Yogyakarta, 25 Maret 2021

Wakil Menteri Keuangan dengan didampingi oleh Pejabat Eselon I dan/atau Staf Ahli Menteri Keuangan hadir dalam kegiatan kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2021.

Yogyakarta, 25 Maret 2021

Kepala Kanwil DJPb DIY Kampanyekan Pengendalian Gratifikasi dan Korupsi Kepada Satker Melalui Pembangunan Zona Integritas

 

Kepala Kanwil DJPb DIY, Sahat M.T. Panggaban dan Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal, Nurhidayat kampanyekan pengendalian gratifikasi dan korupsi melalui pembangunan zona integritas kepada Satuan Kerja Mitra KPPN Yogyakarta serta rekanan secara daring pada kegiatan Sosialisasi Market Place dan Digital Payment yang diselenggarakan KPPN Yogyakarta (23-25/3).

 

Kepala Kanwil DJPb DIY, Sahat M.T. Panggaban membuka secara resmi kegiatan yang diselenggarakan selama tiga hari tersebut. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb DIY memberikan apresiasi kepada para satker dan penyedia yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, juga kepada Pimpinan perbankan dan jajaran sudah menyampaikan materi terkait kegiatan ini kepada satker dan para penydia dalam rangka implementasi marketplace dan digital payment. Di tengah sambutannya, Kepala Kanwil DJPb DIY juga mengampanyekan pengendalian gratifikasi dan korupsi melalui pembangunan zona integritas pada Kanwil DJPb DIY.

 

Sebagai bukti komitmen dukungan terhadap Reformasi Birokrasi, Kanwil DJPb DIY terus membangun zona integritas sehingga tahun 2019 memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN dan RB. Raihan predikat WBK tidak membuat Kanwil DJPb DIY berhenti dalam menegakkan integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan yang merupakan inti dari Reformasi Birokrasi. Sesuai Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-40/PB/2021, Kanwil DJPb DIY ditetapkan sebagai salah satu dari 55 unit lingkup Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang mengikuti penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM Tahun 2021.

 

Inti dari reformasi birokrasi adalah peningkatan kualitas layanan kepada stakeholder, sehingga pembangunan zona integritas ini merupakan miniatur dari reformasi birokrasi tersebut. Salah satu wujud dalam pembangunan zona integritas adalah tegaknya integritas dan meningkatnya kualitas pelayanan. Inilah yang Kanwil DJPb DIY terus lakukan.

Yogyakarta, 24 Maret 2021

Kanwil DJPb DIY Paparkan Kinerja Fiskal di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Forum Diskusi Fiskal DIY TA 2021

Yogyakarta, 25 Maret 2021

Kanwil DJPb DIY dan KPPN Yogyakarta Dorong Implementasi Market Place dan Digital Payment Melalui Kartu Kredit Pemerintah dan Virtual Account.

Kepala KPPN Yogyakarta, Istu Wahudi dalam sambutannya menyampaikan bahwa marketplace dan penggunaan kartu kredit pemerintah untuk belanja APBN merupakan salah satu upaya untuk efisiensi pengelolaan kas pemerintah. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan untuk menyukseskan pelaksanaan implementasi marketplace dan KKP khususnya pada satker lingkup KPPN Yogyakarta.

Yogyakarta, 25 Maret 2021

Dasar Hukum

PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi dan Diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Paradigma Penerapan SPIP

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu

1. Kegiatan yang efektif dan efisien
2. Laporan Keuangan yang andal
3. Keamanan aset Negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan

Visualisasi Pengendalian Intern – SPIP

Maturitas SPIP

Tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP di K/L/P dinilai oleh BPKP dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

Penilaian Maturitas SPIP

Dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap penilaian, dan tahap pelaporan

Hasil Penilaian Maturitas SPIP dibagi menjadi enam tingkatan yaitu Level 0 atau belum ada, level 1 atau rintisan, level 2 atau berkembang, level 3 atau terdefinisi, level 4 atau terkelola, dan level 5 atau optimum

Penerapan SPIP pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta

Bentuk penerapan SPIP pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta antara lain sebagai berikut :

1. Pemantauan Kode Etik dan Disiplin Pegawai secara
2. Pemantauan Pengendalian Utama secara berkala pada kegiatan :
   1. Pengadaan barang dan jasa dengan nilai ≤ 10 juta
   2. Pengadaan barang dan jasa dengan nilai > 10 juta
   3. Pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme LS
   4. Pelaksanaan Revisi DIPA
3. Pengelolaan Pengaduan
4. Pengelolaan Gratifikasi
5. Pengelolaan manajemen Risiko, serta
6. Pembangunan ZI Menuju WBBM

Hasil dari penerapan SPIP sebagaimana dimaksud, dimonitoring dan dievaluasi secara berkala untuk mendapatkan tindak lanjut.

Yogyakarta, 25 Maret 2021

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Bapak Sahat M.T. Panggabean, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, sangat menekankan kepada semua pihak baik internal maupun Stakeholder agar dengan tegas menolak tindakan korupsi dan gratifikasi.

Satuan Kerja penerima layanan diharapkan untuk tidak memberikan imbalan berupa apapun atas layanan yang kami berikan. Kemudian pihak ketiga atau rekanan diharapkan untuk tidak memberikan kesempatan bagi pegawai kami untuk melakukan berbagai bentuk tindakan korupsi yang dapat merugikan negara.

Pada suatu kesempatan, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia menyampaikan bahwa “Keberanian untuk melakukan perubahan dan memberantas segala bentuk korupsi merupakan langkah tepat yang akan membuat kita bisa lebih dihargai”. Semangat ini tentunya harus kita dukung bersama. Dapat diawali dengan merubah pola pikir dan gaya hidup.

Dalam birokrasi, upaya membangun sistem yang bersih itu harus dipatuhi semua oleh unsur dan dilakukan secara berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan   dukungan   dari para S atuan   Kerja   dan Stakeholder terkait untuk membantu kami mewujudkan pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta dengan tidak memberikan gratifikasi dan membuka peluang korupsi.