Kepala Kanwil DJPb DIY memberikan sambutan dan membuka kegiatan Kemenkeu Corpu Open Class “Peran Pejabat Perbendaharaan dan Operator dalam Penggunaan Aplikasi SAKTI Berbasiskan Web” Tahun Anggaran 2020 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keuangan Yogyakarta (17/12).

 

Kegiatan Open Class ini diselenggarakan secara daring dan diikuti oleh para peserta yang berasal dari Kementerian Keuangan dan non-Kementerian Keuangan yang meliputi instansi pusat maupun daerah di seluruh Indonesia.

 

Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan bagian dari konsep Sistem Manajemen Keuangan Terpadu (Integrated Financial Management Information System atau IFMIS) yang menjadi tuntutan pengelolaan keuangan modern. IFMIS merupakan hal yang sangat penting. IFMIS secara umum merupakan sebuah sistem informasi yang mencatat transaksi-transaksi finansial dan menghasilkan ikhtisar informasi keuangan.

 

Dengan implementasi SAKTI, diharapkan proses pengelolaan keuangan negara mulai dari proses penganggaran, proses pelaksanaan, dan pelaporan keuangan akan menjadi semakin mudah, efisien, dan transparan. Aplikasi SAKTI akan memudahkan stakeholders dalam melakukan seluruh transaksi keuangan yang dibutuhkan seperti penyusunan dan revisi RKAKL/DIPA, pendaftaran supplier, mencatat transaksi bendahara, membuat SPM, mencatat data aset tetap dan persediaan, serta menghasilkan laporan keuangan periodik. Selain itu, melalui aplikasi Monitoring SAKTI atau MonSakti, setiap transaksi yang terdapat di seluruh modul di SAKTI dapat dimonitor dan dievaluasi secara real time, sehingga mudah untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menyusun kebijakan dan pengambilan keputusan.

 

Sistem aplikasi pengelolaan keuangan yang sekarang ini digunakan oleh satker Kementeria/Lembaga pada umumnya, masih mengunakan berbagai system aplikasi yang bersifat standalone, belum terintegrasi dalam single database, sehingga system seperti ini sangat tidak relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan kebutuhan informasi yang cepat, handal dan akurat.

 

Sampai dengan akhir tahun 2020, satker-satker yang telah menggunakan aplikasi SAKTI secara full modul masih terbatas pada Kementerian/Lembaga tertentu (Kemenkeu, PPATK, KPK, LKPP, Bappenas, Sekneg dan Kemenpan RB). Sementara untuk satker-satker diluar kementerian/ Lembaga tersebut, sudah menggunakan aplikasi SAKTI namun masih Modul Admin dan Penganggaran saja.

 

Berdasarkan latar belakang tersebut sangat penting sekali diperkenalkan kepada satker-satker yang belum menggunakan aplikasi SAKTI, selain modul penganggaran. Pengetahuan penggunaan aplikasi SAKTI ini tidak hanya untuk pada bendaharawan satker, namun juga untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pembuat SPM (PPSPM) dan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Oleh karena itu, Kemenkeu Corpu Open Class ini membahas bagaimana aplikasi SAKTI dan peran pejabat perbendaharaan dalam aplikasi SAKTI dengan narasumber Moch. Ali Hanafiah dan Yusup Setiawan dari Direktorat SITP DJPb.

Dalam Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021, Komisi XI DPR RI (ruang lingkup Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perbankan) melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tim Komisi XI yang dipimpin oleh Dr. Achmad Hatari, SE., Msi. melakukan pertemuan dengan Perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pemerintah Provinsi DIY di Aula Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menerapkan protokol kesehatan (14/12).

 

Pertemuan ini dihadiri oleh Anggota Dewan Komisioner OJK beserta Pimpinan Kantor OJK DIY, Deputi Gubernur BI beserta Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY, Staf Ahli Menteri Keuangan beserta Pimpinan Unit Kementerian Keuangan di DIY, serta Pemerintah Provinsi DIY.

