Gorontalo, 05 September 2017

Beberapa saat setelah menyambut Hari Raya Idul Adha 1438H, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Peraturan / Kebijakan terkait Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkup Kementerian Keuangan khususnya di wilayah Sulawesi dan Maluku Utara. Acara yang diselenggarakan dari Biro Perlengkapan Setjen Kemenkeu berlangsung dengan lancar dan penuh antusias dari para peserta. Acara yang bertempat di aula Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo ini dibuka oleh Kakanwil tuan rumah Ismed Saputra yang secara khusus menyampaikan pokok-pokok kebijakan pengelolaan BMN secara umum di Kementerian Keuangan serta penanganan aset idle yang selama ini belum dapat ditatakelolakan dengan baik, dan harapannya tentang pengelolaan penggunaan BMN agar dapat dialihstatuskan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana kantor vertikal lain yang sekarang dirasa belum tercukupi. Turut serta hadir dalam acara tersebut Kepala KPPN Gorontalo, Totok Suyanto & Kepala KPPN Marisa, Abdul Yusuf, Kepala Bagian Umum, Kabid PAPK & Kabid PPA II, dan para undangan peserta kegiatan yang berasal dari Perwakilan Unit Eselon II yaitu Kanwil DJP, Kanwil DJPb, Kanwil DJPb, Kanwil DJKN, serta kantor vertikal unit Eselon III seperti KPPN, KPP Pratama, KPPBC, dan KPKNL se Sulawesi dan Maluku Utara.

Selanjutnya materi dimulai dengan paparan mengenai Rencana Kebutuhan barang Milik Negara (RKBMN) Kementerian Keuangan oleh tim panelis dengan narasumber utama Kasubbag BLPII Biro Perlengkapan, Ibu Kus Purwaning Tiyas, dilanjutkan dengan paparan singkat mengenai Masa Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sekaligus sosialisasi Program Modernisasi Pengadaan kementerian keuangan, dan diakhiri oleh materi tentang Tata Cara Penggunaan Sementara Barang Milik Negara di lingkup Kementerian Keuangan. Paparan oleh tim narasumber Biro Perlengkapan ditanggapi positif oleh para peserta acara, mereka menyampaikan harapan akan terkabulnya RKBMN yang diusulkan untuk dapat terealisasi.

Dalam kesempatan ini para peserta menanyakan tentang format tata cara penggunaan sementara BMN antar kantor vertikal Kementerian Keuangan untuk mempertegas kewenangan penerima delegasi sesuai dengan KMK 520 Tahun 2016. Mengakhiri rapat koordinasi dan evaluasi ini, Kepala Kanwil menutup acara yang berlangsung seharian ini, serta acara sesi foto bersama dengan seluruh panitia dan peserta kegiatan.

Gorontalo, 6 September 2017 Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo melaksanakan Focus Group Discussion Evaluasi Penyederhanaan/Simplifikasi LPJ/SPJ Bantuan Pemerintah yang bertempat di ruang rapat Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala KPPN Gorontalo, Totok Suyanto, dan Plh.Kepala Bidang PPA I, Benedictus Didik Ariwibawa, perwakilan dari Kelompok Tani penerima bantuan serta Satuan Kerja/SKPD yang mengelola dan menyalurkan bantuan.

FGD ini bertujuan untuk mengevaluasi simplifikasi/penyederhanaan pertanggungjawban atas penyaluran bantuan pemerintah. Acara dimulai dengan sambutan dan arahan dari Kepala Kanwil Bapak Ismed Saputra, kemudian pemaparan PMK 173/PMK.05/2016 oleh Plh. Kepala Bidang PPA I dan pemaparan dari seluruh satuan kerja dan perwakilan kelompok tani terkait mekanisme pencairan dan proses penyusunan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah. Setelah pemaparan dilanjutkan dengan diskusi terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan kerja maupun penerima bantuan dalam proses penyusunan pertanggungjawaban bantuan pemerintah.

Berdasarkan diskusi dalam FGD ini, dihasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi untuk penyempurnaan mekanisme dan aturan pencairan dan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Gorontalo, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Regional Kantor Wilayah Lingkup Sulawesi pada tanggal 21 sd. 24 September 2017 di Gorontalo. Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono didampingi oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan ini dihadiri oleh para Direktur di lingkungan Kantor Pusat serta seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala KPPN lingkup Sulawesi.

Dengan mengusung tema “Kerja Bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Regional Sulawesi Untuk Indonesia Sejahtera”, rapat koordinasi ini membahas beberapa topik diantaranya tentang implementasi pengarusutamaan gender, jabatan fungsional di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik, dan langkah langkah akhir tahun 2017.

Selain pemaparan materi dan rapat-rapat komisi, rapat koordinasi ini juga mengagendakan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik. Di Desa Olele, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango Gorontalo, Marwanto menegaskan bahwa penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diharapkan menjadi penggerak perekonomian masyarakat dan pendorong pembangunan pemerintah daerah khususnya di desa. “Yang terpenting adalah transparan dan akuntabel sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa” ujar Marwanto. Dalam pemantauan dan evaluasi ini, dilaksanakan juga kegiatan penanaman pohon sebagai implementasi dari program “Direktorat Jenderal Perbendaharaan Go Green 2017”.

