Penulis: Zakish | Kanwil DJPb Jawa Timur
Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila sebagai momen bersejarah yang menandai lahirnya dasar ideologi negara. Tahun 2025, peringatan ini mengusung tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”. Tema tersebut tidak hanya menjadi ajakan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga menjadi refleksi mendalam bagi seluruh elemen pemerintahan, termasuk pengelola keuangan negara seperti Bendahara Umum Negara (BUN).
Sebagai entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan kas negara, BUN memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila terimplementasi dalam kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran. Lima sila Pancasila bukan sekadar prinsip normatif, tetapi juga menjadi pedoman dalam merancang dan mengeksekusi kebijakan keuangan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, sila pertama menuntut integritas dan akuntabilitas. BUN harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas negara digunakan secara bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan nilai moral dan etika. Transparansi dalam pelaporan keuangan, audit yang ketat, serta penghindaran dari praktik korupsi adalah bentuk nyata pengamalan sila ini.
Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila ini menekankan pentingnya keadilan sosial dalam distribusi anggaran. BUN berperan dalam memastikan bahwa alokasi dana APBN menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan daerah tertinggal. Program bantuan sosial, subsidi pendidikan dan kesehatan, serta dana desa adalah wujud nyata dari komitmen negara dalam menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sila Ketiga: Persatuan Indonesia
Pengelolaan keuangan negara harus mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. BUN memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah atau kelompok sosial. Dana transfer ke daerah, dana otonomi khusus, dan dana alokasi umum adalah instrumen fiskal yang dirancang untuk memperkuat kohesi nasional dan pemerataan pembangunan.
Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Sila ini tercermin dalam proses penyusunan anggaran negara yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui mekanisme musyawarah dan representasi. BUN bekerja sama dengan DPR, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyusun dan menyetujui APBN. Proses ini menjamin bahwa keputusan fiskal mencerminkan aspirasi rakyat dan dilandasi oleh kebijaksanaan kolektif.
Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sila kelima menjadi landasan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan fiskal yang inklusif. BUN bertanggung jawab memastikan bahwa anggaran negara digunakan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Investasi pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial adalah bentuk konkret dari komitmen terhadap keadilan sosial.
Peringatan Hari Lahir Pancasila bukan hanya seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum refleksi bagi BUN untuk menilai sejauh mana kebijakan fiskal telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dalam era digitalisasi dan globalisasi, tantangan pengelolaan keuangan negara semakin kompleks. Namun, dengan menjadikan Pancasila sebagai kompas ideologis, BUN dapat menjaga arah kebijakan fiskal tetap berpihak pada rakyat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.
Sebagai institusi teknokratis, BUN dituntut untuk mengelola keuangan negara secara efisien dan profesional. Namun, efisiensi tidak boleh mengorbankan nilai-nilai ideologis. Sinergi antara ideologi Pancasila dan prinsip teknokrasi menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola keuangan negara yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Hari Lahir Pancasila 2025 menjadi pengingat bahwa pengelolaan keuangan negara bukan sekadar soal angka dan neraca, tetapi juga soal nilai dan komitmen kebangsaan. BUN sebagai penjaga kas negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal mencerminkan semangat Pancasila: berketuhanan, berperikemanusiaan, bersatu, demokratis, dan berkeadilan sosial. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan, Indonesia dapat melangkah menuju masa depan yang lebih sejahtera dan bermartabat.
