JALAN SOLO KM 8.6 NAYAN, MAGUWOHARJO, DEPOK,SLEMAN, YOGYAKARTA

KODE  POS :  55282

Berita

  2. Beranda
  3. Data & Publikasi
Berita

Lomba Jargon DWP Kemenkeu
 
Dharma Wanita Persatuan Kemenkeu
MAnDiRI (Modern, Aktif dan Dinamis, Responsif, Inisiatif)
Menguatkan peran perempuan Indonesia yang maju, berkepribadian, dan berkeadilan dalam pembangunan.
 
Jargon DWP Kemenkeu Klik Disini!
 
@dwp.kemenkeu
@dwp.perbend_kemenkeu
@veronica_justve

 

 

 

Berita

Dalam rangka penguatan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist (RCE) melalui penajaman penyusunan Kajian Fiskal Regional yang diarahkan pada analisis untuk mengkaji keterkaitan antara peran fiskal dengan kondisi makro ekonomi untuk tujuan kesejahteraan masyarakat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY menggelar Diseminasi dan Expose Kajian Fiskal Regional Semester I Tahun 2021 dan Penguatan Analisis Tematik KFR Triwulan III 2021 pada peran Fiskal untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan dan Analisis Peluang Investasi Daerah di Kawasan Exit Tol Kabupaten Sleman yang dilaksanakan secara daring hari Jumat (12/11).
 
Kegiatan diseminasi ini dihadiri oleh BI Yogyakarta, OJK Perwakilan Yogyakarta, Kanwil Ditjen Pajak DIY, KPPBC Yogyakarta serta seluruh pejabat dan pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY dengan narasumber dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, BPS Provinsi DIY, Bappeda DIY dan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY.
 
Dari kegiatan ini terdapat empat poin yang dapat disimpulkan yaitu : Poin pertama terkait kinerja fiskal DIY, sebagaimana disampaikan Arvi Risnawati, Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY bahwa sampai dengan triwulan III 2021 realisasi pendapatan negara mencapai Rp 4,93 triliun tumbuh 4,06 persen (yoy) dan realisasi belanja mencapai Rp 15,78 triliun (71,58 persen) atau tumbuh 5,44 persen. Dalam kesempatan ini disampaikan juga mengenai peran investasi pemerintah salah satunya dapat mendorong perekonomian di daerah melalui investasi langsung melalui skema investasi langsung maupun menarik sektor swasta untuk bersama membangun daerah.
 
Poin Kedua terkait kinerja perekonomian DIY yang disampaikan oleh Mainil Asni dari BPS Provinsi DIY, bahwa sampai dengan triwulan III 2021 secara kumulatif tumbuh sebesar 6,51 persen di atas pertumbuhan Indonesia yang sebesar 3,24 persen. Lebih lanjut Mainil menyorot terkait Nilai Tukar Petani dan Nelayan, dimana NTP/NTN belum dapat mencerminkan kesejahteraan petani/nelayan namun hanya menggambarkan kenaikan/penurunan tingkat harga pada petani/nelayan saja (Bappenas/ JICA,2013).
 
Poin Ketiga, Kinerja APBD DIY sampai dengan triwulan III 2021 sebesar Rp 3,75 triliun dari target sebesar 6,10 triliun dengan capaian kinerja keuangan sebesar 61,97 persen dan capaian fisik 75,73 persen, serta upaya Pemda DIY dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani diantaranya melalui Jogja Agro Tekno Park sebagai inkubator Agribisnis dan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
 
Poin Keempat, Isu-isu pengembangan potensi investasi kawasan sekitar exit tol di Kabupaten Sleman dengan isu strategis pembangunan exit tol di kawasan heritage mengingat kawasan tersebut merupakan bagian dari segitiga emas pengembangan kawasan destinasi super prioritas Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Borobudur Yogyakarta Prambanan sebagaimana disampaikan Marcelinus Sukarno dari DPPM DIY. Terkait isu strategis pembangunan exit tol diantaranya tarik menarik antara pelestarian Outstanding Universal Value (OUV)/keunggulan nilai kawasan dan pengembangan ekonomi perlu dipertimbangkan dampak yang timbul dari pengembangan kawasan tersebut karena disamping menambah nilai tambah kawasan melalui pariwisata budaya namun perencanaan yang tidak hati-hati justru akan membahayakan nilai-nilai spesial kawasan dan tentunya butuh koordinasi serius lintas sektor dalam hal perencanaan dan penataan kawasan pungkas Sukarno.
 
