Berita

20 Jan,2021

: Berita

Kepala Kanwil DJPb DIY menjadi Pembicara dalam FGD Penggunaan Saldo Awal pada BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 19 Januari 2020

Kepala Kanwil DJPb DIY, Sahat M.T. Panggabean beserta Treasury Management Representative (TMR) Lestari dan Analis Perbendaharaan Negara (APN) Mardiyah menjadi pembicara dalam kegiatan FGD Penggunaan Saldo Awal pada Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (19/1). FGD tersebut diikuti oleh Pimpinan BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.

FGD ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa perkembangan layanan dan pengelolaan keuangan BLU UIN Sunan Kalijaga yang semakin baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dari sisi penganggaran BLU, (Rencana Bisnis Anggaran) RBA definitif dijadikan sebagai acuan dalam menyusun DIPA Petikan BLU dimana didalamnya memuat antara lain saldo awal kas, pendapatan, belanja, pembiayaan, saldo akhir kas, besaran Persentase Ambang Batas, proyeksi arus kas (termasuk rencana penarikan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara), dan jumlah serta kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Saldo awal kas dapat bersumber dari surplus anggaran tahun sebelumnya dan saldo pembiayaan bersih BLU tahun sebelumnya.

Dalam hal terdapat perubahan/revisi pada RBA Definitif maka hal tersebut diikuti dengan revisi DIPA Petikan BLU. Penggunaan saldo awal merupakan Revisi DIPA petikan BLU sebagai akibat perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan pagu anggaran belanja diatas pagu anggaran pendapatan dan belanja negara.

Sehubungan dengan ketentuan lebih lanjut mengenai revisi DIPA Petikan BLU yang sumber dananya berasal dari penerimaan negara bukan pajak BLU untuk tahun 2021 belum terbit, maka Ketentuan hal tersebut masih mengacu pada PER-10/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pada Tahun 2020. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Revisi Anggaran pada DIPA Petikan BLU terdiri dari Penggunaan anggaran belanja di atas pagu APBN, Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan/atau Perubahan akibat hal-hal khusus.

Penggunaan saldo awal kas BLU masuk kedalam kategori penggunaan anggaran belanja diatas pagu APBN. BLU dapat melakukan belanja yang bersumber dari penggunaan saldo awal kas sebagaimana dimaksud setelah setelah pengesahan revisi DIPA berupa Pencantuman saldo awal dan Penggunaan saldo awal kas BLU. Penggunaan saldo awal kas sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk belanja barang dan/atau belanja modal dalam rangka operasional layanan termasuk untuk pembayaran tunggakan belanja dan/atau pembayaran sisa pekerjaan yang belum selesai tahun anggaran sebelumnya.

Dalam hal saldo awal kas digunakan untuk belanja di luar ketentuan sebagaimana dimaksud, harus mendapat persetujuan penggunaan saldo awal kas dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. Terkait usulan pengesahan Revisi DIPA Petikan BLU sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Kepala Kanwil DJPb melalui Sistem dengan dokumen pendukung berupa Surat Usulan Pengesahan Revisi DIPA Petikan yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi); ADK yang divalidasi oleh Sistem Aplikasi; serta Surat Pernyataan Revisi RBA Definitif.

#MengawalAPBNIndonesiaMaju

#BerubahButuhNyali

#rbkunwas

18 Jan,2021

: Berita

Penguatan Modal Usaha melalui Kredit Pembiayaan Dukung Bangkitnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Kulon Progo

Wates, 15 Januari 2020

Kegiatan hari ini merupakan perwujudan dari sosialisasi penguatan modal tersebut yaitu penyerahan simbolis kepada lima ketua KUBE yang sudah memenuhi syarat.

Direktur Pemasaran dan Unit Usaha Syariah PT. Bank BPD DIY, R. Agus Trimurjanto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah bahwa BPD DIY telah dipercaya untuk menerima penempatan dana dari Pemerintah sebesar satu triliun rupiah untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Kredit Pemberdayaan Ekonomi Daerah (PEDE) merupakan salah satu program dari BPD DIY untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat dengan memberikan kredit dengan bunga yang sangat kompetitif dan murah kepada kelompok masyarakat yang memulai usahanya agar ekonomi tetap berjalan meski di tengah pandemi.

Kepala Kanwil DJPb DIY, Sahat M.T. Panggabean dalam sambutannya menyampaikan bahwa perjanjian kerjasama dengan Dinas Sosial P3A Kabupaten Kulon Progo beranjak dari hasil kajian fiskal regional yang disusun Kanwil DJPb DIY untuk memetakan kondisi para pelaku usaha dan kondisi perekonomian di DIY. Dari hasil kajian tersebut, diperlukan upaya untuk membangkitkan dan mengembangkan usaha tradisional/home industry khususnya di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Sehingga usaha-usaha yang terdiri dari KUBE-KUBE ini bisa menggerakkan aktivitas ekonomi terutama di tengah kondisi pandemi ini.

