Pada hari Rabu (04/06), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Syafriadi, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Penyelenggaraan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pelaku Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Kalimantan dan berlangsung di Kota Banjarmasin.

FGD ini merupakan tindak lanjut atas amanat Permenko Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur bahwa debitur KUR wajib memiliki keikutsertaan dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu syarat penyaluran KUR Kecil. Hal ini menjadi langkah strategis dalam memperluas cakupan perlindungan sosial kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan, perwakilan dari OJK Provinsi Kalimantan Selatan, serta jajaran perbankan yang memiliki peran sentral dalam penyaluran KUR di wilayah Kalimantan Selatan.

Diskusi dalam FGD ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk perkembangan implementasi kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh perbankan dan debitur. Dibahas pula usulan dan strategi peningkatan partisipasi pelaku KUR Mikro dan KUR Super Mikro, yang sering kali menjadi kelompok paling rentan namun sangat potensial dalam penggerak ekonomi lokal.

Dengan terselenggaranya FGD ini, diharapkan terbangun komitmen yang semakin kuat antarinstansi untuk bersinergi dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada pelaku usaha, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.