JALAN SOLO KM 8.6 NAYAN, MAGUWOHARJO, DEPOK,SLEMAN, YOGYAKARTA

KODE  POS :  55282

Berita

  2. Beranda
  3. Data & Publikasi
Berita

Yogyakarta, 9 Desember 2021

 

Ditengah suasana pandemi Covid-19 yang belum mereda, Kanwil DJPb DIY melaksanakan kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2021. Acara dilaksanakan secara hybrid dengan mengusung tema “Perkuat Budaya Anti Korupsi”.
 
Meskipun dilaksanakan secara sederhana namun tidak mengurangi makna terhadap pemahaman tentang korupsi. Penekanan terhadap integritas sangat penting bagi semua pegawai untuk tetap mewujudkan DJPb Handal. Selain itu integritas juga sejalan dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang harus dipahami dan dilaksaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan.
 
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb DIY, Arif Wibawa menyampaikan kepada seluruh pegawai “Jangan silau dengan harta, karena perbuatan curang yang menguntungkan diri sendiri merupakan perbuatan tidak terpuji dan bertentangan dengan hukum. Jika kita mampu menjaga komitmen tersebut tentunya kita akan mampu untuk menghindari perbuatan ini walaupun ada peluang dan kesempatan”.
 
Beliau juga mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terhadap Korupsi bahwa “Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan dan law enforcement yang tegas serta kredibel, namun juga harus diberikan berbagai macam edukasi dan komunikasi, karena tata kelola dan integritas adalah fondasi yang luar biasa penting bagi suatu bangsa”.
 
Acara dilanjutkan dengan pembacaan puisi dengan judul Republik Amplop Karya Mustafa Bisri (Gus Mus) dan pengumuman pemenang lomba pantun Anti Korupsi.
 
Terakhir yaitu sosialisasi oleh Kepala Bidang SKKI, Bambang Hartono dengan materi Kerangka Integritas Kementerian Keuangan (KMK 322/09/2021) dengan penjelasan overview Kerangka kerja integritas, Komitmen Pimpinan
dan peran dan tugas dalam kerangka integritas. Beliau menyampaikan pesan bahwa “Integritas merupakan fondasi yang harus dimiliki oleh setiap insan perbendaharaan dalam mengawal APBN”.
Berita

Yogyakarta, 8 Desember 2021

 

Masih dalam rangka mengawal pemulihan ekonomi dengan mengakselerasi belanja Pemerintah Pusat dan belanja Pemerintah Daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY kembali menggelar Focus Group Discussion Akselerasi Belanja Pemerintah Daerah, DAK Fisik dan Dana Desa Untuk Dukungan Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Di Provinsi DIY (8/12).

Mengingat sisa waktu yang tinggal sedikit di tahun 2021 ini, Pemda dihimbau agar pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan agar segera direalisasikan mengingat tidak ada lagi perpanjangan waktu pencairan dengan memperhatikan batas waktu pencairan pada tanggal 15 Desember 2021 sebagaimana disampaikan Arvi Risnawati Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY dalam sambutannya.

Terkait realisasi belanja Pemerintah Daerah yang dinilai belum optimal hingga triwulan akhir tahun 2021 ini, adanya berbagai kendala dalam pelaksanaan belanja di daerah disinyalir memberikan andil belum optimalnya kinerja belanja pemda di DIY diantaranya pengadaan barang secara impor sehingga realisasi menumpuk di akhir tahun, penurunan kasus Covid-19 menyebabkan banyak belanja yang tidak terealisasi serta kontrak yang tidak terealisasi karena barang tidak tersedia.  

Namun demikian, Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY memberikan apresiasi kepada seluruh Pemda Wilayah DIY atas capaian TKDD khususnya dana desa yang telah terealisasi seluruhnya serta sinerginya dalam mengawal pemulihan ekonomi di DIY.


Berita

Yogyakarta, 6 Desember 2021

 

Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan menyelenggarakan sharing session terkait SAKTI bertempat di ruang rapat lantai 2 Kanwil DJPb DIY (6/12). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Exit Criteria Piloting SAKTI pada KPPN Yogyakarta untuk memastikan SAKTI telah sesuai dengan proses bisnis dan memenuhi kebutuhan pengguna.

