Bertempat di Aula KPPN Mojokerto, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran  (EPA) Triwulan I Tahun 2018. Acara diselenggarakan di kota Mojokerto dengan harapan lebih mendekatkan dan membangun sinergi yang lebih baik dengan mitra kerja di daerah.

Kegiatan EPA  dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama dilaksanakan pada hari Selasa 15 Mei  2018, dengan mengundang 10 satuan kerja dari K/L Mahkamah Agung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama serta Kementerian Keuangan. Sedangkan sesi kedua dilakukan pada hari Rabu 16 Mei  2018 bersama 10 satuan kerja dari K/L Kejaksaan Agung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian,  Kepolisian RI, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,  yang semuanya merupakan satuan kerja lingkup KPPN Mojokerto.

Kegiatan evaluasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas  pelaksanaan anggaran yang diukur dengan 12 indikator pelaksanaan anggaran yaitu, penyerapan anggaran, pengelolaan UP/TUP, penyelesaian tagihan, deviasi halaman III DIPA, penyampaian data kontrak, penyampaian LPJ Bendahara, revisi DIPA, pengembalian/kesalahan SPM, retur SP2D, dispensasi SPM, tingkat deviasi renkas/RPD Harian, dan penyelesaian pagu minus.

Dengan dipandu moderator Bapak Kukuh Setiawan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Bapak Agus Hidayat menyampaikan materi terkait Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sedangkan Bapak Erwin Cahyono menyampaikan materi Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran tahun 2018 dan raport masing-masing satuan kerja berdasarkan indikator kinerja tersebut berdasarkan data dari OMSPAN dan web MEBE.

Dari hasil komparasi tersebut beberapa permasalahan klasik  yang masih terjadi antara lain satker dengan penyerapan yang belum sesuai target rata-rata. Satker  Tugas Pembantuan menyampaikan permasalahannya bahwa DIPA tidak diterima diawal tahun dan menunggu petunjuk teknis dari kementerian, ada juga yang terkendala dengan  SDM yang kurang memahami teknis pencairan dana di KPPN, serta tidak adanya pejabat pengadaaan yang bersertifikat.

Disamping itu penyampaian data kontrak yang masih terlambat rata-rata disebabkan kurangnya koordinasi di internal satker. Selain menyampaikan permasalahan, Selain menyampaikan permasalahan, satker dengan progres selama triwulan I  2018 menunjukan kinerja yang baik dalam kegiatan ini menyampaikan kiat-kiat terutama untuk  penyampaian data kontrak  dan penyelesaian tagihan tidak terlambat disampaian kepada KPPN.

Dari hasil diskusi baik sesi pertama maupun sesi kedua semua permasalahan dan kendala telah mendapatkan jalan keluar serta satuan kerja akan menindaklanjuti hasil diskusi tersebut. Diharapkan dengan mengetahui permasalahan yang terjadi pada tingkat teknis satuan kerja dan telah diberikan jalan keluar maka permasalahan yang sama  tidak terulang di kemudian hari. Sehingga secara umum apabila  seluruh 12 indikator pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik maka diharapkan, satuan kerja di Provinsi Jawa Timur mampu mengemban dan melaksanakan tugas fungsinya dengan baik, sehingga di Jawa Timur segera terwujud masyarakat yang  “Gemah Ripah Loh Jinawi Tata Tentrem Kerta Raharja”.

Penulis: kontributor Bidang PPA I