Surabaya, 15 Oktober 2025 — Sinergi antara dunia akademik dan lembaga pemerintah kembali diperkuat melalui kegiatan Kuliah Umum yang menghadirkan perwakilan Kementerian Keuangan di Universitas Airlangga. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperdalam pemahaman mahasiswa tentang pengelolaan keuangan negara serta peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mewujudkan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.
Acara dibuka dengan sambutan oleh Prof. Dr. Rudi Purwono, SE., M.SE, yang menegaskan bahwa kerja sama antara Universitas Airlangga dan Kementerian Keuangan telah terjalin dengan baik selama ini. Berbagai program kolaboratif, terutama dalam bidang riset fiskal dan kebijakan publik, terus dikembangkan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat.
“Melalui kerja sama ini, kami ingin mendorong mahasiswa untuk lebih mudah mengakses data dan melakukan penelitian yang relevan dengan isu fiskal terkini,” ujar Prof. Rudi. Ia menambahkan, program magang sebanyak 28 mahasiswa di lingkungan Kementerian Keuangan diharapkan dapat memperkaya wawasan peserta mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Transfer ke Daerah, serta penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR).
Dalam sesi utama, Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, Saiful Islam memaparkan teori dasar keuangan negara dengan menelusuri landasan konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1-3) dan Pasal 33 ayat (1-3) UUD 1945. Melalui penjabaran pasal-pasal tersebut, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan amanah konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Saiful menekankan bahwa salah satu fokus utama dalam Asta Cita Presiden saat ini adalah memperkuat fondasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan demi terwujudnya visi Indonesia Maju. Arah kebijakan prioritas meliputi:
- Mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan.
- Memperkuat ekonomi daerah dan pemerataan kesejahteraan melalui peningkatan produktivitas dan daya saing.
- Menguatkan anggaran pertahanan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional di tengah dinamika global.
Menilik data terkini, realisasi APBN untuk Jawa Timur hingga September 2025 menunjukkan kinerja yang positif. Penerimaan negara di provinsi ini mampu melampaui belanja, menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu dari sedikit provinsi yang mencatat surplus anggaran.
Beberapa sektor menjadi perhatian utama, antara lain pendidikan, kesehatan, serta program sosial seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus RAPBN 2026 diarahkan untuk menurunkan tingkat pengangguran, memperluas akses pendidikan berkualitas, serta memperkuat ekonomi rakyat melalui pemberdayaan masyarakat dan UMKM.
Kuliah umum ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang teori dan praktik pengelolaan keuangan negara, tetapi juga memperkuat hubungan antara Kementerian Keuangan dan Universitas Airlangga. Melalui riset bersama, magang mahasiswa, serta kegiatan diseminasi fiskal, sinergi ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang paham kebijakan publik dan siap berkontribusi dalam pembangunan nasional.