Kepala Kanwil DJPb DIY, Arif Wibawa menyampaikan sekilas overview SAKTI dilanjutkan dengan paparan Persiapan Roll Out SAKTI oleh Kasubdit Pengelolaan Transformasi dan Teknologi Informasi Direktorat SITP Giri Susilo.

Kegiatan yang diikuti oleh para pejabat dan pegawai lingkup Kanwil DJPb DIY tersebut dihadiri pula oleh Agus Hariadi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama, Ditjen Perundang-Undangan Kumenterian Hukum dan HAM serta Robi Arya Brata, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan dan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha, Sekretariat Kabinet.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.


Berita

Yogyakarta, 3 Desember 2021

 

Kepala Kanwil DJPb DIY hadir dan menjadi narasumber dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta, yang dilaksanakan secara luring maupun daring di Gedung Kanwil Kemenag DIY (6/12).
 
Jumlah DIPA yang akan diserahkan sebanyak 96 DIPA Petikan yang terdiri dari 50 DIPA Petikan Satker Madrasah yang terdiri dari 35 MTsN dan 15 MAN; 38 DIPA Petikan Satker Kantor Kemenag Kab/Kota, dan 8 DIPA Petikan Satker Kanwil Kemenag dengan total pagu sebesar Rp. 767.805.706.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh milyar delapan ratus lima juta tujuh ratus enam ribu rupiah).
 
DIPA TA 2022 secara simbolis diserahkan oleh Kepala Kanwil Kemenag DIY dan Kepala Kanwil DJPb DIY kepada perwakilan Satker/Unit Kerja unsur Kanwil Kemenag DIY, unsur Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, unsur Madrasah Aliyah, serta unsur Madrasah Tsanawiyah.
 
Penyerahan DIPA 2022 kali ini disertai dengan penandatanganan pakta integritas antara Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satker dengan Kepala Kanwil DJPB DIY serta Pakta Integritas antara Kepala Satker/Kepala Unit Kerja dengan Kepala Kanwil Kemenag DIY.
 
Dalam sambutannya Kepala Kanwil Kemenag DIY, Masmin Afif berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi Kementerian Agama DIY serta berpesan kepada para pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenag DIY untuk terus melanjutkan sinergi program dan kegiatan dan menggunakan anggaran sesuai skala prioritas termasuk melakukan penyesuaian otomatis (automatic adjustment) guna mengantisipasi ketidakpastian di 2022.
 
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb DIY, Arif Wibawa menyampaikan materi dan pengarahan terkait Kebijakan Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 serta evaluasi pelaksanaan anggaran lingkup Kanwil Kemenag DIY TA 2020-2021.
 
Belanja Negara TA 2022 difokuskan untuk : a).penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural; b).penguatan spending better melalui fokus pada belanja prioritas dan berorientasi hasil (result based), efisiensi belanja non-prioritas di pusat dan daerah, antisipasi terhadap ketidakpastian (automatic stabilizer) dengan mendorong penerapan program perlinsos yang adaptif, dan efektifitas bansos dan subsidi; dan c).penguatan quality control terhadap TKDD sejalan dengan penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
 
 
 
Berita

Yogyakarta, 3 Desember 2021

 

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan acara Focus Group Discussion (FGD) PMK Nomor 212/PMK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 156/PMK.05/2020 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (3/12).
 
Acara dibuka dengan sambutan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Arif Wibawa yang menyampaikan bahwa acara ini diselenggarakan dengan harapan PMK Nomor 212/PMK.05/2020 dapat dimengerti dan dipahami karena merupakan peraturan baru sehingga dipandang perlu untuk menyamakan persepsi.
 