Kepala Kanwil DJPb DIY memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Bupati Kulon Progo beserta jajaran Pemda Kabupaten Kulon Progo yang telah berpartisipasi secara aktif dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional serta pengembangan KUBE selaku pelaku usaha mikro sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya. Selain itu apresiasi juga patut diberikan kepada BPD DIY atas kontribusinya dalam mengembangkan kredit usaha mikro maupun kecil kepada masyarakat.

Kepala Kanwil berharap KUBE yang menerima suntikan permodalan ini dapat mengembangkan usahanya sehingga bisa naik kelas dan dijadikan model bagi KUBE-KUBE lainnya. Beliau juga berharap agar program ini bukan hanya terlaksana di Kabupaten Kulon Progo saja, namun akan berlanjut pada KUBE-KUBE potensial di DIY.

Kelima KUBE penerima bantuan kredit pembiayaan ini merupakan KUBE-KUBE terpilih yang telah diseleksi oleh Pemkab Kulon Progo. Bupati Kulon Progo, Sutedjo selepas menyerahkan bantuan kredit pembiayaan kepada kelima KUBE ini berharap agar anggota KUBE dapat memanfaatkan kredit pembiyaan murah ini dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya penyaluran kredit pembiayaan PEDE ini diharapkan agar KUBE dapat menambah permodalannya sehingga nantinya mampu mandiri dan lebih bermanfaat baik bagi kelompok maupun masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, penyaluran kredit usaha di masa pandemi COVID-19 ini dinilai sangatlah tepat.

Kanwil DJPb DIY berinisiatif dan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Kulon Progo sebagai upaya nyata dari Kanwil DJPb DIY guna mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan khususnya di Kabupaten Kulon Progo.

15 Jan,2021

: Berita

Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan ke-17

Yogyakarta, 14 Januari 2021

Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan ke-17, Menkeu Minta DJPb Tetap Komitmen Mengawal APBN sebagai Instrumen Utama Penanganan Covid-19

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, meminta kepada seluruh jajaran Insan Perbendaharaan untuk tetap fokus dan memiliki semangat bersama di dalam menjaga keuangan negara dalam situasi yang extraordinary karena pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikan dalam arahannya secara daring pada acara Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan ke-17 tahun 2021 pada Kamis (14/1).

“Kami harap DJPb akan menjadi unit yang lulus dengan sangat baik dari ujian keuangan Negara dan ujian pandemi yang luar biasa ini, tetap bisa memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Kecintaan dan bakti kita kepada NKRI ditunjukan dengan kemampuan kita untuk terus menjaga keuangan Negara dengan profesionalitas dan integritas yang tertinggi,” ungkap Sri Mulyani.

Komitmen tersebut juga disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto selaras dengan tema Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan 2021 yaitu Mengawal Pemulihan Kesehatan untuk Kebangkitan Ekonomi.

Berbeda dari tahun sebelumnya, rangkaian kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-17 akan dilaksanakan satu tahun penuh sepanjang tahun 2021 yang dikaitkan sebagai inisiatif strategis yang mendukung pencapaian program pada Renstra DJPb 2021.

Pada acara tersebut, Andin juga menyampaikan secara simbolis buku “Untaian Bakti di Masa Pandemi” kepada Menteri Keuangan. Buku tersebut merupakan rekam jejak sekaligus apresiasi kepada segenap jajaran Insan Perbendaharaan di seluruh Indonesia yang terus menunjukkan kegigihan dalam menjalankan tugas di masa pandemi.

Acara Ini dihadiri secara daring oleh Wakil Menkeu, Setjen dan Para Pejabat Eselon I Kemenkeu, jajaran pejabat DJPb yang telah purna tugas maupun alih tugas, serta segenap jajaran Insan Perbendaharaan. Secara offline di Aula Gedung Jusuf Anwar, kegiatan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Kepala Kanwil DJPb DIY, Sahat M.T.

Panggabean beserta jajaran mengikuti kegiatan puncak peringatan Hari Bakti tersebut dari

kantor dengan menerapkan protokol kesehatan.

14 Jan,2021

: Berita

Kanwil DJPb DIY Selenggarakan FGD Dalam Rangka Pengelolaan Program JKN dan Program Bansos PKH dan BPNT / Sembako yang Lebih Baik

Yogyakarta, 12 Januari 2021

Kanwil DJPb DIY Gelar FGD Dalam Rangka Pengelolaan Program JKN dan Program Bansos PKH dan BPNT/ Sembako yang Lebih Baik

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Spending Review Tematik Kesehatan dan Perlindungan Sosial di Wilayah D.I Yogyakarta Tahun 2020 terkait pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Program Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan (Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Sembako (12/1).

