Dalam rangka penyempurnaan rumusan metode penilaian kinerja pegawai yang lebih efektif dan obyektif, telah diterbitkan Keputusan Menteri keuangan Nomor 327/KMK.01/2018 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

 

Penilaian kinerja organisasi dan pegawai berdasarkan K3 di lingkungan Kementerian Keuangan bertujuan untuk merefleksikan kinerja riil dan mendeferensiasi kinerja antar pegawai secara objektif, yang dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian terhadap Nilai Kinerja Organisasi dan Nilai Kinerja Pegawai yang memperhitungkan kualitas kontrak kinerja.

 

Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah memberikan pedoman dan petunjuk teknis Perhitungan Nilai Kinerja Pegawai berdasarkan Kualitas Kontrak Kinerja dan memberikan amanah agar para pimpinan unit dapat memimpin, menggerakkan para pengelola kinerja organisasi untuk melakukan penilaian K3, review KK dan K3 serta memonitor secara intensif dan bersungguh-sungguh terhadap proses penghitungan NKP K3.

 

Untuk memberikan keyakinan bahwa proses tersebut berjalan dengan baik di lingkungan kerja Kanwil DJPb DIY, Kepala Kanwil DJPb DIY menugaskan Kepala Bagian Umum dan tim Subbagian Penilaian Kinerja untuk turun langsung ke KPPN Yogyakarta, KPPN Wonosari dan KPPN Wates pada periode 18-20 November 2020 dalam rangka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kinerja dan Reviu Kualitas Kontrak Kinerja Pada KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi DIY.

 

Dari kegiatan monitoring tersebut diharapkan tim yang turun dapat memastikan bahwa hal-hal yang telah diatur oleh Kantor Pusat DJPb telah dilaksanakan oleh KPPN lingkup Kanwil DJPb DIY sekaligus memberikan masukan/ saran/ solusi permasalahan yang dihadapi oleh para pengelola kinerja KPPN dalam proses pegelolaan kinerja secara umum dan review kualitas kontrak kinerja secara khusus.

 

Treasury Management Representative (TMR) Kanwil DJPb DIY, Lestari dan Mardiyah menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Evaluasi Penyusunan Anggaran dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Satker Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3E Jawa) (18/11).

 

Pada kesempatan tersebut, keduanya menyampaikan materi sosialisasi dan melaksanakan diskusi tentang Evaluasi Penyusunan Anggaran dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Satker P3E Jawa. Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas kinerja kegiatan dan anggaran TA 2021 satker P3E Jawa khususnya dalam hal kesesuaian perencanaan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran serta kepatuhan terhadap regulasi dan persiapan pelaksanaan kegiatan.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penilaian IKU Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) Tahun 2020 serta menindaklanjuti Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat III khususnya terkait program penguatan UKI pada Triwulan IV tahun 2020, Inspektur III Itjen Kemenkeu akan melaksanakan penilaian IKU Indeks Efektivitas UKI pada UKI DJPb. Kanwil DJPb DIY terpilih menjadi salah satu lokus untuk penilaian tersebut.

 

Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan entry meeting Penilaian IKU Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal Kanwil DJPb DIY Tahun 2020 oleh tim Itjen Kemenkeu secara daring (18/11). Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kanwil DJPb DIY, Nurhidayat dan tim mewakili Kepala Kanwil DJPb DIY dalam kegiatan tersebut.

Tingkatkan Kualitas Penyusunan Laporan Analisis Penerimaan Dana PFK, Kanwil DJPB DIY Gelar Focus Group Discussion bersama KPPN.

 

Kepala Kanwil DJPb DIY, Sahat M.T. Panggabean menuturkan analisis dana PFK dilakukan sebagai bentuk pengendalian intern dalam penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (UAKPA BUN TK) Pengelola Utang PFK Pegawai, dan untuk mempertahankan akurasi dan validitas data dalam Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai tersebut.