Dalam paparannya, Kepala Seksi Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga dan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi, Direktorat Sistem Perbendaharaan Febby J. Wenji menyampaikan bahwa Ruang Lingkup PFK yang pertama ada PFK pegawai yang terdiri dari Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Dana Pensiun, Iutan Tahungan Hari Tua, Iuran Beras Bulog, Iuran Tabungan Perumahan Rakyat, serta yang kedua adalah dana PFK lainnya.
 
Sebagai tambahan informasi, jamkes bagi keluarga lainnya untuk PNS, PPNPN dan PPPK yang mempunyai anak ke-4 dan seterusnya dan orang tua atau mertua yang ingin dimasukkan dalam potongan BPJS pegawai tersebut dapat dilakukan dengan cara meminta surat keterangan eligibilitas dari BPJS setempat dan meminta didaftarkan oleh satkernya dalam potongannya, nantinya potongan akan otomatis menjadi 1% dan kelasnya akan mengikuti kelas pegawai tersebut.
 
Dalam rangka meningkatkan validitas atas kebenaran data penerimaan PFK, dilakukan Pemutakhiran Data Dana PFK. Pihak ketiga dapat melakukan pemutakhiran atas data penerimaan PFK setiap triwulan dengan KPPN dan Pemda, dan Hasil pemutahiran data dituangkan dalam Berita Acara.
 
Jika ditemukan kesalahan Kesalahan/kelebihan penyetoran penerimaan Dana PFK pegawai, dapat dimintakan pengembalian atas kesalahan/kelebihan penyetoran penerimaan Dana PFK. Kesalahan/kelebihan pemotongan dan penyetoran pada PFK ini berulang setiap triwulan, sehingga perlu adanya monitoring dari Kanwil dan bila perlu bisa dimonitoring setiap bulan agar kesalahan tersebut dapat segera dikoreksi/diperbaiki oleh satker yang bersangkutan.
 
Kanwil DJPb sendiri mempunyai peran penting dalam peningkatan validitas data PFK pegawai, yaitu dalam analisis data penerimaan dana PFK dan penyusunan laporan analisis PFK Pegawai. Hal ini sebagai bentuk pengendalian intern dalam penyusunan Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai. Tujuan Analisis PFK adalah untuk mempertahankan akurasi dan validitas data LK UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai.
Berita

Yogyakarta, 8 Desember 2021

 

Realisasi Belanja PC-PEN cluster perlinsos program Sembako pada provinsi DIY sampai dengan November 2021 telah terealisasi sebesar Rp 359 Milyar dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar 1.795.102. Realisasi tertinggi pada Kabupaten Gunung Kidul yaitu sebesar Rp 103,27 Milyar, kemudian Kabupaten Bantul sebesar Rp 99,43 Milyar, disusul oleh Kabupaten Sleman sebesar Rp 82,46 milyar, selanjutnya Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp 52,26 Milyar, dan yang terakhir adalah Kota Yogyakarta sebesar Rp 21,60 Milyar.

Pada Program Keluarga Harapan atau PKH, realisasi bansos di Provinsi D.I. Yogyakarta sampai dengan November 2021 mencapai Rp 305,80 Milyar dengan jumlah KPM sebanyak 464.555. Realisasi tertinggi pada Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp 93,77 Milyar, kemudian Kabupaten Bantul sebesar Rp 84,91 Milyar, disusul oleh Kabupaten Sleman sebesar Rp 67,81 milyar, selanjutnya Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp 42,57 Milyar, dan yang terakhir adalah Kota Yogyakarta sebesar Rp 16,75 Milyar.

Pada Program Bantuan Sosial Tunai (BST), realisasi bansos di Provinsi D.I. Yogyakarta sampai dengan November 2021 mencapai Rp 160,94 Milyar dengan jumlah KPM sebanyak 536.460. Realisasi tertinggi pada Kabupaten Sleman sebesar Rp 62,55 Milyar, kemudian Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp 43,08 Milyar, disusul oleh Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp 22,81 milyar, selanjutnya Kabupaten Bantul sebesar Rp 19,48 Milyar, dan yang terakhir adalah Kota Yogyakarta sebesar Rp 13,01 Milyar.

 

 

 

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

 IKUTI KAMI

 PENGADUAN

 

Search