Berita

Kedudukan Bagan Akun Standar (BAS) adalah sebagai pedoman dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan pemerintah. Kesalahan pembebanan akun belanja akan mempengaruhi validitas Laporan Keuangan Pemerintah. Oleh sebab itu, Satuan Kerja diharapkan menggunakan BAS secara konsisten sejak dari perencanaan hingga pelaporan, sehingga membentuk sistem pengendalian yang baik dan memenuhi unsur-unsur manajemen yang baik.
 
Hal tersebut disampaikan Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, Mardiyah yang mewakili Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta saat menjadi narasumber dalam kegiatan Refreshment dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Akhir Tahun 2021 di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng-DIY pada hari Senin, 8 November 2021. Lebih lanjut untuk pelaksanaan anggaran tahun 2022 mendatang, Satuan Kerja didorong melakukan review mandiri atas RKAKL 2022 segera setelah menerima DIPA Tahun 2022. Review dilakukan untuk melihat kesesuaian akun, kesesuaian tarif dan kesesuaian dengan kondisi lapangan. Apabila hasil review mendapati ketidaksesuaian, Satuan Kerja segera dapat melakukan revisi sesuai kewenangannya.
 
Dalam sesi paparan, ditegaskan kembali penggunaan beberapa akun. Akun Belanja Barang Persediaan tidak dapat dilihat dari bentuk barangnya melainkan intention pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan RKAKL-nya, sehingga untuk barang-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak dialokasikan dari Belanja Barang Persediaan dan tidak menjadi persediaan. Suatu barang dapat digolongkan sebagai barang persediaan apabila perencanaan pengadaan barang tersebut bersifat kontinu atau berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja. Sedangkan untuk akun Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
 
Aset tetap harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu dimiliki dan berwujud, mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dan memenuhi kriteria nilai satuan minimum kapitalisasi. Terakhir untuk pengalokasian dana penanganan Covid-19, dilakukan berdasarkan klasifikasi akun khusus Covid-19, yang bertujuan untuk memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, monev kinerja, dan pergeseran anggaran dalam penanganan Covid-19.
 
  
 
Berita

Tahun Anggaran 2021 praktis akan berakhir kurang dari 2 bulan lagi, untuk itu seluruh satuan kerja didorong untuk segera merealisasikan anggaran sesuai yang telah direncanakan dalam DIPA satuan kerja, agar seluruh program yang dicanangkan oleh pemerintah tercapai menyentuh ke seluruh masyarakat, terlebih dengan kondisi pandemi. Target penyerapan anggaran yang dibebankan pada seluruh satuan kerja di triwulan III dikoreksi dari sebelumnya 60% menjadi 70% dan pada triwulan IV 90%. Pada triwulan III lalu, rata-rata penyerapan anggaran seluruh satuan kerja diwilayah kerja Kantor Wilayah DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta mencapai 64,91% dari target 70%, dan sampai dengan saat ini realisasi telah mencapai 78,2%, diharapkan sampai dengan tahun anggaran berakhir, target 90% dapat terealisasi.
 
Hal tersebut disampaikan oleh Zuhdi Eka Nurokhman, selaku Kepala Seksi IA Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta dalam acara Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyerapan Anggaran Triwulan IV T.A. 2021 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Bawaslu Prov. D.I. Yogyakarta. Bertempat di Ruang Media Center Bawaslu Yogyakarta, disampaikan pula beberapa strategi dalam mendongkrak penyerapan anggaran, diantaranya dengan segera melakukan reviu internal terkait anggaran yang sekiranya tidak dapat terserap untuk kemudian dilakukan revisi, sehingga realisasi anggaran dapat dilakukan lebih baik, kemudian secara disiplin melakukan dalam melaksanakan kegiatan dan mencairkan dananya dengan tetap memperhatikan langkah-langkah akhir tahun yang telah disampaikan ke seluruh satuan kerja sebelumnya.
 
Selanjutnya dalam paparan disampaikan pula mengenai penilaian kinerja anggaran satuan kerja yang dikenal dengan IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran). IKPA adalah indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Jumlah indikator yang ada dalam IKPA tahun 2021 berjumlah 13 indikator, atau naik 1 indikator dari tahun sebelumnya dengan memunculkan indikator Konfirmasi Capaian Output.
 