 

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Pemerintah akan segera mengembalikan dana tabungan perumahan (Taperum) milik pensiunan PNS dan ahli waris PNS. Sebelumnya, dana tersebut dikelola oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS (Bapertarum-PNS) yang sudah dibubarkan pada 2018 lalu. Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah akan mengembalikan dana tabungan perumahan (Taperum) termasuk kepada yang sudah pensiun. Bagi pegawai negeri sipil (PNS) aktif akan menjadi saldo awal kepesertaan yang akan dikelola BP Tapera. Terkait proses pengalihan Taperum PNS, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 122/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pengalihan Dan Pengembalian Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

 

Hal ini disampaikan dalam sambutan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Analisis Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Isu-isu terkini terkait TAPERUM Pegawai Negeri Sipil via zoom meeting di Ruang Rapat Lantai 2, Kanwil DJPb DIY (17/11). Kegiatan ini diikuti oleh KPPN lingkup DIY serta Pejabat dan Pegawai Bidang PPA II Kanwil DJPB DIY. Dengan adanya FGD tersebut diharapkan KPPN dan Kanwil mempunyai persamaan persepsi terkait teknik analisis maupun poin-poin penting dalam menganalisis data penerimaan dana PFK serta mengetahui bagaimana perkembangan kebijakan pengalihan Bapertarum-PNS kepada BP Tapera dan isu-isu terkini terkait Taperum PNS terkini secara lebih jelas.

 

FGD kali ini dipandu oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb DIY, Arvi Risnawati. Bertindak sebagai narasumber yaitu Agung Hartoyo, Kepala Seksi Pembayaran PFK dan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPb. Beliau memaparkan mengenai peran Kanwil DJPb dalam Peningkatan Validitas Data Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pegawai. Ia menyatakan pelaksanaan analisis dan konsolidasi data penerimaan dana PFK pegawai pada instansi vertikal DJPb dilaksanakan berdasarkan PER-33/PB/2017 menggunakan aplikasi OM SPAN modul monitoring PFK dan Dokumen sumber penerimaan baik potongan (SPM) atau setoran (Bukti Penerimaan Negara/BPN). Bila ditemukan/diketahui terdapat kesalahan kode akun/kode satker, agar segera memberitahukan kepada satker/penyetor untuk mengajukan koreksi ke KPPN. KPPN cq Seksi Bank menyampaikan laporan hasil analisis data PFK Pegawai setiap semester paling lambat minggu kedua setelah berakhirnya semester ke Kanwil DJPb cq. Bidang PPA II secara elektronik untuk kemudian dilakukan pengecekan laporan hasil analisis dan menyampaikan laporan konsolidasinya setiap semester paling lambat akhir hari kerja pada bulan berikutnya setelah berakhirnya semester ke DSP secara elektronik.

 

Penyelesaian TGR terhadap bendahara dilakukan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara sedangkan untuk pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. TGR dilakukan jika memenuhi dua unsur yaitu nyata dan pasti jumlahnya dengan objek uang, surat berharga atau barang milik negara/daerah. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang berkurang dan meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan khususnya. Acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

Kepala Kanwil DJPb DIY, Sahat M.T. Panggabean beserta Kepala Bagian Umum Sukemi Mumpuni dan tim melakukan audiensi dangan Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji di Ruang Sekretaris Daerah, Kompleks Kepatihan Yogyakarta (16/11).

 

Selain untuk bersilaturahmi, pertemuan ini dilakukan untuk membahas persiapan kegiatan penyerahan DIPA TA 2021 untuk satker K/L di lingkup DIY yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji menerima dengan baik kunjungan Kepala Kanwil DJPb DIY. Sekda DIY siap untuk melanjutkan kerjasama dan sinergi yang telah terjalin dengan baik dengan Kanwil DJPb DIY, khususnya dalam mendukung kegiatan penyerahan DIPA TA 2021 ini.