Dalam kunjungan berikutnya di Desa Limboto, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Marwanto mengapresiasi pemanfaatan Dana Desa di kabupaten yang dipimpin oleh Nelson Pomalingo, khususnya dalam mendukung sektor pariwisata di kawasan sekitar Danau Limboto. “Mudah-mudahan hal ini dapat diceritakan kepada rekan-rekan bupati di daerah lain, supaya ini betul-betul digelorakan dan bisa menjadi contoh sukses, bahwa Dana Desa betul-betul untuk masyarakat desa, dan untuk kesejahteraan masyarakat desa,” harap Marwanto.

Rapat koordinasi ini menghasilkan Deklarasi Hulondalo, yang berisi kesepakatan dan komitmen bekerja bersama untuk Indonesia sejahtera yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan lingkup Regional Sulawesi.

Gorontalo, 8 September 2017 Bertempat di ruang Executive Lounge, Kanwil Djpb Gorontalo c.q. Bidang PAPK melaksanakan Pembahasan Mekanisme Rekonsiliasi Barang Milik Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Boalemo. Pembahasan mekanisme ini bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk dari kerjasama antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Kabupaten Boalemo. #KlinikAkuntansi #KanwilDJPbGorontalo #RekonsilasiBMD

Gorontalo 18 September 2017. Dalam rangka meningkatkan kualitas Government Financial Statistic (GFS) lingkup Provinsi Gorontalo, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo melaksanakan Workshop Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2017 lingkup Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah se-Provinsi Gorontalo. GFS merupakan laporan yang memaparkan kondisi keuangan gabungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo. Pada kegiatan yang dikemas dalam diskusi panel ini, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Ismed Saputra, S.E, M.M. memaparkan terkait kondisi keuangan gabungan di Provinsi Gorontalo, fakta-fakta di lapangan terkait penyusunan GFS serta tantangan ke depan yang akan dihadapi. Sejalan dengan dengan penyusunan GFS, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Tri Handoyo, Ak., M.B.A., CA, CSEP., memaparkan terkait peran dan dukungan BPKP terhadap penyusunan GFS dan menitikberatkan terkait pengembangan sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah. Menutup acara diskusi, Kasubdit Statistik dan Analisis Laporan Keuangan Direktorat APK Ditjen Perbendaharaan, Mei Ling, SE., Ak., MBA., PhD., memaparkan tujuan besar dan gambaran umum GFS dalam lingkup Nasional. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi antara narasumber dan peserta yang berjalan sangat menarik. Akhirnya kegiatan ditutup oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo yang sebelumnya memberikan plakat kenang-kenangan kepada narasumber.

Gorontalo, 19 September 2017 - Bertempat di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintah yang disasarkan kepada seluruh Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Gorontalo. Kegiatan dibuka oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Ismed Saputra, S.E., M.M. yang dilanjutkan pemaparan mengenai strategi meraih dan mempertahankan opini WTP.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel yang disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan, Mega Meilistya, S.E., Ak., M.B.A., memaparkan bahwa Pemerintah dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan telah meluncurkan sebuah inovasi yaitu sebuah sistem yang menyajikan informasi gabungan / konsolidasi dari laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem tersebut lebih dikenal dengan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI). Hal hal terkait Standar Akuntansi Bantuan Sosial, Hibah, dan Transfer juga menjadi materi menarik yang dipaparkan oleh Wahyu Triyoga, MAcc. Kepala Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Pusat tersebut menyampaikan analogi-analogi yang mudah dipahami oleh peserta terkait konsep dan substansi dari Akuntansi Bantuan Sosial, Hibah, dan Transfer.

Diskusi menjadi sangat cair dan menarik karena penyampaian dari Narasumber cukup interaktif. Rangkaian diskusi ditutup dengan pemaparan studi kasus oleh Reza Hadi Utomo, S.ST.. Pelaksana pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan ini menyampaikan kasus-kasus yang terjadi pada berbagai entitas pelaporan dari seluruh Indonesia. Kegiatan diakhiri dengan pemberian kenang-kenangkan kepada tiga peserta dengan nilai Post Test terbaik dan dilanjutkan penutupan kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Kanwil Ditjen Pebendaharaan Provinsi Gorontalo.

Gorontalo, 7 Agustus 2017
Kepala Kanwil Bapak Ismed Saputra melantik pejabat Eselon IV yang dimutasi ke lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Lima pejabat baru yang dilantik diantaranya Dwi Purwohartono Kepala Subbagian TURT Kanwil, Heri Santoso Kepala Seksi PPA IA Kanwil, Bonny Adam Kepala PPA IIA Kanwil, Titik Nurwigati Kepala Seksi PDMS KPPN Marisa, dan Muh. Sholeh Kepala Seksi Vera KPPN Marisa. Pelantikan yang bertempat di aula Kanwil ini dihadiri oleh Para Pejabat Eselon III dan IV lingkup Kanwil.Sesaat setelah acara pelantikan, Kepala Kanwil mengadakan rapat terbatas bersama seluruh pejabat Eselon III dan IV. Dalam kesempatan itu beliau berpesan kepada Pejabat baru untuk segera beradaptasi dengan budaya kerja di lingkup Kanwil, sehingga dalam waktu dekat bisa langsung berkontribusi untuk mewujudkan visi dan misi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

Gorontalo, 17 Agustus 2017

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-72. Upacara yang bertempat di halaman Kanwil tersebut dihadiri oleh seluruh instansi vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, KPPN Gorontalo, KPP Pratama Gorontalo, KPKNL Gorontalo, dan KPPBC Gorontalo . Kepala Kanwil selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Gorontalo Bapak Ismed Saputra bertindak sebagai Inspektur upacara. Upacara yang dimulai tepat pukul 07.30 WITA berlangsung dengan tertib dan khidmat.