Disampaikan Zuhdi, sampai dengan acara dilaksanakan nilai IKPA satuan kerja Sekretariat Bawaslu Prov. DIY mencapai 94,31, meskipun masuk dalam kategori baik, namun masih terdapat catatan dalam beberapa indikator yang dinilai masih dapat dioptimalkan. Indikator tersebut diantaranya adalah Deviasi Halaman III DIPA, Konfirmasi Capaian Output dan Kesalahan SPM. Untuk Deviasi Halaman III DIPA perlu diperhatikan bahwa RPD pada halaman III DIPA tersebut digunakan sebagai plafon pencairan dana setiap bulannya, serta melaksanakan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi Halaman III DIPA secara tepat waktu.
 
Konfirmasi Capaian Output dapat digunakan sebagai alat pendorong perbaikan kinerja melalui pemantauan dan pengawasan secara online oleh K/L dan BUN, serta hasil dari evaluasi Capaian Output digunakan untuk peningkatan kualitas kebijakan perencanaan dan penganggaran melalui restrukturisasi output agar lebih terukur. Kesalahan SPM dapat berupa penolakan SPM pada saat konversi di FO KPPN didasarkan pada kesalahan formal atau saat validasi tagihan di MO KPPN atau kesalahan substantif, untuk itu satuan kerja didorong agar lebih teliti dengan memeriksa terlebih dahulu terkait kelengkapan dan kebenaran SPM sebelum diajukan ke KPPN.
 
Berita

Yogyakarta, 15 November 2021

 

Sampai dengan bulan Oktober 2021, sebanyak 19,8% satker di lingkup Kanwil DJPB Provinsi D.I. Yogyakarta memeroleh nilai kurang dan 16,1% memiliki nilai cukup untuk indikator pelaksanaan anggaran dalam kriteria efektivitas pelaksanaan kegiatan. Memperhatikan bahwa salah satu indikator efektivitas pelaksanaan kegiatan adalah penyerapan anggaran, kondisi ini dapat diartikan bahwa memasuki triwulan IV tahun 2021 masih terdapat satker dengan penyerapan belanja yang tidak optimal, yang diidentifikasi melalui kendala umum dan tematik. Kendala pelaksanaan anggaran secara umum meliputi: perencanaan dan penganggaran, proses pencairan, persyaratan kegiatan, pengadaan dan infrastruktur, regulasi dan mekanisme, koordinasi, SDM pengelola keuangan, force majeur, kemampuan satker dan keterbatasan dalam eksekusi kegiatan, tindak lanjut audit, dan kinerja lainnya. Sementara itu, kendala tematik berupa anggaran yang berpotensi tidak terserap berdasarkan jenis belanja (terutama belanja barang dan belanja modal).
 
Dalam rangka mengawal akselerasi belanja sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta menyelenggarakan One on One Meeting Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2021 pada hari Senin, 15 November 2021 yang diikuti 24 Satuan Kerja lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai gambaran kesiapan K/L dalam melaksanakan Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) dan mitigasi risiko masalah yang mungkin terjadi berdasar permasalahan yang terjadi di akhir TA 2020 dan potensi masalah yang terlihat saat ini. Pendalaman juga dilakukan terhadap penyelesaian program prioritas dan belanja penting K/L di sisa dua bulan terakhir TA 2021, termasuk kelancaran penyelesaian seluruh administrasi, ketercapaian target realisasi proses penagihan belanja, serta realisasi dari target capaian output.
 
Beberapa mitigasi yang dilakukan satker untuk mengawal pelaksanaan anggaran antara lain memantau progres penyelesaian pekerjaan yang masih berjalan agar tetap memenuhi batas-batas waktu penyampaian kontrak dan SPM, segera menyelesaikan pagu minus melalui mekanisme revisi, melakukan pemutakhiran POK jika diperlukan, dan menguatkan pengawasan proses pelaksanaan anggaran.
 
