total Quality Management (TQM) yang terdiri dari kapabilitas internal, tata kelola, inovasi dan lingkungan.

 

Penilaian kinerja BLU berbasis maturitas diharapkan akan mendorong kinerja BLU untuk meningkatkan kualitas layanan, menciptakan standar penilaian maturitas yang bersifat komprehensif dan end-to-end, mempermudah PPK BLU dalam mengidentifikasi improvement area BLU secara spesifik, dan menciptakan metode yang bersifat universal namun tetap mempertimbangkan nature of business BLU. Sesi pemaparan materi diakhiri dengan tanya jawab yang dipandu oleh moderator Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran ID, Kuncoro Widiastono.

 

Dalam rangka menambah pemahaman dan refreshment para pegawai tentang sistem pengelolaan pengaduan di lingkungan Kementerian Keuangan, Kanwil DJPb DIY menggelar Internalisasi Whistleblowing System dan Penanganan Benturan Kepentingan bagi seluruh pejabat dan pegawai pada Kanwil DJPb DIY secara tatap muka dan daring (29/03).

 

Kepala Kanwil DJPb DIY, Sahat M.T. Panggabean dalam arahannya pada kegiatan internalisasi tersebut menyampaikan bahwa berbagai peraturan mengenai kode etik/kode perilaku, gratifikasi, whistleblowing system dan penanganan benturan kepentingan seharusnya telah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dalam kehidupan sehari-hari sejalan dengan implementasi nilai-nilai kementerian keuangan. Kepala Kanwil juga mengingatkan bahwa pakta integritas dan janji layanan yang telah disampaikan kepada Stakeholder harus selalu dipatuhi karena inti dari Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM adalah mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dengan menghindari tindakan KKN. Bila tidak punya integritas maka layanan publik yang berkualitas tidak akan terwujud. Seluruh pegawai juga perlu untuk menghindari benturan kepentingan karena dapat mengganggu jalannya roda organisasi. Benturan kepentingan dapat menjadi objek untuk menguji apakah organisasi sudah bersih dan berintegritas.

 

Kepala Bidang Supervisi dan Kepatuhan Internal, Nurhidayat menjadi narasumber dalam kegiatan Internalisasi Whistleblowing System dan Benturan Kepentingan ini. Dalam paparannya, Kepala Bidang SKKI menyampaikan bahwa fraud adalah sebuah perbuatan kecurangan yang melanggar hukum (illegal-acts) yang dilakukan secara sengaja dan sifatnya dapat merugikan pihak lain dengan ciri-ciri adanya perbuatan yang melawan hukum; dilakukuan oleh orang-orang dari dalam dan atau dari luar organisasi; serta untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompok.

 

Kepala Bidang SKKI menambahkan bahwa Kanwil DJPb DIY telah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya fraud, benturan kepentingan, serta pengaduan dengan memetakan potensi/titik rawan fraud, benturan kepentingan, serta pengaduan dan melakukan langkah-langkah pencegahannya termasuk dengan supervisi KPPN, pemantauan SOP dan implementasi sistem pengendalian internal serta manajemen risiko. Kanwil DJPb DIY juga secara aktif dan rutin memantau proses pemberian layanan kepada mitra kerja, mengevaluasinya dan melakukan langkah-langkah perbaikan.