Ruang fiskal fiscal space merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah diantaranya diperuntukkan pembangunan infrastruktur (belanja modal). Ruang fiskal diperoleh dengan cara mengurangi agregat pendapatan daerah dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya yaitu dana alokasi khusus (DAK), dana penyesuaian serta belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga, selanjutnya disebut earmarked.

Realisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2014 menggambarkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki rasio PAD 65,06% , lebih tinggi dari rasio dana transfer yang tercatat 14,17%. Secara rata – rata rasio PAD pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat 19,41% dan rata – rata rasio dana transfer 75,94%. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang mencapai rasio PAD tertinggi adalah Kabupaten Bekasi 37,53% dan yang terendah adalah Kabupaten Pangandaran 3,91%.