Berita

Yogyakarta, 10 November 2021

 

Dalam rangka persiapan penyusunan dan Laporan Keuangan (LK) UAKKBUN dan UAKBUN-D KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi DIY Tahun 2021 dan meningkatkan pemahaman mengenai telaah Laporan Keuangan BLU, pada tanggal 10 November 2021 Kanwil Dtijen Perbendaharaan Provinsi DIY menyelenggarakan Rapat Koodinasi Laporan Keuangan UAKKBUN dan UAKBUN-D KPPN Tahun 2021 serta Pendalaman terkait penyusunan, telaah dan review Laporan Keuangan BLU dengan mengusung tema “Tingkatkan Sinergi Untuk Mewujudkan Laporan Keuangan UAKKBUN dan UAKBUN-D KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi DIY Tahun 2021 Yang Berkualitas “ melalui zoom meeting.  Acara ini diikuti oleh para Kepala Seksi Vera KPPN lingkup Kanwil DJPB Provinsi DIY beserta staf yang menangani Laporan Keuangan, serta Pejabat dan pelaksana bidang PPA I dan PAPK Kanwil DJPB Provinsi DIY.

 

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi DIY yang diwakili oleh Kepala Bidang PAPK Kanwil DJPB DIY, Sugeng Winarno menyatakan  bahwa  dalam  masa  pandemi  covid  19   ini   terjadi  dinamika  yang luar  biasa dalam pelaksanaan anggaran baik dalam upaya penanganan dan pencegahan covid 19 maupun dalam  upaya  pemulihan  ekonomi.  Berbagai  relaksasi  telah  dilakukan  dalam  berbagai aspek  tentu saja  akan  berpengaruh  terhadap  kualitas  LKPP  apabila  tidak  dibarengi dengan kebijakan akuntansi yang tepat sehingga pelaksanaan APBN dapat dipertanggungjawabkan  secara  akuntabel.  Hal tersebut menjadi  tantangan  bersama  antara  Kanwil DJPb dan KPPN  untuk  bersama-sama menjaga kualitas LKBUN.

 

Pada sesi paparan yang pertama Kepala Seksi Pelaporan Kas dan Analisis Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara, Supriadi dalam paparannya mengenai “Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN Daerah” menyatakan tujuan penilaian Laporan Keuangan BUN yaitu untuk:1)Peningkatan akurasi data LKBUN;2)Peningkatan validitas data LKKL;3)Mendukung SPI penyusunan LK;4)Memitigasi resiko audit LK berikutnya serta;5)Apresiasi atas peran KPPN dan Kanwil. Untuk itu KPPN dan Kanwil diharapkan dapat memaksimalkan analisis transaksi keuangan agar dapat memberikan informasi kesalahan transaksi sedini mungkin bagi unit akuntansi agar dapat segera dikoreksi sehingga dapat meminimalkan salah saji pada Laporan Keuangan, memberikan informasi pendukung yang memadai bagi unit akuntansi dan unit pelaporan sebagai bahan pengungkapan atas pos-pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan serta memberikan informasi bagi unit pembina untuk menyusun rekomendasi dan strategi pembinaan sebagai upaya peningkatan kualitas LK serta melakukan penilaian atas kinerja penyelenggaraan akuntasi dan pelaporan keuangan.

 

Pemateri kedua Pelaksana pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus, Lutfi Nasrullah dalam paparannya mengenai “Pedoman Telaah dan Analisis Laporan Keuangan BLUoleh Kanwil DJPb” mengemukakan bahwa telaah dan analisis LK BLU dilaksanakan dengan berpedoman pada PER-28/PB/2019. Telaah BLU merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur berserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dilakukan dalam empat tahap meliputi telaah LK BLU unaudited pada tahap I, semester I pada tahap III dan tahun anggaran berjalan khususnya pendapatan dan belanja pada tahap II dan tahap IV oleh seksi ASPLK, Bidang PAPK Kanwil DJPB. Sedangkan analisis BLU merupakan kegiatan untuk menyediakan bahan dan informasi permasalahan, serta langkah-langkah perbaikan kinerja manajemen Satker BLU yang berkaitan dengan posisi keuangan BLU saat ini dan mendatang yang dilakukan oleh Bidang PPA I, Kanwil DJPb yang meliputi analisis analisis rasio keuangan BLU aspek likuiditas dan interpretasi hasilnya, analisis rasio keuangan BLU aspek kinerja layanan dan interpretasi hasilnya, analisis rasio keuangan BLU aspek pengembangan dana dan interpretasi hasilnya, analisis rasio keuangan BLU aspek pengelolaan aset dan interpretasi hasilnya. Acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

 

 

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

 IKUTI KAMI

 PENGADUAN

 

Search