Kedua program tersebut menjadi tema dalam spending review atau reviu belanja yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb DIY. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, reviu tersebut dilakukan dengan melihat keterkaitan antara eksekusi belanja, capaian output pemerintah, dan dukungannya terhadap pencapaian sasaran dan target pemerintah (outcome).

Kepala Kanwil DJPb DIY, Sahat M.T. Panggabean, dalam sambutannya berharap agar FGD selain dapat memberikan masukan dalam menyusun reviu belanja yang komprehensif, juga dapat menjadi sarana sharing session para pihak yang hadir, yaitu Bappeda DIY, Dinas Sosial Pemda DIY, Dinas Kesehatan Pemda DIY dan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, guna mewujudkan pengelolaan Program JKN dan Program Bansos PKH dan BPNT/ Sembako yang lebih baik.

Sementara dari sisi perlindungan sosial, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS menjadi acuan dalam penentuan penerima bantuan PKH dan BPNT/Sembako, sehingga efektivitas penyaluran bansos sangat dipengaruhi pelaksanaan verifikasi dan validasi dalam menghasilkan data input untuk penyaluran bansos. Terkait hal tersebut, tema perlindungan sosial dalam reviu belanja tahun 2020 akan mencermati beberapa isu penting, yaitu Pertama, proses verifikasi dan validasi (verivali) yang telah eksisting dilakukan daerah termasuk peran pemerintah daerah dan Dinas Sosial dalam optimalisasi verivali. Kedua, target tahun 2021 dan kesiapan semua pihak di daerah untuk perbaikan data. Ketiga, ketercukupan bantuan yang selama ini diberikan bila diukur dengan biaya hidup di wilayah.

FGD berlangsung secara interaktif dan diikuti secara antusias oleh seluruh peserta.

14 Jan,2021

: Berita

Jadwal Rekonsiliasi Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga Tahun 2020 Unaudited

Rekonsiliasi untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2020 telah dibuka mulai 6 Januari 2021 dan akan ditutup pada 21 Januari 2021. Jangan sampai melewatkan kesempatan untuk melakukan rekonsiliasi di periode I agar tidak terkena sanksi sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 104/PMK.05/2017.

Bagi yang bermasalah di Open Period Tahap I, akan ada open period tahap II yang terbagi ke 2 periode, 25 Januari sampai dengan 15 Februari bagi Kementerian Negara/Lembaga dengan maksimal 10 satker dan 25 Januari sampai dengan 21 Februari 2020 bagi Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai lebih dari 10 satker.

Proses rekonsiliasi merupakan tahapan penting dalam penyusunan Laporan Keuangan karena menentukan validitas data laporan keuangan baik di satker maupun K/L.

Jadi pastikan melakukan rekonsiliasi pada kesempatan pertama. Selengkapnya bisa dilihat pada infografis di atas.

#BersamaLawanCorona
#KanwilDJPbDIY
#DJPbYogyakarta
#DJPbMANTAP
#DJPbKawalAPBN
#MengawalAPBNIndonesiaMaju
#BerubahButuhNyali
#rbkunwas

13 Jan,2021

: Berita

Kanwil DJPb DIY Gelar Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Unit Pengelola Risiko (UPR) Triwulan IV Tahun 2020

Yogyakarta, 6 Januari 2021

Esensi utama dari Dialog Kinerja Organisasi adalah menciptakan ruang komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala.

Hal tersebut kembali diingatkan oleh Kepala Kanwil DJPb DIY, Sahat M.T. Panggaben kepada segenap jajaran Eselon III dan staf Kanwil DJPb DIY yang mengikuti agenda Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Unit Pengelola Risiko (UPR) Triwulan IV Tahun 2020 pada Rabu, 6 Januari 2021.

Menapaki tahun 2021 yang baru saja dimulai, Kepala Kanwil DJPb DIY meminta kepada seluruh pegawai pada lingkup Kanwil DJPb DIY untuk semakin memahami fungsi dan tujuan pengelolaan kinerja dengan melihat kembali tata cara pencapaian IKU, unit penangung jawab dan sumber data capaian IKU serta hal-hal esensial lainnya yang terkadang luput dari perhatian kita.

Selanjutnya, para Kepala Bagian dan Kepala Bidang berkesempatan untuk menjelaskan capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2020 dan memaparkan resolusi kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2021. Dari berbagai arah kebijakan dan strategi yang dirancang dalam rapat tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa seluruh pegawai Kanwil DJPb harus meningkatkan sinergi dan komunikasi untuk mencapai tujuan yang sama.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJPb DIY juga menyampaikan apresiasi atas prestasi dan raihan Kanwil DJPb DIY antara lain, Peringkat Pertama Penyusunan Kajian Fiskal Regional, Peringkat Kedua Pengelolaan Kinerja dan Peringkat Kedua Penyusunan Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran.

Kanwil DJPb DIY, ayo terus makaryooo...!!!