 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJPb DIY dan tim juga melakukan audiensi dan koordinasi terkait penyerahan DIPA TA 2021 dengan Kepala Bappeda DIY, Beni Suharsono di Ruang Kerja Kepala Bappeda DIY, Kompleks Kepatihan Yogyakarta.

Kanwil DJPb DIY mengadakan kegiatan monev Inovasi “Caping Kang Projo” pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Batik Lendah, Kab. Kulon Progo, guna mengetahui peningkatan kualitas batik terkait keragaman motif dan warna pada KUBE Batik Lendah (12/11).

 

Pendampingan dan pemberdayaan KUBE yang telah dilakukan oleh Kanwil DJPb DIY di KUBE Batik Kapanewonan Lendah, dari proses MOU dengan Dinas Sosial P3A Kab. Kulon Progo, proses pelatihan membatik, pewarnaan, pengolahan limbah, s.d. penguatan modal dengan menggandeng LKBB dan Bank BPD DIY telah dapat dirasakan hasilnya.

 

Rangkuman singkat beberapa capaian hasil pendampingan dan pemberdayaan KUBE Batik Kapanewonan Lendah melalui “Caping Kang Projo” antara lain adalah keberagaman warna, yang semula warna yang dikuasai hanyalah pewarnaan hitam dan coklat, saat ini KUBE telah menguasai berbagai ragam pewarnaan sintetis, pewarnaan alami, bahkan teknik pewarnaan semprot juga telah digunakan oleh KUBE.

 

Sedangkan untuk keberagaman motif, semula KUBE hanya menguasai beberapa motif tertentu seperti galar, gringsing, pacet lintah dan babon angrem. Sesudah pelatihan, KUBE telah menguasai berbagai motif yang lebih beragam seperti motif kontemporer, kombinasi motif, kombinasi batik tulis dan cap, batik untuk segmen milenial, bahkan KUBE juga telah merambah batik untuk pajangan lukisan.

 

Peningkatan Kualitas Batik terkait keragaman motif dan keragaman warna telah serta merta meningkatkan produktivitas batik KUBE Lendah, yang kemudian memotivasi KUBE untuk lebih kreatif dalam memasarkan produknya melalui berbagai media seperti media sosial (facebook, instagram, grup whatsapp), komunikasi dari mulut ke mulut, bahkan saat ini telah memulai kerjasama dengan pihak lain untuk membuka gerai.

 

FGD kali ini dipandu oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb DIY, Arvi Risnawati. Bertindak sebagai narasumber yaitu Agung Hartoyo, Kepala Seksi Pembayaran PFK dan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPb. Beliau memaparkan mengenai peran Kanwil DJPb dalam Peningkatan Validitas Data Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pegawai. Ia menyatakan pelaksanaan analisis dan konsolidasi data penerimaan dana PFK pegawai pada instansi vertikal DJPb dilaksanakan berdasarkan PER-33/PB/2017 menggunakan aplikasi OM SPAN modul monitoring PFK dan Dokumen sumber penerimaan baik potongan (SPM) atau setoran (Bukti Penerimaan Negara/BPN). Bila ditemukan/diketahui terdapat kesalahan kode akun/kode satker, agar segera memberitahukan kepada satker/penyetor untuk mengajukan koreksi ke KPPN. KPPN cq Seksi Bank menyampaikan laporan hasil analisis data PFK Pegawai setiap semester paling lambat minggu kedua setelah berakhirnya semester ke Kanwil DJPb cq. Bidang PPA II secara elektronik untuk kemudian dilakukan pengecekan laporan hasil analisis dan menyampaikan laporan konsolidasinya setiap semester paling lambat akhir hari kerja pada bulan berikutnya setelah berakhirnya semester ke DSP secara elektronik.

Penyelesaian TGR terhadap bendahara dilakukan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara sedangkan untuk pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. TGR dilakukan jika memenuhi dua unsur yaitu nyata dan pasti jumlahnya dengan objek uang, surat berharga atau barang milik negara/daerah. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang berkurang dan meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan khususnya. Acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.