 

Pejabat lingkup Kementerian Keuangan yang hadir dalam pertemuan ini Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi, Sudarto; Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, Sahat M.T. Panggabean; Kepala Kanwil Ditjen Pajak DIY, Dionysius Lucas Hendrawan; Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta, Hengky Aritonang; Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, Arvi Risnawati; Kepala KPKNL Yogyakarta, Marhaeni Rumiasih; serta Kepala KPPN Yogyakarta, Istu Wahudi.

 

Dalam sambutannya, Pimpinan Rapat, Dr. Achmad Hatari, SE., Msi. menyampaikan bahwa tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk mendapat informasi yang komprehensif terkait upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional khususnya pada peningkatan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan UMKM di masa pandemi Covid-19. Pada pertemuan ini, masing-masing lembaga mitra Komisi XI DPR RI memaparkan materi terkait program PEN sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pertemuan dilanjutkan dengan dialog interaktif antara Tim Komisi XI dengan seluruh peserta rapat mengenai APBN dan program pemulihan ekonomi nasional di lingkup nasional dan regional DIY.

 

Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2020 Lingkup Kanwil DJPb DIY

"Penegakan Integritas di Masa Pandemi"

 

Tema Peringatan Hakordia lingkup Kementerian Keuangan Tahun 2020 “Jaga Integritas Diri, Pulihkan Negeri Kala Pandemi”sangat sesuai dengan kondisi saat ini bahwa dunia umumnya dan Indonesia khususnya dalam situasi perjuangan mengatasi pandemi Covid-19 yang merupakan ancaman luar biasa bagi rakyat dan ekonomi. Oleh karena itu APBN yang merupakan instrumen utama dan strategis untuk menangani pandemi, membantu rakyat, serta melindungi dan memulihkan ekonomi harus dikelola secara cermat, hati-hati, teliti, dan tidak boleh ada yang dikorupsi. Inilah pentingnya integritas harus ditegakkan.

 

Bagi Kanwil DJPb DIY sebagai unit berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan saat ini dalam proses penilaian sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), momen Hakordia sudah sepantasnya dijadikan sebagai tonggak untuk terus mengobarkan komitmen penegakan integritas. Inti dari penegakan integritas tentu bukan hanya anti gratifikasi dan anti korupsi melainkan juga tekad dan upaya untuk bekerja sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan yang prima.

 

Dalam rangka memperingati Hakordia Tahun 2020, Kanwil DJPb DIY mengadakan kegiatan Peringatan Hakordia dengan tema "Penegakan Integritas di Masa Pandemi". Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai Kanwil DJPb DIY (11/12).

 

Dalam sambutan dan arahannya, Kepala Kanwil DJPb DIY, Sahat M.T. Panggabean menggarisbawahi beberapa hal yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam puncak peringatan Hakordia Kemenkeu, antara lain : 1. Korupsi adalah tindakan kejam karena mengkhianati sumpah dan janji terhadap tugas sekaligus mencuri hak rakyat. 2. Korupsi juga sangat merusak dan menodai nama baik organisasi, akhlak pribadi serta keluarga yang dicintai 3.Pencegahan tindakan korupsi bukan hanya menjadi tugas Inspektorat Jenderal, namun juga kewajiban seluruh jajaran dalam menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan ketika menjalankan pekerjaan sehari-hari maupun berinteraksi. 4. Kementerian Keuangan dapat menjalankan amanah demi terciptanya perlindungan rakyat dari tekanan dampak pandemi Covid-19.

Anti korupsi bukan basa-basi,

penegakan integritas bukan formalitas. Dengan semangat melayani tanpa korupsi, seluruh Insan Perbendaharaan Kanwil DJPb DIY turut memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2020.

 

Mari Kita Jaga Integritas Diri, Pulihkan Negeri Kala Pandemi.